cover
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Articles 281 Documents
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA Purwanto .; Muhammad Jamal Amin; Badruddin Nasir
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.178 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemungutan pajak  alat berat/besar sesuai PERDA No. 1 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimnatan Timur. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan model Interaktif (interaktif model of analisis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat/besar telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perda No. 01 Tahun 2011, berbagai upaya-upaya antara lain; dibentuknya Tim Intensifikasi Alat berat/besar, diadakannya kerjasama dengan Intansi terkait dan Pihak Kepolisian namun pelaksanaanya belum optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak alat berat/besar dinilai masih rendah.  Dari wawancara dan temuan dilapangan masih ditemui kendaraan alat-alat berat/besar belum melaksanakan pembayarann pajak. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4), (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA La Uje; Nur Fitriyah; Enos Paselle
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.838 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.570

Abstract

The purpose of this study is to describe and evaluate the Regional Regulation No.02 of 2011 on waste management in the city of Samarinda. The type of this research is descriptive qualitative study, with the main location of research in Sanitation Department Samarinda supported with research sites in four District of the District of Samarinda City, Smaarinda Ilir, North Samarinda and Sungai Kunjang. Primary data derived from interviews with selected informants, as well as from direct observation in the study area. While secondary data derived from data held by the agency. Analysis of the data used in this study is Interaktif model analysis  developed by Miles, Huberman, dan Saldana.
PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES (CSR) PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KELURAHAN BONTANG LESTARI Muhammad Deddy Arianto; Achmad Djumlani; Rosa Anggraeny
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.224 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.470

Abstract

 Artikel ini memaparkan implementasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibilities di PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. Dengan prestasi keuntungan perusahaan yang mencapai angka Trilyunan rupiah, dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Manajemen menyisihkan dana dari keuntungan bersih melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat setempat di sector perikanan kelautan, pertanian dan peternakan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Community Consultative Committee (divisi pelaksana CSR PT. Indo Tambangraya Megah Tbk). Pelaksanaan ini tidak lepas kordinasi dan sinergi positif secara bottom up, dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah , Pemerintah Kota dan Ormasy. Bontang Lestari sebagai wilayah dengan karakteristik alam yang ada, memiliki potensi geografi yang sangat mendukung terhadap pengembangan sector perikanan kelautan melalui budidaya ikan air tawar dan rumput laut, sementara sector pertanian melalui buah dan sayur, dan peternakan dengan ayam potong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang menerima bantuan Corporate Social Responsibilities terdapat perubahan signifikan terhadap pengembangan usaha mereka dan adanya potensi ekonomi yang cukup besar bila dikelola secara kesinambungan dan pendampingan “Bapak Angkat”. Hal lain ialah terdapat kendala di antaranya adalah manajemen usaha kecil yang masih belum sempurna dan sikap mental usaha yang lebih positif. 
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 Fransiska Xeviria; Achmad Djumlani; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.677 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i3.602

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of education and training will be undertaken by the office of the Department of Mines and Energy of Kutai Barat in improving the performance of employees. As well as what are the constraints faced by the office of the Department of Mines and Energy of Kutai Barat in improving the performance of employees. The study concluded that the implementation of education and training for the State Civil Apparatus in the West Kutai Distamben left entirely to BKD appoint competent agency organizes. While this type of education and training undertaken by Education and Training Structural and Functional Education and Technical Training. While the material is given in the process of education and training adjusted based on the level that followed.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMA PADA PELANGGAN DI PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Lawai Usat; Dan Buntu Paranoan; Enos Paselle
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.661 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i1.502

Abstract

Artikel berupaya untuk menjelaskan tentang implementasi pelayanan prima pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada pelanggan dan bentuk pelayanan apa saja yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada pelanggan dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan implementasi pelayanan prima pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada pelanggan dan mengetahui bentuk pelayanan apa saja yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada pelanggan.  Kegunaan penelitian ini adalah untuk Seberapa besar respon pelanggan dalam menerima pelayanan prima yang diberikan dan menanggapi pelayanan prima sebagai salah satu kebutuhan pelanggan dalam usaha pemenuhan kebutuhan air bersih dan dapat memberikan masukan bagi PDAM agar dapat lebih meningkatkan pelayanan prima yang dirasa kurang bermanfaat bagi pelanggan.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DI KANTOR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA . Emi
Jurnal Administrative Reform Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.478 KB) | DOI: 10.52239/jar.v6i1.1896

Abstract

This study aims to identify and analyze the Community Satisfaction Index (HPI) to public service organized by the District Office Palaran. Besides, this study also aimed to determine the factors supporting and hindering the implementation of public services at the District Office Palaran. This study uses a combined approach between quantitative and qualitative descriptive. A quantitative approach using the sample population as a source of data while the qualitative approach featuring informant as speakers or participants in answering the problem of research. The results showed that the average percentage method, Community Satisfaction Index (HPI) to public service organized by the District Office Palaran is 70.1%, this means that the quality of public services produced in the category quite well. While the results of the analysis by the method of the weighted average value, generating Community Satisfaction Index (HPI) to public service organized by the District Office Palaran with a score of 87.25, which means the value perception and quality of public services organized by the District Office in the category Palaran very Good (Grade A).Keyword : satisfaction, society, public service
PENGEMBANGAN MOTIVASI PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Fachrul Razji; Djumadi .; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.967 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i3.526

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Motivasi Pegawai Dalam Meningkatan Kinerja Pegawai. Fokus penelitian yang ditetapkan.meliputi :  Pemberian  Insentif,  Pemberian Fasilitas Kerja, Penempatan kerja pegawai sesuai keahliannya, Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Latihan, dan Memberikan penghargaan Sumber data diambil dari informan dan key informan. Sebagai informan adalah pegawai negeri sipil, sedangkan sebagai key informan adalah Sekretaris Daerah. Analisis data yang digunakan adalah model Interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman melalui tahapan-tahapan..Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pengembangan motivasi pegawai yang dilakukan Camat Segah kabupaten Berau melalui beberapa faktor pemacu antara lain, Pemberian  Insentif, Pemberian Fasilitas Kerja, Penempatan kerja pegawai sesuai keahliannya, Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Latihan, dan memberikan penghargaan fakta menunjukkan bahw pegawai merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerjannya. Meskipun pemberian fakta pemacu kurang sepenuhnya sesuai harapan pegawai ternyata para pegawai  merasa terpacu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. pengembangan motivasi pegawai yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melalaui beberapa indikator yang ditetapkan, ternyata memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kinerja. Terindikasi oleh sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas rutin, nampak lebih bersemangat untuk meningkatkan hasil kerja.  Faktor-faktor yang Menghambat antara lain  antara lain Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan motivasi Keragaman sikap dan perilaku  serta motivasi kerja pegawai. Keragaman kesadaran diantara pegawai dalam meningkatkan kinerja Kurangnya kesadaran pegawai dalam memanfatkan jam kerja efektif.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (PSP-3) DI KOTA SAMARINDA Kuncari Isnawati
Jurnal Administrative Reform Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.332 KB) | DOI: 10.52239/jar.v7i1.3074

Abstract

The resulting research showed that the Bachelor program in rural development (PSP-3)) in Samarinda is located of Sungai Siring district, Tanah Merah district (North Samarinda) and the Sindang Sari district, Makroman District and Sungai Kapih district  (Sambutan district) has not fulfilled the criteria os effective, efficient, adequacy, similarity, accuracy as for the criteria, not all programs meet this criterion. Keywords: Evaluation, PSP-3, Policy
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.04 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Asmi Riyandi Elvandar; Hartutiningsih .; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.294 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.561

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis data yang digunakan adalah model Interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman melalui tahapan-tahapan.Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2010 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten), di Kantor Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara secara implementatif menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil temuan di objek penelitian, yang didasarkan atas sub fokus penelitian yang ditetapkan. Secara akumulatif pelayanan administrasi terpadu telah menunjukkan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, meski demikian masih ada beberapa faktor yang perlu dilakukan pembenahan, terutama mengenai sarana operasional perlu ditingkatkan agar layanan pada masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu.
EVALUASI KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENERAPAN ANGGARAN KINERJA PADA DINAS KESEHATAN KAB. KUTAI TIMUR Muliyadi .
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.786 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i1.461

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang konsistensi perencanaan dan penerapan anggaran kinerja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dokumen perencanaan, Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2011 inkonsisten dengan Renstra Dinas Kesehatan 2011-2015 karena program yang dilakasanakan pada dokumen RKA/DPA tidak mengikuti sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur . Penerapan Anggaran  Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur masih inkonsisten dengan perencanaan yang ada dibuat pada tahun berjalan karena pembagian anggaran masih menggunakan sistem tradisional yaitu pembagian anggaran dengan menaikkan persentase anggaran setiap bidang karena ada kenaikan anggaran dari pemerintah daerah, tanpa memperhatikan output dan outcome. 

Page 7 of 29 | Total Record : 281


Filter by Year

2013 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue