Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik terbit 6 bulan sekali yaitu pada Juni dan Desember. Diterbitkan oleh P3M Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Articles
558 Documents
<![CDATA[PEMANFAATAN POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA SUKMA KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO ]]>
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i1.61
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana Pemanfaatan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal yaitu sumber daya manusia, prasarana dan lokasi. teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango bahwa masih belum optimal, prasarana yang ada tidak lengkap dan ada juga yang sudah tidak layak dipakai tetapi dipaksakan untuk digunakan, kondisi poskesdes yang memprihatinkan dan tidak terawat dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, disarankan kepada Pemerintah Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango perlu menambahkan sumber daya manusia yang dalam hal ini kader desa poskesdes untuk membantu tugas tenaga medis serta kader desa pun perlu melakukan tugasnya secara rutin setiap hari di poskesdes agar poskesdes dapat berfungsi bukan hanya pada saat posyandu; perlu adanya kelengkapan prasarana untuk poskesdes di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango dan perlu dilakukan evaluasi terhadap prasarana yang masih layak digunakan atau tidak, sehingga masyarakat tidak akan mengeluh tentang prasarana yang ada di poskesdes dan pelayanan kesehatan akan berjalan sebagaimana harapan masyarakat; perlu ada kerjasama antara pemerintah Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan cara melakukan pembersihan poskesdes secara rutin agar tetap terawat meskipun tempatnya susah untuk dijangkau,sehingga pada saat masyarakat melakukan pelayanan kesehatan mereka termotivasi untuk lebih memanfaatkan poskesdes yang ada didesa dari pada harus berobat ke puskesmas. Kata Kunci: Pemanfaatan, Pos, Kesehatan, Desa]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) METODE KONTRASEPSI OPERASI PRIA (MOP) DI KABUPATEN BOALEMO ]]>
<![CDATA[Andi Yusuf Katili]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i1.62
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan membahas Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Operasi Pria (MOP) Di Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian meliputi Sosialisasi, Partisipasi, Tenaga Medis, dan Pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Operasi Pria (MOP) Di Kabupaten Boalemo yakni sebagai berikut: (1) Sosialisasi tentang pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) MOP (Metode Operasi Pria) oleh BKKBD Kabupaten Boalemo belum maksimal karena hanya dilaksanakan sekali di setiap desa atau kecamatan secara bergilir setiap 3 bulan sekali, (2) Partisipasi yang dilaksanakan sering mengalami kendala karena partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB (Keluarga Berencana) MOP (Metode Operasi Pria) masih rendah, (3) Tenaga medis yang bertugas melaksanakan program MOP (Metode Operasi Pria) masih kurang, (4) Pembinaan yang dilaksanakan dalam Program KB (Keluarga Berencana) MOP (Metode Operasi Pria) cukup memuaskan. Disarankan kepada instansi terkait untuk memaksimalkan sosialisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, menambah tenaga medis dan terus melakukan pembinaan bagi masyarakat yang telah mengikuti Program KB (Keluarga Berencana) MOP (Metode Operasi Pria). Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, Metode, Kontrasepsi, Pria]]>
<![CDATA[RESPONSIVITAS APARAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN DESA HAYA-HAYA KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Maryam D. Poma]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i1.63
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui Responsivitas Aparat Dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan permasalahan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi dalam pelayanan, ketepatan waktu, dan orientasi pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian tentang responsivitas aparat dalam pelayanan administrasi kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Komunikasi atau respon aparatur terhadap pelayanan administrasi di Desa Haya-Haya belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini disebabkan oleh adanya aparatur yang tidak memahami mekanisme dan prosedur pelayanan; 2) Ketepatan waktu pelayanan yang kurang baik, dimana setiap pelayanan yang diberikan oleh aparat desa masih sangat lambat; 3) Orientasi pelayanan yang kurang baik, dimana pemberian pelayanan kurang berorientasi pada kepuasan yaitu adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi desa di Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, maka disarankan: 1) Dalam memberikan pelayanan administrasi desa, perlunya komunikasi atau respon yang tinggi terhadap aspirasi, kebutuhan, kondisi dan keadaan masyarakat; 2) Pemerintah desa diharapkan dapat melayani masyarakat dengan ketetapan waktu yang telah ditentukan dengan penyederhanaan birokrasi dan prosedural, serta penyesuaian biaya pelayanan agar kebijakan pelayanan tersebut dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat; 3) Pemerintah desa perlu melakukan upaya-upaya yang mengarah pada terlaksananya orientasi pelayanan yang ditetapkan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan, Pelayanan, Administratif]]>
<![CDATA[KOMPETENSI KARYAWAN ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN TRANSAKSI HUTANG DAGANG DI SWALAYAN JAYAMART GORONTALO ]]>
<![CDATA[Nolfi S. Tueno]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i1.64
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui Kompetensi Karyawan Administrasi Dalam Pengelolaan Transaksi Hutang Dagang di Swalayan JayaMart Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumuplan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan permasalahan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah pengetahuan, keterampilan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Kompetensi Karyawan Administrasi Dalam Pengelolaan Transaksi Hutang Dagang di Swalayan JayaMart Gorontalo, menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan karyawan administrasi dalam pengelolaan transaksi hutang dagang di Swalayan JayaMart kurang baik; (2) Keterampilan yang dimiliki karyawan administrasi dalam mengelola transaksi hutang dagang di Swalayan JayaMart masih dikategorikan kurang baik, kurang terampil, belum mampu mengoperasikan komputer sehingga hanya dilaksanakan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencacatan; (3) Pengawasan pihak manajemen swalayan JayaMart dalam mengelola transaksi hutang dagang kurang baik, karena dilakukan tidak secara langsung karena hanya berdasarkan catatan/pembukuan yang dilakukan oleh karyawan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian maka perlu disarankan kepada pihak manajemen swalayan JayaMart agar memperhatikan faktor pengetahuan, keterampilan serta pengawasan dalam proses pengelolaan hutang dagang agar terciptanya Pengelolaan Administrasi Transaksi Hutang Dagang yang efektif. Kata Kunci: Kompetensi, Administrasi, Transaksi, Hutang, Dagang]]>
<![CDATA[KOORDINASI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA YOSONEGORO KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Rahmiyati Saleh]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i1.65
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Koordinasi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada tiga tahapan yaitu komunikasi, kerjasama dan sikronisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa koordinasi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasara di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo masih kurang. Hal ini tampak pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yaitu Kurangnya komunikasi antara aparat desa dengan BPD maupun masyarakat, disebabkan terjadi miskomunikasi dari kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan ketidakterbukaan kepala desa dalam pengambilan kebijakan pada proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro. Masih kurangnya kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa dengan BPD, maupun masyarakat Yosonegoro, kepala desa belum mampu merangkul masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro. Dalam upaya sinkronisasi kepala desa dinilai masih kurang dalam menyatukan tindakan dengan masyarakat, sehingga belum ada keserasian antara kepala desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro. Untuk itu disarankan kepada pemeritah desa dalam hal ini Kepala Desa agar dapat membangun komunikasi yang baik, terbuka dan menerima saran-saran dengan BPD maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro. Kata Kunci: Koordinasi, Pelaksanaan, Pembangunan, Desa]]>
<![CDATA[KEMAMPUAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA TOLONDADU II KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN ]]>
<![CDATA[Moh. Abukabar Talalu]]>;
<![CDATA[Sabriana Oktaviana Gintulangi]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i1.68
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang difokuskan pada 3 indikator penelitian yaitu: komunikai, koordinasi, dan kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Komunikasi yang saat ini dilakukakan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat dalam hal memediasi permasalahan belum sesuai dengan yang diharapkan dalam keberhasilan pembangunan disebabkan kepala desa belum bisa memediasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan, Koordinasi yang dilakukakan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat untuk menunjang keberhasilan pembangunan belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan terjadi tumpang tindih dalam memberikan pendapat, Kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat belum berjalan dengan baik di karenakan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur desa yang tidak berkelanjutan. Disarankan Perlunya komunikasi antara kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat harus ditingkatkan, serta kepala desa juga harus mampu meningkatkan pengetahuan dalam hal memediasi permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pembangunan, Perlunya koordinasi kepala desa dalam memecahkan masalah yang ada untuk pelaksanaan pembangunan agar supaya pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan maksimal, Perlunya kerja sama kepala desa untuk bekerja sama dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat agar pembangunan yang ada di desa akan berjalan dengan baik seperti yang di harapkan. Kata Kunci: Kemampuan, Kepala Desa, Pelaksanaan, Pembangunan]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA GORONTALO ]]>
<![CDATA[Nolfi S. Tueno]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i2.69
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Variabel penelitian terdiri dari variabel Kepemimpinan (X) dan Motivasi Kerja (Y). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Hipotesis penelitian yang berbunyi Hipotesis nol (H0) yang diuji ditolak dengan signifikan dan sebaliknya hipotesis penelitian (H1) yang diajukan dapat diterima pada taraf signifikan a= 0,05. hal ini didapat dengan hasil analisis data sebagai berikut persamaan regresi yang menunjukkan bahwa persamaan regresi adalah Ŷ = 1.753+0.981 X yang telah teruji keberartiannya pada a = 0,05. hal ini berarti setiap perubahan variabel Kepemimpinan sebesar satu satuan akan berpengaruh dengan perubahan variabel Motivasi Kerja sebesar 1,753 kali satuan, atau setiap kenaikan satu satuan pada variabel Kepemimpinan (X), maka akan diikuti oleh perubahan sebesar 0.981 satuan pada variabel Motivasi Kerja (Y). Selanjutnya dalam perhitungan koefisen determinasi menunjukkan r2= 0,876 yang berarti bahwa sebesar 87,6 % variabilitas mengenai Motivasi Kerja pegawai pada Dinas Tata Kota dan Pertmanan Kota Gorontalo dapat diterangkan oleh Motivasi Kerja yang diterapkan, sedangkan sisanya sebesar 12,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di desain dalam penelitian ini seperti nsentif, lingkungan kerja dan kompensasi yang dapat mempengaruhi motivasi kerja. Kata Kunci: Kepemimpinan, Motivasi, Kerja]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN USAHA PRODUKSI IKAN ASIN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA KALUMBATAN KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN ]]>
<![CDATA[Ellys Rachman]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i2.70
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Usaha Produksi Ikan Asin Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada sejumlah informan. Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perencanaan pengelolaan usaha ikan asin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dan pengurus Desa Kalumbatan, belum melalui perencanaan dan kerjasama, sehingga belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan usaha produksi ikan asin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui aktivitas pengelompokan pegelola usaha produksi ikan asin belum dilaksanakan dengan baik, dikarenakan belum ada tempat khusus penegelolaan produksi ikan asin. Pasar dan harga untuk pengelolaan ikan asin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di Desa Kalumbatan, belum dilakukan melalui pengarahan karena belum ada penyusunan perencanaan tempat khusus (pasar) untuk pengelolaan usaha produksi ikan asin dan harga belum mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan dalam rangka pencapaian tujuan pendapatan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan: Perlu adanya perencanaan proses pengelolaan usaha produksi ikan asin. Perlu adanya pelaksanaan proses pengelolaan usaha produksi ikan asin. Perlu adanya tempat khusus (pasar) untuk penjualan ikan asin. Kata Kunci : Pengelolaan, Produksi, Ikan Asin, Nelayan]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN KERAS OLEH SATPOL PP KABUPATEN GORONTALO UTARA ]]>
<![CDATA[Maryam D. Poma]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i2.71
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu Penegakan Peraturan, Kemampuan dan Peran Masyarakat. Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penegakan Aturan oleh Satpol PP belum maksimal melakukan pengawasan penertiban minuman keras. Diebabkan tidak adanya hukuman ataupun sanksi bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras. Maka hal tersebut menghambat pengawasan terhadap penjualan miras; Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara; Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras di sekitar lingkungannya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan: Perlunya penegakan aturan berupa hukuman dan sanski yang dapat memberikan efek jera kepada penjual minuman keras; Perlunya pembinaan dan evaluasi terhadap kemampuan aparat Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dikantor maupun pada saat melakukan razia dilapangan; Perlunya peran aktif masyarakat dalam membantu mencegah dan melawan peredaran minuman keras dilingkungannya, guna terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Pengawasan, Penjualan, Minuman Keras, Satpol PP]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA (GERBANG DESA) MELALUI PROGRAM INFRASTRUKTUR ]]>
<![CDATA[Andi Yusuf Katili]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i2.72
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan gerakan pembangunan desa melalui program infrastruktur di Desa Bulalu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokuemntasi. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang telah ditentukan yaitu yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa Perencanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum maksimal dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tidak melibatkan masyarakat miskin dalam menentukan skala prioritas usulan yang akan dikerjakan; Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahlian yang dimiliki oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) belum memenuhi syarat menjadi pelaksana kegiatan Desa; Pemanfaatan Sumber daya alam (SDA) serta pemanfaatan tenaga kerja lokal oleh pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan belum dilaksanakan. Berdasarkan uraian maka disarankan Pemerintah Desa Bulalo Kecamatan Kwadang: perlu melibatkan masyarakat miskin dalam hal penentuan skala prioritas usulan yang akan dilakukan; perlu melibatkan masyarakat yang memiliki Sumber daya manusia (SDM) dan keahlian khusus untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sehingga Pembangunan Desa bisa mencapai target yang telah ditentukan; Pemerintah Desa Bulalo harus memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Desa itu sendiri, yaitu melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Desa, sehingga selain masyarakat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut juga melancarkan progres kegiatan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan; Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perlu melakukan pemantauan dan pengawasan semua tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Kata Kunci: Pelaksanaan, Gerakan, Pembangunan, Desa]]>
