cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 126 Documents
 3   4   5   6   7 
Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya Ronny Winarno
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.155

Abstract

Demokrasi pantas menjadi panutan di era reformasi, karena dengan demokrasi setiap orang dapat menyampaikan aspirasi, melakukan bargaining politik, memperoleh kekuasaan termasuk sebagai alat menyampaikan mosi tidak percaya. Bahkan Mahkamah Konstitusi RI dalam setiap putusannya, cermatannya, pertimbangan hukumnya senantiasa dijiwai demokrasi. Senyatanya sistem demokrasi diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa dan keutuhan konstitusi.
Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global Dan Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Manuel Simbolon
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.156

Abstract

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sering digunakan. Dalam bidang lingkungan hidup, terdapat banyak perjanjian internasional yang telah dibuat untuk mengkoordinasikan kebijakan negara-negara di bidang lingkungan hidup. Perjanjian internasional tersebut digunakan sebagai instrumen rekayasa global. Namun banyak di antara perjanjian internasional tersebut berkarakter soft law sehingga tidak dapat mengikat negara-negara dan mempengaruhi kebijakan nasionalnya di bidang lingkungan hidup.
Kedudukan BUMN Sebagai Kekayaan Negara Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Dian Ety Mayasari
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.157

Abstract

Jika merujuk pada konsep badan hukum, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kemudian menjadi entitas tersendiri untuk mencari keuntungan atau melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan konsep tersebut maka kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun pengaturan kedudukan keuangan BUMN tidak ditempatkan sebagai kekayaan yang dipisahkan. Hal ini dapat berpengaruh secara positif maupun negatif bagi BUMN.
Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Abraham Ferry Rosando
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.158

Abstract

Partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan pada negara demokrasi secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara kelembagaan. Hal ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat dalam memerintah suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokrasi. Partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sangat berperan, karena salah satu fungsi dari partai politik sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya Tutiek Retnowati; Sujarwo Darmadi
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i1.159

Abstract

Penjualan kendaraan bermotor secara kredit mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga finance akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Jika perjanjian tersebut diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi.
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipi Yang Tidak Disiplin Widyawati Boedinigsih; Winarto Winarto
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 2 (2014): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i2.160

Abstract

Penyelenggaraar negara dilaksanakan oleh pengurus negara yang mempunyai jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara berkewajiban besar untuk mengemban tugas tersebut. Namun pada dasarnya banyak PNS tidak dapat dengan baik melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kaitannya dengan disiplin PNS dan hambatan-hambatan yang timbul dalam menerapkan kedisiplinan PNS. Kendala dalam penerapan disiplin PNS adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pengawasan dan perlunya ketegasan para pejabat dalam memberikan sanksi.
Kedudukan Hukum BAP Atas Penyimpangan Proses Penyidikan Terhadap Penerapan Pasal 56 KUHAP Woro Winandi; Alimudin Alimudin
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 2 (2014): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i2.162

Abstract

Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat, bentuknya bermacam-macam, antara lain: nasehat hukurn, konsultasi hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan perkara pidana lainnya. Bantuan Hukum yang diperlukan oleh tersangka yang terkena Pasal 56 ayat (1) KUHAP, merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh bantuan hukum dalam persidangan perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasa156 ayat (1) KUHAP, yang mengadopsi pedoman Miranda Rule atau Miranda Principle, tentangformalistic legal thinking, dapat tercapai dengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative ini, menjadikan hak asasi tersangka tetap diperhatikan, dan terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusia terhadap diri tersangka, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void).
Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak Tutiek Retnowati; Karsono Karsono
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 2 (2014): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i2.163

Abstract

Kontrak asuransi jiwa merupakan suatu perlimpahan resiko, maka inti dartkontrak tersebut adalah mengenai uang pertanggungan yang akan diterima danpremi yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalamkontrak tersebut; dengan demikian, kontrak asuransi dapat dikatakan sebagaisuatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban tiap pihak dalam kontraktersebut. Para pihak tersebut adalah pertama - penanggung atau asurandor, yaituorang atau badan hukum - perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih danI atau menerima resiko, dalam bentuk pembayaran kerugian. dan yang kedua -tertanggung yang berkewajiban membayar premi dan menerima penggantiankerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang telah ditentukan pula dalam kontraktersebut. Akan tetapi, pihak tertanggung dapat mengajukan perubahan terhadapketentuan dalam polisnya, dengan mnegajukan kepada pihak perusahaan asuransiuntuk merubah polis tersebut menjadi polis bebas premi ataupun memperkeciljumlah premi sesuai kemampuan tertanggung berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak ; apabrl:a terjadi suatu perselisihan atau sengketa, maka pihaktertanggung dapat mengajukan ke pengadilan negeri atau melalui Arbitrase sesuaidengan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No: 422IKMR/0612003 yangmelarang adanyapembatasan upaya hukum bagipara pihak.
Kendala Dalam Upaya Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Nany Suryawati
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 2 (2014): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i2.164

Abstract

Kegiatan penanaman modal di suatu negara terkait dengan tuntutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional di negara tersebut, dan pada umunmya kesulitan atau kendala yang dihadapi adalah sama , yaitu antara lain : kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan yang terutama adalah kesiapan negara tersebut dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu : peraturan yang sederhana, mengutamakan kepastian hukum dan mengedepankan prinsip transparansi , sehingga penanam modal menaruh minat untuk menanamkan modalnya dinegara tersebut. Kendala utama dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal sehingga tercapai iklim penanaman modal yang kondusif, adalah prinsip transparansi, dan upaya untuk penyempurnaan transparansi ini.
Urgensi Pembaharuan Regulasi Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Albert Steven; Aprilo Gerald Gumansalangi; Yusiana Eka Prasetiyawati
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i1.165

Abstract

Kehidupan beragama di Indonesia seringkali disorot. Sebabnya, seringkali terjadi polemik terkait pendirian rumah ibadah. Adanya Peraturan Bersama 2 Menteri yang mengatur perizinan pendirian rumah ibadah menuai kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Peraturan Bersama 2 Menteri dianggap melanggar hak konstitusional warga negara untuk beribadah. Di sisi lain, pendirian rumah ibadah di Indonesia merupakan hal yang sensitif bagi beberapa pihak karena agama tidak lepas dari unsur politis. Oleh karena itu perlu adanya kajian tentang urgensi adanya pengaturan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif hak konstitusional, maka seharusnya pengaturan pendirian rumah ibadah di Indonesia tidak melanggar prinsip nondiskriminasi.

Page 5 of 13 | Total Record : 126

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019): March Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018): March Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015): March Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014): March Vol 1 No 1 (2014) More Issue