Sapientia Et Virtus
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Articles
126 Documents
<![CDATA[Kebijakan Publik Bagi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat ]]>
<![CDATA[Woro Winandi]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.166
<![CDATA[Masyarakat Indonesia dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat toleran terhadap perbedaan baik dari suku, agama, ras dan antar golongan. Di Indonesia terdapat kelompok-kelompok minoritas keagamaan seperti Kristen, Katolik, bahkan kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Dahulu kelompok-kelompok minoritas keagamaan tersebut dapat hidup tenang berdampingan dengan kelompok keagamaan mayoritas dalam menjalankan agama atau keyakinannya tanpa rasa takut adanya intimidasi dan penyerangan.Namun dinamika kehidupan beragama membentuk sikap yang berbeda oleh masyarakat. Dalam dinamika tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menangani potensi konflik horizontal di masyarakat.]]>
<![CDATA[Kritik Positivisme Dalam Hukum Modern ]]>
<![CDATA[Victor Imanuel Nalle]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.167
<![CDATA[Positivisme memiliki pengaruh yang besar terhadap ilmu pengetahuan, tak terkecuali ilmu hukum. Kendati beberapa ahli hukum mengidentifikasi ilmu hukum bersifat sui generis, namun pada perkembangannya ilmu hukum tidak dapat lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Pengaruh positivisme dalam ilmu hukum dapat dilihat pada keterpisahan hukum dan moralitas. Validitas pun ditentukan oleh apakah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip-prinsip ini berpotensi menjadikan hukum sekedar sebagai instrumen negara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Yang Kemudian Dirampas Untuk Negara Dalam Kasus Illegal Logging ]]>
<![CDATA[Tutiek Retnowati]]>;
<![CDATA[Markum Markum]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.169
<![CDATA[Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan fidusia dapat disita oleh negara jika digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti kasus yang menimpa PT Astra Sedaya Finance, sebagai perusahaan pembiayaan yang merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan hukun kejahatan llegal logging.yang mengakibatkan benda objek jaminan dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap objek jaminandalam kasus illegal logging ini tidak bertentangan dengan droit de suite yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat droit de suite tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh negara, dapat diuraikan sebagai berikut bahwa, (1) debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh negara; (2) mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi utangnya.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012) ]]>
<![CDATA[Arief Dwiatmoko]]>;
<![CDATA[Bambang Surojo]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.170
<![CDATA[Tax collection system by using the self-assessment system has been used by the taxpayer "mischievous" to shrink the tax value or even do not want to pay the tax. For example the case of criminal offenses committed by corporate taxpayer that occur over fourteen companies belonging to the company Asian Agri Group (AAG), which was undermining the value of the tax to take advantage of his company. The conclusion from this study is that the criminal act committed by fourteen companies belonging to the company Asian Agri Group (AAG) is a criminal offense in the field of corporate taxation. Based on the Strict Liabilility Concept and Vicarious Liability Concept, then the corporation can be sentenced to criminal penalties in accordance with the provisions of Article 39 paragraph (1) of the Taxation Law and criminal penalties in accordance with the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Taxation Law for the leaders of each of the corporation who participated or helped commit a criminal act in the field of taxation.]]>
<![CDATA[Pencemaran Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan ]]>
<![CDATA[Galuh Lintang Taslim]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.171
<![CDATA[During the development of technology and industry, Indonesia is one country that is very fast. Increasing number of industries that have sprung up that aims to meet the needs of an increasingly diverse society and rising. Technological development and advancement of the industry will have an impact on the quality of the environmental carrying capacity, which in turn will damage the environment itself. Exploitation of natural excessive with little regard for sustainability carried out by a group of people for the sake of right must be stopped, because it will cause damage to the environment, because it can not deny later if the industry will have a negative impact on the environment originating from industrial activities generating waste, and a large amount of various kinds which will pollute the environment.]]>
<![CDATA[Keadilan Transisional Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Woro Winandi]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.172
<![CDATA[Grave violations human rights (human rights) which occurred in authoritarian countries pose victims of serious violations of human rights. As a result, during the transition from an authoritarian regime to a democratic regime came the serious human rights violations settlement demands voiced by victims of serious human rights violations and their heirs. Similar conditions also occur in Indonesia, which was once ruled by authoritarian regimes that use repressive laws to keep themselves in power in the period 1966-1998. Along reformasi in 1998, there was a period of transition in Indonesia, which brings the impact of reforms in all areas, including judicial reform.]]>
<![CDATA[Konstruksi Moralitas Yang Rasional Dalam Hukum ]]>
<![CDATA[Victor Imanuel Nalle]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.173
<![CDATA[Law in the context of modernity, as an instrument of social engineering, often slammed with the concept of law as a moral order that was carried by the laws of nature. Law as an instrument of social engineering by adherents of positivism is seen as more rational, whereas the natural law morality tends to be paralleled by religious morality. This is due to the natural law theory of Thomas Aquinas dominated philosophy is heavily influenced by the theological aspects. Yet morality in modern law is not attached to religious doctrine or dogma. Morality in modern law it can be rationalized by human reason. Thus the law does not need to be sterilized of morality as the opinion of positivism. Expediency and fairness in the law it can eventually rebuilt on a rational morality.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Izin Reklame Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>;
<![CDATA[Mikha Wijaya]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.174
<![CDATA[Companies need to develop new products with the right and to harmonize the various factors that influence well. One factor is the advertisement for the installation of billboards of a company can introduce as well as marketing their products to the public indirectly. This can increase a company's product sales results. But too many billboards were built in the city and also a lot going on violations in the field of licensing billboards resulting forcibly dismantled billboards by the government of Surabaya. The violations occurred because some things, such as billboards violate the location permits, built in the green belt, no license, have not paid taxes. This is just one example of the violation committed by the public or the applicant.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Pengaturan Kampanye Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[M. Nashrulloh Akbar]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.175
<![CDATA[One of the significant piece of election is the campaign conducted by the election participants. To achieve an integrated election, the campaign must guarantee the free and fair principles and legal certainty. This research looks to how the regulation works as a reference to campaign implementation. The emergence of election law 7 Tahun 2017 is expected to cover the weakness of previous legilslation 8 Tahun 2012. Evidently, the regulations can not guarantee the legal certainty on campaign implementation that caused many problems in its aplication. Therefore the reconstruction of regulation must be carried out in order to create free and fair competition for elections with integrity.]]>
<![CDATA[Mendudukkan Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah ]]>
<![CDATA[Triya Indra Rahmawan]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.176
<![CDATA[Upon the enactment of Law No 2 in 2018, the Regional Representative Council has been given a new authority and task to monitor and evaluate the Local Regulations. The establishment of the new authority and task has provided a challenge for the Regional Representative Council in determining the scope of monitoring and evaluation. Overlap of functions might occur because the central government is also responsible for supervising the Local Regulations. Therefore, the Regional Representative Council should be able to spot the differences in the Local Regulations supervised by the legislative or executive councils. To avoid overlapping authorities, the monitoring and evaluation scope should be focused on formulating problems that are faced by the local government in planning, preparing, and implementing the Local Regulations. These results will, thus, be established in a form of a policy recommendation for preparing materials contained in a local autonomy law.]]>
