Sapientia Et Virtus
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Articles
126 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Marpaung, Maraja Malela]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.842 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.123
<![CDATA[Pasal 13 UU Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG KEMUDIAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING ]]>
<![CDATA[Retnowati, Tutiek]]>;
<![CDATA[Markum, Markum]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.166 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.124
<![CDATA[Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan fidusia dapat disita oleh negara jika digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti kasus yang menimpa PT Astra Sedaya Finance, sebagai perusahaan pembiayaan yang merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan hukun kejahatan llegal logging.yang mengakibatkan benda objek jaminan dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap objek jaminan dalam kasus illegal logging ini tidak bertentangan dengan droit de suite yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat droit de suite tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh negara, dapat diuraikan sebagai berikut bahwa, (1) debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh negara; (2) mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi utangnya.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN TENAGA OLEH RBA TERHADAP ANM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Horianto, Edwin]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.692 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.125
<![CDATA[Masyarakat seringkali memandang perempuan sebagai mahkluk yang lemah lembut, perasa, serta sabar. Pandangan tersebut seringkali ditemukan di dalam kehidupan masyarakat patriakhal yaitu masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa laki-laki yang mempunyai kekuasaan absolut. Akibat pandangan dari masyarakat tersebut, perempuan seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif serta perempuan seringkali menjadi objek kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis. Salah satu bentuk dari kejahatan perempuan adalah adalah perdagangan orang. Di Indonesia, perdagangan orang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Filosofi dari terbentuknya Undang-undang ini di dasarkan bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. RBA sebagai pelaku dalam penelitian telah terbukti memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, RBA mampu bertanggungjawab karena telah dewasa dan cakap, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan dalam perbuatanya tidak memiliki alasan pemaaaf. Harapan dari penelitian ini adalah: terhadap korban perdagangan orang perlu diberikan rehabilitasi serta majelis hakim harus memahami substansi permasalahan yang sedang ditangani agar penjatuhan putusan menjadi efektif.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMBERIAN HPL ATAS BIDANG TANAH YANG TELAH DIKUASAI, DIDUDUKI ATAU DIGARAP OLEH WARGA ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Felix]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.798 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.126
<![CDATA[Penelitian berjudul ?Aspek Hukum Pemberian HPL Atas Bidang Tanah Yang Telah Dikuasai, Diduduki Atau Digarap Oleh Warga?, dengan membahas permasalahan akibat hukum pemberian HPL atas bidang tanah yang telah dikuasai, diduduki atau digarap oleh warga, disimpulkan sebagai berikut: Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, kekuasaan tersebut meliputi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan No. 53/ HPL/BPN/1997 tentang Pemberian HPL Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, padahal bidang tanah tersebut telah dikuasai, diduduki atau digarap oleh warga cacat hukum.]]>
<![CDATA[BATAS USIA KEDEWASAAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Andriani, Veronica]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.019 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.128
<![CDATA[Perdagangan elektronik merupakan sarana baru untuk melakukan transaksi jual beli, di mana transaksi ini dilakukan secara online untuk mempermudah dan menjangkau setiap orang tanpa batas geografi tertentu. Selain mempermudah perdagangan elektronik memiliki kekurangan yaitu identitas para pihak yang tidak dapat diketahui. Pentingnya informasi terkait identitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pihak yang bertransaksi tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui tolak ukur usia dewasa mana yang dapat melakukan transaksi secara daring.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Salabbaet, Eufemia Lawati]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.88 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.129
<![CDATA[Untuk mencegah maladministrasi telah dibentuk lembaga khusus yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik, yaitu Ombudsman. Ombudsman berwenang memproses pengaduan dari masyarakat, termasuk ajudikasi. Kewenangan Ombudsman melalui jalur ajudikasi menjadi kontradiksi karena putusan ajudikasi belum final dan tidak mengikat para pihak, sebab hasil putusan ajudikasi hanya memiliki nilai sebagai rekomendasi. Berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Ombudsman, proses penyelesaian pengaduan pelayanan publik oleh Ombudsman yaitu penyelesaian maladministrasi yang dilaporkan oleh masyarakat dan penyelesaian maladministrasi atas inisiatif sendiri. Putusan ajudikasi oleh Ombudsman juga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 1 ayat (11) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu diubah dengan menempatkan proses ajudikasi sebagai proses awal litigasi. Kemudian perlu perubahan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bahwa rekomendasi tersebut menjadi salah satu poin dalam dictum putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PP NO 34 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Novitasari, Ayu Dwi]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.767 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.130
<![CDATA[Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi negara, tetapi melalui PP No. 34 Tahun 2016 dengan menurunkan pajak untuk penjual tidak serta merta meringankan biaya pengenaan pajak pada sektor jual beli tanah dan/atau bangunan, jual beli tanah dan/atau bangunan merupakan perjanjian yang terjadi antara para pihak untuk membeli benda tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan). Sebagai bentuk kebebasan berkontrak dapatkah pemerintah membatasi dan mengintervensi perjanjian tersebut melalui produk hukumnya. Untuk hal tersebut maka penelitian dilakukan dengan yuridis normatif karena bertujuan mengetahui batasan pemerintah melakukan intervensi terhadap perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan melalui PP No. 34 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan UU BPHTB dan mengetahui batasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Karena sebagai bentuk terlaksananya asas self assessment maka Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang dari kebebasan berkontrak apabila memang terjadi kegagalan pasar untuk terhindar dari monopoli alamiah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG MEMBATALKAN AKTA NOTARIIL ]]>
<![CDATA[Eunice, Sharon]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.478 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i1.131
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta di bawah tangan dan akta notarill. Dalam kasus ini Putusan Nomor 738/Pdt.6/2016/PN.Sby menyatakan batal akta jual beli antara Nyonya Hierawati dan Nyonya Maria Magda. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 83/PDT/2018/PT.SBY. Akta jual beli yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1867 KUH Perdata), sedangkan Surat pernyataan yang merupakan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hilang apabila disangkal dan dalam putusan ini pihak tergugat tidak membenarkan isi dari surat pernyataan tersebut. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA RI Nomor 167 K/SIP/1959 menyatakan bahwa jika tanda tangan surat yang merupakan akta di bawah tangan diakui namun isi dari akta dibawah tangan itu disangkal maka nilai kekuatan formil dan pembuktian surut tersebut runtuh dan anjlok. Sehingga akta jual beli tidak dapat dibatalkan oleh surat pernyataan yang merupakan akta di bawah tangan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN ]]>
<![CDATA[Boediningsih, Widyawati]]>;
<![CDATA[Winarto, Winarto]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (863.17 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v1i2.145
<![CDATA[Penyelenggaraan negara dijalankan oleh pengurus negara yang mempunyai jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara berkewajiban besar untuk mengemban tugas tersebut. Namun pada dasarnya banyak PNS tidak dapat dengan baik melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kaitannya dengan disiplin PNS dan hambatan-hambatan yang timbul dalam menerapkan kedisiplinan PNS. Kendala dalam penerapan disiplin PNS adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pengawasan dan perlunya ketegasan para pejabat dalam memberikan sanksi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM BAP ATAS PENYIMPANGAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP ]]>
<![CDATA[Winandi, Woro]]>;
<![CDATA[Alimudin, Alimudin]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1254.382 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v1i2.146
<![CDATA[Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat, bentuknya bermacam-macam, antara lain: nasehat hukurn, konsultasi hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan perkara pidana lainnya. Bantuan Hukum yang diperlukan oleh tersangka yang terkena Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh bantuan hukum untuk persidangan perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang mengadopsi pedoman Miranda Rule atau Miranda Principle, formalistic legal thinking dapat tercapai dengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative ini, sehingga hak asasi tersangka tetap diperhatikan, dan terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri tersangka. Jika diabaikan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void).]]>
