cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 126 Documents
 2   3   4   5   6 
PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA SECARA SEPIHAK Retnowati, Tutiek; Karsono, Karsono
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.596 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i2.147

Abstract

Kontrak asuransi jiwa merupakan suatu perlimpahan resiko, maka inti dari kontrak tersebut adalah mengenai uang pertanggungan yang akan diterima dan premi yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam kontrak tersebut; dengan demikian, kontrak asuransi dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban tiap pihak dalam kontrak tersebut. Para pihak tersebut adalah pertama - penanggung atau asurandor, yaitu orang atau badan hukum - perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih dan/atau menerima resiko, dalam bentuk pembayaran kerugian. dan yang kedua - tertanggung yang berkewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang telah ditentukan pula dalam kontrak tersebut. Akan tetapi, pihak tertanggung dapat mengajukan perubahan terhadap ketentuan dalam polisnya, dengan mnegajukan kepada pihak perusahaan asuransi untuk merubah polis tersebut menjadi polis bebas premi ataupun memperkecil jumlah premi sesuai kemampuan tertanggung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa, maka pihak tertanggung dapat mengajukan ke pengadilan negeri atau melalui Arbitrase sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No: 422IKMR/0612003 yang melarang adanyapembatasan upaya hukum bagi para pihak.
KENDALA DALAM UPAYA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Suryawati, Nany
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.293 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i2.148

Abstract

Kegiatan penanaman modal di suatu negara terkait dengan tuntutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional di negara tersebut, dan pada umunmya kesulitan atau kendala yang dihadapi adalah sama , yaitu antara lain: kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan yang terutama adalah kesiapan negara tersebut dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu : peraturan yang sederhana, mengutamakan kepastian hukum dan mengedepankan prinsip transparansi , sehingga penanam modal menaruh minat untuk menanamkan modalnya dinegara tersebut. Kendala utama dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal sehingga tercapai iklim penanaman modal yang kondusif, adalah prinsip transparansi, dan upaya untuk penyempurnaan transparansi ini.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENDAPAT DPR RI MENGENAI IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Saleh, Moh.
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.671 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.149

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di sisi lain, wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengkontrol proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KONSTITUSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA Winarno, Ronny
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.107 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.150

Abstract

Demokrasi pantas menjadi panutan di era reformasi, karena dengan demokrasi setiap orang dapat menyampaikan aspirasi, melakukan bargaining politik, memperoleh kekuasaan termasuk sebagai alat menyampaikan mosi tidak percaya. Bahkan Mahkamah Konstitusi RI dalam setiap putusannya, cermatannya, pertimbangan hukumnya senantiasa dijiwai demokrasi. Senyatanya sistem demokrasi diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa dan keutuhan konstitusi.
PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN REKAYASA GLOBAL DAN HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN Simbolon, Manuel
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.324 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.151

Abstract

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sering digunakan. Dalam bidang lingkungan hidup, terdapat banyak perjanjian internasional yang telah dibuat untuk mengkoordinasikan kebijakan negara-negara di bidang lingkungan hidup. Perjanjian internasional tersebut digunakan sebagai instrumen rekayasa global. Namun banyak di antara perjanjian internasional tersebut berkarakter soft law sehingga tidak dapat mengikat negara-negara dan mempengaruhi kebijakan nasionalnya di bidang lingkungan hidup.
KEDUDUKAN BUMN SEBAGAI KEKAYAAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Mayasari, Dian Ety
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.062 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.152

Abstract

Jika merujuk pada konsep badan hukum, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kemudian menjadi entitas tersendiri untuk mencari keuntungan atau melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan konsep tersebut maka kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun pengaturan kedudukan keuangan BUMN tidak ditempatkan sebagai kekayaan yang dipisahkan. Hal ini dapat berpengaruh secara positif maupun negatif bagi BUMN.
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 Rosando, Abraham Ferry
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.693 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.153

Abstract

Partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan pada negara demokrasi secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara kelembagaan. Hal ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat dalam memerintah suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokrasi. Partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sangat berperan, karena salah satu fungsi dari partai politik sebagaimana Pasal  11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia.
PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KASUS KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Katarina, Celia Santa
Sapientia Et Virtus Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.432 KB) | DOI: 10.37477/sev.v4i1.156

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam persepektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya wacana untuk mencabut hak politik terpidana korupsi secara permenen. Wacana tersebut timbul karena banyaknya mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat pada pemilu 2019. Selain itu, wacana tersebut muncul karena makin melemahnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya, hal itu dipicu dari tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun wacana pencabutan hak politik secara permenen tersebut bukan berarti tanpa penolakan. Berbagai pihak menyatakan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi secara permenen merupakan pelanggaran HAM karenanya tidak boleh dilakukan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain, bagaimana konsep pencabutan hak politik di Indonesia dan bagaimana pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi ditinjau dari hak asasi manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki konsep pencabutan hak poltik sebagai mana diatur dalam Pasal 35 dan 38 KUHP namun kurang kuat untuk memenuhi tujuan pemidanaan karenanya harus dirubah, dan pencabutan hak politik bukanlah merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia.
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT HAK TANGGUNGAN Kristina, Jennis
Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v4i2.168

Abstract

Kegiatan kredit oleh bank yang dilaksanakan dengan segala kebijakan internal harus menerapkan prisnip kehati-hatian. PPJB yang merupakan perjanjian pengikatan antara para pihak yang peralihan hak nya belum terjadi secara sempurna, ketika digunakan sebagai jaminan kredit hak tanggungan maka dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatam kepustakaan. Hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan: Kebijakan internal bank yang menyebutkan bahwa PPJB yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dengan melalui proses pembuatan Cover Note. Hal ini dapat membawa bank dalam posisi yang digurikan karena pembuatan Cover Note tidak menggantikan akta otentik apapun terkait proses jual beli seperti, akta jual beli atau sertifikat. Kemudian apabila terdapat debitor yang lalai atau tidak beritikad baik maka, Cover Note tersebut tidak ditingkatkan menjadi suatu sertifikat. Keadaan tersebut menjadikan objek yang akan dijaminkan atau diikat dengan hak tanggungan masih bersifat menggantung, maka kedudukan bank kreditor sangat terancam sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki kedudukan istimewa ketika dalam proses kredit. Kata Kunci: Kredit, PPJB, Cover Note.
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Moh. Saleh
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.154

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di sisi lain, wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengkontrol proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Page 4 of 13 | Total Record : 126

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019): March Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 1 (2018): March Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 1 (2015): March Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 1 (2014): March Vol 1 No 1 (2014) More Issue