cover
Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si
Contact Email
lppmuna123@gmail.com
Phone
+6281262070788
Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com
Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PIONIR
Published by Universitas Asahan
ISSN : 25493043     EISSN : 26553201     DOI : 10.36294/pionir.v2i4
Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 30 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2020): Januari" : 30 Documents clear
HUBUNGAN KETERAMPILAN PENGELOLAAN KELAS DAN PEMBERIAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR PAK Julita Herawati
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.603 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Keterampilan Pengelolaan Kelas  Dan Pemberian Motivasi dengan Hasil Belajar Pendidikan Agama Kristen Siswa SMP N 2 Siborongborong Tahun Ajaran 2018/2019. Ketiga hipotesis dalam penelitian ini teruji pada hipotesis pertama 14rx1y">  = 0,640 dan 14thitung =4,406 "> hal ini menunjukan bahwa Hasil belajar siswa ditentukan oleh Keterampilan Pengelolaan Kelas karena 14thitung >ttabel">  = 4,406 14>">  2,048 sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan, Hipotesis Kedua 14rx2y">  = 0,43 dan 14thitung =3,013 "> hal ini menunjukan bahwa Hasil belajar siswa ditentukan oleh Pemberian Motivasi karena 14thitung >ttabel">  = 3,013 14>">  2,042 sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Hipotesis Ketiga  14rx1x2"> y = 0,81 dan 14thitung =9,83 "> hal ini menunjukan bahwa Hasil belajar siswa ditentukan oleh Keterampilan Pengelolaan Kelas dan Pemberian Motivasi karena 14thitung >ttabel">  = 9,83 14>">  2,660 sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dari hasil analisis data disimpulkan 1) ada hubungan yang positif dan signifikan Keterampilan Pengelolaan Kelas dengan Hasil belajar Siswa, 2) ada hubungan yang positif dan signifikan Pemberian Motivasi dengan Hasil belajar siswa, 3) ada hubungan yang positif dan signifikan Keterampilan Pengelolaan Kelas   dan Pemberian Motivasi dengan Hasil belajar siswa, artinya jika akan meningkatkan Hasil belajar siswa maka Keterampilan Pengelolaan Kelas dan Pemberian Motivasi Belajar Siswa perlu di tingkatkan. Kata Kunci: Hasil Belajar, Keterampilan Pengelolaan Kelas, Motivasi Belajar siswa.  ABSTRACT This study aims to determine the Relationship between Classroom Management Skills and Motivation and Learning Outcomes of Christian Religious Education Students of SMP N 2 Siborongborong in Academic Year 2018/2019. The three hypotheses in this study were tested in the first hypothesis  14rx1y">  = 0.640 and 14thitung =4,406 "> this shows that student learning outcomes are determined by Class Management Skills because 14thitung >ttabel"> = 4.406 14>">  2.048 so there is a positive and significant relationship, Second Hypothesis 14rx2y">  = 0.43 and 14thitung =3,013 "> this shows that student learning outcomes determined by Provision of Motivation because 14thitung >ttabel">  = 3.013 14>">  2.042 so there is a positive and significant relationship. Third Hypothesis  14rx1x2"> y = 0.81 and 14thitung =9,83 "> this shows that student learning outcomes are determined by Class Management Skills and Motivation because 14thitung >ttabel">  = 9.83 14>">  2.660 so there is a positive and significant relationship. From the results of data analysis, it was concluded 1) there is a positive and significant relationship between Classroom Management Skills and Student Learning Outcomes, 2) there is a positive and significant relationship Providing Motivation with student learning outcomes, 3) there is a positive and significant relationship between Classroom Management Skills and Motivation with Student learning outcomes, meaning that if it will improve student learning outcomes then Classroom Management Skills and Provision of Student Learning Motivation need to be improved. Keywords: Learning Outcomes, Class Management Skills, Student's motivation to study.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENATAAN DESA SEBAGAI WUJUD EFEKTIVITAS PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG DESA Melva Fitri Sialagan; Ismail Ismail; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.142 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1054

Abstract

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian membahas perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa. 2. Bagaimana Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa. UU No. 6/2014 ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'.  Kata Kunci : desa, efektivita penyelengaraan, pemerintah desa
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (STUDI BNN KAB. ASAHAN) Maria Valentina Sinaga; Suriani Suriani
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.083 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1069

Abstract

Narkotika merupakan zat adiktif yang mempunyai efek ketergantungan apabila digunakan tidak berdasarkan saran dari dokter karena hakikat sebuah narkotika ini adalah untuk keperluan medis dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, perusahaan obat-obatan menyediakan narkotika untuk keperluan medis, hanya dokter dan Aptoteker yang dapat memesan dengan disertai keaslian profesi bahwa ia adalah seorang dokter atau apoteker. Berkenaan dengan narkotika senyawa  ini disebutkan oleh badan narkotika nasional mengenai zat-zat berbahaya dapat disingkat dengan Napza (narkotika Psikotropika dan zat adiktif) yang sering disalah gunakan pemakainya untuk efek halusinasi, menenangkan jiwa, namun tidak berdasrkan dengan anjuran dokter (ilegal) pembelian secara ilegal menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan narkotika ke dalam 3 golongan. Ketiga golongan narkotika itu telah diatur sehingga apabila ada yang menyalahgunakan narkotika tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum, efek berbahaya lainnya dari penyalahgunaan narkotika adalah hilangnya kesadaran, merusak jaringan tubuh dan lain-lain. Orang yang telah menyalahgunakan dan berujung pada tahap kecanduan/ketagiahan akan mengalami depresi yang sangat berat ketika lepas dari zat tersebut, maka dari itu korban yang telah mengalami tahap kecanduan dapat direhabilitasi dan bukan sebagai orang yang dipidana karena mengingat dari undang-undang narkotika diatas menyatakan bahwa seorang korban yang kecanduan bukan orang yang menjual belikan namun ia adalah sebagai korban, yang dapat dipastikan ada orang yang secara tidak langsung menawarkan narkotika dan digunakan oleh orang yang menjadi korban sehingga, badan narkotika nasional di kabupaten asahan menyebutkan dalam seminar-seminar yang diadakan dan baliho yang di pasang pada iklan di jalan-jalan menyarankan bahwa orang yang telah kecanduan tidak dipidana namun akan direhabilitasi demi menyelamatkan dirinya. Kata Kunci: rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 4 (EMPAT) TANDAN BUAH SAWIT MENJADI TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT DALAM PUTUSAN NO. 125/PID.B/2018/PN.KIS Elyakim Mangatur Sirait; Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.089 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1060

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).  Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menjadi tinak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 125/Pid.B/2018/PN.Kis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:125/Pid.B/2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu: 1). Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 2). Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti. Kata Kunci : Pencurian, Tandan Buah Sawit, pidana
PENGATURAN HUKUM PENERAPAN 251 JENIS BARU NARKOBA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Eko Parulian Utama Sianipar; Ismail Ismail
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.975 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1050

Abstract

Suatu zat yang dapat menghilangkan kesadaran adalah zat yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari bukan saja menggangu diri sendiri dalam penelitian mengenai zat yang dinamakan narkotika tersebut dalam penggunaan berbagai jenis narkotika ada yang dapat menyakiti diri sendiri hingga mengganggu ketertiban umum, efek lainnya dapat membuat orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan efek yang sangat merugikan bagi jaringan tubuh, baru-baru ini banyak jenis narkoba yang ditemukan dari mulai campuran antara narkotika satu dengan narkotika lain, salah satu contoh dari narkoba adalah black heroin ini adalah salah satu contoh narkoba yang sangat membahayakan diantara banyaknya jenis narkoba baru yang mempunyai efek 300 kali dari efek heroin, karena dalam pembuatanya mencampurkan banyak jenis narkoba. Mengenai pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi : bagaimana penerapan hukum mengenai jenis narkoba baru ? bagaimana solusi pemerintah dalam menegakan hukum dari jenis narkoba baru ? berbagai lab yang meneliti berbagai jenis narkoba ada 251 jenis narkoba yang ditemukan, maka dari itu penulis mencoba untuk membahas soal penerapan hukum mengenai jenis narkoba terbaru ini, karena dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam golongan narkotika ada 3 golongan narkotika, golongan satu adalah golongan dan jenis narkotika yang sangat berbahaya hingga hukuman yang sangat berat terhadap orang yang mengedarkan narkotika tersebut, narkotika golongan kedua dan narkotika, dan dari 251 jenis narkotika akan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan narkotika, untuk dapat memasukan 251 narkotika dan 251 narkotika baru ini dapat dimasukan kedalam tiga golongan tersebut, maka dari itu penelitian di lab harus segera dilakukan untuk dapat dimasukan sesegera mungkin agar tidak tejadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan narkotika yang belum masuk kedalam tiga golongan dari penemuan 251 jenis narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini.Kata Kunci : Narkoba, penerapan hukum
TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA Pritamy Irsana; Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.814 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1065

Abstract

Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimanakah status tersangka dalam putusan praperadilan dikaitkan dengan undang-undang hukum acara pidana. 2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang status penetapan tersangka. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normative yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hokum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Peradilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Kata Kunci: praperadilan, status, tersangka
PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN Muhammad Yakup; Abdul Gani; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.59 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1055

Abstract

Istilah Internet Banking bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:1. Bagaimana layanan internet banking perlu diterapkan dalam kegiatan Transaksi Perbankan? 2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap layanan internet banking dalam Transaksi Perbankan? Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya yang mengaju pada kepustakaan. Internet banking sangat berperan penting dalam penerapan setiap kegiatan dalam perbankan. Terdapat berbagai alasan-alasan perlunya internet banking diterapkan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya manfaat yang diperoleh dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak bank seperti penghematan dalam biaya operasional, bank dapat berhubungan langsung dengan nasabah melalui internet, adanya kemudahan bagi bank untuk global reach, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan nasabah; sedangkan manfaat bagi nasabah adalah nasabah lebih hemat dalam biaya transaksi dan tenaga maupun waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi di beberapa bank hanya dalam satu jaringan, nasabah tidak bergantung pada distributor saja, dan nasabah akan mendapatkan penawaran produk dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas. Kata Kunci : Transaksi Perbankan, Internet Banking
TINJAUAN TULANGAN PLAT BETON PADA JEMBATAN BETON SEI SARAF DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI Amir Hamzah
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.502 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1070

Abstract

Plat lantai merupakan bagian dari suatu konstruksi jembatan yang letaknya dibagian atas jembatan. Adapun dalam membangun jembatan perlu kiranya juga direncanakan plat lantai agar didapat ukuran yang sesuai dan tahan terhadap beban-beban yang bekerja diatasnya, sehingga di dapat suatu plat lantai yang aman dan kokoh untuk jembatan tersebut. Dari hasil evaluasi plat lantai jembatan yang diperoleh, tebal plat berdasarkan perencanaan untuk menahan pons yang diperoleh adalah sebesar 200 mm atau sama dengan 20 cm. Untuk tulangan tumpuan dari hasil perhitungan didapat diameter tulangan  sedangkan dilapangan menggunakan tulangan Ø12-200 mm, plat cukup aman. Untuk tulangan lapangan dari hasi perhitungan didapat  Ø  sedangkan dilapangan menggunakan tulangan Ø , plat cukup aman. Selanjutnya untuk tulangan pembagi dari hasil perhitungan didapat Ø  sedangkan dilapangan  menggunakan tulangan  Ø , plat cukup aman. Kata kunci : jembatan, plat lantai, konstruksi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN BERSAMA-SAMA MENYIMPAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 364/Pid.B/2015/PN.Kis) Ilham Tantowi; Suriani Suriani; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.95 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1061

Abstract

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Kis tentang tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu yang berkaitan dengan KUHP Pasal 55 dan UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 36? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan terhadap tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu dalam Putusan No. 363/Pid.B/2015/PN.Kis?  Penelitian skripsi ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif  yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum  serta mengacu pada norma-norma huku m yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian skripsi ini. Tindak pidana melakukan penyimpanan uang palsu dalam kasus tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, hakim pengadilan melihat apakah unsur-unsur tindak pidana ada dalam kasus ini. Adapun unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Kata Kunci : uang, rupiah palsu
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPUD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN BATUBARA) Bahari Bahari; Rahmat Rahmat; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.548 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1051

Abstract

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 2. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara. Penelitian ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara). Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Batubara dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh Pengalaman Kerja. Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu. Integritas, Netralitas dan Independensi Integritas, Netralitas dan Independesi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum. Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD), Studi Di Kabupaten Batubara

Page 1 of 3 | Total Record : 30