Garuda - Garba Rujukan Digital

All

JURNAL PIONIR

pionir
Website

Published by Universitas Asahan

ISSN : 25493043 EISSN : 26553201 DOI : 10.36294/pionir.v2i4

Core Subject : Education, Agriculture, Social, Engineering,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 30 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2020): Januari" : 30 Documents clear

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN JASA PASAR DESA (STUDY DESA AIR HITAM KECAMATAN KUALUH LEIDONG KAB. LABURA) Salman Al Dhaim; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pembangunan di daerah tentunya peran dari pemerintah daerah sangat berperan, seperti pembangunan infrastruktur kegiatan masyarakat yang ada di daerah. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Peraturan Mengenai Retribusi Pasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menunjang PAD Khususnya di Desa Air Hitam? 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang Arsip dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Pemungutan, Jasa Pasar Desa

TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PENGURUS YAYASAN TERHADAP FAILEDNYA SUATU YAYASAN Murni Murni; Abdul Gani
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Yayasan sebagai lembaga nirlaba yang pada umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang sosial. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk bidang kesehjateraan sosial, seperti kesehatan , ke-agamaan maupun kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melaluiakta notaries juga telah diatur. Demikian halnya juga diatur tentang organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bagaimana kepailitan yayasan, serta bagaimana pertanggungjawaban pengurus terhadap pailitnya yayasan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumberdata yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka yaitu dengan tinjauan yuridis normative. Pengaturan yayasan menurut Undang-Undang antara lain adalah mengenai pendirian yayasan yang mengharuskan pembentukan yayasan melalui akta notaris, juga diatur tentang organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Suatu yayasan, dapat mengalami kepailitan yang dapat disebabkan oleh karena yayasan tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pertanggungjawaban pengurus terhadap pailitnya yayasan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU yayasan yaitu jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan. Kata Kunci : Yayasan, pailit

HUBUNGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA Julita Herawati
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kompetensi Profesional Dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Kristen menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif inferensial dengan populasi seluruh siswa Kelas XI SMA Swasta PGRI-20 Siborongborong yang berjumlah 126 orang dan sampel diambil 30% dari seluruh populasi sebanyak 42 orang. Instrumen penelitian angket tertutup yang disusun sendiri oleh peneliti. Uji coba instrumen dilakukan kepada 30 siswa, diluar sampel dengan hasil 57 item valid dan reliabel. hipotesis penelitian ini teruji pada hipotesis koefisien korelasi rxy = 0,794 pada taraf signifikan α = 0,05 dan koefisien determinasi r2xy= 0,794 hal ini menunjukan bahwa 79,4% Prestasi belajar siswa ditentukan oleh Kompetensi Profesional, melalui persamaan regresi . Dari hasil analisis data disimpulkan ada hubungan yang positif dan signifikan Kompetensi Profesional guru PAK dengan Prestasi belajar Siswa, artinya jika meningkatkan Prestasi belajar siswa maka Kompetensi Profesional perlu di tingkatkan. Kata Kunci: Prestasi Belajar, Kompetensi professional Guru

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN (STUDI KASUS NO. 139/Pid.B/2018/PN.Kis) Andriani Andriani; Suriani Suriani
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Arisan merupakan bentuk pengumpulan uang dengan undian dan mekanismenya diatur sedemikian rupa oleh ketua kelompok arisan dalam pengumpulan uang dan mengambilan uang dengan metode pengundian maupun atu menentukan pemenang dengan kesepakatan bersama setiap kelompok arisan akan mengutip uang dengan jumlah sesuai kesepakatan antara anggota kelompok maka mekanisme para anggota tersebut memilki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan arisan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pertama penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan khususnya dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no. 139/Pid.B/2018/PN. Kis telah sesuai dengan memberikan jabaran apa yang memberatkan terdakwa dan apa yang meringkan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.Kata Kunci : Arisan, undian, pemenang

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PSK DI POLSEK DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI Samsir Samsir; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia. 2. Bagaiaman Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk memberi perlindungan hukum para pekerja seks komersial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan memperoleh data dari fakta-kata yang terjadi pada masyarakat serta dengan wawancara. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Saat prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk didalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis prostitusi tersebut. Kata Kunci : Strategi, Penanganan, PSK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM Ari Sandy Saputra; Indra Perdana; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian atau akad yang dilakukan,dimana perjanjian yang dimaksud adalah adanya beberapa pihak membuat sebuah perjanjian. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perusahaan terkait dengan anggaran dasar perseroan yang dilakukan melalui notaris. 2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap terhadap perseroan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar perseroan tanpa persetujuan salah satu organ perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk pengguna jasa Sistem Adminitrasi Badan Hukum tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pengguna jasa Sisteim Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang mempunyai kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum. Kata Kunci: pengesahan, perseroan terbatas, badan hukum

RESPON PEMBERIAN PUPUK KOMPOS TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN PUPUK KALIUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) BABY CORN Surya Fajri; Al Hafiz Ramadhan
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Penelitian dilaksanakan di Desa Sijabut Teratai Dusun I Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan tofografi datar berada pada ketinggian ± 12 m diatas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2019. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 faktor untuk faktor pertama dengan 4 level perlakuan, untuk faktor kedua 3 level perlakuan. Faktor pertama adalah pemberian pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit 4 taraf yaitu : T0 = tanpa pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit (kontrol), T1 = 2,7 kg/plot, T2 = 5,4 kg/plot dan T3 = 8,1 kg/plot. Faktor kedua adalah pemberian pupuk kalium dengan 3 taraf yaitu K0 = 0 g KCl/plot, K1 = 34 g KCl/plot dan K2 = 68 g KCl/plot. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberian pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit menunjukkan pengaruh sangat berbeda nyata terhadap tinggi tanaman jagung umur 2 minggu setelah tanam, tidak berpengaruh nyata pada umur 4 minggu setelah tanam dan berpengaruh nyata pada umur 6 minggu setelah tanam, berpengaruh nyata terhadap jumlah daun umur 2 minggu setelah tanam, dan sangat berpengaruh nyata pada umur 4 dan 6 minggu setelah tanam, sangat berpengaruh nyata terhadap diameter batang umur 2 dan 4 minggu setelah tanam dan berpengaruh nyata pada umur 6 minggu setelah tanam, sangat berpengaruh nyata terhadap berat janten berkelobot per tanaman sampel dan produksi janten berkelobot per plot. Perlakuan pemberian pupuk kalium menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman jagung baby corn umur 2 dan 4 minggu setelah tanam dan berpengaruh nyata pada umur 6 minggu setelah tanam, berpengaruh nyata terhadap jumlah daun umur 2, 4 dan 6 minggu setelah tanam, tidak berbeda nyata terhadap diameter batang umur 2 minggu setelah tanam, dan berpengaruh nyata pada umur 4 dan 6 minggu setelah tanam, berpengaruh nyata terhadap berat janten berkelobot per tanaman sampel dan produksi janten berkelobot per plot jagung baby corn. Kata Kunci : Kompos, Tandan Kelapa Sawit, Baby Corn. ABSTRACT The experiment was conducted in the village of Hamlet I Sijabut Lotus Water District Stone, Asahan District, North Sumatra Province with tofografi flat is at a height of ± 12 m above sea level. Research conducted in Januari through Maret 2019. The study was conducted using a Randomized Block Design (RBD) factorial consisting of two factors for the first factor with 4 levels of treatment, for the second factor 3 level treatment. The first factor is the provision of composting of oil palm empty fruit bunches 4 standard are: T0 = no composting of oil palm empty fruit bunches (control), T1 = 2.7 kg/plot, T2 = 5.4 kg/plot and T3 = 8.1 kg/plot. The second factor is the potassium fertilizer with 3 degree that K0 = 0 g KCl/plot, K1 = 34 g KCl/plot and K2 = 68 g KCl/plot. The results of the study showed that administration compost oil palm empty fruit bunch showed significantly different effects on corn plant height ages 2 weeks after planting, had no significant effect on the age of 4 weeks after planting and significantly at 6 weeks after planting, significantly affect the amount of leaf age 2 weeks after planting, and very influential apparent at the age of 4 and 6 weeks after planting, very significant effect on trunk diameter weeks after planting ages 2 and 4 and significant at 6 weeks after planting, it’s really will be influence to the weight of baby corn that still skinned in every plots. Potassium fertilizer treatment showed significantly different baby corn maize plant height ages 2 and 4 weeks after planting and significantly at 6 weeks after planting, significantly affect the number of leaves 2, 4 and 6 weeks after planting, not significantly different from the age of 2 weeks after planting stem diameter, and significant effect on the age of 4 and 6 weeks after planting, it’s will be influence to the weight of baby corn that still skinned in every plots. Keywords : Compost, Oil Palm Bunches, Baby Corn.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Muhammad Zailani NST; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem penentuan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. 2. Bagaimanakah pemberian sanksi bagi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitan secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerimaan negara dari PNBP ini terus dilakukan secara optimal dengan efisien dan efektif melalui beberapa sektor diantara pada penerimaan sumber daya alam, minyak dan gas bumu dan non-migas serta penerimaan PNPB lainnya yang bersumber dari PNBP fungsional dan umum pada P/L, pengenaan dan pengelolaan PNBP pada K/L yang didasari pada peraturan pemerintah. Kata Kunci : penerimaan bukan pajak

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA Muhammad Yogi Maulana Sitompul; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Penodaan agama merupakan perilaku seseorang yang secara langsung atau tulisan menyebarkan kebencian dengan perbuatan yang dirang dan merupakan suatu unsur sara, pengaturan penodaan agama karena perbuatannya dapat menghasut berbagai agama untuk membenci perbedaan dan akan menyebabkan kerusuhan, sehingga perilaku itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana unsur penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan peyidikan tindak pidana penodaan agama? Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai agama perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa penodaan agama merupakan bentuk penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan ujaran kebencian kepada suatu agama tertentu, dalam hal ini suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui tulisan ataupun secara langsung dilakukan harus dapat ditindak agar persoalan penodaan agama ini tidak meluas dan tidak terjadinya kerusuhan yang berlanjut. Kepolisan berperan aktif dalam menangani persoalan ini karena kepolisan merupakan sarana dalam melakukan pencegahan tersebut, fungsi dan peran kepolisan dalam menangani kasus penodaan agama dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang maupun cara-cara yang diperintahkan pimpinan internal kepolisan agar kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena apabila kasus yang menyebar dan membuat para penganut agama bertindak agar memecah belah terjadinya perpecahan di negara indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik, disebutkan bahwa indonesia merupak negara kesatuan yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pengaturan hukum yang dilakukan aparat kepolisan dalam menangani kasus ini ialah dengan cara bagaimana aparat kepolisan bisa menindak sesuai dengan agama yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kata Kunci: kepolisian, pencegahan, penodaan, agama

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MENYURUH MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS NO. 1107/Pid.B/2018/PN.Kis) Azrina Pakpahan; Ismail Ismail; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pemalsuan suatu surat yang dapat dinilai merupakan suatu pemalsuan yang dapat dipidana karena perbuatannya itu dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan bagi orang yang mengatas namakan orang yang bersangkutan yang tercantum dalam dalam suatu surat atau akta berharga. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini berkaitan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis)? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi Kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis). Penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No:1107/Pid.B/2018/PN.Kis, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:1107/Pid.B/ 2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya dengan dakwaan alternatif ke-tiga, yaitu: 1. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 2. Dalam persidangan semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No:1107/Pid.B/2018/ PN.Kis, terhadap terdakwa. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim. Kata Kunci : pidana, pemalsuan surat

Page 2 of 3 | Total Record : 30

1 2 3

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2024): Juli Vol 10, No 1 (2024): Januari Vol 9, No 2 (2023): Juli Vol 9, No 1 (2023): Januari Vol 8, No 2 (2022): Juli Vol 8, No 1 (2022): Januari Vol 7, No 2 (2021): Juli Vol 7, No 1 (2021): Januari Vol 6, No 2 (2020): Mei Vol 6, No 2 (2020): Juli Vol 6, No 1 (2020): Januari Vol 5, No 4 (2019): November-Desember Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember Vol 2, No 4 (2018): Januari Vol 2, No 3 (2017): Juli More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si

Contact Email
lppmuna123@gmail.com

Phone
+6281262070788

Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com

Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara

Location
Kab. asahan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rumondang, S.Pi., M.Si

Contact Email lppmuna123@gmail.com

Phone +6281262070788

Journal Mail Official lppmuna123@gmail.com

Editorial Address Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara

Location Kab. asahan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si

Contact Email
lppmuna123@gmail.com

Phone
+6281262070788

Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com

Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara

Location
Kab. asahan,

Sumatera utara

INDONESIA