cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2021): Juni" : 9 Documents clear
PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW Wempy Setyabudi Hernowo; Zaid Zaid; M. Aufar Saputra Pratama Erawan
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.243

Abstract

The concept of Sociological jurisprudence has the view that as a product created by society, law also aims to protect the interests and satisfy society, which in turn becomes a means of controlling society itself. The purpose of the study or research in this article is to achieve these goals effectively. Through doctrinal research methods with a conceptual and statutory approach, the results and findings of this study indicate that effective law is the law that carries out its functions properly and correctly. And to achieve that, the effectiveness of the law can be realized through four things, namely by the values prevailing in society, social facts, the aspirations of the community and also the interests of society in the making, interpretation, and application of legal regulations against Public
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI ORNAMEN-ORNAMEN SIMBOL KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK PADA WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI Erna Nengsih; Abdul Bari Azed; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.249

Abstract

Penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia sering terjadi namun penodaan agama melalui ornament=ornament symbol agama di ruang public pada wilayah Kota Jambi menimbulkan keributan umat Islam dan viral di Indonesia pada tahun 2016. Hal ini tentunya sangat mengganggu kehidupan beragama dan sangat membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa. Dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarryalah jika pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kehidupan. Kajian ini menjelaskan tentang kendala-kendala di dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan agama melalui ornamen-ornamen simbol keagamaan dan kebijakan yang dilakukan oleh POLDA Jambi dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan agama melalui ornamen-ornamen simbol keagamaan
ANALISIS PENTINGNYA IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA ONLINE DI INDONESIA Vizta Dana Iswara
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.245

Abstract

Online Dispute Resolution (ODR) is a legal innovation that utilizes technological advances in alternative dispute resolution methods in which through the ODR, the disputing parties do not need to meet directly to resolve their disputes. The method used by the writer in this scientific journal is the normative research method. The researcher uses secondary data in the form of document studies, journals, literature and research journals and other sources that can be used as the material in this scientific article. ODR is expected to facilitate the dispute resolution process arising from cross-border trade transactions, where conventional judicial mechanisms may not offer adequate solutions or legal assistance to resolve cross-border e-Commerce disputes. Currently, there are 4 types of dispute resolution systems using ODR: e-Settlement, e-Arbitration, e-Resolution and e-Mediation. However, several things must be considered if Indonesia wants to implement this ODR method, namely Indonesia needs to pay attention to and consider technological barriers, access and affordability, and obstacles to system security and confidentiality of personal data.
KEPASTIAN HUKUM LMKN SEBAGAI LEMBAGA TERPADU SATU PINTU PENGHIMPUN DAN PENDISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT BIDANG MUSIK DAN LAGU Asma Karim
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.232

Abstract

ABSTRAKTulisan ini membahas tentang kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu baru diakui setelah Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019 yang disepakati oleh stakeholder terkait yaitu DJHKI, LMKN dan 8 (delapan) LMK terdaftar. Landasan hukum tentang LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu secara eksplisit diatur dalam Permenkumham No. 36 tahun 2018. Kepastian hukum tentang besarnya tarif royalti yang harus dibayar Pengguna (user) Musik dan Lagu secara Komersial kepada LMKN merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan dan atau usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti, yang besaran tarifnya disesuaikan dengan kegiatan dan jenis usaha dari pada Pengguna (user).
Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia M. Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.246

Abstract

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan dikatagorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serius terhadap seseorang atau lebih, kerugian terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang atau lebih, penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik, penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi, dan penggunaan atau ancaman yang menggunakan senjata api dan bahan peledak.Meningkatnya gerakan aksi terorisme akhir- akhir ini, yang ditandai terjadinya seretetan ledakan bom pertama kali terjadi di Bali tahun 2002, hotel JW Marriot, Kedubes Australia, hotel Rizt Carlton, Plaza Sarinah Thamrin tahun 2016, Kampung Melayu Jakarta, Medan, Surabaya hingga yang teranyar terjadi didepan Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan pada Minggu pagi tanggal 28 Maret 2021. Rentetan peristiwa pengeboman mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan kesan dan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.Tindak pidana terorisme sangat menganggu keamanan, ketertiban dan kesejahtraan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah- langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya melalui penerapan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam praktik, dari hasil analisis yuridis terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial yang dapat menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat disalah-gunakan dalam penerapannya, yang dirasakan dapat memperkosa hak- hak azasi manusia.
Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia Hari Sutra Disemadi; Cindy Kang
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.236

Abstract

Banyak sekali kasus plagiarisme yang terjadi di kalangan mahasiswa dan  dosen, dan perilaku ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, muncul fenomena baru terkait isu plagiarisme, yaitu self-plagiarism, yang telah menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Kasus self-plagiarism yang terjadi di kalangan akademisi telah menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai apakah self-plagiarism merupakan pelanggaran hak cipta. Self-plagiarism dapat dianggap sebagai pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan penulis harus tetap mencantumkan sumber atas karya ilmiah ciptaannya sendiri. Hukum positif di Indonesia tidak banyak yang mengatur mengenai self-plagiarism secara spesifik, namun perilaku self-plagiarism ini termasuk dalam tindakan plagiarisme sehingga bisa ditindaklanjuti melalui jalur hukum, baik pidana maupun administratif, meskipun hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai self-plagiarism.
ANALISIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PERS DALAM PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK Ruslan Abdul Gani; Muhammad Mustajab
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.247

Abstract

Teknologi komunikasi  dan informasi membawa implikasi terhadap  dunia  penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran  sebagai  penyalur  informasi  dan pembentuk  pendapat  umum, peranannya   semakin sangat  strategis, terutama  dalam mengembangkan  alam demokratis  di Indonesia. Penyiaran  telah menjadi  salah satu  sarana  berkomunikasi  bagi  masyarakat lembaga penyiaran,  dunia  bisnis,  dan pemerintah. Perkembangan  tersebut  telah menyebabkan  landasan  hukum pengaturan  penyiaran yang  ada  selama  ini  menjadi  tidak memadahi. Dilihat   dari  arah  dan  tujuan  dari penyelenggaraan penyiaran tersebut, dimana penyiaran sangatlah membantu dalam mencerdaskan   dan meningkatkan sumber daya manusia, namun  sangat  disayangkan  madia  massa tersebut  sering  disalahgunakan oleh orang-orang  yang   tidak  bertanggungjawab sehingga  berakibat  merusak  nama  baik seseorang yang tentunya  berimplikasi pada  perbuatan melawan  hukum yang dapat dikenakan pidana  maupun serta denda yang cukup besar. Hasil Temuan diperoleh bahwa Pertanggungjawaban  Pers  Terhadap  Pemberitaan  yang mencemarkan nama  baik  seseorang  dapat  dikenakan sanksi pidana selama 5 (lima)  tahun penjara, selain itu  pelakunya  dapat pula   dikenakan  Denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus  juta  rupiah).Tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan Pers   sebelumnya  lahirnya  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun  1999,  telah  diatur  di dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana seperti, pembocoran rahasia  negara  melalui surat kabar, Mempertunjukkan  atau menempelkan  di muka  umum yang  isinya  melanggar  kesusilaan lal menyiarkannya untuk dipertontonkan sehingga  membangkitkan  nafsu birahi  dan  dan sebagainya.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TRADISI PENERBANGAN BALON UDARA DI PONOROGO Zaid zaid; Ferdin Okta Wardana
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.240

Abstract

This study aims to reveal how the role of the police in handling the case of the traditional hot air balloon flight in Ponorogo which includes law enforcement, obstacles experienced, and future concepts based on the perspective of the police. Therefore, this research will be juridical and empirical by using a statutory and qualitative approach. After processing data using qualitative analysis, the results of this study reveal that the police have the authority to enforce the law against anyone who violates the order, safety, or laws and regulations. It's just that in matters of investigation, the police hand over the authority to the Civil Investigating Officer (PPNS) in the field of aviation. In addition, the police in each sector in Ponorogo Regency also have difficulties or obstacles, the majority of which are making tradition and lack of knowledge from the community and the lack of the role of local government as the main factors. Therefore, even the police, in this case, do not expect that this tradition should be eliminated, it's just that in the future there must be strict supervision and control so that the practice of this hot air balloon flight tradition does not endanger the safety and security of anyone and does not violate applicable laws.
IMPLIKASI DEMOKRASI YANG TIMBUL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT DAERAH Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.248

Abstract

Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. Pemilihan Kepala Daerah langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi. Sehingga melalui kajian ini menjelaskan dan menganalisis implikasi yang timbul secara positif dan negative terhadap pelaksanaan system pemilihan kepala daerah secara langsung.  

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue