cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER" : 6 Documents clear
PRINSIP PERJANJIAN "UANG TEH": SUATU ULASAN PERJANJIAN PENYEWAAN RUMAH DI KOTA JAMBI Abdul Hariss; Che Thalbi Md Ismail
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.442 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.85

Abstract

Perjanjian uang teh adalah suatu perjanjian sewa menyewa rumah yang terjadi antara penduduk asli Kota Jambi dengan penduduk imigran warga negara asing keturunan Cina yang tidak memiliki tanah pada saat itu. Konsekuensi rumah sewa dibangun oleh penyewa bukan oleh pemilik tanah sebagaimana halnya perjanjian sewa menyewa rumah pada umumnya, menyebabkan penyewa memiliki beberapa hak, antara lain: perjanjian sewa dengan sistem uang teh tidak memiliki masa berakhirnya, artinya sepanjang penyewa menginginkan menempati rumah sewa tersebut, maka pemilik tanah tidak dapat memutuskan perjanjian sewa, penyewa bisa mengoperkan hak sewanya kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan pembayaran biaya sewa rumah yang sangat murah jika dibandingkan dengan sewa menyewa rumah yang tidak memakai sistem uang teh. Penataan kota, perpindahan penduduk ke kota dan pelebaran jalan-jalan utama serta perkembangan zaman, membuat semakin tingginya harga tanah menyebab tuan tanah ingin mengakhiri perjanjian sewa karena merasa dirugikan dengan murahnya biaya sewa dan tidak ada berakhirnya masa sewa sedangkan penyewa tidak ingin mengakhiri perjanjian sewa karena masih mendasarkan pada kesepakatan sewa yang telah disepakati sebelumnya.
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENETAPAN UANG NAFKAH ANAK OLEH PENGADILAN PASCA PERCERAIAN Sumaidi Sumaidi
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.023 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.86

Abstract

Negara Indonesia mengatur secara khusus segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan dan menghindarkan terjadinya perceraian. Namun dilain sisi dalam perkawinan yang telah dibina masih ditemui perceraian. Salah satu akibat perceraian adalah anak hasil perkawinan yang masih sangat membutuhkan orang tua dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sehubungan dengan tetap terpeliharanya dan terjaminnya pendidikan anak pasca perceraian ditetapkan oleh Negara melalui pengadilan menentukan uang nafkah untuk pemeliharaan dan penjaminan pendidikan anak walaupun tanpa permohonan dari istri selama dalam proses persidangan perceraian. Penetapan uang nafkah anak yang masuk dalam putusan pengadilan perkara perceraian dalam prakteknya  ditemukan adanya mantan suami (ayah) yang tidak memenuhi uang nafkah anak sesuai ketetapan pengadilan maka diperlukan sanksi pidana yang memiliki daya memaksa ada pada domain hukum pidana.
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PERCUMA OLEH ADVOKAD PADA PERKARA PIDANA (Kajian Tentang Antara Kebijakan Dan Implentasi Bantuan Hukum Di Wilayah Jambi) Said Abdullah; harlidah harlidah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.833 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.81

Abstract

Kebijakan dibidang hukum oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan beberapa kebijakan yang membantu para pencari keadilan  yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Namun antara kebijakan dan implementasi belum optimal di aktualisasikan padahal pemberian bantuan hukum secara percuma merupakan hak warga negara sebagaimana diatur didalam UU No 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No18 Tahun 2003 tentang Advokad dan UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum masih banyak masyarakat belum  mengakses keadilan.   Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan akan bantuan hukum terhadap orang miskin sebagaimana diatur didalam perundang-undangan dapat memberikan konstribusi akses keadilan bagi masyarakat dan implementasi kebijakan perundang-undangan tentang bantuan hukum dalam perkara pidana.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU USAHA STOCK PILE BATUBARA DI WILAYAH HUKUM MUARO JAMBI M Rudi Hartono
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.166 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.87

Abstract

Lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya akan memberikan rasa nyaman bagi setiap makhluk hidup yang ada didalamnya. Namun perlu kita pahami bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat sejalan dengan berkembang dan tumbuhnya usaha dibidang pertambangan khususnya batu bara, dimana pelabuhan dapat menjadi tempat penumpukan (stock file) selanjutnya untuk pengapalan untuk dikirim melalui jalur laut ketempat tujuan pembeli/ tujuan pasar. Sejalan dengan kegiatan tersebut maka  dapat mengakibatkan perubahan iklim serta mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua elemen masyarakat yang tidak tertutup pula bagi para pemangku kepentingan umum. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. 
ALASAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT LEBIH MEMILIH BERCERAI DARIPADA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KDRT Suzanalisa Suzanalisa; Che Thalbi Md Ismail
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.807 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.83

Abstract

KDRT yang dialami kebanyakkan adalah golongan perempuan khususnya istri sedangkan pelakunya adalah suami maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui   melalui penegakan hukum. Namun kenyataannya 95% kasus KDRT khususnya terhadap istri sebagai korban lebih memilih  menjadi alasan permohonan gugatan cerai dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana untuk mencapai kepastian hukum bagi pelaku  dan keadilan bagi korban. Hal ini pun  terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai  dengan alasan adanya KDRT yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih banyak dibandingkan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jambi. Diterimanya gugatan cerai oleh Pengadilan Agama terjadi bukanlah sebagai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT maka sangat diperlukan kajian alasan penyebab istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai daripada melalui proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
PENYELESAIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DARI PRODUK CACAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.475 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.84

Abstract

Antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen (pemakai akhir) dari suatu produk merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Produsen membutuhkan dan bergantung kepada dukungan konsumen sebagai pelanggan, di mana tanpa adanya dukungan konsumen maka tidak mungkin produsen dapat menjadi kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen membutuhkan barang dari hasil produksi produsen. Saling ketergantungan kebuthan tersebut di atas dapat menciptakan  suatu hubungan yang terus dan berkesinambungan sepanjang masa. Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran. Namun dalam hubungan ini  banyak banyak ditemukan mengalami kecacatan yang mengakibatkan kerugian oleh konsumen seperti obat dan makanan yang mencantumkan tanggal kadaluarsa yang diperlame, penggunaan kelebihan kadar zat kimia dalam makanan, penggunaan zat yang tidak dibolehkan oleh pihak yang berwenang. Permasalahan produk cacat yang dihadapi maka diperlukan penyelesaian hukum bagi konsumen dari produk cacat menurut Undang Undag Nomor 8 Tahun 1999

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): Desember Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue