cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2016): Desember" : 7 Documents clear
DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.448 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.24

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum  yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi dan Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum  yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini  menggunakan metode “Yuridis Empiris” yakni mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan permasalahan  yang diteliti dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.. Hasil Penelitian diperoleh 1. Pertimbangan hukum  yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah fakta - fakta yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum  yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah latar belakang dilakukannya tindak tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, keadaan diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkup keluarga terdakwa serta faktor agama. Rekomendasi yang disampaikan dibutuhkan keprofesionalan Hakim yang jeli dan cakap mempertimbangkan pengkajian penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat. AbstractThis study aims to identify and analyze the considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi and factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on which the judge in impose criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Jambi District Court. This study uses "Juridical Empirical" that is studying the legislation and regulations governing domestic violence associated with the problem under study done by combining the ingredients of the law (which is a secondary data) with primary data obtained in the field .. Results 1. obtained legal considerations on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Court Jambi is a fact - a fact juridical revealed during the inspection process at the hearing and by the Act have been established among indictment Attorney , the statements of the accused and witnesses, goods - evidence, Article - Article in the rules of criminal law. Factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi is the background of the perpetration of a criminal offense, as a result - the impact, state self-defendant, socio-economic circumstances and the scope of the defendant's family and religious factors. The recommendations required professionalism Judge observant and capable to consider the assessment of suffering, rights, redress the victims to obtain justice and access to know how for justice for victims of domestic violence who need to be harmonized with a sense of justice in society.
PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI DALAM PEMBUATAN PASPOR HAJI (STUDY KASUS JEMAAH HAJI KERINCI) Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.156 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.20

Abstract

Setelah memiliki biaya atau dana yang cukup untuk naik haji ke Mekkah Arab Saudi, tidaklah begitu saja untuk sampai dan masuk kewilayah negara Arab Saudi, tetapi harus memenuhi syarat dan prosedur untuk itu. Diantaranya dan paling utama adalah memiliki surat perjalanan keluar negeri atau tepatnya perjalanan haji ke Mekkah. Surat perjalanan keluar negeri yang dimaksud adalah paspor yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi.Namun yang sangat disayangkan, warga masyarakat yang berkeinginan membuat paspor haji dalam waktu singkat tetapi karena tidak ada kantor Imigrasi di wilayahnya terpaksa membuat paspor hajinya ke wilayah lain yang memiliki kantor Imigrasi. Keadaan ini jelas meresahkan dan membuat berat warga masyarakat, karena selain memakan waktu yang panjang juga akan mengeluarkan biaya yang cukupbesar. Atas dasar hal tersebut pihak kantor Imigrasi Kelas I Jambi rela untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasinya.Pembukaan loket pelayanan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasi merupakan tantangan tersendiri bagi kantor Imigrasi Kelas I Jambi, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan.Ternyata dalam pembuatan paspor haji, banyak permasalahan yang dihadapi oleh kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah di biarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.
PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI Syarifa Mahila
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.448 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.25

Abstract

AbstrakPengalihan harta warisan anak dibawah umur tidak dilarang oleh Undang-Undang karena pada Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan terdapat kata “ kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki “.Yang menjadi permasalahan adalah apakah untuk penjualan tanah tersebut, karena didalamnya terdapat anak yang masih dibawah umur harus memperoleh izin dari hakim pengadilan negeri setempat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 309 jo Pasal 393 KUHPerdata.  Mekanisme penetapan Izin Pengurusan Harta Anak dibawah umur  diawali dengan pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi, dengan melampirkan beberapa persyaratan.Perlindungan terhadap hak waris anak dibawah umur terhadap harta waris yang dialihkan orang tua yang masih hidup dapat juga didasarkan pada izin pengurusan hak waris anak dibawah umur di pengadilan negeri. Pengalihan harta waris anak dibawah umur baru dapat dilakukan apabila wali telah mendapatkan Penetapan sebagai wali. Walaupun wali anak tersebut adalah salah satu dari orang tuanya sendiri, namun untuk melakukan pengalihan harta waris anak tersebut haruslah melalui Penetapan Hakim.Abstract         The transfer of inheritance of minors are not prohibited by law because Article 48 of the Marriage Law includes the word "unless the interest of the child requires ".What matters is whether for the sale of the land, because they have children who are still minors must obtain permission from local district court judge as required under Article 309 in conjunction with Article 393 of the Civil Code . Wealth Management Permits setting mechanism Minors begins with the submission to the Chairman of the Court of Jambi , by attaching several conditions .The protection of the inheritance rights of minors against the estate transferred the surviving parent may also be based on the maintenance of permissions inheritance rights of minors in court . The transfer of the estate of minors can only be done if the guardian has gained Determination as trustee . Although the guardian of the child is one of the parents themselves , but to carry out the transfer of the estate of the child must come through Judge Determination .
PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA JAMBI Herma Yanti
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.817 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.21

Abstract

Pemungutan PBB Perkotaan merupakan kewenangan baru Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Mengingat luas dan besarnya subjek dan objek yang dapat dijadikan  sasaran pemungutan PBB, Dispenda Kota Jambi seharusnya dapat memainkan peranan yang dimiliki seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan dan meningkat dari tahun ke tahun guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi. Penelitian ini  melihat bagaimana pelaksanaan peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Sumber data diambil dari pelaksanaan pemungutan PBB yang telah direalisasikan, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Peranan Dispenda diukur berdasarkan prosentase pencapaian target PBB yang mampu direalisasikan. Berdasarkan prosentase tersebut dapat dilihat kecendrungannya berdasarkan  tolok ukur yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa untuk Tahun 2014, Peranan Dispenda dapat dikatakan sangat optimal, sedangkan untuk Tahun 2015 terjadi penurunan sehingga kurang optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala-kendala yang perlu diupayakan jalan keluarnya, sehingga ke depannya peranan Dispenda dapat lebih ditingkatkan kembali.
WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PADA KANTOR WILAYAH DINAS KEHUTANAN TK.I JAMBI Ruslan Abdul Gani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.93 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.48

Abstract

AbstrakPenelitian  membahas  Tentang  wewenang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS) Kehutanan  dalam  melakukan  penyidikan  pada  Kantor Wilayah  Dinas  Kehutanan TK.I Jambi. Adapun  permasalahan  yang  ingin  di analisis  adala Bagaimana  Prosedur   Pelaksanaan   Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan  TK. I Jamb,  dan  Bagaimana  Pula Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan  Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta  Jambi. Hasil  dari  penilitian ini dapat  disimpulkan  bahwa Prosedur     Penyidikan   Yang     Dilakukan   Oleh    Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  Kehutanan  TK. I Jambi dengan  Penyidik Polresta  Jambi,  pada prinsipnya  sama  dengan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia  yakni  melalui  beberapa tahapan yakni, Tahap  Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Penyusunan Berkas  Perkara, Pengajuan Berkas  Perkara. Koordinasi dalam melakukan Penyidikan  antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan TK.I Jambi dengan Penyidik Kepolisian Polresta  Jambi dilakukan dalam rangka  memperlancar  proses penyelesaian kasus  di bidang  tindak pidana  kehutanan,  yang ditangani oleh Penyidik Pegawai  Negeri Sipil (PPNS). Bentuk kordinasi yang dilakukan antara  lain meliputi, Hubungan  kerja  di bidang  operasional, Hubungan  kerja  di bidang Pembinaan, Koordinasi Operasional,  Pembagian Petunjuk, Pemberian Bantuan Penyidikan, Pengawasan,  dan Hubungan Kerja  di Bidang Pembinaan.AbstractThe research discusses the authority Investigating civil servant (1988) Forestry in conducting investigation on Forestry Area offices of the kindergarten. I Jambi. As for the issue that you want to analysis was How the procedure Implementation of investigation conducted by Investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I the Jamb, and How Coordination in performing the Investigation Between the investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I Jambi By Jambi KepolisianPolresta Investigators. The result of this penilitian can be concluded that the procedure of investigation conducted by Investigator civil servant Forestry NURSERY. I Jambi by Jambi Polresta Investigators, in principle the same as carried out by the investigating police force of the Republic of Indonesia namely through several phases i.e. phase of the investigation, the investigation Stage, the preparation of the docket, Docket Filings. Coordination in performing the Investigation between the investigator civil servant (1988) Forestry NURSERY. I Jambi Jambi Police Investigators with Polresta done in order to facilitate the process of settlement of the case in the field of forestry, the crime handled by Investigator civil servant (1988). The shape of the coordination undertaken include, a working relationship in the field of operational activities, the working relationship in the field of construction, Operational Coordination, Division of the instructions, the granting of Aid of investigation, supervision, and working relationships in the field of coaching.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH DI KOTA JAMBI M Muslih
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.316 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.22

Abstract

Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Secara teknis hal yang dominan dalam perwujudan lingkungan yang sehat dan bersih adalah masalah pengangkutan sampah baik dari rumah tangga ke TPS maupun dari TPS ke Pembuangan Akhir (TPA).Penelitian ini menggunakan pendekatan Sociolegal research, dan untuk mendatkan iinformasi  dan data yang akurat penulis melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan.  Guna menganalisis berbagai data dan hasil amatan digunakan beberapa teori yang lazim dikenal dalam ilmu hukum yakni Hukum sebagai suatu Sistem dari Laurence Meir Friedman.Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum tujuan perda khususnya dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih sudah dapat diwujudkan secara baik, sedangkan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat masih ditemui beberapa hal yang berpotensi mengganggu dan mengakibatkan lingkungan yang tercemar polusi.Dilihat dari perspektif hukum penegakan hukum perda ini khususnya pelanggaran terhadap pasal 47 j belum efektif sama sekali, akan tetapi kelemahan ini dapat ditutupi dengan pemberdayaan perencanaan yang sangat bagus dalam desain kerja personil kebersihan secara optimal. Sehingga meskipun terdapat keterbatsan anggaran tetapi upaya pembersihan kota dapat dilakukan secara optimal.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI (ANALISIS KASUS NO.644/PID.SUS/PN.JMB) Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.23

Abstract

Penulisan mengenai penegakan hukum terhadap perburuan  satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak dan sekitarnya merupakan penelitian hukum yuridis empiris dan bersifat deskriptif  analitis. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan perburuan  satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak.Penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagai analisis dan beberapa data diperoleh dari Taman Nasional Berbak dan sekitarnya. Data yang digunakan adalah data primer  yang diperoleh dari hasil pengamatan serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan studi dokumen. Subyek penelitian meliputi pengelola Balai Taman Nasional Berbak, masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif analitis dan penulisan disajikan secara deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1990 bagi aparat penegak hukum masih lemah. Penyebab terjadinya perburuan dan  satwa yang dilindungi adalah adanya jaringan atau sindikat yang terselubung, nilai jual yang tinggi, koleksi pribadi, dan kurang tegasnya penegakan hukum. Kendala dalam penanganan kasus adalah kurangnya koordinasi dari pihak Balai Taman Nasional Berbak, sulitnya melacak pelaku, kondisi kawasan yang luas dengan jumlah personil terbatas, serta kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai jenis satwa yang dilindungi. Usaha yang dilakukan dalam mengurangi perburuan dan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara penanganan konflik satwa dengan manusia, keterlibatan semua pihak dalam menghadapi masalah, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.Saran untuk mengurangi tindakan ini adalah pengusutan secara tuntas dan tegas atas kasus yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, upaya pembinaan yang kontiyu kepada masyarakat sekitar hutan, peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, dan memperhatikan daya dukung petugas kehutanan dalam melakukan pengamanan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Berbak.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue