Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 1 (2022)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[COMPARATIVE LAW AGAINST ONLINE PROSTITUTION ACCORDING TO INDONESIAN AND DUTCH LAW ]]>
<![CDATA[Muhammad Akbar Ridho]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6278
<![CDATA[Prostitution is a complex problem. Hence it requires serious and comprehensive attention and handling from some aspects – moral, social, cultural, legal, or norms, etc. The legal norms from various different countries, including Indonesia, categorize prostitution as an illegal action, whereas others are silent with some exceptions. One of the countries legalizing prostitution is the Netherlands. When the Dutch government legalized prostitution in 2000, it was to protect women by giving them work permits. This research focuses on answering how the Comparison of Criminal Law Policies against Online Prostitution in Indonesia and the Netherlands is. The method used was normative legal research. The results showed that Indonesia prohibits prostitution even though the crime uses the relevance between the Criminal Code and certain laws as there is no specific legal policy regarding online prostitution in Indonesia. Meanwhile, the Dutch legal policy in responding to the online prostitution issue, legalizes prostitution with the terms and conditions of the Bibob law.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA ANTISIPASI DAN PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6009
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang pengaturan dan sikap pro kontra terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalahnya. Hasil penelitian menemukan pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi hanya sebagai pelengkap dan pengulangan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia sekarang ini, dan Sikap pro dan kontra terjadi disebabkan ada beberapa ketentuan yang diatur menimbulkan perbedaan interprestasi sehingga menimbulkan kegaduhan. Frase dengan “persetujuan Korban” menimbulkan rasa kekhawatiran dan berpotensi menimbulkan akibat tidak baik bagi berbagai aspek kehidupan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya bagi perempuan dalam hal ini mahasiswa. Harkat dan martabat perempuan (mahasiswi) akan selalu menjadi obyek kekerasan termasuk kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN RASAU JAYA (TINJAUAN REGULATIF DAN IMPLEMENTATIF) ]]>
<![CDATA[Waskur Waskur]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5797
<![CDATA[The regulation of waqf in Indonesia has shown very good development, following the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. However, problems arise in the implementation phase. This is shown by the number of waqf lands that have not registered the Waqf Pledge Deed to the Waqf Pledge Deed Maker Official (PPAIW) at the Office of Religious Affairs. Based on observations made by researchers in Rasau Jaya District, it is known that there are still many mosques whose land has not been registered with the Office of Religious Affairs. By using the juridical-empirical research method, the author questions more about the arrangement of the waqf pledge deed in Indonesia, as well as its implementation at the author's research locus, namely the Rasau Jaya sub-district. The conclusion that the problem arises is due to several reasons, including: unclear registration information, unsystematic flow and time of manufacture, lack of public awareness of the importance of the Waqf Pledge Deed, and the lack of socialization of waqf law carried out by the KUA of Rasau Jaya District.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTURKTUR ]]>
<![CDATA[Aulia Muthiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5965
<![CDATA[Perdebatan tentang dana haji masyarakat indonesia yang akan digunakan untuk investasi infrastruktur cukup rumit. Mayoritas masyarakat indonesia tidak menyetujui kebijakan ini sebab mereka khawatir dana haji yang selama ini mereka kumpulkan akan hilang jika kegiatan investasi ini gagal. Pada konteks pengelolaan dana haji untuk investasi infrastrktur tentunya memerlukan pemahaman yang komprehensif agar kita bisa lebih bijak menyikapi gagasan yang dilontarkan oleh pemerintah. Pada penelitian akan dibahas tentang landasan yuridisnya dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah selaku pihak yang menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan investasi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang haji dan investasi.Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan dana haji untuk investasi inftastruktur tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama investasi ini dilakukan dengan berstandar prinsip syariah yang diamanatkan oleh UU Pengelolaan keuangan haji. Jika investasi menguntungkan maka pembagian hasilnya benar-benar untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan juga menekan biaya haji tersebut. Namun jika investasi merugi BPKH juga harus bertanggungjawab tidak hanya tanggung jawab renteng namun harus ditambah dengan tanggung jawab secara privat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS SANKSI “PIDANA BERSYARAT” (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PIDANA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN) ]]>
<![CDATA[Muhammad Syahrial Fitri]]>;
<![CDATA[Hanafi Hanafi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5816
<![CDATA[Penelitian ini akan membahas tentang, pertama, efektifitas sanksi pidana bersyarat dalam konteks penegakan demokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan., kedua, pertimbangan hukum majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pemilu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan SelatanPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Putusan Pidana Pemilu yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, serta Kabupaten Banjar, yang kesemuanya adalah pidana bersyarat dalam proses peradilan tindak pidana pemilu para hakim menilai bahwa pemidanaan (straafinaad), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku, kedua, dalam pertimbangan putusan masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigma) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. ]]>
<![CDATA[ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Istianah Istianah]]>;
<![CDATA[Gemala Dewi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5870
<![CDATA[AbstractSince the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning UU Cipta Kerja, there are several rules related to simplification of synchronization and trimming of regulations in order to facilitate the UMK in licensing their business establishment, one of the polemics is related to halal self declare which is contrary to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In this case, the author reviews the rules in UU Cipta Kerja in terms of maṣlahah. The research method that used is a normative descriptive and analytical type of research. The results from this research that the concept of legal discovery by maṣlahah about halal self declare policy related to UMK is in line with the five goals of Islamic law and in order to achieve the benefit and eliminating/rejecting harm. So that in its application, as producers in order to protect all Indonesian people in choosing and consuming halal food and beverages, as well as the strength of the commitment of policy makers and so the related institutions to be in line with what has been regulated so that the law can be effective in public. Keywords: Halal Sertification; Maṣlahah; Micro and Small Business. AbstrakSejak disahkannya UU Cipta Kerja, beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku UMK dalam perizinan pendirian usahanya, salah satu aturan yang menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait halal self declare yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis/eksplanasi. Adapun hasil dari penilitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan maṣlahah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar’i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat. Kata kunci: Sertifikasi Halal; Maṣlahah; Usaha Mikro dan Kecil (UMK). ]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI UNIT USAHA SYARIAH BANK JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Fuad Hakim Zamzami]]>;
<![CDATA[Ro’fah Setyowati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6066
<![CDATA[Eksistensi Unit Usaha Syariah Bank Jateng sedang tidak baik, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan teknis dan non teknis yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan eksistensi Unit Usaha Syariah tersebut penelitian ini akan secara spesifik membahas mengenai eksistensi Unit Usaha Syariah PT. Bank Jateng dan mengenai strategi Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah agar semakin eksis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Unit Usaha Syariah Bank Jateng masih mengalami beberapa hambatan yang menjadikannya tidak eksis. Ada 6 (enam) langkah strategis untuk menjadikan Unit Usaha Syariah Bank Jateng semakin eksis. ]]>
<![CDATA[NASAB ANAK DARI PERKAWINAN SIRI ]]>
<![CDATA[Fahmi Al Amruzi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5834
<![CDATA[ABSTRAK Status anak dalam hukum keluarga dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir didalam atau akibat suatu perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan perkaewinannya sering disebut sebagai perkawinan/nikah siri.Disebut dengan perkawinan siri karena perkawinan itu dilaksanakan hanya mengikuti ketentuan agama yang bisa dikatakan sebagai kawin bawah tangan dan tersembunyi (siri), ada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri dan diantaranya karena menutup malu keluarga karena calon mempelai telah hamil dan belum berusia dewasa.Anak yang lahir dari perkawinan siri dikatan anak tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan, akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab (baca: akte lahir) dari orang tuanya sebagai bentuk bukti nasab yang merupakan hak bagi setiap anak yang lahirDalam Islam untuk menentukan nasab anak dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya:Melalui pernikahan yang sahDengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anakMelalui pembuktianMelului perkiraan ( Qiyafah)Kata Kunci: Hukum, Fikih, Perkawinan, Siri, Nasab, Anak]]>
<![CDATA[STАTUTА PSSI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ajid Husain]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5989
<![CDATA[AbstractThe legal standing of PSSI statute is still a pros and cons among legal experts and football activists in Indonesia. This is because there are two views, namely the first view that the pssi statute is Lex Sportiva that has national legal immunity, while the second view considers the pssi statute can not override the national law in force in Indonesia. This research uses normative legal research methods. Based on the research conducted, the Statute of PSSI as Lex Sportiva is only the rule of play and not as the rule of law as stated in Article 7 paragraph (1) of the Law on the Establishment of Legislation containing the types of laws and regulations in Indonesia. Future arrangements regarding the position of the PSSI statutes can be made by revising the laws of the national sports system or by issuing new laws and regulations governing the division of authority between the Government and PSSI as well as applying criminal sanctions related to persecution and scoring arrangements in football matches. Keyword: PSSI Statute; Lex Sportiva; Sports Law;]]>
<![CDATA[ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ]]>
<![CDATA[afif khalid]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandi]]>;
<![CDATA[Salamiah Salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6171
<![CDATA[Kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang suatu perusahaan yang tidak mampu dibayar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Ternyata undang-undang tersebut menunjukkan adanya kekurangan, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas demi kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum permohonan pernyataan pailit, serta batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu pengolahan dan penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, Pertama status hukum permohonan pailit merupakan perkara gugatan dengan mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena dalam permohonan kasasi terdapat pihak pemohon dan termohon kasasi. Kedua, hak dan kewenangan kurator dan hakim pengawas berbeda dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.]]>
