Articles
262 Documents
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Andin Rusmini]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (630.523 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.801
<![CDATA[AbstractCredit card is one of tool for simply payment, and its giving efficient and more value for customer. It is also completing retail transaction that publish as a payment tool that used in some transaction. Criminal acts of credit cards abuse is an act committed by some individuals or groups which missues credit cards. Utilization of this acts is often haven already becoming more frequent, either conducted by the owner of the credit card or by hackers who using chips from customer of credit card. In order to reduce criminal act that using credit cards at banks, the goverment published some regulation in the form of Regulation Indonesian Bank and Indonesian Bank Circular Letter, this regulation obligated banks to implement management risk in the activity of internet banking. This regulation is implement principle of know your customer / Know Your Customer Principles (KYCP) and to secured technology information system in activity of payment by using Credit Card and implemented information transparency related to Bank products and the utilizations of Customer Personal Data.Keywords: Credit Card, Credit Card Crime, Effort of Prevention of Credit Card Abuse.]]>
<![CDATA[PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[M.Yasir Said]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (742.196 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2598
<![CDATA[Tata nilai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang anthropocentric. Etika ini menempatkan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya. Kepedulian manusia untuk menjunjung keberlanjutan hidup dan alam yang tercermin dalam nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung konsep pemeliharaan lingkungan, juga mulai pudar seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun penelitian dan penulisan hukum ini memusatkan pada permasalahan yakni: (1) Menemukan kerangka pemikiran filsafat etika lingkungan (environmental ethics) dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup; (2) Mengkaji bagaimana paradigma perkembangan etika lingkungan dapat digunakan sebagi arah politik hukum lingkungan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal (normative) dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa lingkungan hidup menurut aliran ekosentrime apabila dikaitkan dengan teori keadilan korektif oleh Aristoteles, dapat dimaknai sebagai adanya suatu ‘hak’ yang diberikan kepada lingkungan hidup. Sedangkan untuk menentukan arah ius constituendum hukum lingkungan Indonesia diperlukan fokus perbaikan budaya hukum daripada semata-mata peningkatan substansi.]]>
<![CDATA[HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Amadeo Tito Sebastian]]>;
<![CDATA[Habib Adjie]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (675.88 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i2.1360
<![CDATA[Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia terbagi atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pada Perseroan Terbatas yang termasuk jenis Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri mengharuskan 100% modal yang umumnya dirupakan saham dalam perseroan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Saham Perseroan Terbatas merupakan benda bergerak yang dapat menjadi obyek waris dan beralih kepada ahli waris yang berkewarganegaraan asing. Penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut apakah ahli waris Warga Negara Asing berhak atas warisan berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri serta bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri setelah terjadi peralihan saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan seseorang tidak menghalangi hak untuk menjadi ahli waris. Atas warisan berupa saham dalam perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri maka ahli waris berkewarganegaraan asing harus diberikan waktu tertentu untuk mengalihkan saham tersebut kepada warga negara Indonesia atau mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri yang sahamnya beralih kepada Warga Negara Asing harus mengubah status perusahaannya menjadi penanaman modal asing.]]>
<![CDATA[HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Indah Dewi Megasari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.417 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.454
<![CDATA[Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dibanding dua corak hukum lainnya, hukum positif dan hukum adat, tapi tentunya tidak dalam pengertian yang normatif dan ideologis, dogmatis, atau tekstualis melainkan secara kultural.Penelitian ini menggunakan metodelogi yuridis normatif, yaitu menganalisa permasalahan menggunakan peraturan perundangundangan yang ada dan literature lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks pewujudan hukum nasional bagi bangsa Indonesia semestinya tidaklah memandang agama maupun elemen kultural salah satu golongan masyarakat. Jika hal itu dilakukan maka besar peluangnya akanmenimbulkan goncangan sosial secara nasional dan walaupun hal itu terjadi, hendaknya ia merupakan proses alami yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan akan masa depan yanglebih baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Salamiah salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.905 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.204
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih komplek dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha ,maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan penyelenggaraan ,pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyalahgunakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi UU perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan social control terhadap perbuatan dan prilaku pelaku usaha dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif. Kata Kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Jual Beli.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Afif Khalid]]>;
<![CDATA[Dadin Eka Saputra]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.812 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2022
<![CDATA[AbstractThis research will discuss a juridical review of paralegals in the provision of legal assistance where there is an overlap of authority between Advocates and paralegals who through Regulation of the Minister of Law and Human Rights Permenkumham Number 01 Year 2018 are authorized to obtain proceedings both in non-litigation and litigation. The short-term goal expected from this research is to provide a critical analysis of paralegals in the provision of legal assistance in a justice system in Indonesia. The long-term goal of this research can be an appropriate and effective framework in solving problems regarding the provision of legal assistance as efforts to provide legal protection for justice seekers. This research uses a normative juridical research method. This normative legal research was conducted in a qualitative descriptive, normative descriptive means that the material or legal materials are collected, sorted and subsequently studied and analyzed for content, so that it can know the level of synchronization, the feasibility of norms, and the submission of new normative ideas. Keynote: Paralegals, Advocate, Legal Aid, Justice. AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang tinjauan yuridis tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dimana terdapat tumpang tindih kewenangan antara Advokat dengan paralegal yang melalui Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 diberikan wewenang untuk dapat beracara baik secara non litigasi maupun litigasi. Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisa kritis terhadap paralegal dalam pemberian bantuan hukum dalam sebuah sistem peradilan di Indonesia. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan tentang pemberian bantuan hukum sebagai upaya-upaya pemberian perlindungan hukum para pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kata Kunci: Paralegal, Advokat, Pemberian Bantuan Hukum, Peradilan]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Dadin Eka Saputra]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.661 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i2.949
<![CDATA[Technological advances the longer growing rapidly, including the rise of the use of social media and social networking. The goverment has been working hard to eradicate pornography. Pornography has damaged the values of morality f Indonesian society, especially young people. Through Act Law Number 44 Year 2008 About Pornography and The Law Number 11 Year 2008 of Information and Electronic Transaction as amended by Act Law Number 19 Year 2016 has arrenged abaout the criminal offence of pornography, however in this legisation there are still some weaknesses so often happens multitafsir in analyzing the formulation of rules relating to the determination of its criminal elements. This of course can affect law enforcement efforts on pornography, without exception on the criminal liability of acts of pornography.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN DISTRIBUSI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Taufik Effendy]]>;
<![CDATA[Istiana Heriani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (39.343 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.350
<![CDATA[Perjanjian distribusi dalam praktiknya mengalami percampuran dengan perjanjian keagenan, padahal perjanjian keagenan adalah perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, akan tetapi asas tersebut dibatasi oleh undang-undang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi apabila dasar perjanjian di antara para pihak adalah perjanjian jual beli sehingga dia bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga dapat mempunyai kebebasan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang telah dibelinya. Kedua, Setiap pelaku usaha (produsen) dalam perjanjian distribusi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang meliputi bebas menentukan pihak distributor suatu produk di pasar sesuai dengan hukum pasar atau bebas memilih bentuk perjanjian, dengan menetapkan berlakunya suatu harga atas satu produk pada suatu pasar, maka perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mempengaruhi serta mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli dan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam perdagangan baik secara vertikal maupun horizontal. ]]>
<![CDATA[SENGKETA-SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH DARAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.557 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.195
<![CDATA[Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Perbatasan internasional juga merupakan factor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional. Terhadap negara-negara tetangga yang menjalin persahabatan sekalipun perlu mengetahui secara jelas lokasi-lokasi perbatasan wilayah mereka guna dapat menegakkan hukum dan peraturan negara masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai kendala dalam menetapkan batas wilayah antar negara dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilaakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul akibat masalah perbatasan. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.Kata Kunci : Sengketa, Sengketa Perbatasan.]]>
<![CDATA[SEXUAL HARASSMENT: LEGAL PROTECTION AGAINTS WORKERS IN MALAYSIA ]]>
<![CDATA[H. Hanafi Arief]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.681 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.806
<![CDATA[AbstractSexual harassment is a criminality that the government of Malaysia should give protection to the victims. Malaysia Criminal Act, Employment Act 1955, and Industrial Relations Act 1967 and Regulation or Act 117 were enforced to do. The protection includes any victim living in Malaysia without discrimination citizens or non-citizens, including labour migrants whether documented or undocumented. Sometimes employer violated their worker’s rights because he believes that workers tend not to reveal their irregular and illegal status. Protection via due process and fundamental human rights is embodied in the Malaysia Federal Constitution and applicable to them regardless of their status. This writing is proposed to give discussion on how the Malaysian Acts protect sexual harassment against the workplace workers. Data were obtained through research literature, with the writer trying to discover and collect material from documents, books, laws and regulations that apply specifically to the criminal law in relation to the workplace.]]>
