Articles
262 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN DI WILAYAH PENAMBANGAN INTAN TRADISIONAL CEMPAKA ]]>
<![CDATA[Abdul Halim Barkatullah]]>;
<![CDATA[Dadang Abdullah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.071 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.673
<![CDATA[The word of mining is like two sides of a coin that can not be separated and it always be side by side. In a traditional activity diamond mine in the Cempakaof South Kalimantan is mostly done by individuals, its not only have a positive impact to the surrounding society, especially the impact of economic and welfare society but it has a negative impact too on an environment, especially after mine. The method of the research is used empirical legal research methods. The use of the research method is not merely analyze the law as a series of norms or rules of act associated with the act of vigilantism and the legal process, but need analyze how the law has a positive influence ofthe people's life. Such the legal research, it canbe called as juridical sociological research methods. A traditional mining activity carried out by a group of people or individual needs serious attention, especially in terms of the protection of the environment. Policies regarding mining arenot only the authority of the central government.In this case the autonomous regions have the authority to regulate, so the damage can be prevented as early as possible.Keywords: Traditional Mine, Damage, Environment.]]>
<![CDATA[RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Taufik Effendy]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (553.008 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.205
<![CDATA[Dalam UU Rahasia Dagang sama sekali tidak disinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, padahal masalah ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu kedaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN ]]>
<![CDATA[Mohammad Zamroni]]>;
<![CDATA[Andika Persada Putra]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (726.563 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.1438
<![CDATA[Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan pada umumnya dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat melaksanakan perkawinan, dengan pertimbangan antara lain karena jumlah kekayaan calon mempelai yang tidak berimbang, misalnya salah satu calon mempelai memiliki harta lebih besar daripada calon satunya. Namun dalam perkembangannya, perjanjian kawin tidak hanya diperlukan ketika calon mempelai hendak melangsungkan perkawinan, tetapi juga ketika sudah menjadi pasangan suami istri. Dengan berbagai alasan dan kepentingan, pasangan suami istri mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Berdasarkan pada penetapan pengadilan tersebut, selanjutnya pasangan suami istri membuat perjanjian kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan.]]>
<![CDATA[PENGAMALAN ZAKAT PROFESI DI KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>;
<![CDATA[Indah Dewi Megasari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.558 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i2.950
<![CDATA[This research aims to study the percentage of profession zakat (purification/ support of the needy) in Banjarmasin. Theoretically, it is also expected to enrich the Islamic knowledge particularly in the field of Islamic social jurisprudence practice.This field research focuses on the zakat givers (professionals) living in Banjarmasin, and studies some cases of any professions. In further, by qualitative approach the research gains data to build a deep understanding of zakat givers experiences in calculating their percentage of zakat.The percentage which is due on gold, silver and cash funds that have reached the amount of 85 grams of gold and held in possession for one lunar year is two and a half percent.A person may also give as much as he or she pleases as voluntary charity to muzakki (the needs), or through the legal institution.]]>
<![CDATA[Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari’ah) ]]>
<![CDATA[Mega Rani Tiara S.]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (651.414 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.351
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaturan nikah beda agama baik dilihat dari sisi hukum positif maupun dari sisi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan Al-Maqasid As Syarai’ah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pengolahan dan analisa data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan adalah nikah beda agama adalah tidak sah dengan melihat kondisi saat ini, mengacu pada Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 dan Al Maidah ayat 5.]]>
<![CDATA[PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Afif Khalid]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.783 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.196
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri beberapa elemen, salah satu elemen peradilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka Hakim dapat melakukan penafsiran hukum.Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradikan di Indonesia]]>
<![CDATA[PEMBUATAN KEMASAN MEREK SASIRANGAN BAGI UMKM PENGRAJIN SASIRANGAN KHAS KALIMANTAN SELATAN UNTUK MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM DI DESA SUNGAI JINGAH SEBAGAI SENTRA PRODUKSI BATIK SASIRANGAN KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Salamiah Salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.811 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.807
<![CDATA[AbstractCommunity service aims to provide knowledge on how to make a sasirangan product packaging to create a packaging of sasirangan products that can increase the selling value and protect the brand sasirangan products at SMEs Sasirangan Banjarmasin. And provide knowledge about the importance of making sasirangan product packaging on SMEs Sasirangan Banjarmasin and Provide samples of packaging which can further be developed by business actors who join in SMEs Sasirangan Banjarmasin Community Service Activities is expected to contribute to the community sasirangan business actors, especially business actors incorporated in SMEs Sasirangan Sungai Jingah Both of theoretically and practically. The method used in the implementation of community service activities is the method of presentation, this method is used to convey to the target audience about some matters relating to the importance of benefits, packaging function of sasirangan products that can increase the sale value sasirangan, and protect the brand of sasirangan products and the next is the method of demonstration, This method is used to convey to the target audience how to manufacture the packaging of sasirangan products. The result of this Devotion is the increased awareness of the legal protection for the owner of the sasirangan brand in the Sungai Jingah sasirangan production center and understand sasirangan craftsmen in increasing the selling value through the packaging of goods.Keywords: Sasirangan, Brand, Packaging.]]>
<![CDATA[DISHARMONI PENGATURAN TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (456.938 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.228
<![CDATA[Sektor kehutanan sangat potensial menimbulkan berbagai kasus korupsi. Berbagai kegiatan di sektor itu menjadi titik kritis terjadinya kasus korupsi. Dari belum memadainya peta kawasan hutan, batas kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian ijin hingga tebangan di luar blok menjadi sumber terjadinya kasus korupsi di sektor ini. Terhadap penyelesaian berbagai kasus korupsi di sektor kehutanan, pada upaya pencegahan. Di samping tersedianya peta kawasan hutan yang mudah diakses dengan tata batas kawasan yang jelas, diharapkan pula ada penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kehutanan. Kata Kunci : Disharmoni, Pengaturan, Kawasan Hutan]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN TANAH ADAT ]]>
<![CDATA[Indah Mahniasari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.309 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i9.187
<![CDATA[Pertanahan di Indonesia sangat menarik untuk selalu dikaji. Sehingga tidak heran ketika dikatakan bahwa masalah tanah adalah masalah klasik yang sangat menarik. Dari dulu hingga saat ini ada saja masalah yang timbul dan tenggelam mengenai pertanahan. Di Indonesia dikenal tanah adat atau tanah ulayat. Berikut akan diberikan gambaran bagaimana mendaftarkan tanah adat sehingga memiliki hak tertentu.Kata Kunci : Pendaftaran,Tanah Adat,]]>
<![CDATA[PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PRINSIP KEADILAN ]]>
<![CDATA[Anang Sophan Tornado]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.812 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i2.1366
<![CDATA[Dalam upaya memperoleh kebenaran pihak aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu untuk melakukan tindakan yang akan melanggar hak-hak tersangka bahwa perbuatan yang sedemikian rupa akan berakibat suatu kondisi yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan tersangka. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan yang dianut dalam KUHAP dimana dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Indonesia sebagai penganut model due process model seharusnya mengutamakan hak-hak tersangka di dalam proses beracaranya demi pembuktian ketidakbersalahan mereka. Akan tetapi dengan sistem yang dianut dalam lembaga praperadilan saat ini belum dirasa masih mendukung terpenuhinya hak-hak tersangka. Sebab untuk mengajukan permohonan praperadilan seseorang harus tahu betul mengenai cara berproses di dalah dunia hukum, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki seorang penasehat hukum. Kebijakan Hukum Pidana yang terdapat dalam Lembaga Praperadilan di Indonesia sebenarnya ditujukan sebagai suatu Kontrol terhadap aparat penegak hukum khususnya dalam tahap penyidikan. Akan tetapi lembaga praperadilan saat ini masih belum mencerminkan adanya suatu keadilan khususnya bagi tiap tersangka sebaba hanya masyarakat yang benar-benar mengerti hukum yang dapat mengajukan praperadilan.]]>
