Articles
262 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Salamiah Salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (555.605 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.227
<![CDATA[Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Perjanjian Terapeutik]]>
<![CDATA[POSISI AGAMA DALAM RANAH POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.701 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i9.186
<![CDATA[Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, maka memperjuangkan hukum Islam dengan pendekatan yang terakhir ini kelihatannya lebih memberikan harapan daripada dengan pendekatan yang pertama. Agar hukum Islam dapat memainkan peran maksimal, dalam konteks ini, maka dibutuhkan usaha yang serius untuk menggali dan mensosialisasikan sebanyak mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil kulli yang mendasari pemikirannya, tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) termasuk juga hikmahnya (hikmah al-tasyri’), dan konsep manusia menurut hukum Islam.Kata Kunci : Agama, Politik.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BIDAN DALAM MENANGANI PASIEN NON KEBIDANAN DI KAITKAN DENGAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT DAN MANAJEMEN TERPADU BAYI MUDA ]]>
<![CDATA[Rista Dian Anggraini]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (812.813 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i2.1365
<![CDATA[WHO (World Health Organization) tahun 2005 telah mengakui bahwa pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (yang selanjutnya disingkat dengan MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (yang selanjutnya disingkat dengan MTBM) sangat cocok diterapkan di Negara-negara berkembang dalam upaya menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan pada bayi dan balita bila dilaksanakan dengan lengkap dan baik. Progam pemerintah dalam Permenkes No. 28 tahun 2017 tentang penyelenggaraan praktik kebidanan memang memperbolehkan bidan dalam menangani bayi dan balita sakit sesuai dengan pedoman MTBM dan MTBS, tetapi dalam hal pemberian obat terhadap bayi dan balita sakit bidan tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki kompetensi sehingga disini dapat terjadi konflik. Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa masalah yaitu; 1. Tanggungjawab bidan dalam pemberian obat kepada pasien non kebidanan dikaitkan dengan MTBS dan MTBM. 2. Peran dan tanggung jawab Bidan jika melakukan penanganan yang salah yang menyebabkan meninggal dunia. Dalam penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan yaitu bukan hanya bersifat norma tapi juga melihat bagaimana hukum dapat di terapkan di masyarakat. Dalam penelitian ini tenaga kesehatan yang melawan hukum juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masyarakat umum. Disamping itu, dalam penelitian ini juga mencantumkan mengenai kompetensi dan kewenangan bidan dalam memberikan tindakan MTBS dan MTBM.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Istiana Heriani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.209 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.209
<![CDATA[Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum.Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum.Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan. Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasi manusia, negara hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN: REKONSTRUKSI MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Muzahid Akbar Hayat]]>;
<![CDATA[Ningrum Ambarsari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (870.318 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2650
<![CDATA[Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif yang dilaksanakan melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Selanjutnya instrumen sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan.Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Pasal 1 angka 35 UUPPLH memberikan definisi bahwa Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 71 UUPPLH mengatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin tersebut, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendelegasikan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Mengkaji masalah penegakan hukum administrasi lingkungan, maka penelitian bertujuan untuk mengurai masalah yang kompleks, karena terdapat jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Metode penelitian normatif dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan filsafat (filosofis approach). Penelitian memfokuskan pada analisis substanstif penegakan hukum administrasi melalui instrumen pengawasan yang berorientasi pada asas keterpaduan sebagai salah satu dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SENGKETA WARIS MELAWAN ANAK ANGKAT PENERIMA WASIAT WAJIBAH ]]>
<![CDATA[Ika Febriasari]]>;
<![CDATA[Afdol Afdol]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (644.01 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1154
<![CDATA[Pembagian waris seringkali menjadi awal timbulnya sengketa. Dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam permasalahan pembagian waris dapat disebabkan kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian haknya seperti halnya pada hak waris keponakan yang menjadi ahli waris pengganti jika terjadi sengketa dengan anak angkat penerima wasiat wajibah. Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan serta hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah adalah sejumlah sepertiga dari harta warisan pewaris. Hak waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti didasarkan pada kedudukan ahli waris yang digantikannya. Apabila yang digantikan adalah ahli waris Ashobah maka ahli waris pengganti akan mendapatkan semua harta waris jika sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada Dzawil Furud. Apabila yang digantikan adalah ahli waris Dzawil Furud maka bagiannya adalah sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufik Hidayat]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.038 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.677
<![CDATA[The legal protection granted to the users of air transport services in Indonesia is the main thing that should be the main purpose of the rulesof law on air transport businesses, its among others is the responsibility of the airline and the settlement of compensation to passengers delay on flight schedules. Based on the results of the discussions about the problem of delays in flight schedule, the position of service users is powerless. It is often the airline refuge on the stipulations of Article 28 of the Air Transport Ordinance in the terms of responsibility for delays in flight schedules, as such terms are standard klausula contained in airline tickets. Completion of compensation to the passengers delay on the flight schedule is still obstacle because of weak awareness of service users in their rights and there is no strict sanctions for airlines that do not carry out an obligation to award the compensate for service users delays in flight schedules.Keywords: Legal Protection, Transport, Flight]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI ]]>
<![CDATA[Muhammad Rifqi Hidayat]]>;
<![CDATA[Parman Komarudin]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (801.238 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.1936
<![CDATA[Wakaf tanah yang dilakukan tanpa proses administrasi yang baik dan benar rentan melahirkan sengketa di kemudian hari. Maka riset ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf tersebut melalui jalur litigasi dan non-litigasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Riset ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris. Data primer bersumber dari peraturan perundangan mengenai wakaf dan contoh kasus sengketa wakaf, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian-penelitian dan pendapat hukum tentang sengketa wakaf. Data yang didapatkan kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikatif, yaitu musyawarah, mediasi, arbitrase, dan terakhir melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN ASET YAYASAN KEAGAMAAN YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH BERSYARAT TANPA AKTA OTENTIK (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013) ]]>
<![CDATA[Mariano Putra Prayoga Sumangkut]]>;
<![CDATA[Ghansham Anand]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.275 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1049
<![CDATA[Hibah sebagai suatu perjanjian tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam buku ketiga Burgerlijk Wetboek yang bersifat terbuka. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2016 K/Pdt/2013 menolak permohonan kasasi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan menyatakan objek sengketa adalah milik almarhum orang tua penggugat, meskipun semasa hidupnya orang tua penggugat telah menghibahkan secara bersyarat obyek sengketa kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang pemberian hibah bersyarat kepada lembaga keagaman yang dilakukan tanpa akta otentik Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatankonseptual dan pendekatan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik hibah sebagai suatu perjanjian dapat berjalan fleksibel dengan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian hibah, pemberi hibah boleh mensyaratkan hal tertentu yang wajib dilaksanakan oleh penerima hibah asalkan hibah dilakukan dengan suatu akta otentik. Suatu hibah yang dilakukan tanpa akta otentik dianggap tidak pernah terjadi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.639 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.457
<![CDATA[As for the objectives of this study are to find out who is the subject of law whichbecame the holder of the rights in the protect of traditional knowledge and to findout how the forms of legal protection granted to traditional knowledge thisresearch is expected to provide a significant contribution both theoritycally andpractically.This study uses research methods of socio-logical research using aninterdisciplinary approach among aspects of social logical research usingnoemaive approach who used the method of qualitative analysis is by analyzingthe data in depth and holistic as stated by David M Fettermen “this descriptionmight include the groups’s history, religion, politics, economy and environment”with another word presented the relationship between context in which is lawlocated it is o meet the need for more detailed and thorough explaination of thelegal issues in a more meaning full by making comparisons between law in bookwith law in action.]]>
