cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 276 Documents
 24   25   26   27   28 
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 782/Pdt. G/2020/ PN JKT.SEL) Darazati, Safa; Tista, Adwin; Rahman, Yulianis Safrinadiya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16076

Abstract

Seorang notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kenyataanya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak, dan bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak yaitu menjadikan akta otentik batal demi hukum akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan. Pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL yaitu secara hukum Perdata notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.
PLAGIARISME DAN GANTI RUGI MATERIIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mappiasse, Achmad Habibul Alim; Asmuni, Asmuni
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14934

Abstract

Dalam dunia pendidikan, kecenderungan malas berpikir akan memunculkan tindakan plagiarisme. Plagiarisme dapat dikategorikan sebagai tindak yang melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta seseorang. Meskipun undang-undang yang mengatur plagiarisme sudah ada, namun tindakan seperti itu tersebar luas dan sering terjadi di kalangan pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan atau undang-undang mengenai plagiarisme belum mempunyai kekuatan hukum yang kokoh. Di sisi lain, masyarakat Indonesia membutuhkan peraturan yang tepat berdasarkan ajaran agama untuk mewujudkan ketertiban hukum. Untuk mencapai kemaslahatan yang diridhai Allah, maka kehidupan masyarakat harus diatur melalui asas-asas hukum yang berdasarkan atau mengikuti petunjuk spiritual. Perbuatan buruk yang mengakar ini bertentangan dengan norma hukum Islam dan tujuan Maqashid Syari’ah, sehingga perlu ditekankan kembali penjelasan mengenai kompensasi hukum Islam bagi pelaku plagiarisme. Secara normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana kompensasi plagiarisme dilihat dari sistem hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga aturan-aturan hukum yang ada diperkuat melalui data-data pendukung. Data ini diperoleh melalui dokumentasi data berupa literatur hukum Islam berupa Al-Quran dan hadis, serta buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum Islam dan plagiarisme. Dalam hukum Islam, plagiarisme tidak termasuk dalam kategori pidana hudud atau qishash, sehingga hukuman yang pantas adalah ta’zir berupa teguran tegas, denda, penjara, atau sanksi ta’zir lainnya yang ditetapkan oleh yang berwenang.
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Amin, Erham
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.3065

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Dalam hal ini konsep strict liability pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan hukum yang terjadi adalah tentang teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah dan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana kebakaran hutan lahan basah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap kekaburan norma. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS: ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Yulianis Safrinadiya Rahman; Sri Herlina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20643

Abstract

One of the significant challenges in criminal law is the prevalence of narcotics offenses committed by recidivists—individuals who reoffend after having previously served a sentence. Recidivist status creates complex juridical dilemmas, as it serves as a statutory ground for sentence aggravation, often resulting in severe verdicts ranging from life imprisonment to the death penalty. This practice triggers a debate regarding the fundamental objectives of sentencing, where judges are compelled to strike a balance between retribution (retributive justice) to ensure deterrence, prevention (preventative justice), and rehabilitation (rehabilitative justice) aimed at social reintegration. This study aims to examine the legal framework governing narcotics offenses under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the specific sentencing mechanisms applied to repeat offenders. This research employs a normative legal methodology, utilizing secondary data through library research to analyze relevant statutes and legal literature. The findings demonstrate that the sentencing system under the Narcotics Law mandates aggravated penalties for offenders involved in organized networks, those involving minors, and those with recidivist status. Sentencing for narcotics recidivists emphasizes enhanced sanctions; while Articles 486 to 488 of the Criminal Code (KUHP) establish general provisions for recidivism, Article 144 of Law Number 35 of 2009 specifically stipulates that recidivists may be subject to an additional one-third of the maximum prescribed penalty.
REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KONSTITUSI RI Abdas Raga Sugara; M. Hadin Muhjad; Rudi Indrawan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20423

Abstract

This study examines the regulation of the authority of the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara/BIN) within the framework of national security law based on the Constitution of the Republic of Indonesia. The analysis focuses on three principal issues: (1) the regulation of BIN’s authority in national security law under the 1945 Constitution; (2) the nature of intelligence institutions within the national legal system; and (3) the reformulation of the scope of BIN’s authority in the Constitution and its implementing regulations. The research employs a normative juridical method with historical, conceptual, statutory, comparative, philosophical, and case-based approaches. The findings reveal the existence of legal residue and sociological problems following the enactment of Law Number 17 of 2011 on State Intelligence, particularly concerning democratic guarantees, the protection of human rights, accountability, and the political neutrality of intelligence activities. In addition, the absence of clear regulation regarding an Intelligence Committee has resulted in weak coordination and oversight of state intelligence. Accordingly, this study proposes a model for reconstructing BIN’s authority through the clarification of limits on interception and financial flow examinations based on judicial authorization, the establishment of an Intelligence Committee as an independent coordination and oversight mechanism, and the strengthening of the principles of accountability and political neutrality of intelligence within the framework of a democratic rule-of-law state.
EFEKTIVITAS HUKUM UU NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERCRIME DI INDONESIA Muh. Chaerul Anwar; Andi Dewi Pratiwi; Muh. Arfhani Ichsan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20542

Abstract

method by examining the prevailing regulatory framework under the UU ITE and its preventive mechanisms against cybercrime. The focus of this research lies in the tools and instruments employed in the implementation of these regulations, including cyber monitoring technologies and capacity building for law enforcement agencies. The findings indicate that although there has been a decline in certain types of cybercrime, such as phishing, incidents of data breaches have increased. Amendments to the provisions of the UU ITE have contributed to clearer legal protection and a more balanced approach between safeguarding freedom of expression and protecting individual rights. Despite advancements in the structure of law enforcement, significant challenges persist, particularly with regard to limited regional capacity, uneven infrastructure development, and low levels of public digital literacy. This study further highlights the importance of periodic regulatory updates and international cooperation in addressing cybercrime that is increasingly complex and transnational in nature. Strengthening the legal system and enhancing public awareness are therefore identified as key factors in fostering a safer digital environment and supporting sustainable growth of the digital economy.
AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Hanafi Hanafi; Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20563

Abstract

The right to health is a fundamental right guaranteed under Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various international human rights instruments, which obligate the state to provide health services that are available, affordable, accessible, and of adequate quality. In pursuit of this obligation, the Indonesian government launched the National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), administered by BPJS Kesehatan, as part of the mandate of the National Social Security System Law. The program aims to deliver comprehensive health protection to all citizens, including informal workers, who account for more than 59% of the total working population in Indonesia. However, from a normative perspective, JKN policies have not fully accommodated the characteristics and needs of informal workers. The existing legal framework remains general in nature and has yet to provide specific regulations that are adaptive to the conditions of workers with unstable incomes, high mobility, and limited access to information. This situation has implications for low participation rates, the potential discontinuity of membership during income fluctuations, and disparities in access to health services. These conditions indicate a misalignment between the principle of universality mandated by regulation and the realities on the ground, resulting in unequal protection between formal and informal workers, as well as between urban and rural populations. Through a normative legal approach employing statutory and conceptual analyses, this study finds that strategic measures are required, including more flexible JKN financing schemes, the expansion of Contribution Assistance Recipients (Penerima Bantuan Iuran/PBI), the integration of participant data, the strengthening of primary healthcare facilities in remote areas, and the involvement of informal workers in the policy formulation process. These measures are expected to enhance the protection of the right to health for informal workers in an inclusive, equitable, and sustainable manner.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DEEPFAKE DALAM PROSES PERSIDANGAN Soffyan Angga Fahlani; Eko Taufikur Rahman; Muhammad Azianor Ilmy; Arisandy Mursalin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.18914

Abstract

Technological advancement has extended to the rapid development of artificial intelligence (AI), which has the capacity to facilitate human work and activities. One notable technological innovation is AI-based deepfake technology, which is capable of altering or generating images, videos, and audio with a high degree of resemblance to their original counterparts. While deepfakes offer benefits in creative and industrial domains, they also pose significant legal challenges, particularly with respect to misuse for cybercrime, the dissemination of disinformation, defamation, and violations of privacy. This study addresses the legal status of deepfakes within the classification of legal objects or subjects under the prevailing legal framework in Indonesia, as well as their evidentiary value under criminal procedural law and the Electronic Information and Transactions Law. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data collection is based on primary legal materials, particularly Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), as well as secondary legal materials derived from relevant legal scholarship. The findings indicate that deepfakes may be classified as electronic information and/or electronic documents that possess legal standing as objects of law within the UU ITE framework. Furthermore, deepfakes may serve as admissible evidence in criminal proceedings, provided that the requirements of authentication, integrity, and relevance are satisfied. Through an expansive interpretative approach, deepfakes may also be construed as circumstantial evidence. Nevertheless, the assessment of their evidentiary validity necessitates the support of digital forensic analysis to verify the authenticity and integrity of electronic content. Accordingly, regulatory reinforcement and more comprehensive oversight mechanisms governing the use of deepfake technology are essential to prevent misuse that may cause harm to individuals and society at large.
ADDRESSING ISLAMIC ECONOMIC LAWSUIT ON RELIGIOUS COURTS AND FINANCIAL INSTITUTIONS OF CENTRAL KALIMANTAN Muhammad Luthfi Setiarno Putera; Muhammad Amin; Reza Noor Ihsan; Muhammad Faqihuddin Ibnu Sabil
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20447

Abstract

The development of sharia financial institutions which continues to experience a positive trend in Central Kalimantan does not rule out the possibility of sharia economic disputes to emerge. Thus, there needs to be further elaboration regarding the potential and prospects for sharia economic disputes in Central Kalimantan and how prepared sharia financial institutions and religious courts are in handling sharia economic cases. This research is a type of empirical juridical research with a case approach which relies on primary data sources obtained directly from the field using observation, interviews and documentation methods which are then analyzed using analytical descriptive methods. The results of the research led the author to the first conclusion, that the potential/prospects for sharia economic matters in Central Kalimantan were very large, this could not be separated from the existence of sharia financial institutions which could serve users in various levels of society, both upper-middle and lower-middle class. Second, the readiness of Islamic financial institutions to address Islamic economic issues is supported by a sound management system. The principle of "knowing your customer" is always prioritized, ensuring consensus. Similarly, the readiness of religious courts, with judges undergoing competency development related to Islamic economics and legal sources for resolving Islamic economic disputes, is complemented by structured regulations issued by the Supreme Court.
SELF DECLARE DALAM PROSES PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL Nahdhah Nahdhah; Iwan Riswandie
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20904

Abstract

This study aims to examine and analyze the regulatory framework of the self-declaration mechanism in the halal certification process and the adequacy of the normative basis for oversight by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) under Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The research is prompted by several controversies, such as the "Nabidz halal wine" case, in which products obtained halal certification through the self-declaration mechanism, subsequently triggering significant public debate. These cases demonstrate a multiplicity of interpretations regarding the oversight mechanisms within the self-declaration-based certification system. Employing a normative legal research methodology, this study analyzes Articles 49 and 50 of Law Number 33 of 2014. The findings reveal that while the self-declaration mechanism legally expands the reach of halal certification, the presence of vague clauses results in a lack of legal certainty regarding product halal status. Furthermore, the normative foundation for BPJPH oversight is legally insufficient; although Articles 49 and 50 grant supervisory authority, they are characterized as open norms and do not explicitly encompass the self-declaration mechanism.

Page 27 of 28 | Total Record : 276

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue