cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 51   52   53   54   55 
PERENCANAAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN Sufianti, Ely
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i3.294

Abstract

Coolaborative Planning is planning practice co-existing with collaborative governance in public administrative perspective. Inclusiveness and participation of stakeholders are important aspects. Stakeholders do authentic dialogue which results in consensus. This activity is initiated bu the government. Consensus then is implemented by all stakeholders for achieving the main goal. The steps of collaborative planning for waste management are deciding when to collaborate, setting up a successful process, determining who will participate, organizing the process, creating a decision-making structure, helping participants work together, sharing information, and implementing agreements.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DI GUGUS SATU DESA NEGLAWANGI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Sedarmayanti, Sedarmayanti; Safer, Guke Yolan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.100

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan Kinerja. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengetahui “ Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Di Gugus Satu Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung”.penelitian ini memfokuskan pada motivasi kerja. Motivasi tersebut meliputi tanggung jawab guru, pengambilan keputusan, tujuan, program kerja, umpan balik, dan implementasi program kerja.                 Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Yaitu teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel dengan jumlah responden sebanyak 40 orang dari semua guru yang berada di wilayah Gugus Satu Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistic dan analisis korelasi pearson.   Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Motivasi berkaitan dengan Kinerja. Penelitian ini menunjukan bahwa motivasi memiliki korelasi terhadap kinerja guru di gugus satu desa neglawangi sebesar 0,861.                Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pengaruh Motivasi terhadap Kinerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar di Gugus satu Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Hal tersebut ditunjukan dengan uji signifikan t hitung= 10.421 > t tabel = 1.684 dengan nilai signifikasi = 0% < 5% bila dilihat pada satandar coefficient(beta) sebesar 0.861 = 86.10% yang artinya motivasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja.
MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Ikin Solikin Memen Kustiawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i3.423

Abstract

These days, citizens have grown to be very critical to government’s policies. They will challenge policies which they think inappropriate or irrelevant with their interests. This shift of values is a common process within developing communities. In response to this situation, the government is obliged to cater such a change through empowering citizens and administering a more accountable, transparent, feasible and participative governance. The government, in particular, should be liable for its performance by providing public finance accountability. This public finance accountability represents public transparency and accountable public sector managers. All these require local government capability to endow with accurate, relevant, and timely information of public accounting.
HUMAN RESOURCES EMPOWERMENT AND CORRUPTION ERADICATION IN PUBLIC SECTORS: A BRIEF PICTURE FROM INDONESIA1 Rohman, Abdul
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i3.310

Abstract

Corruption has been hampering development process in Indonesia and it is believed that E-government hypothetically will diminish corruption in the country. The paper briefly compares Corruption Perception Index and Egovernment Index to portray the respective case, and proposes human resources empowerment as essential tactic to curb corruption in public sectors. It concludes that E-government might decrease corruption if it is incorporated with increasing infrastructure and human capital, and; in doing so, managing human resources to exercise their individual moral identity within organization is suggested so that corruption eradication can be initiated from individual selfawareness which then evolves to collective awareness to create a common culture in corruption prevention.
Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro Sholikin, Ahmad
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.131

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan dari Bojonegoro dalam mengelola Sumber Daya Alam Migas yang dimilikinya di era otonomi daerah. Kebijakan politik desentralisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam skala besar-besaran telah berlangsung setidaknya selama 2 dekade terakhir, tetapi tidak sedikit pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta banyak kepala daerah yang berperilaku seperti raja-raja kecil. Penelitian ini menggunakan teori policy making dalam bingkai desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah yang berhasil mengembangkan sumber daya alam untuk pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pendidikan seperti Kabupaten Bojonegoro sekadar menyebutkan satu contoh bisa dijadikan proyek percontohan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Bojonegoro dibawah kepemimpinan Suyoto dapat mengelola Sumber Daya Alamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Diantaranya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pasca 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Open Government Partnership (OGP). Bojonegoro menjadi contoh dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam diera Otonomi Daerah. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM Winengan, Winengan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.13

Abstract

Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk masyarakat, yang jumlah konsumennya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Munculnya berbagai masalah kesehatan yang menjangkiti masyarakat akibat kebiasaan merokok, akhirnya mengharuskan Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan kawasan tanpa rokok, yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013, dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bertolak dari tujuan kebijakan ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik penentuan informannya menggunakan porposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, untuk analisis data menggunakan interaktive model, dan uji keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik, karena beberapa ketentuan dalam kebijakan tersebut, dalam faktanya di lapangan tidak dilakukan, sehingga masih terlihat banyak masyarakat yang merokok sembarangan. Sedangkan beberapa faktor kendalanya, yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan kinerja pelaku kebijakan, agar memiliki komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH (Survey pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat)1 Memen Kustiawan2
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i1.439

Abstract

It is a study on Public Sector Accounting, i.e. examining the role and orientation of the local government in response to the encouraging and obstructive factors in optimizing the local revenue. The objectives of this research are to recognize: (1) the influence of the encouraging and obstructive factors upon the role and orientation the local government, (2) the influence of encouraging and obstructive factors upon the local revenue, (3) the role of the local government in enhancing the local revenue, and (4) the dominant componentsof encouraging and obstructive factors. The unit of analysis is the Local Government of West Java Province. The respondents for this research are the elements of analysis units, namely 31 service units of local revenue(UPPD) which are divided based on the regions spread all over West Java Province. On top of that, an interview is carried out with some decision makers of the local government (based on the organizational structures), namely: (1) the Secretariat of Local Government and (2) Local Service Department. In addition to the circulation of the questionnaire and interview, an observation is also conducted. Data analysis is conducted in two ways, namely the quantitative and qualitative approaches. Firstly, the quantitative approach consists of 2 methods, namely the path and correlation analysis. Secondly, the qualitative analysis is based on the theory and rationality and is used to accomplish the quantitative result of the analysis. The result of path and correlation analysis shows that: (1) the role and orientation of local government are positively influenced by encouraging factors (14,80%), and negatively by obstructive factors (8,20%); (2) the local revenue is positively influenced by encouraging factors (0,44%), and negatively influenced by obstructive factors (21,53%); (3) the localrevenue is positively influenced by the local government’s role and orientation (2,68%); (4) dominant components of encouraging factors are tax law and other laws pointed out by correlation coefficient at the value of 0,909, and the most dominant component at the obstructive factors is the collection cost marked by the correlation coefficient at the value of 0,743. This shows that the local government’s role and orientation play a part in raising the local revenue. Whereas, based on the qualitative analysis, the ratio of local revenueagainst the regional gross domestic product from 1999/2000 up to 2004 is around 0.28%- 0.93%. It shows that there is still a potential of local revenue which is yet to be realized by West Java Province.
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN MENUJU GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i2.325

Abstract

The concept of managing a good governmental bureaucracy for achieving good governance is not a new thing in Indonesia. Many scholars have analyzed and found determinant factors from different disciplines to generate bureaucratic changes. Thisarticle tries to investigate bureaucratic changes towards good governance from public administration science (a shift of paradigm). The shift of paradigm is then associated to the practical conditions in which corruption cases have been flourishing these days. This elaboration is aimed at developing bureaucratic capacity as one important element of governance, that is to create a goodgovernance.
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG1 Sulbeni, Sulbeni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.160

Abstract

Program bantuan beras miskin (Raskin) merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangibeban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok beras murah dengan harga Rp. 1.000,-/kg, 15kg/rumah tangga miskin/bulan selama 12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasikebijakan program bantuan Raskin, dengan fokus penelitian di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.Penelitian yang dilakukan penulis dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikanapa yang terjadi dalam implementasi kebijakan program bantuan Raskin dilihat dari faktor-faktor yangmempengaruhinya, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik badanpelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan sikap pelaksana, dengan memahami tentang faktor-faktor yangmempengaruhi implementasi program bantuan Raskin, kendala-kendala dalam implementasi program bantuan Raskin,dan menyarankan upaya pelaksanaan program bantuan Raskin ke depan yang lebih baik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan Raskin di Kelurahan PalasariKecamatan Cibiru Kota Bandung belum optimal, upaya perbaikan ke depan dalam implementasi program bantuanRaskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, sensus rumah tangga miskin terus berlanjut dan valid denganmeningkatkan kemampuan petugas pendata agar supaya tidak ada lagi rumah tangga miskin terlewat, meningkatkankerjasama dan pengawasan satuan kerja program Raskin, dan meningkatkan informasi agar supaya masyarakat menjadisadar bahwa Raskin bukan hak semua masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd) (Studi Kasus pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat) Keffen, Hutria Keffen
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.20

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitaspenanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahapperencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritisdan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan hanyasebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini membahastentang bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd),khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).Hasil penelitian ini menunjukkan Kelompok SPP di Kecamatan Bayang belum memiliki Struktur organisasi yangjelas. Sebagian besar kelompok SPP belum memiliki AD/ART atau Standar Prosedur yang jelas dan terarah (SOP),terkait dengan peraturan yang diterapkan, Peraturan disiplin yang dibuat oleh kelompok SPP sangat menentukankelancaran jalannya kegiatan SPP ini. SDM perlu ditingkatkan. Terkait dengan Dana juga perlu dimanfaatkan denganbaik. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan SPP di Kecamatan Bayang Kabupaten PesisirSelatan berjalan kurang tepat dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yangdilakukan oleh SPP simpan pinjam, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala dan upaya yang dilakukanoleh Kelompok SPP di Kecamatan Bayang dalam rangka meningkatkan program yang ada pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten PesisirSelatan.

Page 53 of 89 | Total Record : 884

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue