cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 54   55   56   57   58 
MENGAKRABI MANAJEMEN STRATEJIK: SOLUSI MEMBERDAYAKAN ORGANISASI SECARA KOMPREHENSIF Yani, Asep Tapip
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i3.305

Abstract

Strategic management is an integral part of management science. It appeared as a solution for empowering corporate holistically to establish the comprehensive and systematic organization’s vision and mission. It has been applied for along time in business organization or corporate. Strategic management is challenging because it is far more than simply setting goals and then ordering organization members to attain those goals. An organization’s strategic direction depends upon a variety of considerations. Among them are top management’s assessment of the external environment’s opportunities and threats, andmanagement’s analysis of the firm’s internal strengths and weaknesses. Senior executives are authorized to determine the mission and goals of the firm in the context of external opportunities or threats and the internal strengths or weaknesses. Simultaneously, the top management team must take into account the competing desires and needs of the organization’s various stakeholders (or interested parties) because their support is essential to succesfull strategy implementation. The issues and processes discussed are ones that are directly relevant to all types of organizations, large or small, international or domestic, diversified or single product, and profit or nonprofit likes government organization. The material contained herein should provide keen insight into strategic management and appreciation of its vital role in enhancing organizational effectiveness.
REVOLUSI KARAKTER DAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PENGUATAN DIMENSI RELIGIUSITAS Supriatna, Yayat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.121

Abstract

Karakter dan budaya kerja ASN sedang mengalami degradasi berkelanjutan. Perlu sebuah upaya revolutif untuk mengubahnya. Upaya revolutif dianggap sebagai suatu cara paling tepat untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan ASN saat ini. Upaya tersebut merupakan salah satu bagian dari pengejawantahan Nawacita Bangsa yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Revolusi karakter ASN berarti perubahan radikal dalam cara berfikir dan merasa yang diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata, baik perilaku politik, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, maupun perilaku kerja dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Revolusi ini berpijak pada perubahan mindset sebagai syarat untuk adanya perubahan cultureset. Revolusi budaya kerja ASN merupakan perubahan positif radikal terhadap pemahaman, sikap dan perilaku yang diterapkan oleh ASN ketika melaksanakan pekerjaan dalam suatu institusi. Karakter erat kaitannya dengan budaya kerja. Keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pernyataan dari penelitian ini adalah bahwa revolusi karakter dan budaya kerja dapat terwujud melalui penguatan dimensi religiusitas yang ada dan tumbuh pada setiap diri ASN. Penelitian ini memakai pendekatan qualitative-descriptive research dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa penguatan religiusitas mencakup seluruh penguatan terhadap dimensi keagamaan pada diri manusia yang meliputi keyakinan (belief), praktik (practice), perasaan atau penghayatan (feeling), pengalaman (experience), pengetahuan (knowledge), dan dampak (effects). Pendekatan untuk merevolusi karakter dan budaya kerja ASN melalui: pertama, pembangunan budaya religius pada diri ASN dan pada sistem kerja institusinya; kedua, internalisasi nilai-nilai religiusitas pada diri ASN dengan cara keteladanan (modelling), studi kasus (problem based learning), dan penguatan nilai (values strengthening).
TUNTUTAN KOMPETENSI BAGI APARATUR DALAM PELAYANAN PUBLIK Endang Wirjatmi Trilestari1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i1.434

Abstract

Public service delivery has become the main concern of local government policy. It is to bridge the gap between the dynamic change of social capacity demands and the capacity of local government to fulfill them through public services. To meet the general public demands, local governments have to fully equip their apparatus with appropriate competencies. A range of effort directed to improve apparatus competence in the field of public services has become an endless discussion topic among scholars. Although the demand for better competence has been recorded in numerous policy documents, it does not seem that those efforts have been optimal yet. Therefore, various views on the efforts to enhance apparatus competence in delivering services to society are continuously relevant to be discussed.
PERENCANAAN PAJAK, PERLUKAH? KAJIAN PRAKTIS MENUJU ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG EFISIEN Abdul Rahman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i2.320

Abstract

Tax is one of the most potential national income sources for funding the development programs of the country. From economic viewpoint, tax represents the resource transfer from private sector to public sector which is more or less influencing the purchasing power or expense energy of the private sector. For corporate world, tax means expenditure without getting an immediate direct return. In executing taxation, government sees it differently from taxpayers. The government tries to collect as much tax as possible from taxpayers while the tax payers do the opposite. In order to promote better tax obligation to taxpayers,government should strive for improved tax management through tax planning. Tax planning attempts at formulating a suitable type of tax regulation to be implemented by which the burden of taxpayers can be adjusted up to its most proportionate level.
BIROKRASI DALAM PRAKTIKNYA DI INDONESIA: NETRALITAS ATAU PARTISAN? Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.155

Abstract

Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karenabirokasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat. Dengan misi tersebut maka harapan masyarakat pada birokrasi adalah bahwa birokrasiharus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Keberpihakan kepada penguasa dankepentingan kelompok atau golongan dapat menjadikan birokrasi menjadi tidak profesional bahkan timbul berbagaimalpraktik birokrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karenabirokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada konteks Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya sistempolitik pemerintahan dan kondisi sosial politik masyarakat, sehingga birokrasi yang digagas Weber seharusnya ideal agardapat bertindak rasional, pada kenyataannya dengan sistem politik pemerintahan dianut di Indonesia, dalam praktiknyabirokrasi bersifat partisan atau berpihak pada penguasa, partai politik yang berkuasa dan golongan tertentu.Birokrasi akhirnya menjadi ladang perburuan rente bagi elit politik dari partai politik yang berkuasa, bahkan daripartai politik yang beroposisi. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya pembusukan dalam birokrasi dan wajah birokrasiyang nampak pada masyarakat adalah “birokrasi yang berwajah buruk”, sehingga pada akhirnya melahirkanketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi itu sendiri.
TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN JARINGAN (NETWORKING MANAGEMENT) DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.15

Abstract

Dengan adanya sistem politik yang demokratis dan adanya kesadaran akan semakin kompleksnya suatu urusan ataumasalah publik, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan rasionalitas manusia menimbulkan banyak organisasitermasuk negara menerapkan pendekatan jaringan dalam mengintervensi suatu urusan atau masalah publik. Haltersebut menginspirasi dan menjadi alasan penting bagi penulis untuk melakukan kajian teoritis mengenai jaringan danpengelolaan jaringan dalam studi kebijakan publik. Jaringan kebijakan (policy network) adalah suatu konsep yangmenekankan bahwa adanya pola hubungan/interaksi yang lebih kurang stabil antar aktor-aktor yang terlibat dan salingtergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalammengintervensi masalah atau urusan publik tersebut sangat bergantung pada proses transaksi antar aktor, yang padahakekatnya adalah 'menghubung-hubungkan' aktor yang satu dengan aktor yang lain dalam rangka mencari titik temupendapat, kepentingan dan strategi untuk memecahkan masalah atau urusan publik tertentu guna mencapai tujuanbersama.Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam model jaringan seperti itu, maka dengan sendirinya kompleksitas dandinamika sangat mungkin untuk terjadi di dalamnya. Hal tersebut dimungkinkan karena aktor-aktor tersebut beradapada domain yang berbeda dan tidak memiliki pilihan-pilihan yang pasti (fixed preferences); aktor-aktor tersebutmemiliki persepsi dan solusi yang berbeda-beda dan dapat berubah setiap waktu; aktor-aktor tersebut memiliki tujuan,cara, sumber daya, kepentingan dan strategi tindakan yang berbeda-beda; dan aktor-aktor tersebut juga memiliki peranyang berbeda-beda (Kickert. et al,1999). Dengan kondisi tersebut, munculnya konflik-konflik tertentu dan konsekuensikonsekuensiyang tak terduga sangat mungkin pula untuk terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukandalam jaringan semacam itu, menurut Rhodes (1990) adalah mengelola kompleksitas dan konsekuensi-konsekuensiyang tak terduga yang bakal muncul dalam jaringan tersebut, dengan cara memasukkan aspek manajemen (dalamKlinj;1996,96), yang kemudian lebih dikenal dengan terminalogi network management (pengelolaan jaringan).
REKAYASA KEPEMIMPINAN DALAM BIROKRASI: SUATU PARADIGMA MEMBENTUK PERILAKU BIROKRASI Riyadi Riyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i3.450

Abstract

The common negative phenomenon among leaders within bureaucratic context is usually in the form of the lack of understanding of the organization’s goals. The leaders tend to get bogged down on routine activities; as a result, they are unable to develop an innovative model for their jobs. Patrimonialism and patron-client culture have become fossilized among bureaucratic leaders. In addition, like and dislike still plays a role in the personnel promotion process. Feudalistic, otoriarian, and undemocratic leadership definitely influences the bureaucratic behaviours. To overcome those problems, a measure to improve leadership quality needs to be taken in the form of leadership engineering based upon the model of professional work cultures. Deploying this model is expected to be able to convert bureaucratic mindset towards reward system rather than just punishment one. In other words, the ability to construct a more humanistic relation for both internal and external circumstances, is the key factor to sucessful leadership as well as the ability tomotivate their teams.
KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UPAYA PROSES PENEGASAN BATAS ANTARA KABUPATEN MERAUKE DENGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA Ana Maisyaroh Indrayanti; Amy Yayuk Sri Rahayu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.836

Abstract

Since the reform process began in 1998, there has been a previously centralistic change of the system towards decentralization. With this principle, the authority of the central government partly began to be handed over to the local government with the principle of regional autonomy. The region has the authority to organize its own household with the aim to be able to develop the potential of the area owned. This principle opens the need for the region to expand the region by dismantling the New Autonomous Region (DOB). However, after the formation of DOB began to arise problems related to the affirmation of unfinished regional boundaries. In its rules 5 years after the Regional Formation Law was established, the regional boundaries must be completed immediately, but in reality many exceed more than 5 years. This is due to the conflict of interest from each region so that a coordination is needed between the central and regional governments in the efforts of the boundary affirmation process in Indonesia. One example that can be raised is the Boundary Between Merauke Regency and Boven Digoel district of Papua Province. The success of this coordination process requires a firm commitment from the stakeholders involved in it. In addition, the Central Government (Minister of Home Affairs) who applies as a leader (leader) must also be able to influence others; motivating others; provide accurate information; And be able to make wise decisions
Struktur dan Implementasi DP3 sebagai Sistem Penilaian Pekerjaan (Sebuah Tinjauan Teoritis) Dra. Tetty Kurniati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i3.337

Abstract

Indonesian civil servants work under the principle of being “servants of the state and servants of the community”. However, there is a long tradition of convoluted bureaucracy, poor public service deliveries, and inefficient government. The demand for better performance from civil service personnel comes both from national pressure and also from the need to be efficient as dictated by international trade and commerce. As with other developing countries, the government of Indonesia has had difficulty improving the quality of human resources, especially within the public sector. This difficulty does not stem onlyfrom the human factor, but also from within the system itself. This article is a review of the Indonesian Civil Servants’ Performance Evaluation Program which is currently being used all over Indonesia as a means of evaluating civil servants’ performance. The main feature of the review will be analyzing the DP3 structure and its implementation. The review will also examine the strengths and weaknesses of the DP3 system followed by a series of practical recommendations for consideration by officials to modify the existing system.
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan: Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan Partisipatif Sufianti, Ely
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i2.194

Abstract

Up to now, the government efforts concerning the waste problem remain unsolved. To deal with, three parties involved, namely, government, society and private sector, should work simultaneously and support each other. What has been done by the local government by means of Environment Office or Local Corporate as the responsibility holder of local environment has not performed optimum results.  On the other hand, the society and private sector as the biggest contributors of concrete waste are potential to be involved in solve this environmental problem. Thus, the waste management will be effective when initiated from its source.

Page 56 of 89 | Total Record : 884

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue