cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 60   61   62   63   64 
PENGARUH PENGAWASAN OLEH TIM TEKNIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (SP-3) mursalim, siti widharetno
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i2.86

Abstract

Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepeloporan pemuda berkaitan dengan dua permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pembangunan perdesaaan dan persoalan kemiskinan dan juga pemuda berpendidikan dan kemandirian. Dalam pelaksanaan program SP-3 tentunya berkaitan dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap efektivitas kerja SP-3. Adapun pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasai SP-3 adalah Tim Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.Tujuan penulisan tesis ini, yaitu untuk menganalisis pengaruh pengawasan oleh Tim Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat terhadap Efektivitas Kerja Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah SP-3 Angkatan XVI, XVII dan XVIII. Berkaitan dengan jumlah populasi sebanyak 100 orang, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, artinya keseluruhan dari populasi di teliti. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisi data digunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang cukup terhadap efektivitas kerja SP-3 dimensi yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kerja, di urutan pertama adalah measure performance (mengukur kinerja), selanjutnya urutan kedua yang paling berpengaruh adalah compare performance against standards (membandingkan kinerja dengan standar), urutan ketiga adalah compare consider corrective action (menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi) dan dimensi yang paling kecil pengaruhnya terhadap efektivitas adalah establish standards (menetapkan standar). Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pengawas bagi SP-3 tidak cukup hanya sebatas watchdog, melainkan meningkat menjadi konsultan yang dapat mendorong pengawasan untuk memberikan nilai tambahnya secara optimal.
COMMUNICATION AND CONSULTATION MODELS FOR FOLLOWING UP AUDIT REPORTS OF INDONESIAN PUBLIC AUDITING1 Dwiputrianti, Septiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.281

Abstract

Paska desentralisasi pemerintahan yang demokratis di era reformasi ini, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah menjadi sangatlah signifikan.Pemeriksaan yang objektif dan credibel menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan sebagai kriteria suatu kualitas laporan hasil pemeriksaan. Salah satu ukuran keberhasilan dari hasil laporan pemeriksaan adalah efektifitas tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kualitas informasi dan komunikasi adalah salah satu faktor kunci agar laporan hasil pemeriksaan itu. Adapun hasil pemeriksaan yang sudah dipublikasikan menjadi sangat penting untuk segera dapat ditindaklanjuti oleh anggota DPR/DPRD (Legislative), pemerintah (Executive) dan publik (salah satunya adalah media)untuk mendorong terciptanya check and balances untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Kajian menemukan adanya keterbatasan dari anggota DPR/DPRD dalam memahami hasil laporan pemeriksaan. Disamping itu, rendahnya tindak lanjut yang dilakukan oleh investigators (kejaksaan, kepolisian dan KPK) untuk hasil temuanyang berindikasikan kriminalitas dan korupsi. Dengan tujuan meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih efektif dan mewujudkan tindak lanjut hasil rekomendasi/pemeriksaan yang lebih tinggi, disampaikan dua rekomendasi, yaitu (1) model pelayanan komunikasi dan konsultasi serta diskusi antara BPK kepada para anggota DPR/DPRD, serta (2) model komunikasi dan kerjasama BPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk hasil pemeriksaan berindikasikan krimalitas dan korupsi.
PENGELOLAAN ASET PERALATAN BERAT DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI Putrianti, Septiana Dwi; Zendrato, Aprianus
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.93

Abstract

Pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli hingga saat ini belum terinventarisasi secara utuh. Selain itu, status kepemilikan aset peralatan berat hingga saat ini belum jelas. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan penyewaan aset peralatan berat nyatanya belum mampu menghasilkan retribusi daerah secara optimal. Bahkan pelaksanaan penilaian aset dan sistim informasi manajemen aset (SIMA) pada pengelolaan aset peralatan berat belum terlaksana sama sekali. Artikel ini menganalisis pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam kajian. Manajemen aset peralatan berat yang terdiri dari lima aspek, yaitu: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset dan sistem informasi manajemen aset menjadi konsep dasar dan pisau analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset peralatan berat belum berjalan secara maksimal. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset peralatan berat yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi teknis aparatur, keterbatasan anggaran, adanya indikasi penyelewengan pengadaan aset, prosedur penyewaan peralatan berat yang tidak jelas, tarif retribusi yang rendah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir dI DKI Jakarta 2013-2017 Ramdhan, Gilang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.136

Abstract

The flood problem is the long-time housework which is continuously done by the DKI Jakarta Government, to overcome the problem of the flood as the output from the policy of DKI Jakarta Government is the implementation of the flood prevention policy, both short-term, medium-term and long-term programs. In the implementation of the policy there are factors that can hamper and support the success of policy implementation there are communication, resources, bureaucratic or implementing attitude, and organizational structure including bureaucratic workflow. In terms of communication the real obstacle is the government are still difficult to establish communication with intermediary parties as one of the stakeholders. In terms of bureaucratic attitudes emphasized the independence of the apparatus to policy makers who have an important role in the success of policy implementation. In the government organization of DKI Jakarta itself has been applied innovation with the yellow, blue, and orange “soldiers” that can support the success of policy implementation. But unfortunately from DKI government's own policy environment does not yet have the full support of Jakarta DPRD so it can hamper the policies to be published by the executive. The conclusion of this paper is the government of DKI has a scope of problems that must be well compromised and which is still a wedge is the communication aspect, both internal and external so that the implementation of flood prevention policy in Jakarta can run well.
ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN DIMENSI ORGANISASI KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG DI ERA PEMERINTAHAN PASCAORDE BARU Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.8

Abstract

Beberapa undang-undang terkait pemilu yang terbit pada era pemerintahan pasca-Orde Baru telah memberi landasan kuat bagi pemilu yang makin demokratis, dan penyelenggara pemilu merupakan aspek strategis bagi keberlanjutannya. Karena itu, penting adanya analisis komparatif pengaturan dimensi-dimensi organisasi penyelenggara dalam undang-undang tersebut. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik kepustakaan, studi dokumenter dan analisis isi, penelitian ini menyimpulkan bahwa sembilan undang-undang yang pernah dan masih berlaku pada era pemerintahan pasca-Orde Baru memuat pengaturan dimensi organisasi, baik dimensi struktural maupun kontekstual. Dimensi struktural meliputi formalisasi, spesialisasi, sentralisasi, standardisasi, hirarki kewenangan, kompleksitas, profesionalisme, sedangkan dimensi kontekstual meliputi ukuran organisasi, teknologi organisasi dan lingkungan. Dua undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 lebih  lengkap dan memadai memuat berbagai dimensi organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya (UU Nomor 3 Tahun 1999,  UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004,  UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 Tahun 2008,  dan UU Nomor 1 Tahun 2015).Ada tiga dimensi organisasi yang terkandung penuh dalam kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi organisasi dan lingkungan, sehingga oleh karenanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan dimensi lainnya, khususnya dimensi profesionalisme, dimensi sentralisasi dan konfigurasi. Terdapat beberapa inkonsistensi dan permasalahan substantif terkait penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 15 tahun 2011 yang saat ini menjadi pedoman pengaturan berbagai dimensi organisasi penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar UU Nomor 15 Tahun 2011 disempurnakan untuk lebih mengakomodasi beberapa dimensi organisasi yang pengaturannya belum memadai. Diantaranya berkaitan dengan ukuran organisasi (kesesuaian jumlah anggota dengan kondisi geografis), profesionalisme (tingkat pendidikan dan kesesuaian bidang ilmu) dan sentralisasi (proses, bentuk, dan jenis keputusan organisasi).Kata kunci : organisasi, dimensi organisasi, pemilu
EFEKTIFITAS LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI TRANPARANSI FISKAL DAN AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK (2001-2008) DI INDONESIA Dwiputrianti, Septiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i4.442

Abstract

This paper examines and develops the criteria to measure the effectiveness of government auditing reports to enhance the transparency and public accountability from international literatures related to public administration and government auditing. The criteria can be divided into 2 (two) parts, namely: criteria related to information in the audit reports and criteria related toacting on information in the audit reports. The first part consists of criteria related to the quality of information and the audit reports content. The second part consists of criteria related to communication of audit report information and acting on audit information. The research employed case study approach combining qualitative and quantitative methods in Indonesia. The studysurveyed and interviewed key informants including the management of the audit institutions, government auditors, the audited entities (local and central governments) and the Members of Parliament. By examining the reformation legal system for government auditing and comparing this with the best practices from the auditing literatures that formulated in criteria of governmentauditing, the study shows that the Indonesian government auditing has not completely addressed the real needs of public accountability and transparency during this reformation era. This study argues that follow up of the audit findings are the major criteria in terms of acting on information. The study recommends a more effective strategy should be adopted to develop profesionalism andintegrity and to improve qualifications of auditors with different educational background, through education, training and development to move from financial auditing to performance auditing in the future. In addition, increasing audit resources in the local regions is necessary. The last recommendation is to provide better communication and discussion about implementing auditrecommendations and following-up audit reports.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (Studi Kasus Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat) Sumahdumin, Dudung
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i1.328

Abstract

The West Java Regional Board of Education and Training (Badiklatda) is responsible to improve the quality of continuous operation of its education and training programs. Despite Badiklatda’s policy in adopting ISO 9001:2000 since 2004, it has not shown any significant quality improvement yet in its education and training programs. The objective of this study is to identify, hence to comprehend constraints that may obstruct accelerated quality development of Diklkat’s programs as reflected by the poor learning process and disproportionate transfer of knowledge. The other objective is to create models using the seven criterias of Baldrige National Quality Program. Diklat’s model based on quality target becomes significantly strategic.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Anwaruddin, Awang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i1.186

Abstract

During the last two decades, the issues of public service have been arising all over the world. Triggered by the concept of Reinventing Government (Osborne & Gaebler, 1992), the US Government launched a project with the same term as the concept in 1995. In the beginning of 1990, the UK Government announced the Next Steps as the government effort to fulfil the basic needs of the citizen. Other commonwealth countries, such as Australia, New Zealand and Singapore followed the steps in various terms, all intended to improve the public service (Osborne & Plastrik, 1996).In most cases, the low quality of public institution in facilitating various kinds of   service has generated such spirit of reinventing public service.   People in Indonesia have long suffered from the sluggish and extended bureaucratic chain, which causes high-cost service in the process of attaining the driver license, passport, marital and birth certificates, letters of land belongings, and other formal documents.  The similar phenomena appear in the service of telephone network, electricity, clean water, education, health service, transportation and other public services.The government of Indonesia has actually published various kinds of policy concerning the improvement of public service quality.  Published during the Soeharto era were alternately The Guidance of Simplification and Control of Business Permit (1984), The Guidance of Public Service Management (1993), and The Guidance of Reorganization and Improvement of   Government Apparatus Service to the Society (1995).  After the Reformation era, the government announced The Real Steps to improve Public Service (1998)  and finally the General Guidance of Public Service Implementation(2003). 
PERAN SENTRAL KINERJA DOSEN DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MAHASISWA STIA-LAN BANDUNG Budi Setiawan Setiawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.23

Abstract

Dalam jurnal ini penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi kepuasan mahasiswa berdasarkan kinerja dosen diSTIA-LAN Bandung, dengan menggunakan model pendekatan Analisis regresi dan korelasi. Model tersebut akanmemanfaatkan Software SPSS yang secara luas sudah banyak digunakan dalam berbagai jenis penelitian persepsi yangkemudian penulis kembangkan dari variabel bebas kinerja dosen dan variabel tak bebas nya yaitu kepuasan mahasiswa.Metode pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan angket/kuesioner kapada mahasiswa sesuai jumlah sampelyang terpilih dengan menggunakan teknik sampling dari Slovin. Kuesioner diberikan kepada responden yaitu paramahasiswa tugas belajar dan izin belajar di STIA-LAN Bandung yang aktif mengikuti perkuliahan di STIA LANBandung. Isian kuesioner yang diterima kembali adalah sebanyak 100 mahasiswa dan yang dapat di analisis adalah 91buah dan dianggap layak karena memenuhi jumlah sampel minimal untuk dianalisis. Setelah dilakukan analisis terhadap91 kuesioner tersebut, diperoleh simpulan bahwa: Pengaruh dari Kinerja Dosen terhadap Kepuasan Mahasiswa adalahsebesar 0,808, Korelasi antara Kinerja Dosen dengan kepuasan mahasiswa 0,808 dan masuk ke dalam katagori ”Kuat”.Pengaruh variabel lain diluar model (error) sebesar 0,34. Model Persamaan regresi linier: Y = 1,858 +0,785 X.Dengan mendapatkan koefisien arah regresi sebesar 0,785 yang positif nilainya, ini menunjukkan bahwa peningkatankepuasan mahasiswa ini akan di dorong oleh kinerja dosen yang lebih baik. Model Persamaan Strukturalnya: Y=0,808 X+0,34. Dengan mendapatkan nilai pengaruh yang positif ini tentunya mengindikasikan bahwa kontribusi dan peranankinerja dosen terhadap kepuasan mahasiswa sangat menentukan sekali.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH: SEBUAH ALTERNATIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINGKAT DAERAH Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i3.458

Abstract

In this refrmation era, local government requires to be more and more transparentregarding its budget management. The transparent management of local budget toconstitutes a noble effort on the part of local government, especially when involving all local stakeholders in formulating the allocation and use of the budget. The absences of transparent budget mangement and involvement of local stakeholders weaken the implementation of local good governance. They may also trigger corruption practices. Such phenomena seem to have embeded among most local governments all over the country. Therefore, this article tries to reveal that trasparent management of local budget may become an alternative approach in diminishing corruption practices.

Page 62 of 89 | Total Record : 884

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue