Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Articles
884 Documents
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 2 BANDUNG
m suprayito suprayito
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v11i1.35
Penelitian ini berjudul: “Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PTKereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung.” Adapun metode penelitian yang digunakan adalaheksplanasi yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa.Berdasarkan hasil penelitian pengawasan dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk kategoricukup baik. Kemudian hasil penelitian dengan menggunakan statistik moment product menunjukkan bahwa adahubungan yang kuat antara pengawasan dengan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung. Hasil uji regresi linier menunjukkan pengawasan berpengaruhterhadap efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2Bandung. Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan pengawasan memberikan kontribusi positif terhadapefektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh positifdan signifikan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT Kereta Api Indonesia(Persero) Daerah Operasi 2 BandungDari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa masihkurang melakukan pengarahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan tim pelaksanapengadaan barang. Evaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasaterlihat belum maksimal. Pelaksanaan pengirman suku cadang oleh rekanan sering tidak tepat waktu sesuai denganwaktu yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan tender. Prosedur pengadaan barang belum sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan. Misalnya dalam penentuan rekanan saat ini ditunjuk bukan berdasarkan tender.Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Untuk mengoptimalkanpelaksanaan pengawasan sebaiknya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pemantauan secara langsungdalam pelaksanaan pengadaan barang dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan tender, untuk menghindariterjadinya penyimpangan yang dilakukan pegawai. Supaya tidak terjadinya kelambatan dalam pengiriman suku cadang,sebaiknya dalam penentuan pemasok dilakukan beradasarkan tender, pemenang tender yang sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan oleh pihak PT KAI
Transformasi Anggaran Dana Bantuan Daerah Bawahan / Dana Transfer (Study Kasus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
Yan Megawandi Adani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v18i2.654
Penelitian ini mencoba menggali alasan penurunan dana bantuan daerah bawahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta melihat implikasi yang ditimbulkan. Hasil penelitian bantuan keuangan kepada daerah bawahan karena: dirasakan tidak adanya kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan; keterbatasan anggaran yang dimiliki; upaya untuk meningkatkan aspek kinerja pengelolaan APBD; dan aspek politis. Sedangkan implikasi pengurangan anggaran tersebut bagi pemerintah provinsi akan lebih menguntungkan dengan bertambahnya anggaran belanja langsung walaupun menemukan bahwa penyebab berkurangnya dana tidak terlalu significant jumlahnya, pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan keuntungan politis berupa citra positif. Sementara bagi kabupaten/kota lebih bersifat negative berupa berkurangnya sumber pendapatan, dan berkurangnya koordinasi dengan pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualititatif. Data-data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan nara sumber.Kata Kunci: Anggaran daerah; pengelolaan keuangan; pengaruh politik
OPTIMALISASI DAN PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH (PAJAK HOTEL DAN HIBURAN) DI KABUPATEN BANDUNG
Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v12i1.234
Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan arti pentingnya pajak terhadap kegiatan pembangunan. Ditemuinya banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo) maka perlu diintensifkan pelaksanaannya. Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapakan bisa mensinergisikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan denganpungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkanbiaya yang cukup tinggi.
ANALISIS PENGANGGARAN BELANJA MAKANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SOREANG KABUPATEN BANDUNG
Nuratry Ambarwati Ambarwati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v12i3.53
Masalah dalam penelitian ini adalah anggaran belanja bahan makanan harian pasien yangditetapkan dalam RBA belum sesuai dengan kebutuhan satu tahun. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasiendi RSUD Soreang setelah diterapkannya PPK BLUD dan kendala-kendala yang dihadapi pada saatpenyusunan anggaran serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknikwawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penyusunan anggaran belanja bahanmakanan harian pasien yaitu Kabid keuangan, Kasubbid penganggaran dan akuntansi, Kasubbagprogram dan kehumasan, kepala instalasi gizi, dan PjPK belanja bahan makanan harian pasien.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran belanja bahan makanan harianpasien yang dilaksanakan di RSUD Soreang sudah sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam PeraturanBupati No.45 Tahun 2009 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan LayananUmum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung. Ada beberapa kendala yangdihadapi pada saat penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien diantaranya sulitnyamemprediksi jumlah kunjungan pasien rawat inap, fluktuasi harga bahan makanan, dan kurangnyaanggaran di pertengahan tahun anggaran. Namun tetap diupayakan pemecahan masalah untukmengatasi kendala tersebut.
EVALUASI KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KAMPONG KAMPUNG BARU KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH
Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i1.245
eople empowerment is closely related to handling matters of development, the problem of unemployment, poverty and inequalities. Poverty eradication policy cannot be separated from context of the society. The development so far is toachieve better conditions. Urban community empowerment (PNPM MP) is one of the Government programs to accelerate poverty eradication through among others provision of credits for women (SPP). The activities credits for women (SPP) have also been implemented in Subulussalam City. The study is done inKampong Kampung Baru Kecamatan Penanggalan that is one the area of Subulussalam. The respondents of this research are members of SPP in urban community empowerment (PNPM MP) program. The research aims at evaluating the implementation of SPP activities starting in 2009 to 2012. The variables of this research are out-put evaluation, benefit evaluation, and impact/outcome evaluation. This research uses descriptive methods with a qualitative approach, while the technique of the data collection uses interview, observation, and documentation. The results of research studies have been carried out on the implementation of SPP as follows: (1) Implementation of SPP activity has not been optimal, this happens because of economic trouble experienced by members of the SPP. Loans for working capital used to help meet the basic needs of the family. (2) There are several obstacles encountered in the implementation of SPP, ie: the credit crunch, the selection of the type of business that is not appropriate, the level of participation of members of the SPP are still low in following socialization and training. (3) The government has made efforts to overcome the obstacles in the implementation of SPP, ie: the dissemination of the essence of the SPP activities, motivating, training continuously.
MENYOROT KINERJA ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN SOPPENG PROPINSI SULAWESI SELATAN DITINJAU DARI FAKTOR-FAKTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Milawaty Milawaty Milawaty
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v11i3.65
Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing para anggota dewan. Salah satu faktor penentu kompetensi adalah pengetahuan yang salah satunya dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa setiap anggota DPRD dapat mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam organisasi secara proporsional harus diberikan pendidikan dan pelatihan agar dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran program kerjanya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggota DPRD periode 2009 - 2014 di Kabupaten Soppeng ditinjau dari aspek pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian terhadap 30 orang anggota dewan dengan menggunakan analisis Crosstabulation menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara faktor-faktor pendidikan dan pelatihan dengan kinerja anggota DPRD periode 2009 - 2014 di Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan. Diantara keenam faktor tersebut, materi diklat (X4) yang memiliki keterkaitan paling erat dengan kinerja anggota DPRD periode 2009 - 2014 di Kabupaten Soppeng.
PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN PT TELKOM TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG
Dadang Tahyu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v8i1.270
Small entrepreneurs have a significant role in national economy which has contributed on providing job oppotunities and enormous input to gross national product. Otherwise, small entrepreneurs still deal with some basic problems such as entrepreneurship capacity and business climate and competetion. Government has implement several policies conducted empowerment of small entrepreneurs. One of those policies is partnership program of national companies owned bygovernment. In fact, the implementation of program has not significantly supported a condusive business to small entrepreneurs. PT Telkom as a national companies which is implementing partnership program that well-known byachieving some outstanding success in partnershi program. However, PT Telkom still are not able to implement the program optimally based on its regulations.This research is aimed to analize the influence of partnership program implementation of PT. Telkom toward small entrepreneur empowerment in Bandung City. The theory was applied with model of public policyimplementation by Edward III (1978) and empowerment theory by Ambar T.S. (2004). The research used explanatory survey method. The result shows that the partnership program implementation of PT. Telkom that containing; bureaucraticstructure, resources, disposition and communication has significant influence toward small entrepreneur empowerment in Bandung City.
PENGARUH STRATEGI PENGEMBANGAN OUTLET DAN KINERJA PELAYANAN TERHADAP KEMAMPULABAAN KANTOR POS BANDUNG
Endro Tjahjono Tjahjono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i1.71
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Strategi Pengembangan Outlet dan Kinerja Pelayanan baik secara bersama-sama maupun secara langsung terhadap Kemampulabaan Kantor Pos Bandung. Dimensi penelitian ini adalah Compatibility (Kecocokan/Kesesuaian), Comfort (Kenyamanan), Services (Ragam Layanan), Tangibles (Kenyataan, berwujud), Empaty (Kepedulian, perlindungan), Reliability (Kepercayaan, keandalan), Responsive (Ketanggapan), Assurance (Perlindungan, jaminan), Profitabilitas (Kemampulabaan). Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dengan pendekatan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data adalah teknik statistik analisis jalur dengan basis data yang dikuantifikasikan kemudian hasilnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan data interval menggunakan Method of Successive Interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Outlet dan Kinerja Pelayanan berkontribusi secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kemampulabaan Kantor Pos Bandung sebesar 16,09%, artinya bahwa upaya meningkatkan kemampulabaan melalui Strategi Pengembangan Outlet dan Kinerja Pelayanan cukup memberikan dampak yang positif.
ANALISIS KEBIJAKAN MASALAH PENGANGGURAN SARJANA DI INDONESIA
Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v8i2.286
Educated unemployment has become an immense problem in Indonesia in addition to corruption, poverty, and terrorism. This problem arises due to the mismatch between graduate quality and job market necessity. Therefore, government andhigher education institutions should strive for generating highly competent graduates. The writer tries to analyze the problem and recommend alternative solutions to be considered in the policy making to overcome the problem.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA GORONTALO
Ismet Sulila Sulila
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i2.109
Implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di kota Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah menunjukkan bahwa : Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo ditinjau dari : 1) Ketersediaan Sarana dan prasarana parkir kurang memadai, hal ini disebabkan oleh belum adanya lokasi dikhususkan untuk parkir, sementara yang ada saat ini hanya menggunakan bahu jalan yang relatif sempit sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. 2) Sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo belum dilakukan dengan baik karena masih terdapat oknum tertentu baik perorang maupun kelompok yang menggunakan lokasi tanpa seizin dari pemerintah Kota Gorontalo sehingga berdampak pada penerimaan PAD. 3) Penerapan tarif parkir ditepi jalan umum belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pengelola parkir yang tidak memberikan karcis pada pemilik kenderaan, demikian halnya tarif parkir setiap tempat bervariasi, sehingga rawan terjadi penyalah gunaan tarif parkir. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di kota gorontalo ditinjau dari: 1) Kemampuan pelaksanaan perparkiran ini belum memadai karena terbatasnya personil yang ada dan belum adanya aparatur yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang perparkiran. 2) Sumber daya manusia yang masih rendah sehingga implementasi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo masih belum terealisasi dengan baik. 3) Struktur birokrasi belum terkoordinasi dengan baik dan belum ada Standar Operasional Prosedur. 4) Belum ada komunikasi dan koordinsi yang baik antara implementor, petugas parkir dan masyarakat sebagai pengguna parkir sehingga tidak dapat menimbulkan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap retribusi itu sendiri.