cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 59   60   61   62   63 
Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Menimbulkan Pembangunan Daerah :: Haris Faozan 297 Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 4 Desember 2010 TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL YANG MENIMBULKAN PEMBANGUNAN DAERAH Haris Faozan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i4.302

Abstract

Economic development serves as one of the indicators of success to development. It should be directed to the real and basic economic development at local level, so the economic and social development of a region reaches its goals. The accomplishment of a local government is often linked to the existence of good local governance where there is a synergy between local government,business, and society in governing a region. Good local governance is a concept. Its manifestation is represented in a form of development and public services at local level that truly benefit the majority or whole society. The successes and the failures of development in a region are always linked to the performance of regional apparatus organizations. Because the regional apparatus organizations are always linked with various affairs concerned with local development, it is believed that regional apparatus organizations play vital and strategic roles in development. In relation to that, the regional apparatus organizations must be designed comprehensively and holistically so that the can perform accordingly. It is a high time to avoiding havoc and sporadic management of regional apparatus organizations. It is as well a high time to rectifying this nationwide chaos.
REWARD AND PUNISHMENT PROJECT APPROACH: Model development and pilot study Abdul Rahman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.115

Abstract

Tax sanctions are vital for tax system to ensure tax laws to be obeyed. Despite the importance of tax sanctions, low feedbacks and law enforcement may limit the effectiveness of a tax system and reducing trust on the government. Therefore, the role of public officials in law enforcement is important. However, studies related to the role of tax sanction and public official are dearth. One of them is the study focusing taxpayers employed in public sectors. This study highlighted the tax sanction as the lowest assessment and effect on tax compliance. Then, the study conducted recommended the reward and punishment as a notion of other form of tax sanctions. This paper focuses on the development of model of reward and punishment based on the Project Design Matrix (PDM) by the steps involving problem analysis, objective analysis, generating project design matrix. The developed project provides a foundation for government and for future studies regarding reward and punishment in the tax sanction framework.
MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.152

Abstract

Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalanpublik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategisdi daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasipemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupunpengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belumoptimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidakdiperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKMadalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antarlembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani denganmembangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasiprosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang danberpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektorstrategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG siti widharetno mursalim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.1

Abstract

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu,A., dkk dalam Schaffers, 2010:3).Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana kota Bandung telah memenangkan ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia’s Tech Ecosytem. Mengingat bahwa konsep Smart City ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di  Kota Bandung maka perlu dilakukan penelitian.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai Smart City yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai Smart Citydan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung.
Birokrasi dan Peran Kaum Perempuan Sedarmayanti Sedarmayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i1.191

Abstract

Man is the most essential factor in any organization. including the government bureaucracy  embodied by the apparatus consisting of men and women. However, the concept of gender is still an issue in the term of apparatus.  This assumption is based on the fact showing the lack of sexual balance in the program design or development project and its implementation which results in the negligence of woman substance and aspiration that declines the woman. Thus, the bureaucracy reformation aimed at developing the government apparatus based on the gender balance should be continuously attempted. In addition, the competency development combined with the professionalism and corporate culture improvement should also be promoted, so the Indonesian apparatus will be characterized by the technical and managerial capability of international level.  
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI GAPANG DAN PANTAI IBOIH DI KOTA SABANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SABANG Muhamad Nur Afandi; Faizin Wahyudi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.28

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Gapang Dan Pantai Iboih Di KotaSabang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang, yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaanstrategi pengembangan objek-wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang dalam meningkatkan PendapatanAsli Daerah Kota Sabang, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategipengembangan objek wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang, dan upaya-upaya dalam mengatasihambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Pantai Gapang dan Pantai Iboih.Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studidokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak optimalnya strategi pengembangan objek wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di KotaSabang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sabang didasarkan pada indikator aksesibilitas,kerjasama dan pengembangan berbasis lingkungan serta kompetensi sumber daya manusia yang ada pada DinasPariwisata dan Kebudayaan belum cukup mendukung terhadap strategi pengembangan dan pengelolaan objek-objekwisata sehingga mengakibatkan banyak dari objek wisata yang tidak bisa dikelola dengan baik.Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Sabang yaitu memfokuskan pada kawasan wisata yang harus ditata dan dibenahi yang meliputipeningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung seperti penyediaan lahan parkir, air bersih, WC umum yanglayak untuk kenyamanan pengunjung, melaksanakan kegiatan pembersihan laut dari sampah-sampah sertamenyediakan tempat-tempat sampah di lokasi Pantai Gapang dan Iboih. Disamping itu juga Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Sabang berupaya meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam halpengelolaan pariwisata.
Peran Modal Sosial Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di PKP2A I Lembaga Administrasi Negara Yenny Muliatty Hulu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.176

Abstract

This research examines the issue of organizational social capital. This research tries to analyze the role of organizational social capital in improving the organizational performance, the efforts to develop the organizational social capital, and the constraints faced in optimizing the organizational social capital at PKP2A I LAN. This research employed a descriptive-explanative, qualitative method. The analysis results showed that the role of organizational social capital at PKP2A I LAN represented an important and fundamental factor in determining the organization's performance although the elements of social capital as a whole have not been optimally practiced by all employees in building cooperation to achieve the performance and objectives of the organization. In the context of PKP2A I LAN, it was found that the elements of social capital, such as mutual trust, mutual giving, mutual respect, participation, and commitment had relatively strong implications in achieving the organizational performance, compared to the values (IPIP) and norms. The efforts to develop the organizational social capital at PKP2A I LAN were conducted through formal and informal activities. The efforts through these activities provided positive implications for the socialization and internalization of various attitudes, values and norms that become important elements of organizational social capital at PKP2A I LAN
NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015 Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.48

Abstract

Pilkada serentak tahap pertama akan digelar tahun 2015. Terkait dengan itu, netralitas PNSsebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkandan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadipenopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan danpermasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparaturbirokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawabuntuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN Mochamad Ridwan Satya Nurhakim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.59

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat dijawab dengan sistem pemerintahan berbasis digital teknologi yang disebut dengan Electronic Government atau yang lebih dikenal dengan e-government. E-government lebih dari sekedar website pada internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi segala bentuk interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan juga bahwa e-government sejalan dengan karakteristik yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal yang bersifat teknis mengenai sistem informasi dan teknologi komunikasi, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik. Perubahan teknologi di satu sisi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara optimal.
GLOBALISASI INFORMASI DAN PERUBAHAN POLITIK DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA ORDE BARU Silalahi, Ulber
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.256

Abstract

The globalization of information in the early 21st century has made the country, government, and the world community closer and connected quickly. The world has become borderless, so what's happening in the world's first and second world will soon be known to the third world. Moreover, the globalization of information makes a success of democratization and decentralization in the country and desentralisasion encourage democratization in other countries,including Indonesia. This study aims to explain the impact of globalization on the political administration of government information post-New Order Indonesia. The method used is descriptive, qualitative study of literature. The findingssuggest that the globalization of information have changed the political administration post-New Order Indonesia become more democratic and decentralized. Visible indication of democratization democratization elections (presidential and legislative elections as well as representatives) and local elections (local elections and local legilslatif members) andgovernance based on good governance, while decentralization seems indicative of an increase of area and district and city up to 69.6 with the details of the province increased 26.9, the district increased 76.8, the city government increased 60.3%. This increase will impact on the improvement of government management, public service management and welfare of citizens

Page 61 of 89 | Total Record : 884

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue