cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 874 Documents
 76   77   78   79   80 
STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS BIROKRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN Hj. Sedarmayanti Hj. Sedarmayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i3.311

Abstract

Bureucracy ethics and integrity become the public issue recently. This article copes to analyze reflectively about ethics and bureaucracy integrity problems with various perspective. Recognition, understanding, and implementation of the ethics infrastructure in bureaucratic life, become an important part of the effort of prevention corruption in order to enhance service quality. The availability of guideline, handling system and apparatus management correctly also becomes one of the ethics and bureaucracy integrity reinforcement strategies. Those things are not separated from the purpose of bureaucratic reform that government claimed.
PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.2

Abstract

Model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan public efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik. Sebab, demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. Dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen  penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai dimensi partisipasi civil society, dan faktor government yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik demokrasi, perlu didukung oleh peran optimal kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Metode yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkan  berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Melalui studi literatur terhadap masalah demokrasi, partisipasi, kebijakan publik dan peran kelembagaan politik, peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai gambaran gejala atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan politik kontemporer untuk dapat mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi dewasa ini.Hasil kajian menunjukkan, bahwa akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi demokrasi lainnya guna meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada kebutuhan, nilai atau kesempatan melalui tindakan partisipatoris di dalam kelembagaan politik demokrasi
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I BANDUNG1 iyus yusuf
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.170

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap fenomena secara alamiah tentang implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan, sehingga diperoleh gambaran mengenai fenomena yang terjadi, permasalahan yang dihadapi dan solusi-solusi pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan kajian dokumen dengan informan yang berasal dari pejabat struktural Bapas Kelas I Bandung, pembimbing kemasyarakatan, klien, keluarga klien dan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung belum optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut yaitu ukuran dan tujuan kebijakan yang belum jelas, sumber daya yang sangat terbatas, struktur organisasi yang belum dapat mengakomodir tugas yang ada, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait yang masih terbatas, sikap para pelaksana yang belum sepenuhnya mentaati kebijakan dan masih adanya stigma negatif masyarakat.
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL COMMITMENT (Studi pada Karyawan Tetap di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung) Emma Dwi Ariyani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.21

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap komitmen karyawan padaorganisasinya. Komitmen karyawan terhadap organisasi (organizational commitment) terdiri dari tiga komponen yaituaffective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Penelitian ini dilakukan pada 100 orangkaryawan tetap di Polman Bandung yang telah bekerja minimal 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwakepuasan kerja berpengaruh positif terhadap affective commitment dan normative commitment. Sedangkan kepuasankerja berpengaruh negatif terhadap continuance commitment. Temuan-temuan dalam penelitian ini memperkuatpenelitan-penelitian lain yang menunjukkan pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational commitment.
EVALUASI BERJALAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT Arif Budy Pratama; Ajeng Tri Isnanik
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.148

Abstract

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis partisipasi masyarakat. Literatur tentang PAMSIMAS banyak memusatkan kajian pada aspek partisipasi dan implementasi kebijakan. Namun demikian, belum banyak kajian pada ranah evaluasi program. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kajian evaluasi PAMSIMAS dengan tujuan utama untuk mengevaluasi PAMSIMAS Tahun 2015-2018 di Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan pendekatan evaluasi berjalan. Evaluasi berjalan pada PAMSIMAS dianalisis dengan menggunakan enam aspek evaluasi program yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Validitas data diperoleh dari triangulasi data primer dan data sekunder pada lokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAMSIMAS 2015-2018 telah memberikan dampak positif bagi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat desa Jogomulyo. Namun demikian, aspek efisiensi terutama pemanfaatan sumberdaya masih perlu mendapatkan perhatian karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek tersebut masih belum maksimal dijalankan. Implikasi teoretis dari penelitian ini menyarankan perlunya instrumen baku evaluasi berjalan mengingat belum adanya standarisasi evaluasi dan variasi kriteria evaluasi PAMSIMAS. Adapun implikasi praktis menunjuk pada upaya peningkatan kapasitas manajerial pengelola PAMSIMAS dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan efisiensi sumberdaya. 
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT (Studi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga KPP-SB di Daerah Miskin) Dindin Abdurohim Abdurohim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.40

Abstract

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal yang yang perlu ditingkatkan seperti belum maksimal pembentukan dan komunitaslembaga seperti kaderisasi penggerak pembangunan yaitu dalam bentuk Organisasi masyarakat setempat yangmerupakan dukungan kelembagaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur, dalam hal ini perlu adanyapartisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanalan dan evaluasi.Pembangunan masyarakat desa melalui kader penggerak pembangunan satu bangsa (KPP-SB) dapat bermanfaatbagi masyarakat dan berkesinambuangan, diperlukan upaya untuk menempatkan masyarakat dalam posisi sentraldalam pembagunan, perlu pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Dengandemikian pembangunan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ada dan pada akhirnya akantimbul rasa memiliki, tanggung jawab dan keinginan untuk meneruskan pembangunan tersebut.
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN SAMOSIR Silvia Christina Panggabean
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.238

Abstract

Pelaksanaan pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah diharapkan akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial bagi daerah, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang telah ada selama ini. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah menyebabkan pendapatan daerah dari BPHTB menjadi menurun, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk perbaikan kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah di Kabupaten Samosir. Berkenaan dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada permasalahan yang diuraikan pada bab I tesis ini. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi dan kajian dokumentasi. Pemerintah Pusat perlu merevisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan NPOPTKP dan Pemerintah Daerahdapat meningkatkan pendapatan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
DEMOKRASI, OTONOMI DAN FENOMENA POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI ERA REFORMASI Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.57

Abstract

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahanraja-raja: politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi,kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukanditurunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal;sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan senantiasa berada di bawah kontrol masyarakat,sehingga makna kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris,termasuk dalam proses politik dan penyelenggaran suatu pemilihan umum atau pilkada.Ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penandakedaulatan rakyat, di mana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan yangserius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi pemilukada merupakan suatukesempatan memberi dan memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinanlokal benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.
DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI DALAM DISKURSUS NEGARA KESATUAN DAN NEGARA FEDERAL Tri Widodo W. Utomo2
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.254

Abstract

There is no general agreement among scholars on the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is always interesting. This paper elaborates the nature of unitary and federal states, then explores some practical aspects on the implementation of decentralization in each type of state.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA SILO BARU MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) Nixson Rauven Sitompul
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i2.84

Abstract

Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) adalah bentuk kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan yang ada di desa-desa pesisir yang dianggap masih rentan terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan. Desa Silo Baru merupakan salah satu desa dari tiga desa pesisir di Kabupaten Asahan yang mendapat sentuhan program PDPT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program PDPT dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Silo Baru. Sehingga, penulis memfokuskan pada pengembangan masyarakat nelayan menurut Apridar. et. all (2011:157) yang ditinjau dari: aspek pembangunan daerah pesisirnya, pengelolaan dan perbaikan ekosistem daerah pesisir dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui penguatan pengorganisasian nelayan dan pengembangan solidaritas nelayan dalam menciptakan kemandirian masyarakat nelayan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program PDPT di Desa Silo Baru masih belum optimal dan kurang mengedepankan pemberdayaan masyarakat nelayan sehingga program ini membutuhkan beberapa perbaikan dalam pelaksanaannya dilapangan.

Page 78 of 88 | Total Record : 874

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue