cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 874 Documents
 75   76   77   78   79 
Koordinasi Penerapan Kebijakan Aerotropolis di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Ryan Ramdhani; Heru Nurasa; Sawitri Budi Utami
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.168

Abstract

The title of this research is Coordination of Aerotropolis Policy in Kertajati Sub-District, Majalengka District. This research is motivated by the issue of inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy which is focuses on three aspects; availability of land in accordance with Majalengka District's regional policies, availability of human resource as workforce, and to minimize social conflicts by creating the direction social and cultural transition of communities affected by the development of Aerotropolis areas. Aerotropolis policies arise from the existence of policies from the central government concerning the establishment of airport's location in Kertajati sub district, Majalengka district, West Java. The location establishment of Kertajati Airport has opened many opportunities to West Java province so that the government of West Java can make a policy about "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandarudara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Kertajati". The Aerotropolis in Kertajati District is expected to be able to boost the economy in West Java, especially Majalengka District. This Aerotropolis area is a very wide area and often reffered as Airport City or a new independent city that develops around the airport. According to Lie (2010) as a good criteria of coordination the author used factor that affect coordination such as planning, meeting point, partition of work, common goals, leadership, trust, and positive attitude. This research using qualitative descriptive method where data collection techniques are used literature and field study such as observation and interview. The result of this research show that inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy not going well. This is shown by still unclear the partition of work and responsibilities, the unclear of the planning, and there is no mutual understanding in the application of policies.Keywords : Regional Development, Coordination, Aerotropolis, Kertajati
ANALISIS BEBAN KERJA PADA SUB URUSAN PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG Sedarmayanti Sedarmayanti; Ardiansyah Ardiansyah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.46

Abstract

Pada masa pilot project Program Based Learning (PBL), agen perubahan melakukan transformasi terhadaporganisasi Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran, baik perubahan struktur organisasi maupun tugas pokok danfungsi secara menyeluruh. Masalah dalam penelitian ini adalah: Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, padaawalnya bersifat departemental yaitu segala penyelenggaraan kegiatan mulai dari kuliah, Ujian Tengah Semester(UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), sampai ujian sidang skripsi diselenggarakan oleh departemen. Namun setelahterjadi perubahan semua hal tersebut menjadi terpusat di Unit Kerja Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran.Dengan demikian, beban kerja Unit Kerja Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran menjadi bertambah sehinggapegawai menanggung semua kelebihan beban kerja.Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitaif. Adapun teknik pengumpulan datadilakukan dengan observasi dan wawancara kepada 10 responden di Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran FKUNPAD. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja dalam Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 12 Tahun 2008 yang selanjutnya dideskripsikan dan diuraikan secara kualitatif dan disesuaikan denganhasil wawancara.Hasil penelitian menunjukkan hal sebagai berikut: 1.Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerjaadalah 4 orang, 2. Efektivitas dan efisiensi jabatan bagian administrasi pada Sub Urusan Pendidikan Sarjana KedokteranFakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dalam kategori A (Sangat Baik), 3. Efektivitas dan efisiensi unit kerjabagian administrasi pada Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjarandalam kategori A (Sangat Baik), 4.Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa, baik padaJabatan maupun pada Unit Kerja Sub Urusan Pendidikan Sarjana dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif karenadengan jumlah pegawai yang ada, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, namun tidak efisien karena banyakmelakukan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja. Hal tersebut dilakukan demi kelancaran penyelenggaraan kegiatanakademik (perkuliahan, ujian dan wisuda).
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK YANG BERMUTU DAN BERORIENTASI PUBLIK GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.243

Abstract

Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi kepada masyarakat adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Hal itu dipertegas dalam UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan RB No. 36/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan Pendekatan Partisipatif. Berbagai strategi inovatif guna mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, antara lain melalui penerapan citizen charter, sistem manajemen mutu pelayanan, e-government dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta.
GUGATAN CITIZEN LAW SUIT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI WARGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Firman Noer Alamsyah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.62

Abstract

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, diantaranya adalah melalui Advocacy Policy. Salah satu wujud nyatanya berupa Gugatan Warga Negara yang memang baru belakangan dikenal di Indonesia. Sejauh ini efektifitas yang diperoleh masih beragam, namun khususnya di Kota Bandung, ternyata sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah setempat di dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan yang berpihak kepada pelayanan publik. Dalam makalah ini, Penulis mencoba untuk menyampaikan secara kasuistis namun tetap berpedoman pada teori yang ada dengan harapan semoga memberikan wawasan dan meningkatkan khasanah di dalam Studi Kebijakan Publik.
Public Sector Auditing Reform and Accountability in Indonesia Theory, Concept, Practice and Implementation in Public Policy and Administrative Sciences Septiana Dwiputrianti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.259

Abstract

Pepatah bangsa kita mengungkap suatuwisdom dengan untaian kata “sejarah adalahguru terbaik” bagi setiap anak bangsa atau punsuatu institusi untuk bisa turut memberi warnadan makna positif bagi capaian kinerjaperjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuanbangsa dalam bernegara. Sejarah peradabanbangsa kita dan bangsa-bangsa lain jugamemberi pelajaran bahwa “guru terbaik” adalahperkembangan ilmu pengetahuan danpenerapannya secara tepat dan proporsionaldalam menjawab kompleksitas dan dinamikapermasalahan dan tantangan sejarah yangdihadapi dalam kurun waktu tertentu. Padahemat saya muatan kedua kalimat itu,merupakan pesan dari buku yang secara santuntidak diungkap oleh penulisnya, Ibu Dr.Septiana Dwiputrianti, berjudul: Public SectorAuditing Reform and Accountability in Indonesia,Theory, Concept, Practice and Implementation inPublic Policy and Administrative Science.Penulis buku tersebut mengungkap secaraapik lembaran sejarah kehadiran, aktivitas, dankinerja BPK sebagai lembaga tinggi negara yangberperan dalam melakukan auditing dan dapatturut mempengaruhi terwujudnya publicaccountability, melalui laporan auditnya sendiriyang secara analitis dilakukan melalui duapendekatan pemeriksaan, yaitu financial andperformance audit. Kurun waktu sejarah audityang penulis cermati meliputi dua era sejarahsepanjang Indonesia Merdeka, yaitu EraSebelum Reformasi Audit (1945-2000); dan EraSesudah Reformasi Audit, 2001-2009; diperkayadengan gambaran singkat sejarah auditingjaman kolonial Belanda.Kesadaran akan pentingnya auditing bagitegaknya akuntabilitas penyelenggaraan negaradan pembangunan Indonesia, bukan saja tampakdari eksisnya BPK dengan peran danaktivitasnya sebagai lembaga audit eksternalyang sudah ditetapkan dalam lima konstitusiyang pernah berlaku1, tetapi juga dari eksisnyalembaga dan berkembangnya praktik auditinternal, tergambar secara sistematis dariperkembangan kedua era sejarah auditing padabuku ini. Namun tampak disadari bahwategaknya pemerintahan yang bersih danterwujudnya penyelenggaraan pemerintahanyang baik tidak hanya tergantung padaberdirinya lembaga-lembaga audit. Sebabdisamping adanya kejelasan lingkup dan salinghubungan tugas antara lembaga audit internaldan eksternal, masih diperlukan berbagaipersyaratan lain bagi terselenggaranya audityang baik dan pengawasan yang efektif.Pertanyaan yang timbul terkait denganterselenggaranya audit yang baik adalah:apakah persyaratan-persyaratan untuk itu eksis(dipenuhi) dalam sistem dan proses auditings e l ama s e j a r ah Indone s i a Me rde k a ?Permasalahan terebut dijawab penulis denganmeneliti dan mengungkap aspek-aspek auditingpada kedua kurun waktu sejarah audit secaralngkap dan rinci, termasuk evolusi kelembagaanaudit dan evaluasi informasi laporan hasil audit,standar audit yang digunakan, serta etika danintegritas yang melekat dalam sistemkelembagaan dan perilaku para auditor yangberperan di dalamnya. Selain itu mendapatkanperhatian pula perkembangan faktor humancapital, ketersediaan anggaran, dan perantehnologi informasi dan komunikasi (ICT) dalamproses dan pelaporan kinerja auditing; serta
KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN ARAMO DI KABUPATEN NIAS SELATAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN). Wiro Karya Buulolo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.69

Abstract

Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.  Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil atau capaian pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal. Hal ini terlihat dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
SISTEM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JEPANG Anwar Sanusi,
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.284

Abstract

Japan has a unique system of civil servant coaching and development. The National Personnel Authority, the National Institute of Public Administration, and the National Public Service Ethics Board are clearly and specifically in charge of maintaining the civil servants' performance, loyalty, and professionalism. The strong culture of giving rewards and punishments has become the key to the success of civil servant coaching and development. Asian countries should learn from this Japanese role model to be adapted to their own civil servant administrative mechanism.
PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK PARTAI POLITIK PADA ERA DEMOKRATISASI: TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN PROSPEK Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.96

Abstract

Keberadaan parpol pada negara demokrasi dan bagi demokratisasi dipandang sangat penting. Demikian pula di Indonesia yang saat ini tengah menapaki era konsolidasi demokrasi sangat bertumpu kepada kinerjanya yang semakin andal sebagai pilar demokrasi. Dengan metode penelitian deskriptifeksploratif, pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumenter dan kepustakaan terungkap bahwakeberadaan strategi yang tepat sebagai respon terhadap perkembangan lingkungan dipandang sangat menentukan bagi pelaksanaan fungsinya guna mendorong lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif. Penerapan manajemen strategik dalam setiap gerak langkah parpol masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan permasalahan, baik internal maupun eksternal. Rekomendasinya antara lain agar parpol selalu responsif dan adaptif terhadap setiap gerak perkembangan lingkungan; revisi terhadap visi dan misi organisasi yang tergambar pada tujuan, fungsi atau program serta aspek organisasi lainnya yang termuat dalam anggaran dasarnya perlu terus dilakukan;peningkatan kualitas anggota atau kader parpol, termasuk yang dipersiapkan menempati jabatan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan; serta evaluasi terhadap berbagai langkah organisasi dalam kerangka manajemen strategik harus terus menerus dilakukan.
MARKETING DALAM SEKTOR PUBLIK Arifiani Widjayanti,
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i3.295

Abstract

In the past, public sector was managed for the public issues, and private sector was focused on profit maximization. In recent times, both private and public sectors have to satisfy their stakeholders. For this purpose, marketing should be deeplyconsidered to be applied in the public sector. In public services, it will be suitable to change the word of 'consumer' to 'stakeholder' that is more common in the area of marketing. The target audience doesn't mean 'consumers' in real, but citizens. There are so many marketing management tools applicable for the context of public sector, such as 7Ps for marketing mix, project marketing, and customer satisfaction measured (stakeholder satisfaction measured). How marketing could beapplied in public sector becomes the homework of public leaders and government employeess. They should, in the first place, be able to identify which types of marketing are suitable for public services.
Pengukuran Kinerja Penyelengaraan Pendidikan Melalui Pendekatan Value For Money Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung Budi Setiawan Setiawan; Topik Ismail
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.106

Abstract

Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu kinerja dengan tujuan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan diklat tahun 2013 dengan pendekatan value for money, indikator dan ukuran terletak pada input, output dan outcome. Pengukuran Input adalah rasio dari realisasi anggaran dengan target anggaran, Pengukuran  output diperoleh dari  rasio realisasi keluaran dengan target keluaran program, dan pengukuran outcome diperoleh dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian dilakukan secara deskriptif yaitu membuat gambaran kondisi kinerja penyelenggaraan pendidikan. Teknik samplingnya adalah probability sampling. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Responden sebanyak 89 namun hanya 78 responden yang datanya layak untuk dianalisis. Hasil kinerja aspek input  mempunyai ukuran kinerja 99,39% kriteria Berhasil, output mempunyai ukuran kinerja 96,16% kriteria Berhasil dan outcome mempunyai ukuran kinerja 74,70% kriteria Baik. Pada ukuran kinerja Penyelenggaraan Diklat dengan pendekatan value for money menunjukan ukuran kinerja ekonomis adalah 99,39%, efisiensinya adalah 96,75% dan efektivitasnya adalah 77,68%. Dengan demikian, Penyelenggaraan Diklat untuk pengeluaran sumber daya adalah cukup ekonomis, anggaran untuk capaian ouput diklat adalah efisien dan efektifitas penyelenggaraan diklat kurang efektif. Akan tetapi, efektivitas diklat sudah tepat waktu, sasarannya tercapai, efisien dalam menggunakan sarana dan prasarana, namun penyelenggara diklat belum optimal sesuai kriteria peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.4 tahun 2013.

Page 77 of 88 | Total Record : 874

 75   76   77   78   79 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue