cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 874 Documents
 78   79   80   81   82 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DI KOTA SUKABUMI Ratna Hermayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Sukabumi khususnya tentang fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi serta hambatan dan upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan peran anggota dewan dalam menjalankanfungsi legsilasinya. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Sukabumi khususnya tentang fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi kurang diimplementasikan dengan baik. Saran dari hasil penelitian (1) Perlu dilakukan komunikasi secara intensifsecara internal antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. (2) Anggota dewan perlu diberikan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan bidang hukum dan ilmu ketatanegaraan. (3) Perlu dibuat ruang rapat khusus bagi Badan Legislasi. (4) Perlu adanya peningkatan anggaran operasional tahunan untuk penambahan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD. (5) Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan dan pemerintah Kota Sukabumi sehingga adanya kesamaan visi dalam menjalankanfungsi legislasi.
EVALUASI PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Yafet Krismatius Buulolo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.52

Abstract

Pelaksanaan pengelolaan BPHTB di Pemerintah Kota Gunungsitoli sejak dialihkan menjadipajak daerah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Penerimaan PAD dari sektorBPHTB yang masih belum menunjukan peningkatan apabila dibandingkan dengan potensi yang adaserta beberapa permasalahan utamanya kesiapan pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pelaksanaanpengalihan BPHTB menjadi pajak daerah. Terdapat lima dimensi yang dievaluasi dalam penelitianini yaitu sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), peraturan daerah (Perda),sumber daya manusia (SDM), dan Kerjasama dengan pihak terkait. Penelitian ini dilakukan denganmenggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknikanalisis data digunakan model interaktif (Miles & Huberman) yang terdiri dari tahapan pengumpulandata, reduksi data, penyajian data, dan proses menarik kesimpulan. Selain itu dalam analisis data,penulis juga menggunakan teknik content analysis dan visual interpretasi. Dari Hasil penelitian, penulismenyimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana, SOTK, SDM, Peraturan Daerah, Kerjasama denganPihak Terkait sebagai penunjang pelaksanaan pemungutan BPHTB di Pemerintah Kota Gunungsitolisetelah dialihkan menjadi pajak daerah, masih belum layak dan memberi manfaat dalam mendukungpencapaian tujuan pelaksanaan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah di Kota Gunungsitoli.
ANALISIS SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Septiana Dwiputrianti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.249

Abstract

Tax is one of the main state revenues that is important for governmental operation and developments. Hotel tax in Karimun Regency had implemented self-assessment system, which tax payers calculate their own tax payment, andreport. The purpose of this article is to analyse the implementation of self-assessment system in enhancing the compliance of hotel tax payers in Karimun Regency. Moreover, the study also assessing factors influencing the willingness of tax payers to pay tax. A qualitative-descriptive research method employed with collection data from participatory observation, interviews, and documents.This study found that the implementation of self-assessment system of hotel tax has not yet been applied properly. It could be seen from tax payers who didn't understand on the regional government regulation on self-assessment system.This is due to the lack of information from the government. Moreover, it found that tax payers also intentionally ignored to pay the tax, had low honesty and discipline in filling the form of self assessment.
STRATEGI PENGEMBANGAN SUB SEKTOR UNGGULAN WILAYAH KOTA TANJUNGBALAI SUMATERA UTARA Ali Azmiral Azmiral
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i2.79

Abstract

Pembangunan ekonomi suatu daerah akan optimal apabila pada proses pembangunan tersebut difokuskan pada sub sektor ekonomi unggulan. Oleh sebab itu suatu daerah harus mengetahui sub sektor ekonomi unggulan apa saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan supaya pembangunan ekonomi tepat sasaran dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana menentukan sub sektor ekonomi unggulan. Sub sektor ekonomi unggulan terpilih akan melalui dua kriteria dengan dua metode analisis dengan menggunakan data sekunder PDRB Kota Tanjungbalai dan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Hasil analisis LQ dan Tipology Klassen menyatakan bahwa sub sektor penggalian menjadi sub sektor unggulan dan hasil analisis SWOT mengahasilkan 4 strategi pengembangan sub sektor penggalian, yaitu; strategi pengembangan sub sektor penggalian, strategi pengembangan iklim investasi daerah, strategi pemanfaatan industri turunan penggalian pasir dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
MENGENALI KEMUNGKINAN PENERAPAN POST MODERN PERSPECTIVE PADA ADMINISTRASI PUBLIK Emma Rudy, Galih Muharam Hidayat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i1.274

Abstract

Postmodern Perspectives it is viewed as a POSMO,it is one of the evolution Theory, was born in 1984 by Jean-Francois Lyotard, Postmodernist thought is an intentional departure from modernist approaches that had previously been dominant.The term “postmodernism'' comes from its critique of the ''modernist'' scientific mentality of objectivity and progress associated with the enlightenment, these movement , modernism and postmodernism are understood as cultural to refer to apoint of departure for work of literature, architecture, cinema., as well as in marketing and business. An in the interpretation of law, culture, and religion in the late 20 th and early 21 st centuries. Indeed, postmodernism, particularly as an academic movement, can be understood as a reaction to modernism in the humanities, where as modernism was primarily concerned with the principles such as identity, unity, authority and certainly, postmodernism is often associated with difference, plurality, textuality and skepticism.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS PAGARSIH, IBRAHIM ADJIE DAN PADASUKA KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Detty Kurnia
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung dan hambatan yang dialami serta menganalisis output dari pelaksanaan BOK di puskesmas dilihat dari prosentase kenaikan atau penurunan cakupan SPM dan MDGs. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana ,  karekteristik badan pelaksana, Kondisi sosial, politik & ekonomi dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasif, wawancara semiterstruktrur dan telaah dokumen, adapun teknik verifikasi data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik, member check dan klarifikasi bias. Untuk menganalisis data peneliti melakukannya melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyusunan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di  Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung belum terlaksana secara optimal . Dukungan dari aspek Sumber Daya (Resource), Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana belum optimal . Di lihat dari empat aspek tersebut  , diketahui bahwa ada dua faktor yang sangat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yaitu sumber daya dan Komunikasi Antar Organisasi  dan Aktivitas Pelaksana.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KINERJA ORGANISASI PELAKSANA KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KOTA BANDUNG Masana Sembiring
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i3.290

Abstract

The main problem of this research is the organization implementation performance of the orderliness, cleanliness and the beauty at Bandung City of local government has not been optimal. It is thought to be caused by the organizational culture and public policy implementation haven't been done very well , based on Regional Regulation Number 11 2005, about implementation of The Orderliness, Cleanliness and The Beauty ( K3 ) in Bandung City. Method used in this research is a survey method of explanatory type with quantitative approach. The purpose of this research is to analyze and to explain the description of the implementation of organizational culture and public policyimplementation and the influence of organizational culture and public policy implementation simultaneously and partially toward the organization implementation performance of K3. The main instrument which is used for data collecting of this research is a questionnaire, while the interview, documentation and observation as a complementary instrument. The data analysis technique used is SEM statistical technique : Smart PLS software approach. Statistical analysis shows that the influence of organizational culture variable and public policy implementation simultaneously in positively and significantly toward the organization implementation performance of K3 with the percentage of 53.94. It means that other unexamined factors or variables ( epsilon ) give influence with the percentage of 46.06. which are not studied . Organizational culture variable partially has given positive and significant influence toward organizational performance with percentage of 18.38 which is reflected by the highest coefficient of correlation ( loading ) characteristic : results orientation (0.890) followed sequentially by the characteristic of : people orientation (0.839),Innovation and risk-taking (0.804), stability (0.800 ), team orientation (0.790) , aggressiveness (0.743) and attention to detail (0, 735). Public policy implementation variable partially has given positive and significant influence toward the organization implementation performance with the percentage of 35,56 which is reflected by the highest coefficient of correlation ( loading ) factor: The Disposition of implementer ( 0.874 ), followed sequentially by the factor of : Inter organizational communication and enforcement activities ( 0.847 ), Standards and objectives ( 0.831), Resources ( 0.786 ), economic , social and political conditions ( 0.777) and the Characteristics of the implementing agencies ( 0,743 ). The research result also shows that the implementation of organizational culture and public policy implementation in descriptiveapproach with positive contribution to the organization implementation performance of K3, but that variables have not been done optimally suitable with their variable dimension optimally. On the other hand shows that the correlation between organizational culture and public policy implementation variables are in a strong category. The Conclusion of this research shows that organizational culture and public policy implementation variables , both simultaneously and partially give influence in positively and significantly toward the implementation organization performace of K3 in Bandung City.The research also shows that the implementation of organizational culture and public policy implementation by descriptive approach are able to increase organizational performance, So it can be interpreted that, if the application of organizational culture and the public policy implementation will be increased, therefore the organization implementation performance of K3 will also rise
PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI Awang Anwaruddin1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i4.414

Abstract

In this globalization era, where strategic change and technology development happen so fluctuated and unpredictable, the management of civil servants needs such a specific and accommodative strategic. Through Law Number 43 Year 1999 on the Personnel Policy, the heads of institutions in the central and local government has got an access to manage the civil servants professionally, including the evaluation of their performance. It is declared in the law that the performance evaluatuon for civil servants should be effectively, accurately, flexibly and implemented. However, the on-going evaluation method does not fully accomodate the rules, especially in adapting the progress of the professionalism era. Besides, the method is often implemented ineffectively by the rating officials. This article attempts at discussing such malpractices and biases in the process of performance evaluation for the civil service. By the end of the article, a chapter on the future-oriented evaluation is presented as the alternative instrument to the performance evaluation method, esecially when an employee is focused on a future performance or position in his institution.
REFORMASI BIROKRASI, GOOD GOVERNANCE DAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK Janpatar Simamora
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.244

Abstract

There are so many problems overwhelming the bureaucracy, especially related to public services which is the main reason for government to reform the bureaucracy. In the process, bureaucratic reform can be said being left further than the reform on legal problems, political problems, and economic problems. Besides, the problems surrounding the bureaucratic reform are more complex and need to be handled immediately. One of the efforts from the government to support the reformation is by focusing to the improvement of the public service regulation including the regulation in favour of public servant's welfare. In order to support the good governance, the improvement of bureaucracy needs to be connected to the ethics of public servant. In doing so, we can hope that the culture and behaviour of public servant can be changed ploddingly in order to realize the success of the bureaucratic reform
Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.64

Abstract

Pemerintahan daerah dibentuk melalui kebijakan desentralisasi, dengan maksud dan tujuan agar penyelenggaraan pelayanan publik dan keberadaan pemerintah dapat semakin dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penyerahan sebagian urusan dan kewenangan pemeritahan telah diserahkan kepada daerah otonom agar dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan potensi dari daerah itu sendiri. Namun, hingga saat ini pelaksanaan pemda masih menyimpang dan masih begitu banyak persoalan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya, banyak pejabat publik di daerah yang terjerat berbagai kasus hukum termasuk tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Salah satu pola pengawasan yang dianggap cukup efektif sebenarnya adalah pengawasan melekat dan fungsional. Namun pengawasan ini pun belum dapat berjalan dengan efektif disebabkan oleh sejumlah kelemahan.

Page 80 of 88 | Total Record : 874

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue