Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Articles
884 Documents
ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR
Zuliansyah, Viki
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v9i1.252
This research aims to determine how performance-based budget planning is implemented in the Civil Service Police Force Pematangsiantar city and to find out the constraints faced and to know the efforts should be done. This researchuses descriptive qualitative approach using data collection techniques participant observation, in-depth interviews and documentary studies. There are 12 key information in this research. To test credibility of data , it uses three methodsnamely the extension of the observation, improvement and triangulation of data triangulation and theory triangulation. The results shows that in budget planning the Civil Service Police Force Pematangsiantar city still has not appliedperformance-based budgeting. The research find few obstacles encountered in implementing performance-based budgeting in the office of the Civil Service Police Force Pematangsiantar city, including: 1. The low competence of Human Resources; 2. There are not any performance indicators; 3. Lack of Internal coordination; 4. The limited budget allocated; 5. Lack of coordination with making up teams budget in the Pematangsiantar City Government and the Parliament Pematangsiantar City.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Saadah, Saadah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v12i2.82
Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan, hambatan-hambatan, serta upaya-upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipli Pegawai. Model konseptual menggunakan teori Edwards III melalui analisis dari aspek; komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada pada lokus penelitian melalui teknik triangulasi data dengan informan sebanyak 11 orang, teknik pengumpulan data melalui telaahan dokumen yang relevan dan pengamatan non partisipan. Aspek yang paling berperan dalam impelemntasi kebijakan yang belum optimal adalah sikap pelaksana dalam pemberian insentif kepada pegawai. Dalam hal ini, faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut adalah sosialisasi belum sampai ke seluruh pegawai, komitmen pimpinan dan staf pelaksana yang kurang, tingkat kompetensi pegawai rendah, job description tidak jelas, kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi, tidak adanya pemberian insentif terhadap pelaksana kebijakan, belum adanya tim teknis sebagai penegak disiplin yang bertanggungjawab terhadap penegakan disiplin.
MEMBONGKAR RELASI KEKUASAAN OLIGARKI DI KOTA BATU : STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN KORUPSI KEBIJAKAN PT BWR
Samsuddin, Haris;
Gunawan, Cakti Indra;
Sasmito, Cahyo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.511
Demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan sebuah gejala politik oleh apa yang kini dikenal sebagai rezim oligarki. Rezim ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. Fenomena ini kini dengan mudah dijumpai di berbagai daerah seiring dengan terbukanya kran desentralisasi dan politik elektoral yang sarat politik uang. Salah satu di antara daerah di Indonesia yang tengah mementaskan praktik kekuasaan oligarki ini ialah Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami oligarki di Kota Batu berikut cara kerjanya dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat fenomena oligarki di Kota Batu yang menyerupai tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil Winters serta oligarki predatoris Robison-Hadiz. Penelitian ini juga menemukan hal baru yang belum diteliti secara mendalam oleh Winters, Robison-Hadiz maupun para peneliti oligarki terdahulu, yakni terdapat sebuah fenomena oligarki di ranah lokal (Kota Batu) yang unik, dimana oligarki ternyata juga beroperasi dalam sistem relasi kuasa dengan ciri penyalahgunaan jabatan untuk menghapus beban pajak di kalangan para oligark serta terlibat dalam praktik korupsi.
KEPEMIMPINAN DAN PELAYANAN DALAM ORGANISASI PUBLIK
Fitriani, Laksmi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v4i4.390
Public service has always been an actual topic among citizens. It is sensible because, on one hand, citizens seem to be inescapable from public services; on the other hand, public services have yet to meet citizens? needs. There are several factors causing unsatisfactory public service delivery. Those include lowwelfare and poor work discipline among public service workers. Another influential factor is leadership. It is believed that good leadership escorts the public organizations to good management of resources, which eventually leads to good public services.
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN DAERAH DAN DASAR-DASAR HUKUMNYA
Rahman, Abdul
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v8i1.277
Role of Local Government Revenues and Expenditure (APBD) or the Public Sector Budget become increasingly significant. In its development, budget policy has become a multi-function instrument that is used as a means to achieve regional development goals. This is particularly evident from the composition and size of the budget that directly reflects the direction and goals of service to the community. Therefore, for budget function may be optimized, then the budget system and records of its receipts and expenditures must be done carefully and systematically. As a system, budget management area has undergone many developments. With the release of three packages of legislation in the field of public finance, namely Law no. 17 of 2003 on State Finance, Law no. 1 / 2004 on State Treasury, and Law. 15 of 2004 on the Audit of the Management and Financial Responsibilities of the State, local budget management systemin Indonesia is constantly changing and developing in accordance with the dynamics of public sector management. The Government has implemented a performance-based budgeting approach, integrated budget and medium-term expenditure framework in the fiscal year 2005 and 2006. Apparently there are still many obstacles encountered, mainly due to the unavailability of adequate implementation of the regulations, so that multiple interpretations are still a lot happening in the implementation in the field. In that period also has issued various regulations, rules of finance ministers, director generals and so forth regulations to cover these weaknesses
DIMENSI STRATEGIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI KOTA GORONTALO (KAJIAN LINTAS SEKTORAL DI KOTA GORONTALO)
Sulila, Ismet Sulila
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i1.78
Dimensi strategis implementasi kebijakan terhadap pekerja anak di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi apa saja yang menyebabkan adanya pekerja anak di Kota Gorontalo dan dimensi strategis apa saja yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan terhadap pekerja anak di Kota Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah pertama menunjukkan bahwa terdapat empat dimensi mendasar yang menyebabkan adanya pekerja anak pada sektor informal di Kota Gorontalo, yaitu dimensi ekonomi, dimensi masalah keluarga, dimensi keterpaksaan dan dimensi lingkungan. Hasil penelitian lapangan juga menunjukkan bahwa dari keempat dimensi mendasar di atas didominasi oleh dimensi ekonomi. Selanjutanya hasil penelitian di lapangan yang berfokus pada masalah kedua tentang dimensi strategis terhadap kebijakan pekerja anak di Kota Gorontalo meliputi dimensi pemberdayaan ekonomi masayarakat/keluarga dan dimensi perlindungan pekerja anak dan dimensi penghapusan pekerja anak. Kajian juga merekomendasikan kepada pemerintah Kota Gorontalo untuk melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dalam implementasi kebijakan terhadap pekerja anak di Kota Gorontalo berdasarkan dimensi strategis yang telah ditemukan dalam penelitian ini.
PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG1
Wardianto, Wardianto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v4i2.406
The variable in this research is the organization capacity of Deli Serdang Local Civil Service Agency. The research employs qualitative approach and descriptive analysis method. The research aims at exploring possible approaches to developing the organization capacity of Deli Serdang Local Civil Service Agency. The research result shows that 3 out of 8 indicators stay within ?good category?. The other 5 comprising of facilities and infrastructure, work procedures, human resource, finance, and incentive system, are positioned within ?insufficient category? for promoting roles and functions of Deli Serdang Local Civil Service Agency. Thus, there are two suggestions Deli Serdang Local Civil Service Agency may take into action to develop its organization capacity: first, improving facilities and infrastructures through procurement, borrowing from other local agencies with excessive facilities, or imploring to the third party; second, reducing work / service chains of command in order to accelerate public service delivery.
MANAJEMEN KINERJA, KINERJA ORGANISASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Listiani, Teni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v8i3.293
Up to now people still regard the quality of public service has yet to be improved. Timeliness, bribery, discrimination,mhigh cost, and red tapes are among weaknesses observed in government organizations providing public service delivery. Many studies suggest the poor quality public service is due to the inadequate organization performance. This inadequate organization performance is thought to be caused by the unability on the part of organizations to manage their performance based upon the aspects of personal, leadership, teamwork, system, and condition.
ARGUMENTATIVE TURN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PADA LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI JAWA BARAT)
Gedeona, Hendrikus Triwibawanto;
Hendri, Denden Deni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i3.104
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dinamika perbedaan pandangan terhadap keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis ruang dialog yang dipergunakan para aktor kebijakan dalam proses argumentative turn tentang keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis kompleksitas dan faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan uji publik serta mencari format ideal uji publik calon kepala daerah setelah dihapuskannya kebijakan tersebut dalam khazanah kebijakan pemilukada. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam bersama informan yang terdiri dari informan kelompok kepentingan yang berasal dari elit partai politik dan kelompok informan non kepentingan yang berasal dari pakar kebijakan dan praktisi pemilukada.Hasil penelitian menunjukan pertama kebijakan uji publik calon kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari benang merah dinamika kebijakan pemilukada, kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja sebagai sebuah inovasi kebijakan dalam sistem pemilu melainkan telah mengalami pergulatan pemikiran yang panjang dalam suatu proses argumentative turn, kedua uji publik calon kepala daerah bukanlah satu-satunya formula yang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan pemilukada langsung, ketiga uji publik calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh tim independen bukan satu-satunya formula kebijakan yang harus diperjuangkan secara zero sum game dalam menghasilkan kepala daerah yang profesional, berkualitas dan berintegritas.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB P2 DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA
Simanungkalit, Tara Bunga
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v14i2.118
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak. Penulis melakukan pengujian apakah faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Bajenis. Tujuan Penelitian ini untuk menemukan alternatif solusi atas belum tercapainya target PBB P2 di Kecamatan Bajenis sejak tahun 2013-2015. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berapa besar keterkaitan faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib Pajak PBB P2 di Kecamatan Bajenis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan enam komponen tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2. Ditemui beberapa hambatan dalam kepatuhan wajib pajak seperti: belum adanya Standar operasional prosedur (SOP) dan Standar pelayanan minimal (SPM), minimnya pengetahuan wajib pajak, minimnya pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak patuh, dan penegakan hukum pajak yang belum mampu menyentuh wajib pajak tidak patuh secara merata.