cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PATAWARI
Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Petitum
Published by Universitas Indonesia Timur
ISSN : 23392320     EISSN : 27160017     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM" : 5 Documents clear
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU M, Makkah H; Esa, Ambo; Bakhri, Syamsul
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.142 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.632

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait lansung dengan masalah yang dibahas. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidanaNo.21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap ada kekeliruan dalam penerapan pasal dimana hakim menerapkan Pasal 292 KUHP tanpa memandang asas lex specialis derogat lex generalis dimana aturan hukum yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yaitu visum et repertum dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. This research was conducted at the Parepare District Court by conducting interviews with parties from relevant agencies directly with the issues discussed. The findings obtained from this study are the application of criminal law by judges in criminal cases No. 21 / Pid.B / 2013 / PN.Parepare is based on the results of the study, the authors assume there is a mistake in the application of the article where the judge applies Article 292 of the Criminal Code regardless of the principle of lex specialis derogat lex generalis where the rule of law is more specific in this case Law No.23 of 2002 concerning child protection. Judges' legal considerations in awarding decisions based on indictments by the public prosecutor are based on evidence in the form of witness statements, documentary evidence namely visum et repertum and the defendant's statement as well as the complete facts before the trial strengthened by the judge's own conviction.  
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Arief, Samsiar; Rahmah, Andi
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.991 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian bahwa pendekatan mediasi penal oleh Polrestabes Kota Makassar oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polrestabes Kota Makassar dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi,serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang. This study aims to analyze the implementation of penal mediation in the resolution of cases of domestic violence (KDRT) in Makassar City Polrestabes. This research uses a sociological juridical approach. The results of the study that the approach to mediation by the Makassar City Police by the investigators carried out in accordance with institutional capacity on the basis of the Circular Letter No. Pol. B / 3022 / XII / 2009 / sdeops December 14, 2009 concerning the handling of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR). The considerations of Makassar City Polrestabes Investigators in the process of resolving cases of domestic violence through the mediation of the penal approach are emphasized not on law enforcement but on the values ??of justice and justice as the basis of the needs or interests of the parties to obtain solutions, and avoidance of the judicial process long criminal.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Ayunita, Khelda; Nur, Djufri M; Patawari, Patawari
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.981 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.634

Abstract

Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan publik menarik dibahas dalam kaitannya dengan fokus dan lokus program pembangunan di Indonesia karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, desentralisasi pemerintahan merupakan konteks yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, implementasi dan dampak kebijakan merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak dan disinyalir bahwa kegagalan sebuah kebijakan pembangunan justru terletak pada masalah implementasinya. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik tampak melalui manfaatnya terhadap kelompok sasaran yang dituju. Berkaitan dengan hal itu akan dibahas desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah. Selanjutnya dianalisis implementasi dan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritikan dari teoritisi dan praktisi serta bukti empiris mengenai implementasi dan dampak kebijakan atau program pembangunan. The effectiveness of implementation and the impact of interesting public policies are discussed in relation to the focus and locus of development programs in Indonesia because they can be seen from various perspectives. First, decentralization of government is the context that colors the discourse of governance. Second, the implementation and impact of policies is the target of criticism from various parties and it is alleged that the failure of a development policy lies in the problem of its implementation. Third, the essence and orientation of evaluating the effectiveness of public policy implementation appears through its benefits to the intended target group. In this regard, it will discuss the decentralization of government that gave birth to regional autonomy. Furthermore, the implementation and impact of public policy are analyzed based on the focus of criticism from theorists and practitioners as well as empirical evidence regarding the implementation and impact of development policies or programs.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Aswar, Asrul; Mery, Lisa
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.468 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.635

Abstract

Penelitian ini betujuan, pertama: untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kedua Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya hokum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama; Ketentuan manakah dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Kedua: Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 18 Undang ? Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia This study aims, first: to find out and understand the exoneration clause in a bank credit agreement that is contrary to the Consumer Protection Act; second To be able to find out the extent to which consumer protection law is related to the exoneration clause of a bank credit agreement. Research results: first; Which provisions in the exoneration clause in a bank credit agreement that conflicts with the Consumer Protection Act, namely a bank credit agreement is a one-sided agreement by the bank, the customer only needs to sign documents / forms that have been made and designed in a format by the bank. Second: What legal remedies can be done to protect consumers related to the exoneration clause in the bank credit agreement, Consumer Protection Legal Efforts Related to the Bank Credit Agreement Exoneration Clause in addition to being made through the application of Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can also be carried out in accordance with Bank Indonesia policy.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MINUMAN DAN MAKANAN Asriani, K; Muin, Irwan; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.253 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.636

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas hukum Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada produk minuman dan makanan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mecoba menganalisis bebrapa peraturan dan teori teori pandangan para tokoh terhadap efektiftas undang undang perlindungan konsumen. Adapun hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan bahwa pada hak konsumen di dalam Undang Undang perlindunagn konsumen adalah efektif karena sesuai dengan konsep hak ?hak konsmen yang ada dalam beberpa literatur. Kedua bahwa pada suatu pelanggaran yang dilakukan dalam undang undang perlindunagn konsumen adalah dapat di konsumen dapat melakukan tunntutan dengan tiga pendekatan yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.  The purpose of this study is to examine the legal effectiveness of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of beverage and food products in order to realize fair consumer protection in accordance with applicable regulations. The research method used is normative research by trying to analyze some rules and theories of the views of the figures on the effectiveness of consumer protection laws. The results of studies and research conducted that on consumer rights in the Consumer Protection Act are effective because they are in accordance with the concept of concession rights in several literatures. Secondly, in a violation committed in the consumer protection law it is possible for the consumer to conduct a claim with three approaches, namely civil law, criminal law, and administrative law.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM Vol 1 No 1 April (2014): PETITUM