cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PATAWARI
Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Petitum
Published by Universitas Indonesia Timur
ISSN : 23392320     EISSN : 27160017     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM" : 4 Documents clear
STUDI PERBANDINGAN: REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIVE KAITANNYA DENGAN FUNGSI PARTAI POLITIK Patawari, Patawari; Muin, Irwan; Amir, Muhammad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.776 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.644

Abstract

Fungsi Rekrutmen Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dibeberapa Negara, Oleh Patawari. Tujuan Penelitian ini Adalah untuk  mengetahui konsep Dan ketentuan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap Calon anggota legislatif  dibeberapa Negara. Metode Yang digunakan Adalah menggunakan pendekatan konsep, Dan pendekatan perbandingan, terhadap beberapa negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, fungsi fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen bukan Hanya dilakukan tingkat legislatif, Dan Eksekutif, bahkan partai politik dapat melakukan rekrutmen untuk mengisi kursi yudikatif. dengan ketentuan bahwa partai politk diberikan ruang oleh konstitui atau perundang undangan.  Kedua, Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya bevariasi berdasarkan Konstitusi negara masing masing. Political Party Recruitment Function Against Recruitment of Candidates for Legislative Members in Several Countries, by Patawari. The purpose of this study is to find out the concepts and conditions of recruitment carried out by political parties against candidates for legislative members in several countries. The method used is to use a conceptual approach, and a comparative approach, for several countries. The research results show that First, the function of political parties in recruiting is not only done at the legislative level, and the executive, even political parties can recruit to fill judicial seats. provided that political parties are given space by constituents or legislation. Second, the number of countries in conducting recruitment to the legislature basically varies based on the Constitution of each country.
LEGALITAS SANKSI PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ramadani, Rizki; Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.306 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.649

Abstract

Sebagai respon terhadap tingginya kasus Korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus Korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru. Pidana pencabutan hak politik mampu memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para koruptor, namun di sisi lain, juga berpotensi melanggar ketentuan hak asasi manusia. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji persoalan legalitas Sanksi pencabutan hak politik dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Konsep dan undang-undang. Berdasarkan hasil kajian, penulis menemukan bahwa sanksi pidana pencabutan hak Politik terhadap Koruptor tidaklah bertentangan dengan konsep dan pengaturan hak asasi manuia bila diterapkan dengan batas-batas tertentu. Based on survey results and a report from Transparency International, Indonesia did not show a significant increase in the corruption perception index. Efforts to eradicate corruption are generally still hampered by high levels of corruption in the law and political sector. In response to this, the government made various efforts, including through applying sanctions to revoke political rights against convicted of Corruption cases. On the one hand, the revocation of political rights is expected to be able to provide a sense of justice and cause a deterrent effect for corruptors. But on the other hand, the revocation of political rights also caused controversy in the field of human rights. This paper intends to examine the legality of sanctions for revoking these political rights in the eyes of the law and human rights. Based on the study, the authors conclude that the revocation of political rights against corruptors does not conflict with the concept of human rights when applied to certain limits.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN JAMAAH HAJI DAN UMROH DI SULAWESI SELATAN Mamonto, Moch. Andri Wikra Wardhana; Ramadani, Rizki
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.065 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.650

Abstract

Pemenuhan atas hak konstitusinal warga negara, salah satu perwujudannya ialah pemberian perlindungan terhadap warga negara dalam hal penggunaan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam terkhusus kepada masyarakat provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi masalah besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini deskriptif dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa banyaknya kasus penipuan terhadap calon Jemaah haji dan umrah mengharuskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun peraturan daerah yang memuat norma penguatan fungsi koordinasi dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan meyusun rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan tentang perlindungan jemaah haji khusus dan umrah. Fulfillment of the constitutional rights of citizens, one of the manifestations is the provision of protection for citizens in terms of the use of pilgrimage and umrah pilgrimage services for Muslims especially to the people of south Solawesi Province. This has become a big problem for the people of South Sulawesi. In thi study the authors used a type of normative research, the nature of this research is descriptive and the approach used is statutory and conceptual approach. Based on data obtained, the authors conclude that the number of cases of fraud against prospective pilgrims and umrah requires the Government of South Sulawesi Province to draw up regional regulations tha contain norms for strengthening the coordination function with institutions authorized to carry out the supervisory function. This can be done by drafting a local regulation on the province of South Sulawesi concerning the protection of special pilgrims and umrah.
OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Arham, Suwandi; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.259 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia. Menganalisa hubungan dan keterkaitan antara Omnibus Law dengan Hukum Positif. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan penulisan ini adalah pendekatan yang didasarkan Legitimasi Omnibus Law dan kedudukannya dalam Undang-Undang (Berdasarkan  Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Penulis menggunakan Pendekatan Teori Hukum dalam Mengkaji Omnibus Law dan Penerapannya, Konsep Negara Indonesia dan Kesiapannya Terhadap Penerapan Omnibus Law . Metode penilitan yang digunakan adalah  tipe deskriptif komparatif dan content analysis, yang menggambarkan  serta menganalisa ruang lingkup teori hukum , Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang di peroleh dari literatur, buku, jurnal dan artikel, laporan resmi Media Nasional yang berkaitan dengan Omnibus Law. This study aims to understand the Omnibus Law system from the perspective of Indonesian Legal System. Analyzing the relationship and relationship between Omnibus Law and Positive Law. The main points in the discussion of this paper are the approach based on the Legitimacy of the Omnibus Law and its position in the Act (Based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations). The author uses the Legal Theory Approach in Studying Omnibus Law and Its Application, the Concept of the Indonesian State and Its Readiness for the Application of Omnibus Law. The research method used is a comparative descriptive type and content analysis, which illustrates and analyzes the scope of legal theory, the type of data used in this study are secondary data obtained from literature, books, journals and articles, the official National Media report relating to Omnibus Law.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM Vol 1 No 1 April (2014): PETITUM