SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Relasi Makna Taḣiyyah dan Salâm dalam Al-Qur’an ]]>
<![CDATA[Suffiyati Suffiyati]]>;
<![CDATA[Arif Al Wasim]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.2596
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang makna penghormatan kepada orang lain yang disinggung dalam Al-Qur`an. Term dalam Al-Quran yang menunjukkan makna penghormatan adalah taḣiyyah dan salâm. Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada penafsiran Q.S. an-Nisa`: 86 dan Q.S. al-Ahzab: 44 serta mengkaji relasi makna taḣiyyah dan salâm dengan menggunakan pendekatan semantik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara etimologis kata salâm memiliki makna ucapan baik, kedamaian. do’a keselamatan; sedangkan taḣiyyah memiliki makna penghormatan. Taḣiyyat dan salâm memiliki satu kesatuan makna, yaitu ucapan penghormatan dalam bentuk do’a keselamatan. Salah satu bentuk penghormatan kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan ucapan-ucapan yang baik, kedamaian, dan do’a keselamatan. Ketika mendapatkan sebuah penghormatan maka seyogyanya membalas penghormatan tersebut dengan penghormatan yang setara, atau lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[Wahyu Prabowo]]>;
<![CDATA[Suwandoko Suwandoko]]>;
<![CDATA[Rena Radityawati]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4542
<![CDATA[Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan selama perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 2037 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2021. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dan model implementasi pengawasan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, fokus penelitian terletak pada pengawaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan diperlukannya pengawasan ketenagakerjaan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosilogis karena merupakan hal penting yang dilakukan pemerintah bersama perusahaan guna memperoleh perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan. Hambatan minimnya jumlah pegawai pengawas, kurangnya sarana dan prasarana, dan K3 di perusahaan. Upaya pencegahannya kerja dengan perbaikan sistem management, meningkatkan sarana dan prasarana, dan mengoptimalkan K3 di perusahaan.]]>
<![CDATA[Fiqh “Perlawanan” K.H. Ahmad Rifa’i Kalisalak (1200-1286 H. / 1786-1870 M.) ]]>
<![CDATA[Ma`mun Ma`mun]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4545
<![CDATA[Fiqh merupakan salah satu pilar pokok agama disamping akidah dan akhlak. Ketika merujuk pada hadits nabi, fiqh menjadi formula dari Islam, sementara akidah dan akhlak sebagai mewakili dari Iman dan Ihsan. Fiqh menjadi pembahasan penting dalam diskursus keislaman. Bertebaran kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama pada setiap masa sebagai respon atas persoalan-persoalan yang muncul, baik persoalan syariah, muamalah, sosial kemasyarakatan bahkan politik dan kebangsaan. Tidak terkecuali K.H. Ahmad Rifa’i, seorang ulama Jawa yang hidup pada masa kolonialisasi Belanda, beliau juga menuliskan pemikiran-pemikiran fiqhnya sebagai respon atas kekurangsempurnaan metode dakwah ulama setempat, pengamalan ajaran Islam umat, serta merespon atas pendudukan Belanda yang dinilainya kafir dan fasiq yang menguasai umat muslim Nusantara. Sehingga dalam tulisan fiqnya, disamping membahas ilmu syariat sebagaimana biasa, juga ada pemikiran-pemikiran baru (tajdid) terkait dengan metode dakwah serta literasi perlawanan terhadap “Penjajah” beserta pengikutnya. Hal-hal tersebut menyatu dalam pembahasan bab-bab fiqh sebagai berikut: 1. Rukun Islam; 2. Pernikahan; 3. Shalat jum’at dan jama’ah; serta 4. Shalat qadha. Adapun sumber pokok kajian ini dari kitab-kitab yang ia tulis diantaranya: Syarih al-Iman, Husn al-Mathalib, Abyan al-Hawa’ij, Tabyin al-Ishlah, Riayah al-Himmah. K.H. Ahmad Rifa’i selalu memiliki perhatian yang besar terkait dengan persoalan keumatan dan kebangsan yang menyatu dalam setiap karya-karyanya.]]>
<![CDATA[Konsep Ketentraman Hidup Perspektif Quraish Shihab (Studi Surah Al-Insyirah dalam Tafsir Al-Misbah) ]]>
<![CDATA[Abd Basid]]>;
<![CDATA[Abd Ghani]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4561
<![CDATA[This article is motivated by the worrying reality of human life and requires a deeper understanding in rectifying people's perspectives on achieving prosperity and a peaceful life. This is the reason for the author to re-analyze the concept of a peaceful life which has been linked in the Qur'an and has been elaborated by many mufassir through his works. Especially in Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab of surah Al-Insyirah. This surah is well-known as a surah that provides guidance in dealing with various problems in life in general, in fact the sura was revealed regarding the success of the Prophet Muhammad in facing obstacles from infidels, then the ease and ease he obtained after he experienced victory in completing orders from Allah SWT. This study is qualitative in nature, sourced from the literature by using analytical descriptive writing methods. The research analysis uses the Ijmali interpretation method. As a result, the authors suggest to increase faith by getting to know Allah SWT further so that Allah will bestow the welfare that is expected of mankind.]]>
<![CDATA[Academic Fraud Ditinjau Dari Fraud Diamond, Gone Theory dan Religiusitas Perspektif Etika Islam ]]>
<![CDATA[Kurniawati Mutmainah]]>;
<![CDATA[Nur Maghfiroh]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4568
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. Al-Qur’an sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini tersirat dalam Q.S Al `Alaq ayat 4 dan 5. Kegiatan yang dapat merusak citra Pendidikan Tinggi ialah melakukan kecurangan akademik. Hal ini bisa dilihat dari kerangka pemikiran dan hipotesis diantaranya : H1 : Tekanan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H2 : Kesempatan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H3 : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap academic fraud. H4 : Kemampuan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H5 : Keserakahan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H6 : Kebutuhan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H7 : Pengungkapan berpengaruh negatif terhadap academic fraud. H8 : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap academic fraud. Dari kerangka pemikiran dan uji hipotesis didapatkan: tekanan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H1 diterima). Kesempatan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H2 diterima). Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap academic fraud (H3 diterima). Kemampuan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H4 diterima). Keserakahan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H5 ditolak). Kebutuhan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H6 ditolak). Pengungkapan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H7 ditolak). Religiusitas berpengaruh negatif terhadap academic fraud (H8 diterima). Melihat kenyataan Pendidikan Tinggi harus membangun kembali sisi religiusitas berdasarkan Qur’ani. Tujuannya tidak lain ialah mencetak generasi bangsa yang bermoral, sesuai Q.S. At Taubah ayat 119. Solusi yang diberikan untuk membangun sikap religiusitas mahasiswa dengan etika akademis diantaranya : sabar, ikhlas, berbagi dan legowo¸ serta mengamalkan; dan mengaplikasikan ilmu.]]>
<![CDATA[Reactularization Of Al-Musāwah Principle In Standard Contracts On Murābahah Financing At Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Safwan Safwan]]>;
<![CDATA[Munawar Rizki Jailani]]>;
<![CDATA[Nur Sari Dewi.M]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4598
<![CDATA[Murabahah is the sale and purchase of goods at the original price with additional profit agreed between the bank and the customer. The purpose of this research is to examine how the existence of the al-Musawah principle in Murabahah financing at Islamic Banks. The methodology used in this article is qualitative with descriptive analysis. The data were obtained from books related to al-Musawah in Murabahah and interviews with employees and customers of Islamic banks. The results showed that the essence of the principle of al-Musawah is a benchmark for the validity of an agreement, then when viewed in terms of determining the price and period of payment, and risk control in murabahah financing, it is clear that the principle of al-Musawah has not been realized because the contracts are more burdensome for the customer.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Ismah Naqiyyah]]>;
<![CDATA[Ghunarsa Sujatnika]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4627
<![CDATA[Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat pada uji formil di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan diputusnya inkonstitusional bersyarat, berimplikasi pada tidak berlakunya undang-undang tersebut secara optimal. Hal tersebut dikarenakan di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, maupun menerbitkan peraturan pelaksana baru. Hal ini menjadikan UU Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan dengan peraturan pelaksana yang sudah disahkan saja, yang tentunya belum optimal. Hal ini menjadi hambatan bagi penyelenggara perizinan usaha di tingkat daerah, yang harus menyesuaikan dengan sistem perizinan yang baru, namun tanpa regulasi yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait perizinan berusaha di daerah sebelum dan setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan pendekatan case approach untuk meneliti dampak diputusnya UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada proses perizinan berusaha di Daerah. Pemerintah Daerah selaku pelaksana di lapangan sesuai yurisdiksinya menjadi bingung dengan penyesuaian pelaksanaan UU Cipta Kerja yang dituntut cepat terlaksana, namun dengan dasar hukum peraturan pelaksana yang seadanya. Setelah penyesuaian oleh pemerintah daerah dilakukan, Pemerintah menerbitkan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian merubah kembali pelaksanaan perizinan di lapangan.]]>
<![CDATA[Format Universitas Transformatif, Humanis dan Qur’ani Berbasis Pesantren ]]>
<![CDATA[Z Sukawi]]>;
<![CDATA[Abdul Majid]]>;
<![CDATA[Sri Haryanto]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4554
<![CDATA[Ditengah arus globalasisasi seperti saat ini, diperlukan adanya format kelembagaan yang kokoh dari sisi ideologi, moralitas dan kuat dalam mengembangkan sains dan teknologi untuk kemajuan peradaban Islam. Format kelembagaan perguruan tinggi itu adalah “Perguruan Tinggi Pesantren.” Ada beberapa alasan dalam memformulasi perguruan tinggi pesantren itu: Pertama, jumlah peserta didik usia 13-24 tahun yang berasal dari pedesaan cukup banyak, sementara jumlah lembaga pendidikan tinggi belum cukup memadai. Kedua, keinginan generasi muda pedesaan untuk memperoleh pendidikan tinggi semakin kuat, namun kemampuan ekonominya untuk pembiayaan pendidikan terbatas, sementara disisi lain, pesantren dapat mengelola pembiayaan pendidikan secara lebih efesien. Ketiga, dosen-dosen yang dibutuhkan dalam berbagai studi 5-10 tahun ke depan semakin mudah diperoleh, karena lulusan S.2 dan S.3 PTN/PTS dan PTAIN/STAIN/UIN semakin meningkat dan memerlukan pengembangan diri dan apalikasi keilmuannya pada masyarakat.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru ]]>
<![CDATA[Yusuf Syakir]]>;
<![CDATA[Herman Sujarwo]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4655
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi akan adanya kebijakan formulasi kebijakan regulasi permaafan hakim di dalam RKUHP Indonesia, yang mana selama ini ketentuan mengenai permaafan hakim tersebut tidak ada dalam KUHP yang sekarang ini berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi regulasi permaafan hakim merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama dan kedua serta merupakan penyeimbang dari kakunya sistem pemidanaan di Indonesia yang kaku akibat konsekuensi adanya asas legalitas. Namun, dalam formulasi kebijakan regulasi permaafan hakim yang ada dalam RKUHP memiliki beberapa kelemahan antara lain: tidak memuat mengenai syarat permaafan hakim yang didahului dari upaya permaafan oleh korban tindak pidana terlebih dahulu dan kelemahan lainnya adalah mengenai tidak singkron atau belum harmonisnya ketentuan permaafan hakim yang ada dalam KUHP dan KUHAP, di mana dalam KUHAP belum mengatur jenis putusan yang semacam apa untuk dipergunakan dalam penerapan putusan permaafan hakim.]]>
<![CDATA[Aspek Performasi Surah Yâsîn dalam Literatur Hadis ]]>
<![CDATA[Sawaun Sawaun]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4691
<![CDATA[Surah Yâsîn is one of the most popular and recited among other surah of the Koran. In several communities, there is a ritual called Yâsînan. The Yâsînan ritual is a routine ritual performed by Muslim communities, both individually and in groups. The reading of Surah Yâsîn is also often done in commemorations of someone's death. This activity called a performative reception of Qur’an, especially surah Yâsîn, where qur’anic verses (Yâsîn) are accepted and used as a medium for certain rituals, regardless of its informative meaning. This article examine the performance of the surah Yâsîn which are contained ini hadith literatures, both canonical and non-canonical, that appeared up to the fifth century of the hijriah. From this research, there are several forms of performance related to surah Yâsîn. First, surah Yâsîn is recited at the death ritual. Second, surah Yâsîn also recited at certain times. Third, Surah Yâsîn is considered to be the heart of the Qur'an, so reading surah Yâsîn has a quality equivalent to reading the Qur'an several times. Fourth, surah Yâsîn is often used as a medicine for psychic ailments. And fifth, there is a recommendation for reading Yâsîn in certain prayer rituals.]]>
