SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Suporter Atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola ]]>
<![CDATA[Muhammad Arief]]>;
<![CDATA[Abdul Halim Barkatullah]]>;
<![CDATA[Saprudin Saprudin]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4668
<![CDATA[Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka pasca pertandingan Liga 1 Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 danPasal 55 Undang-Undang Keolahragaan. Namun, dalam Undang-Undang a quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa: Pertama, Hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, Pertanggungjawaban penyelenggara dalam aspek hukum perdata yaitu suporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola yaitu Panitia Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atau menggunakan konsep vicarious liability. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Pertanggungjawaban secara hukum pidana, suporter dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Akad Qarḍ Bagi Pelaku UMKM ]]>
<![CDATA[Jana Mila]]>;
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>;
<![CDATA[Elza Syarief]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4698
<![CDATA[Kegiatan perbankan syariah tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial di masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qarḍ atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Untuk memahami model akad qarḍ dan implementasinya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pemegang fungsi yang sangat strategis bagi pembangunan nasional khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, maka dilakukan penelitian normatif atau doctrinal research. Qarḍ merupakan kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan penelitian ini adalah model akad qarḍ merupakan pinjam meminjam yang sifatnya memberikan pertolongan terhadap nasabah dan wajib dikembalikan 100% (seratus persen) dari besaran jumlah pinjaman tanpa adanya tambahan yang diimplementasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Metode Penafsiran Ayat Mutasyâbih Lafẓî (Ayat Beredaksi Mirip) Berbasis Teori Munâsabah Al-Âyât ]]>
<![CDATA[Agus Imam Kharomen]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5266
<![CDATA[This article is a response to the method of interpretation (tafsîr) of identical versesof Nashruddin Baidan (b. 1951 M) which has not succeeded in revealing the meaning of the verse mutasyâbih lafẓî totally as the result of interpretation is still limited to the meaning behind the different text (redaction). This study is a library-based research, with the object of study of Nashruddin Baidan method of tafsîr, by using descriptive-analytic methods, through content analysis and interpretation approaches, as well as the theory of 'Ulûm al-Qur`ân and the rules of interpretation. The literatures used include Metode Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip by Nashruddin Baidan (b. 1951 M), al-Burhân fî ‘Ulûm al- Qur`ân by al-Zarkasyî (d. 1392 M), Kaidah Tafsir by M. Quraish Shihab (b. 1944 M), Durrah al-Tanzîl wa Ghurrah al-Ta’wîl by al-Iskâfî (d. 1029 M), al-Baḥr al-Muḥîṭ by Abû Ḥayyân (d. 1344 M) and al-Taḥrîr wa al-Tanwîr by Ibnu ‘Âsyûr (d. 1973 M). This study shows the importance of examiningthe meaning relationship among the mutasyâbih lafẓî verses. This study proves that munâsabah can be an approach to reveal the meaning relationship among mutasyâbih lafẓî verses so that a comprehensive meaning of the verse can beobtained.]]>
<![CDATA[Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia dalam Era Society 5.0 ]]>
<![CDATA[Ridho Syahbibi]]>;
<![CDATA[Moh. Syifa'ul Hisan]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5333
<![CDATA[Indonesia sebagai satu negara dengan penduduk penganut Muslim terbesar memiliki potensi wakaf yang tinggi. Potensi tersebut selaras dan sejajar dengan kebermanfaatannya dalam berbagai lini aspek kehidupan. Namun, memasuki era society 5.0 pengelolaan dan pelaksanaan wakaf di Indonesia dengan jumlah wakif yang dominan perlu memperhatikan potensi yang ada pada perkembangan zaman yakni teknologi dan digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi wakaf maka problem seputar wakaf akan dengan mudah mendapatkan solusi. Perumusan masalah: bagaimana potensi digitalilsasi wakaf era society 5.0 di Indonesia dan bagaimana dampak digitalisasi wakaf era society 5.0 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka yang berkaitan dengan intersubyektif atau perkembangan dunia kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf di Indonesia memiliki banyak potensi, mulai dari memperluas segmen calon wakif, meningkatkan jumlah fundraising, serta meningkatkan jumlah nâẓir wakaf. Sedangkan dampak dari digitalisasi wakaf antara lain munculnya berbagai kemudahan dalam berwakaf, meningkatkan transparansi maupun akurasi data, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan maupun sertifikasi wakaf, hingga meminimalisir terjadinya risiko hukum.]]>
<![CDATA[Otentisitas Ḥadīs Āḥād Dalam Diskursus Uṣūl al-Fiqh: Dialektika Mazhab Mutakallimin dan Ahnaf ]]>
<![CDATA[Akmal Bashori]]>;
<![CDATA[Marhumah Marhumah]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5506
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang perdebatan seputar ḥadīs āhād di kalangan mazhab Ahnaf dan Mutakallimin. Mana yang dijadikan prioritas sebagai hujjah ḥadīs āhād ataukah qiyās? Di isini menariknya, karena mazhab Mutakallimin berpandangan ḥadīs āhād harus dijadikan hujjah dalam hukum Islam, sementara mazhab Ahnaf lebih memprioritaskan pengunaan qiyās daripada penggunaan ḥadīs āhād. Perbedaan tersebut berimplikasi juga pada produk hukum yang pada tataran iplikatifnya juga iterjadi perbedaan, seperti halnya pada lapangan fikih mu’amalat iatau hukum ekonomi syari’ah.]]>
<![CDATA[ﺟﻨﺎحﺍﻟﺬل ﻓﻲﻣﻨﻆﻮرﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺷﻌﺮﺍﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻴﺮﻩ ]]>
<![CDATA[Zulfi Fadhlurrahman]]>;
<![CDATA[Abdurrahman Mas’ud]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5587
<![CDATA[هذه رسالة تحاول كشف معنى كل ألفاظ في القرآن الكريم من ناحية أسرار اللغة وبدراسة دلالية تحليلية. وعلى سبيل المثال، لفظ جناح الذلّ، كثير من الباحثين وبعض المفسرين يستخدمون تفسير لفظ جناح الذلّ في سورة الإسراء الآية 24 لنتائج التربية فحسب. ولذالك يبحث الباحث لفظ جناح الذلّ من ناحية دقيق علم اللغة العربية من تفسير خواطري حول القرآن الكريم للشيخ متولي الشعراوي، وكما يعرف الباحث أن الشيخ متولي الشعراوي حينما يفسر كل ألفاظ في القرآن دقيقا وواسعا بنظرية العلوم اللغوية. وفي هذه الرسالة، استخدم الباحث طريقة الدراسة المكتبية في مطالعة الكتب المتعلقة بوثائق العلوم عن لفظ جناح الذلّ خصوصا في كتاب تفسير خواطري حول القرآن الكريم للشيخ متولي الشعراوي وبعض كتب التفسير الأخرى. ولحلّ المسألة في هذه الرسالة العلمية استخدم الباحث طريقتين وهما المنهج الوصفي لجمع البيانات ذات الصلة ووصفها، والمنهج التحليلي لتحليل البيانات التي قد جمعت من قبل. ونتائج البحث في هذه الرسالة أن الشيخ متولي الشعراوي يقول أن لفظ جناح الذلّ هو أن الحق سبحانه وتعالى يدعونا أن نقتدي من امثلة الطائر وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة كاطائر الذي يحنو على صغاره، ولفظ جناح الذلّ كناية عن الطاعة والحنان والتواضع للوالدين، وينهى الشيخ متولي الشهراوي أن نكون كالطائر الذي يرفع جناحيه ليطير بهما متعاليا على غيره والمقصود هو التكبر على الوالدين وغيرهما، ومن آداب المعاملة للوالدين من معنى لفظ جناح الذلّ يعني الطاعة والحنان والخضوع والتواضع لهما]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>;
<![CDATA[Sarbini Sarbini]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653
<![CDATA[Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Regulasi Zakat Pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia ]]>
<![CDATA[Handoyo Handoyo]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5867
<![CDATA[Artikel ini berupaya merekonstruksi bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap regulasi di Indonesia dengan mengkaji beberapa sumber yang relevan dengan kajian ini. Zakat merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi ke-Islam-an seseorang dan telah dijalankan dengan baik jauh sebelum kedatangan kolonialisme. Satu hal menarik adalah sejak awal Pemerintah Kolonial Belanda tidak mau mengurusi zakat karena tidak paham Islam yang ada di Indonesia dan tidak mau dianggap mencapuri urusan umat Islam. Sebelum kedatang kolonial Belanda, dana zakat yang diperoleh digunakan untuk menopang perjalanan pemerintahan yang ada di kesultanan-kesultanan Islam sebagai sebuah kewajiban keagamaan dan juga sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Setelah Kehadiran Christian Snouck Hurgronje di Nusantara, ia mengarahkan agar zakat sebagai ibadah tetap berlangsung dengan batas-batas tertentu yang selaras dengan aturan pemerintah Kolonial Belanda. Ibadah zakat dalam bentuk ekspresi Islam politik dilarang secara tegas oleh pemerintah pada waktu itu. Meski demikian, sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap zakat justru mendua. Di satu sisi pemerintah tidak mau campur tangan, tapi di sisi lain pemerintah melantik penghulu yang salah satu tugasnya adalah mengurusi zakat dan dana kas masjid.]]>
<![CDATA[Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonosobo (Kajian Fiqh Siyâsah Dustûriyah) ]]>
<![CDATA[Mutho'am Mutho'am]]>;
<![CDATA[Aksamawanti Aksamawanti]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5988
<![CDATA[Kebijakan Peraturan Daerah terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo merupakan sesuatu yang penting dalam rangka pembenahan sistem ketenagakerjaan, agar terwujud hak-hak bagi para pekerja. Pembenahan terhadap peraturan yang sudah ada merupakan upaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan dilapangan. Salah satu pijakan yang digunakan untuk membenahinya yaitu dengan menggunakan konsep Siyâsah Dustûriyah. Konsep ini merupakan bagian dari Fiqh Siyâsah Islam yang membahas perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep konstitusi. Mulai dari penyusunan legislasinya, bagaimana cara perumusannya dengan menggunakan mekanisme syuro atau demokrasi. Dalamsiyasah juga mengurus persoalan timbal balik hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi termasuk didalamnya adalah hak-hak tenaga kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan kajian kepusatakaan library reseach danjuga menggunakan teknik desk review serta wawancara untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam. Hasil penelitiannya adalah Siyâsah Dustûriyah sebagai salah satu pijakan dalam membuat peraturan ketenagakerjaan maka akan didapatkan rumusan-rumusan ketenagakerjaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.]]>
<![CDATA[Targeting Pembiayaan Melalui Kinerja Marketing Landing di BMT Dana Barokah Magelang ]]>
<![CDATA[Mila Fursiana Salma Musfiroh]]>;
<![CDATA[Umi Widya Ayu Astuti]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.6120
<![CDATA[Kinerja marketing lending dalam aktifitasnya adalah menjual produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak ketiga (nasabah) untuk memperoleh target pembiayaan yang di tetapkan. Penetapan target pembiayaan yang harus dicapai harus mengalami peningkatan pada tiap periodenya, berdampak terhadap kinerja marketing lending sebagai pelaksana aktifitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja marketing lending dalam mencapai target pembiayaan dan dampak target pembiayaan terhadap kinerja marketing lending di BMT Dana Barokah Magelang. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dilanjutkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan menerapkan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja marketing lending di ukur berdasarkan tingkat kehadiran, tata krama, hubungan antara anggota dan nasabah, dan hasil kerja yang dicapai oleh marketing lending yaitu target pembiayaan. Dengan adanya penetapan target pembiayaan memberikan dampak positif dan negatif bagi kinerja marketing lending, sehingga memberikan motivasi kepada karyawan, menyadarkan pentingnya tanggung jawab, mempertahankan loyalitas karyawan, dan menambah kepercayaan atasan kepada karyawan. Adanya penetapan target pembiayaan, dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang sulit menjadi penghalang marketing lending dalam mencapai target yang ditetapkan, ditambah dengan persaingan dengan produk bank lain, kurangnya pemahaman marketing terkait produk dan penetapan sasaran target yang kurang tepat tentu menjadikan target pembiayaan semakin sulit dicapai marketing lending.]]>
