Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Muhammadiyah Dan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Matrilineal Di Kota Padang Muhammad Ramadhan Al Fikri
Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat dikota Padang rata- rata menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Sistem kekerabatan Matrilineal rentan kepada permasalahan dalam sebuah keluarga, sehingga dibutuhkan lembaga yang membantu masyarakat terhadap permasalahan itu, seperti Aisyiyah dan BPKK. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa bahwa para tokoh berpendapat bahwa perubahan yang dibawa Muhammadiyah dan PKS justru berdampak baik bagi nilai- nilai Matrilineal, karena dua komunitas memurnikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan pendekatan yang baik, tanpa harus merubah falsafah MinangKabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adapun Aisyiyah dan BPKK, memiliki peran dalam hal pembinaan keluarga sakinah dengan cara mengadakan program Qoryah Thoyyibah untuk pembinaan tentang keluarga, dan program Pengkaderan Dauroh Pra Nikah bagi calon pasangan suami istri untuk dibina terkait ilmu pernikahan agar memiliki kematangan dan kesiapan ketika memasuki masa pernikahan.

Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang Nattasya Meliannadya
Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 12 ayat 5 membahasa mengenai wali yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut memberikan syarat bagi wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan untuk membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama/ Penghulu/ PPN LN yang sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan. Dengan adanya syarat tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama kota tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang menggunakan subjek Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sehingga menghasilkan data berupa deskripsi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan impelemntasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Adanya perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai taukil wali tersebut, seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang telah menerapkannya

Tipologi Penyebab Perceraian: Analisis berdasarkan Kualitas Individu Pelaku Perceraian di Kota Malang Annisa Annisa
Sakina: Journal of Family Studies Vol 1 No 1 (2017): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 1) tipologi penyebab perceraian berdasarkan kualitas individu yang dilihat dari sudut pandang pendidikan, usia saat menikah, dan pekerjaan yang dimiliki, 2) analisis data hasil tipologi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupa penelitian data, dan data tersebut diambil pada instansi Pengadilan Agama Kota Malang. Jenis penilitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literature research dengan pendekatan kualitatif Deskripi yuridis. hasil yang diperoleh dari penelitian ini 1)perceraian berdasarkan data pendidikan dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi pendidikan SMA 2) perceraian berdasarkan data usia dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi rentan usia 21-24 tahun 3) perceraian berdasarkan data pekerjaan dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik.

Tipologi Penyebab Perceraian: Analisis berdasarkan Kualitas Individu Pelaku Perceraian di Kota Malang Annisa Annisa
Sakina: Journal of Family Studies Vol 1 No 1 (2017): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 1) tipologi penyebab perceraian berdasarkan kualitas individu yang dilihat dari sudut pandang pendidikan, usia saat menikah, dan pekerjaan yang dimiliki, 2) analisis data hasil tipologi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupa penelitian data, dan data tersebut diambil pada instansi Pengadilan Agama Kota Malang. Jenis penilitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literature research dengan pendekatan kualitatif Deskripi yuridis. hasil yang diperoleh dari penelitian ini 1)perceraian berdasarkan data pendidikan dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi pendidikan SMA 2) perceraian berdasarkan data usia dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi rentan usia 21-24 tahun 3) perceraian berdasarkan data pekerjaan dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik.

الحجب فى حكم المواريث الإسلامي Fina Mawahib
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hajb merupakan persoalan yang dapat memicu konflik di kehidupan masyarakat. Karena hajb dapat mengurangi bahkan menghalangi ahli waris mendapatkan kewarisannya. Ada perbedaan konsep hajb di kalangan ulama, namun peneliti menggunakan dua konsep hajb yakni Sayyid Sabiq dan Hazairin. Penelitian ini untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara konsep hajb perspektif Sayyid Sabiq dan Hazairin, serta mengkaji faktor yang melatarbelakangi pemikiran keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer menggunakan QS. An-nisa ayat 11, 12, 33, dan 176. Bahan hukum sekunder mengambil dari literatur yang berkaitan, seperti Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq. Bahan hukum tersier menggunakan kamus dan ensiklopedia hukum Islam. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari bahan hukum yang tepat, invertarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Analisis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini menunjukkan persamaan pemikiran Sayyid Sabiq dan Hazairin, yaitu dalam konsep hajb nuqshan. Perbedaan antara keduanya terletak pada hajb hirman. Sayyid Sabiq memberikan urutan dzawul faraidl, ‘ashobah, dan dzawul arham, sedangkan Hazairin mengklasifikasi empat kelompok keutamaan. Setiap kelompok keutamaan atas akan menghalangi kelompok keutamaan yang ada dibawahnya. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran keduanya ada tiga faktor, yaitu perbedaan dalam penafsiran nash, pendekatan yang digunakan, dan kondisi sosio-kultural.

Penerapan e-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Zulyenni, Yola
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Selama ini badan peradilan menerapkan prosedur manual yang mengharuskan pencari keadilan datang ke Pengadilan, namun tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah dan ongkos murah dikarenakan jauhnya jarak tempuh. Prosedur manual masih menuai kritikan dari masyarakat terhadap proses pelayanannya lama, prosedurnya rumit, biaya perkara mahal, keterbatasan akses informasi perkara. Menanggapi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi e-Court, dan Ditjen Badilag meluncurkan Layanan Inovatif Ditjen Badilag. Artikel ini bertujuan mengetahui penerapan e-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag perspektif pegawai Pengadilan Agama Padang, dan pelaksanaannya terhadap kesesuaian asas sederhana cepat dan biaya ringan. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan metode pengolahan data menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah penerapan e-Court dan aplikasi dari Ditjen Badilag telah 85% terlaksana dengan baik, didukung sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas disediakan meliputi media elektronik dan media cetak, namun 15% belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih belum paham prosedur beracara secara elektronik dan keerroran sistem tidak terelakkan. Penerapan dua sistem ini dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam penyederhanaan proses berperkara, cepat maksudnya pemanfaatan waktu yang lebih efisien, biaya ringan maksudnya ada pemangkasan biaya perkara.

Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas Fashihuddin, Muhammad
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena poligami sering terjadi di Indonesia dan selalu dijadikan sebagai problem dalam urusan keluarga. Secara praktik, pernikahan poligami yang asalnya legal (mubah) berubah menjadi tindakan yang tidak baik yang cenderung mendatangkan bahaya dan mafsadat. Akan tetapi, landasan hukum tersebut masih belum ditemukan sehingga menuntut untuk dianalogikan dengan problema hukum lainnya yang terdapat dalil yang melandasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan kajian poligami yang masih perlu disempurnakan hingga tercapailah pembahasan yang komprehensif dan kompleks, khususnya dengan pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual ushul fiqh yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan qiyas sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: Pertama, poligami yang terjadi di Indonesia cenderung memberikan dampak negatif bagi pelakunya. Hal demikian tidak lepas dari tindakan dan respon dari berbagai aspek, baik dari sisi agama, hukum, sosial, dan psikologi. Kedua, poligami dikaji melalui qiyas dapat dianalogikan dengan pernikahan yang didasari ketidak mampuan laki-laki memenuhi hak istri yang mengarah pada hukum haram dengan menemukan kesamaan illat berupa timbulnya madarat dan mafsadat sehingga dihukumi haram.

Zakat Sepatu Gembosan Perspektif Yusuf Qardhawi Ubaidulloh, Chabib
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banyaknya masyarakat yang tertarik membuka usaha sepatu gembosan di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang karena memiliki keuntungan yang cukup besar. Namun tidak banyak dari para pengepul yang paham mengenai zakat perdagangan yang harus dikeluarkan ditiap tahunnya ketika sudah mencapai nisab. Meskipun demikian ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai zakat perdagangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini terdapat tiga informan yang telah melaksanakan zakat perdagangan menurut syariat Islam maupun menurut perspektif Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya jika di hitung ke dalam rupiah harta yang mereka miliki rata-rata sudah mencapai kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 85 gram emas atau setara dengan uang sebesar 80 juta rupiah

Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Implementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur Ningtyas, Dyah Palupi Ayu
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Korban kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya. Terbukti dari CATAHU Komnas Perempuan 2020, pada rentang waktu 2008 hingga 2019 kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 8 kali lipat. KDRT menjadi salah satu penyebab perceraian. Dari data yang dihimpun dalan CATAHU Komnas Perempuan 2021, sebanyak 3.271 kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Dalam proses perceraian terdapat tahap mediasi, yang merupakan yang merupakan penyelesaian sengketa para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator yang menangani kasus perceraian harus secara telili dan memiliki strategi untuk mengidentifikasi dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, Domestic Violence Screening atau skrining mengenai KDRT sangat perlu dilakukan, agar identifikasi kasus kekerasan di dalam rumah tangga dapat dijelaskan secara spesifik. Identifikasi ini dipetakan berdasarkan kultur masyarakat Jawa Timur yakni Arekan, Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura.Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum dengan menggunkan sumber data dari kepustakan. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan website. Sedangkan metode pengolahan data berupa, pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan setiap kultur memiliki angka kekerasan yang berbeda. Pada wilayah Arekan sebesar 43%, wilayah Tapal Kuda sebesar 23%, wilayah Mataraman sebesar 24%, dan wilayah Madura sebesar 10%. Skrining KDRT dilakukan dalam mediasi perceraian dapat mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Apabila terjadi tindak kekerasan, mediator dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika mediasi. Negara yang sudah menerapkan skrining ini menganggap sebagai metode yang tepat dan dinilai efektif

Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak–Hak Penyandang Disabilitas Charisma, Izza
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan hukum bagi istri yang mengidap bipolar merupakan objek dalam tulisan ini. Gangguan bipolar adalah gangguan berkenaan dengan perubahan suasana hati yang dialami seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa istri yang memiliki cacat badan serta penyakit yang tidak dapat disembuhkan diperbolehkan untuk dipoligami. Tulisan ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari tindakan poligami dari sudut pandang Undang-Undang penyandang disabilitas yang berlaku. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Tulisan ini memuat dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disertai bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan tulisan ini. Hasil akhir dalam tulisan ini adalah poligami merupakan pilihan yang dapat diambil apabila istri mengidap bipolar. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk dilindungi, dijamin keamanannya dan mendapat kehidupan yang sejahtera, sehingga dalam kondisi ini suami harus melindungi istrinya dengan tetap memberikan dukungan dan mendampingi dalam proses pengobatan istri. Dukungan ini akan berimbas pada kondisi mental istri yang jauh membaik sehingga tidak perlu mengambil tindakan poligami.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ramadhita

Contact Email sakina@uin-malang.ac.id

Phone -

Journal Mail Official sakina@uin-malang.ac.id

Editorial Address Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA