cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sakina: Journal of Family Studies
ISSN : -     EISSN : 25809865     DOI : -
Journal of Family Studies merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum keluarga dengan berbagai aspek dan pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 432 Documents
ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014) M Nurun Nehru
Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.415 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan suami yang digunakan dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 - 2014 dan mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkata tentang izin poligami dari tahun 2010 – 2014 tersebut. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian yang bisa disimpulkan oleh peneliti bahwa (1) ada beberapa alasan suami mengajukan izin poligami, yakni suami menginginkan anak laki-laki, suami ingin mempunyai keturunan, istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan, suami mempunyai nafsu sex yang besar, suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda, suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. (2) Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila Pemohon tidak memenuhi syarat alasan (alternatif), hakim memutus menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” demikian juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan.
PERHITUNGAN NAMA CALON PASANGAN PENGANTIN MENURUT KAIDAH ABJADIYYAH HISAB JUMAL KABIR (Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab) Riyan Hidayat
Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.325 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari penghitungan abjadiyyah hisab jumal kabir dalam hal kecocokan suami istri. KH. Irfan Zidny Wahab merupakan seorang ahli dibidangnya, maka dari itu peneliti mewawancarai beliau sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara kepada KH. Irfan Zidny Wahab kepada buku-buku ataupun kitab-kitab klasik yang membahas Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir, apakah sudah sesuai atau belum. Adapaun hasil dari penelitian ini yaitu kajian ataupun perhitungan nama calon pasangan pengantin menurut kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir merupakan suatu metode untuk mengetahui nasib kedua pasangan pengantin itu untuk masa depannya. Kaidah itu merupakan suatu pola atau sunnatullah yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi bukan berarti dari hasil perhitungannya itu 100% benar, hanya saja hasilnya itu memiliki potensi yang mendekati dengan itu. Sama halnya dengan cuaca yang mendung, mendung itu merupakan potensi akan turunnya hujan akan tetapi belum pasti hujan. Jika dianalogikan, kaidah ini merupakan payung atau untuk berjaga-jaga untuk menghadapi kondisi dimasa yang akan datang.
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang ) Febry Azka Nadia
Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.836 KB)

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primernya adalah wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa hak-hak perempuan KDRT di P2TP2A Kabupaten Malang belum maksimal, maka dan pendekatan yang dilakukan oleh Konselor P2TP2A yang terbagi dalam empat tipologi. Yang pertama antara suami istri harus mempunyai peran yang sama dalam membangun rumah tangga, ini merupakan pendekatan feminisme liberal. Tipologi yang kedua , jika harus bercerai istri tidak perlu meminta gugatan nafkah, ini merupakan pendekatan feminisme marxis. Tipologi yang ketiga, istri harus mampu memenuhi finansialnya sendiri, ini merupakan pendekatan feminisme sosialis, dan yang terakhir harus ada kasih sayang antara suami istri ini merupakan pendekatan feminisme sosialis.
Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Zakki Safrizal Zamzami
Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.703 KB)

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada pemeriksaan poligami dalam putusan 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami yang diajukan pemohon.Adapun Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian case study. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara adalah dalam rangka pemeriksaan dan pembuktian terhadap termohon yang tidak pernah hadir dimuka persidangan. Dua hal yang hendak diperiksa oleh hakim adalah, penilaian syarat dan sah atau tidak nya alasan hukum termohon untuk dipoligami. Dan Pertimbangan hakim dalam putusan No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr menggunakan analisis hakim dengan mencocokan das sein dan das solen antara hukum yang legal dengan permasalahan masyarakat, dengan memperhatikan beberapa alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat. Dalam perjalanan pemeriksaan makelis berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan setempat karena pemohon tidak pernah hadir selama dipanggil secara resmi dan patut. Termohon hadir dalam pemeriksaan setempat, dan tidak pernah mengizinkan adanya izin poligami, oleh karena itu majelis menetapkan menolak permohonan pemohon dalam putusan No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr
Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak Itani Safitri
Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.772 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan dan bagaimana pengaruhnya bagi masyarakat. Menggunakan jenis penelitian field research, karena peneliti melakukan penggalian data langsung ke KUA Kandangan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pihak KUA berupaya dengan penerapan kegiatan Rapak dan BIMWIN sebelum pernikahan dan tehnik pelaksanaan akad nikah yang cenderung memotivasi para mempelai agar membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya. Sehingga upaya tersebut sudah memberikan penekanan yang cukup terhadap para mempelai agar mereka membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya. Pengaruh adanya taklik talak bagi keutuhan rumah tangga, sangat didominasi dengan keyakinan informan atas tindakan kehati-hatian suami terhadap istrinya, serta tindakan lanjut istri apabila suami berbuat hal yang tertera dalam taklik talak. Sedangkan yang tidak yakin bealasan lebih pada komitmen masing-masing. Sehingga adanya taklik talak yang dijelaskan oleh penghulu belum sepenuhnya dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga.
Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) Irvan Hardiansyah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.888 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti konsep dan implementasi pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK). Kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh hadhanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan empiris/kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh secara langsung dari informan. Data sekunder diperoleh dari foto, dokumen dan rekaman wawancara. Data kemudian dianalisis dengan perspektif fiqh hadhanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK) untuk memenuhi hak-hak anak, sebagai berikut: 1)Telah memberikan nama yang terbaik kepada anak, 2)Bentuk kasih sayang ditunjukan dengan memenuhi kebutuhan anak, 3)Kehidupan anak telah dijamin sepenuhnya, 4)Nasab anak dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga, 5)Rentang masa penyusuan selama 1,5 sampai 2 tahun, 6)Pengasuhan dengan memenuhi kebutuhan anak dan pemberian pemahaman kepada anak-anak, 7)Belum diatur secara jelas, 8)Pendidikan dibagi menjadi formal dan informal. Selanjutnya implementasi pemeliharaan anak dilihat dari perspektif fiqh hadhanah, meliputi; syarat asuh terpenuhi meskipun para informan dahulu bekerja sebagai pelaku maksiat, mereka merasa sebagai orang yang paling berhak dalam mengasuh anak-anaknya, masa pengasuhan tetap menggunakan masa pengasuhan yang ditetapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i, dan para informan menganggap pengasuhan yang mereka lakukan tidak perlu diberi upah tetapi menekankan bahwa ini merupakan kewajiban bersama.
Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau dari Al- Maslahah Al-Mursalah dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Syarah Amalia
Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.898 KB)

Abstract

Adanya praktik penerapan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, menimbulkan adanya berbagai macam ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Terdapat syarat yang wajib dilakukan oleh seorang calon istri anggota TNI berupa serangkaian tes kesehatan, yang mana di dalam tes kesehatan tersebut terdapat adanya tes keperawanan. Keberadaan atau praktik tes keperawanan ini menjadikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa pelanggaran atas Hak Pribadi dan diskriminasi bagi seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan tes keperawanan sudah memenuhi hak-hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia serta kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan data primer/bahan hukum sebagai data utama. Pendekatan hukumnya berupa perundang-undangan (statute approach) dan kepustakaan (library reseach). Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni, pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, misalnya, buku-buku, jurnal, artikel, dan media lain-lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta literatur-literatur yang dapat memperkuat pembahahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ataupun data-data yang membahas maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa tes keperawanan melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi kepada perempuan. Dilihat dari sisi syarat dan rukun nikah, maka tes keperawanan termasuk ke dalam Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملغاة), akan tetapi jika dilihat dari segi perlakuannya, maka tes keperawanan keberadaannya tidak didukung oleh syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara’ melalui dalil yang rinci, maka dari itu tes keperawanan termasuk dalam maslahah al-gharibah (المصلحة الغريبة).
Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Feminisme di Media Sosial Miftahudin Azmi; Syabbul Bachri
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (971.036 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang gerakan Indonesia tanpa feminisme yang bertebaran di media sosial. Paradigma gerakan Indonesia tanpa feminisme yang begitu masif, bukan hanya sekedar kreativitas tanpa tujuan atau hanya mengisi ruang kosong di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab kemunculan dan tujuan dari gerakan Indonesia tanpa feminisme di media sosial. Kajian ini menggunakan metode konstruktivisme dan analisis wacana, kemudian seluruh datanya dianalisa menggunakan konten analisis melalui proses eksplorasi, seleksi, klasifikasi dan interpretasi. Sebagai kajian sosial-keagamaan, setidaknya ada tiga fakta di balik fenomena gerakan Indonesia tanpa feminisme. Pertama, menyuguhkan paham kelompok tekstualis ditengah kontestasi keberagamaan di media sosial, utamanya vis a vis dengan kelompok kontekstualis dalam memahami teks agama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan atau suami dengan isteri. Kedua, wujud resistensi kelompok tekstualis menolak paham feminisme sekaligus mengajak masyarakat menolak paham tersebut. Ketiga, merespon ghirah keberagamaan masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan kemudahan mengakses literatur keagamaan melalui website, media sosial atau yang lainnya.
Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture Abdul Kadir
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.543 KB)

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia belum maksimal ditegakkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertama, pemahaman hukum masyarakat kota Batu terhadap kepemilikan akta kelahiran. Kedua, strategi yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Pemerintah Kota Batu dalam menyadarkan masyarakat tentang hukum, khususnya tertib administrasi kependudukan kepemilikan akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertumpu kepada data primer yang didapat melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang didapat melalui studi dokumen dan kepustakaan. Semua data ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, kesadaran hukum masyarakat kota Batu berada pada level intrumentalis bukan fundamentalis, artinya sadar hukum karena ada ancaman yang bisa didapat jika hukum tidak dipatuhi. Kedua: program yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Kota Batu dalam membangun atau menciptkan budaya sadar hukum, yaitu melalui penyuluhan hukum, hanya saja strateginya yang cukup jitu, yaitu menggunakan dua metode sekaligus, yaitu penyuluhan secara langsung dan tidak langsung yang berbasis dengan tekonologi informasi yang dilakukan secara berkelanjutan, di forum formal maupun non formal. Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan persuasive, edukatif, komunikatif, akomodatif dan diperkaya dengan simulasi yang berkaitan dengan materi hukum yang disuluhkan
Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah) Muhammad Nuruddien
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 2 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.876 KB)

Abstract

Perceraian terus terjadi tanpa memandang status sosial baik dari kalangan artis, pejabat, tokoh dan masyarakat umum. Pasca perceraian banyak hal yang harus dipertanggung jawabkan dalam relasi suami-istri, karena problem yang sering muncul setelah perceraian adalah persoalan nafkah istri dan nafkah anak, harta bersama dan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa pendapat Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah mengenai nafkah mādliyah istri sebelum perceraian dan memahami serta menganalisa proses terpenuhinya nafkah mādliyah istri sebelum perceraian perspektif keadilan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka dan dikaji dengan hermeneutika hukum, Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi istidlal hukum Islam (manhajiyatul-istidlal) dan pendekatan komparatif dan historical untuk mendeskripsikan proses dan tujuan dari nafkah mādliyah dalam bingkai keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak diwajibkan pembayaran nafkah lampau kecuali melalui peradilan dan kerelaan antara keduanya sedangkan Mazhab Syafii menyatakan bahwa nafkah lampau merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayaran hutang tidak memerlukan putusan peradilan.

Page 10 of 44 | Total Record : 432