cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sakina: Journal of Family Studies
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25809865     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Journal of Family Studies merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum keluarga dengan berbagai aspek dan pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 432 Documents
 2   3   4   5   6 
Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqûd Kurang Dari Dua Tahun Mohammad Jamaluddin
Sakina: Journal of Family Studies Vol 1 No 1 (2017): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.616 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi hukum Mafqûd menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, kemudian apa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara gugat cerai nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg ditinjau dari Fiqh, KHI dan PP No. 9 Tahun 1975. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini bahwa, pengaturan Mafqûd dalam Fiqh Imam Maliki adalah minimal meninggalkan istri selama 4 tahun lalu istri menjalankan iddah wafat. Sedangkan KHI Pasal 116 dan PP No. 9 1975 Pasal 19 huruf b menyatakan bahwa ketentuan orang yang meninggalkan pihak lain adalah selama 2 tahun berturut-turut. Adapun dalam pertimbangannya hakim menggunakan kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan terhadap istri karena ditinggal tanpa alasan yang jelas dan sah, serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya, maka hakim menggunakan alasan tersebut dalam mengabulkan gugatan yang diajukan istri.
Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif Syed Mohd Fauzi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.14 KB)

Abstract

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengahwini beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan. Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zalim, dibolehkan kerana banyak mengandung maslahat.Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait izin poligami di Indonesia dan Malaysia dengan pokok pembahasan, pertama, bagaimana ketentuan undang-undang izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkmah Syariah Kuching Sarawak ; kedua, Bagaimana persamaan dan perbedaan undang-undang izin poligami di Pengadilan Agama ndonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan (library legal research) yang didukung oleh pelaksanaan hukum yang dimaksud di Pengadilan Agama (Mahkamah Syari’ah). Dalam penelitian ini di temukan perbedaan dan persamaan terkait undang-undang izin poligami antara kedua negara, persamaannya adalah kebolehan warga negara untuk berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan, pengajuan izin poligami secara tertulis, poligami tanpa izin merupakan tindak pidana, poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinannya, hukum pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin dan terdapat pengaturan syarat-syaratnya. Perbedaannya adalah izin dari istri atau para istri dan sanksi hukum pidana terhadap pelaku poligami.
Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang Alfiah Zuliah Riyanti
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.144 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menjelaskan pandangan mediator terhadap kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data utama terdiri dari data primer yang berupa hasil wawancara sedangkan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian baik berupa jurnal maupun skripsi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersifat insidentil yang pelaksanaannya tidak direncanakan pada awal mediasi melainkan didasarkan pada kondisi para pihak dan kondisi perkara. 2) Pandangan mediator terhadap maksimalisasi hasil mediasi cukup beragam. Ada yang menyatakan bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi, ada yang menyatakan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak mencabut perkaranya, dan ada juga yang menyatakan menyatakan bahwa kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun rata-rata berhasil sebagian.
Pemberian Nafkah Mut’ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia Mohd Asyraf Huzaifi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.958 KB)

Abstract

Nafkah mut’ah adalah pemberian kesenangan hati dari suami kepada bekas istri yang diceraikan tanpa sebab yang seharusnya. Di dalam ordinan undang-undang keluarga Islam Sarawak menjelaskan tentang nafkah mut’ah, tetapi tidak menjelaskan jumlah yang harus diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik pengajuan nafkah mut’ah di mahkamah syariah Sibu Sarawak dan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permasalahan terkait nafkah mut’ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan pendekatan penelitian adalah kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Mahkamah Syariah Sibu, Sarawak. Hasil penelitian dari praktik pengajuan nafkah mut’ah di Mahkamah Syariah Sibu Sarawak, Pemohonan boleh dilakukan dalam sidang perceraian atau setelah sidang perceraian. Pengajuan mempunyai beberapa peringkat, pertama permohon haruslah pergi ke meja pendaftaran bersama advokat untuk melengkapkan berkas. Selanjutnya, pegawai pendaftaran menetapkan tanggal persidangan 21 hari setelah hari pendaftaran. Kemudian, tempoh masa dan pelaksanaan nafkah mut’ah ini membutuh waktu selama satu tahun atau lebih sekiranya di dalam persidangan tersebut terdapat permasalahan seperti kekurangan alat bukti. Adapun Dasar pertimbangan hakim di Mahkamah Syariah Sibu Sarawak dalam menyelesaikan permasalahan nafkah mut’ah berlandaskan pada tiga dasar yang utama yaitu Al-Quran, ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun 2001 dan Arahan Amalan Ketua Hakim Syariah Malaysia Nomor (9).
Pernikahan Siri Pasca Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Pulau Bawean Maimunah Maimunah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.407 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan terus-menerus terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dan mendeskripsikan tanggapan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tentang praktik pernikahan siri pasca perceraian di luar Pengadilan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskirptif kualitatif, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan skripsi. Kajian dari artikel ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang terus-menerus melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan diakibatkan oleh tingginya angka rantau, pendidikan yang rendah dan anggapan masyarakat tentang biaya yang mahal di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Pandangan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik bahwa tidak semua masyarakat desa tersebut yang merantau melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Mereka yang melakukan pernikahan siri tersebut adalah orang-orang yang merantau tanpa membawa serta istrinya. Upaya sosialasasi kurang bisa maksimal dilakukan karena para perantau mayoritas akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun merantau. Nasib istri yang ditinggalkan tersebut yaitu mereka mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan yang tinggi.
Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia Abang Kamurudin
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.329 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan Pengaturan Nafkah anak pasca penceraian diantara Indonesia dan malaysia didalam peraturannya, dari ini terdapat perbedaan dan persamaan dalam peratorannya. Penelitian mengunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan komparatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia. Sumber data primer dan skunder digunakan dalam penelitian ini dan metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil penelitian ini menunjukan persamaan hukum antara Ordinan Negeri Sarawak, UU Perkawinan 1974 dan KHI Nafkah akan menjadi kewajiban istri apabila terbukti suami tidak mampu. selain itu, sekiranya istri melahirkan anak yang tidak sah maka nafkah akan menjadi tanggung jawab istri dan keluarganya. Dari Implementasinya, pengadilan agama mengunakan surat edaran mahkamah agung No 3 tahun 2018 dalam hal nafkah. Di Mahkamah Syariah jika suami mempunyai harta. Isteri boleh mengadai harta tersebut untuk membiayai nafkah anak. Jika keberadaan suami hilang tampa berita, kewajiban tersebut akan beralih kepada isteri sehingga suami dapat diketahui keberadaannya. Isteri boleh menuntut nafkah sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami sebelum meninggal. Dari faktor-faktornya, peneliti memfokuskan kepada tiga masalah yang sering terjadi, pertama, faktor ekonominya suami yang tidak mampu, kedua faktor mantan isteri mampu menafkahi anak, dan faktor ketiga kurangnya berkomunikasi.
Adat “Nyuwito” dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) Wakhid Tulus Putra Ariyanto
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.398 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana eksistensi adat Nyuwito pada perkembangan zaman yang semakin modern ini oleh masyarakat Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan adat Nyuwito perspektif Fenomenologi. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, kualitatif dan Fenomenologis. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi dan wawancara bebas berstruktur dengan tokoh masyarakat dusun Jepang dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat Nyuwito merupakan bentuk harapan dan juga jembatan untuk saling mengenal kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dan juga menjaga dari godaan perempuan lain agar terciptanya keluarga yang harmonis. Akan tetapi dalam perkembangan zaman yang sudah mengkesampingkan adat dan juga adanya penyalahgunaan tujuan tersebut adat Nyuwito pun sekarang semakin memudar. Dalam pandangan fenomenologi maka diperoleh hasil adat Nyuwito mempunyai nilai teologis (do’a) dan sosiologis (silaturahmi), dan juga dilihat dari hukum islam al-‘Urf menurut cakupanya termasuk al-‘Urf Khas, dan menurut kebahasaanya adat ini bisa masuk al-‘Urf Fasid.
Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Triy Ratna Yantiy
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.26 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturabn Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat dari implementasi Peraturan ini. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitiannya yaitu KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara antara Petugas KUA Kecamatan Tanjung Priok, Petugas Puskesmas, dan beberapa tanggapan warga DKI Jakarta. Sedangkan data sekundernya berupa buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Gubernur DKI Jakarta menggunakan asas otonominya dalam rangka membina dan mempertahankan kesejahteraan keluarga yang ada di DKI Jakarta dengan cara membuat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. sehingga seluruh warga DKI Jakarta wajib mengikuti aturan tersebut ketika ingin mendaftar menikah. Namun peraturan ini masih terdapat pro dan kontra dari kalangan masyarakat, sehingga pihak dari MUI Jakarta menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang tentang keefektifan peraturan ini khususnya bagi masyarakat yang memiliki penyakit dan membuata mereka terhalang untuk menikah.
Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi Muchammad Rizal Jiwandono
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.174 KB)

Abstract

Fokus penelitian ini : 1) Pandangan kepala KUA dan Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi terhadap Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan, 2) Penerapan Bimbingan perkawinan di KUA dan Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 4 KUA yakni, KUA Kecamatan Banyuwangi, KUA Kecamatan Glagah, KUA Kecamatan Wongsorejo, KUA Kecamatan Kabat, dan, Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada sejumlah informan yang sudah ditentukan. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pandangan Kepala KUA dan Bimas Islam Kemenag Banyuwangi , menyambut baik adanya Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 ini dengan menyiapkan sarana berupa narasumber yang sudah mendapatkan pelatihan, serta buku pedoman keluarga sakinah 2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banyuwangi dan Kemenag Banyuwangi berjalan sesuai apa yang di tuliskan didalam kepdirjen no 881 tahun 2017, sedangkan Di 3 KUA yakni Wongsorejo, Kabat, Glagah terjadi bimwin akan tetapi tidak sesuai seperti apa yang dituliskan didalam kepdirjen no 881 tahun 2017, yakni seperti tidak terpenuhinya kuota, dan, persebaran buku pedoman keluarga sakinah.
Penerapan Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang) Dimas Priyo Prabowo
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.337 KB)

Abstract

Asas kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama, dalam konteks perlindunngan pekerja migran berlaku sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja diluar negeri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan upaya Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang dalam menerapkan asas kesetaraan dan keadilan gender dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlinndungan pekerja migran Indonesia, dan untuk mendiskripsikan asas kesetaraan dan keadilan gender dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian empiris, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung di kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (P4TKI) Malang sebagai data primer. Dan data sekunder diperoleh dari undang-undang serta buku-buku yang yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan dalam penerapan asas kesetaraan dan keadilan gender ditinjau dari maslahah mursalah telah sesuai dengan tujuan syara’ yaitu dengan adanya kemaslahatan secara penuh dan lebih memberikan maslahah bagi pekerja migran dan bagi keluarga yang ditinggal di Indonesia.

Page 4 of 44 | Total Record : 432

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 3 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 2 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 1 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 4 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 3 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 1 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 4 (2021) Vol 5 No 3 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 4 (2020) Vol 4 No 3 (2020): Family Issue Vol 4 No 2 (2020): Family Issue Vol 4 No 1 (2020): Family Issue Vol 3 No 4 (2019): Family Issue Vol 3 No 3 (2019): Family Issue Vol 3 No 2 (2019): Family Issue Vol 3 No 1 (2019): Family Issues Vol 2 No 4 (2018): Family Issue Vol 2 No 3 (2018): Family Issue Vol 2 No 2 (2018): Family Issues Vol 2 No 1 (2018): Family Issues Vol 1 No 2 (2017): Family Issues Vol 1 No 1 (2017): Family Issue More Issue