Articles
432 Documents
<![CDATA[Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Siti Khodijah Almardliyyah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (591.826 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problem-problem terjadinya perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan untuk mendeskripsikan dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil. Jenis penelitian ini termasuk yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif-kualitatif. Data yang diambil yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada beberapa guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yang berakhir pada perceraian. Selanjutnya dengan dokumen data permohonan izin perceraian guru pegawai negeri sipil yang bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yaitu: a) Problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), b) Perselisihan dan Pertengkaran, c) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), d) Perselingkuhan, e) Cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, f) Perceraian. Adapun dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yaitu Tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka, tunjangan sertifikasi tidak menjadi alasan guru tersebut bercerai. Tunjangan sertifikasi menjadikan guru menjadi mandiri dalam menghidupi mereka dan anak-anak mereka.]]>
<![CDATA[التنفيذ بتنمية مجتمع الزكاة في هيئة الزكاة الوطنيّة بمالانج في نظر المصلحة للشيخ رمضان البوطى ]]>
<![CDATA[Muhammad Anwarul Faqih]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1023.06 KB)
<![CDATA[Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang mendirikan komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP), Program Kemandirian Kesehatan Masyarakat (PKKM), dan Komunitas Peduli Pendidikan Masyarakat (KPPM) sebagai bentuk pelaksanaan Zakat Community Development. Merujuk kepada UU. NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus berasaskan syariat Islam dan kemaslahatan umum. Maka pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kota Malang harus sesuai dengan syari’ah Islam dan kemaslahatan. Peneliti menghadirkan teori Dhawabit Al-Maslahat sebagai tolak ukur kemaslahatan dalam pelaksanaan Zakat Community Development di Baznas Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Zakat Community Development di Baznas Kota Malang dengan menggunakan teori maslahat Ramadhan Al-Buthi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori maslahat Ramdhan Al-Buthi yaitu Dhawabith al-Maslahat. Dari hasil penelitian, pola pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program zakat community development dengan membentuk Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP), Program Kemandirian Kesehatan Masyarakat (PKKM), dan Komunitas Peduli Pendidikan Masyarakat (KPPM) dalam rangka meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan telah sesuai dengan teori Dhawabith Al-Maslahat Syekh Ramdhan Al-Buthi.]]>
<![CDATA[المظاهر الإجتماعية عن تأخير الزواج على منظور المقاصد الشريعة (دراسة الحالة في قرية سومبرتبو منطقة باغسال بمدينة موجوكرطا) ]]>
<![CDATA[بني عصري]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (877.915 KB)
<![CDATA[Menunda pernikahan pada usia dewasa awal dalam masyarakat atau hidup membujang merupakan sebuah pilihan yang tidak wajar. Pernikahan merupakan naluri manusia pada umumnya, untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan memiliki keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk rumusan yang pertama. Dan pendekatan maqashid shariah digunakan untuk rumusan masalah yang kedua. Berdasarkan hasil analisis peneliti memperoleh kesimpulan bahwasannya fenomena penundaan pernikahan merupakan salah satu cara mencegah atau menutup jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemadharatan. Faktor utama yaitu ketidaksiapan dari segi ekonomi, mental dan pergaulan. Pertimbangan mereka yaitu lebih baik tidak menikah terlebih dahulu daripada menikah tanpa persiapan matang yang akan menyebakan kemudharatan. Sesuai dengan kaidah “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.]]>
<![CDATA[Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 0217/Pdt.P/2017/PA.BWI Tentang Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan WNA dan WNI Perspektif Gender ]]>
<![CDATA[Zulfa Inayati]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.542 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi tentang pemisahan harta bersama pada perkawinan WNA dan WNI kemudian dianalisis menggunakan konsep Gender. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ialah salinan penetapan No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi kemudian dianalisa menggunakan konsep gender. Hasil penelitian ini bahwa hakim menetapkan penetapan No. 0217/Pdt.P/2017/PA.Bwi karena adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan dan atas surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama untuk membuat penetapan dari pengadilan sebelum nantinya dicatat di Akta Perkawinan. Perjanjian pemisahan harta bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda. Majelis Hakim telah memberikan putusan sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan. Jika dilihat dari perspektif kesetaraan Gender, hal ini tidak sesuai karena harta sepenuhnya dimiliki Istri namun hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Poligami Tanpa Kebenaran Oleh Mahkamah Syariah Kuala Terengganu Malaysia ]]>
<![CDATA[Solahuddin Bin Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (752.309 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk mendeskripsikan terjadinya poligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah di masyarakat Kuala Terengganu dan proses penyelesaian kasus poligami tanpa kebenaran oleh Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. Sumber data primer digunakan adalah wawancara kepada hakim syarie, ketua pendaftar, pegawai syariah, peguam syariah dan pelaku poligami di lokasi penelitian. Data sekunder didapatkan dari literature seperti dokumen rasmi, buku-buku dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahawa poligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah oleh masyarakat Kuala Terengganu banyak terjadi karena pelaku ingin mengambil jalan mudah dengan berpoligami tanpa mengikut prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah dan tidak ingin ketahuan istri yang pertama. Antara lain karena tidak mendapat restu dari ibu bapa atau wali dan tidak ada hukuman yang lebih tegas dikenakan tehadap pelaku poligami tersebut. Untuk proses penyelesaian kasus poligami tanpa kebenaran oleh Mahkamah Syariah adalah dengan menggunakan kaedah 4 P (Perintah Pengesahan & Pendaftaran Perkahwinan). Kampanye kesadaran kepada masyarakat dengan menjelaskan dampak dari poligami tanpa kebenaran mahkamah. Mahkmah Syariah juga perlu mengenakan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku yang melakukan poligami tanpa kebenaran supaya menjadi pengajaran kepada orang lain.]]>
<![CDATA[Implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Saddu Al-dzaria’ah (Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung) ]]>
<![CDATA[Nurul Hidayah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (772.898 KB)
<![CDATA[Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam mengimlementasikan Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tenteng Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak di lihat dari sudut pandang Saddu al-Dzari’ah dan peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam menangani anak korban kejahatan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data kasus, perundang-undangan dan peran lembaga. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa wawancara dengan pegawai Lembaga Perlindugan Anak Kabupaten Tulungagung sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan buku ushul fiqh yang membahas kaidah saddu al-dzari’ah. Seluruh bahan hukum tersebut di kumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dengan cara pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian tersebut yang pertama, sosialisasi LPA Tulungagung membutuhkan koordinasi dengan Unit layanan daerah dalam rangka melakukan pencegahan serta mendorong pemerintah dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak. Kemudian upaya sosialisasi tersebut sejalan dengan kaidah saddu al-dzari’ah yaitu “menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”. Kedua, LPA Tulungagung melakukan penanganan terhadap korban dengan pengobatan fisik, psikis yang berkoordinsi bersama Unit Pelayanan Daerah dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini.]]>
<![CDATA[Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda’ ]]>
<![CDATA[Ridlwan al-Hanif]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melacak dan mengetahui pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati serta melihat implikasi hukum poligami dari pemikiran kedua tokoh tersebut dilihat dari teori Maqasid Syariah Jasser Auda’. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (library reaserch). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan buku-buku Muhammad Abduh dan Ali Syariati tentang poligami kemudian memaparkannya. Hasi dari analisis terhadap permasalahan yang dibahas dipaparkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Implikasi dari pemikiran poligami Muhammad Abduh dilihat dari teori Maqasid Syariah Jasser Auda’ yaitu Muhammad Abduh bersikap keras terhadap poligami. Dia mempersempit ruang poligami dan membolehkannya jika situasi darurat dan membutuhkan poligami tetapi hanya dipakai sebagai alternatif saja. Kemudian menurutnya lebih baik monogamy daripada poligami karena manusia tidak akan bisa berlaku adil dan kalau manusia tidak sbisa berlaku adl maka akan muncul rusaknya jiwa. Maka Muhammad Abduh mengharamkannya. Sedangkan Ali Syariati, baginya boleh tidaknya poligami tergantung kondisi dilapangan dengan dasar dan landasan maslahat. Karena Ali Syariati melihat tradisi poligami pada era Nabi dari sisi sosial budaya maka implikasi hukum kebolehan poligami adalah poligami dibutuhkan sebagai institusi untuk melindungi orang lemah khususnya perempuan yang menjanda dan anak-anak yatim yang ditinggal ayahnya meninggal setelah perang Uhud.]]>
<![CDATA[قوة حكم على إثبات مفقود الوالي في النظام وزير الشؤون الدينية ]]>
<![CDATA[Muhammad Sofwan Hadi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1485.741 KB)
<![CDATA[Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif isi dasar dari peraturan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pendaftaran pernikahan dalam kasus mafqud wali nikah. Suatu upaya untuk mempelajari dan memahami maksud mendasar dari hukum hak asasi manusia tentang prosedur untuk mendirikan mafqud dalam Peraturan Menteri Agama. Penelitian ini difokuskan pada kasus penentuan mafqud, merupakan prosedur apa untuk membuktikan wali yang hilang dan bagaimana kekuatan penilaian dalam membuktikan wali yang hilang dari sistem Menteri Agama (PMA) No. 19 tahun 2018 di perspektif hukum hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dan juga pendekatan kasus dalam konteks analisis kasus yang telah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kemudian dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk menentukan mafqud wali dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 adalah sama seperti sebelum penerbitan dan diberlakukannya peraturan tersebut. Kemudian menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999, penentuan mafqud secara tidak langsung menghilangkan beberapa hak perwalian, yaitu hak untuk menjadi wali atau menikahkan anak kandungnya, hak penduduk, hak perwalian dan hak untuk hidup. Sedangkan hak yang tetap dilindungi adalah hak atas properti dan hak untuk istrinya.]]>
<![CDATA[Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Implikasi Hukum Lafadz Jiddun dan Hazl dalam Hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun Wa Hazluhunna Jiddun terhadap Perceraian ]]>
<![CDATA[Nuris Ainun Najib]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (950.368 KB)
<![CDATA[Perbuatan atau perkataan yang dapat merusak ikatan perkawinan salah satu diantaranya adalah ucapan suami yang dilontarkan kepada istrinya dengan perkataan yang bisa memutuskan hubungan pernikahan, baik itu diucapkan dengan niatan sungguh-sungguh atau pun hanya sebatas gurauan belaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, bagaimana Pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna lafadz jiddun dan hazl dan bagaimana pandangan para Ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun pada kasus perceraian di masyarakat. Metode penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif analisis diskrptif. Hasil Penelitian ini, peneliti menyimpulkan, yang pertama yaitu ulama Kota Malang sepakat dalam memaknai jiddun dengan makna bersungguh-sungguh, sedangkan hazl dimaknai dengan berguau. Pandangan ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits ini dibedkan menjadi dua, pertama yaitu para ulama berpendapat apapun bentuk perkataan talak yang dilakukan suami kepada istri maka jatuhlah, tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Kedua yaitu pendapat ulama tentang hadits tersebut tidak ada kesesuaian dengan dengan undang-undang karena hal ini berkaitan dengan syariat. Hanya saja undang-undang itu merupakan gabungan dari pada hadits-hadits.]]>
<![CDATA[Penghentian Studi Bagi Siswa yang Sudah Menikah Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari) ]]>
<![CDATA[Moch. Ribkhan Syakuro]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.259 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah ditinjau dari Maslahah Mursalah di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Peraturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah menjadi polemik baru. Aturan yang diterapkan di SMA Islam Al-Maarif Singosari ini mengharuskan siswa yang sudah menikah untuk berhenti dari studi yang sedang dijalaninya. Secara tidak langsung, aturan tersebut bertabrakan dengan asas bahwa setiap anak usia sekolah layak mendapatkan pendidikan, meskipun sudah menikah. Penelitian ini akan berfokus pada apa yang melatarbelakangi penerbitan aturan tersebut, aplikasinya, serta efek setelah peratuan diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba melihat adanya peraturan tersebut dari sudut pandang Maslahah Mursalah, yaitu penentuan hukum dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya terhadap masayarakat sekitar. Dalam kasus ini berarti terhadap kemaslahatan siswa-siswi yang belajar di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan prilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam hipotesis. Hasil penelitian mengungkapkan jika penerbitan aturan pemberhentian studi bagi siswa di SMA Islam Al-Maarif Singosari yang sudah menikah tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak usia sekolah yang berakhir dengan terbengkalainya pendidikan dari anak itu sendiri. Dalam penerapannya, aturan ini pernah beberapa kali berbenturan dengan siswa yang ingin melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, sekolah memiliki alternatif atau solusi lain yang bisa dipilih oleh siswa, seperti memberikan saran untuk menunda akad hingga pengum uman kelulusan. Sedangkan jika melihat latarbelakang dan realitas aplikasi peraturan, maka aturan tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Maslahah Mursalah yang syarat dan bentuknya ditetapkan oleh para Ulama.]]>
