cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sakina: Journal of Family Studies
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25809865     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Journal of Family Studies merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum keluarga dengan berbagai aspek dan pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 432 Documents
 6   7   8   9   10 
Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan Setelah Terjadinya Khalwat Abdul Halim
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.724 KB)

Abstract

Khalwat dalam kalangan remaja merupakan kesalahan syariah yang kini semakin membimbangkan dan laporan mengenai tangkapan remaja berkhalwat sering di paparkan menerusi media cetak dan elektronik. Tujuan penelitian ini di buat adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor terjadinya pernikahan setelah khalwat dan pandangan atau pemahaman masyarakat mengenai pernikahan setelah khalwat. Jenis penelitian adalah penelitian empiris kualitatif. Pendekatan deskriptif data yang digunakan adalah wawancara kepada pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bagian penguatkuasa, masyarakat desa, keluarga pelaku dan pelaku pernikahan setelah khalwat. Data sekunder didapatkan dari literature seperti dokumen rasmi, buku-buku, kitab hadis, dan undang-undang yang terdapat di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Hasil dari penelitian pernikahan setelah khalwat adalah terbagi kepada tiga, yaitu yang pertama, atas sebab permasalahan sosial atau pergaulan bebas, kedua disebabkan unsur paksaan oleh masyarakat dan orang tua, ketiga untuk menutup aib pasangan dan keluarga. Untuk pandangan masyarakat terbagi kepada dua, pertama mayoritas ,masyarakat setuju menyatakan pernikahan setelah khalwat atas sebab menjada nama baik keluarga. Kedua, minoritas tidak bersetuju pernikahan kerana akan adanya dampak dalam pernikahan tersebut.
Pandangan Masyarakat tentang Perhitungan Perjodohan Abu Ma’shar Al-Falaki dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi) Zahrotul Aini
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.849 KB)

Abstract

Arikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat dan untuk mengetahui implikasi perhitungan perjodohan Abu Ma’shar Al Falaki terhadap pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam artikel ini adalah data primer yaitu berupa wawancara, data sekunder berupa kitab Abu Ma’shar Al Falaki, buku-buku, jurnal dan data masyarakat dari web Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa: Pertama, Masyarakat berpendapat bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma’shar Al-Falaki merupakan perhitungan yang baik, dengan tujuan untuk mencari pasangan yang baik sesuai apa yang diinginkan. Selain itu, sebagai bentuk ikhtiyar dalam mencari jodoh asal tidak keluar dari ketentuan-ketentuan agama Islam. Kedua, Implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah yaitu bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma’shar Al-Falaki tidak menjamin kebenarannya dalam kesakinahan keluarga. Selain itu perhitungan ini tidak selamanya selaras antara teori dengan fakta yang telah terjadi pada masyarakat. Secara keseluruhan perhitungan perjodohan ini merupakan bentuk motivasi masyarakat untuk berusaha menjadi pasangan yang baik serta sebagai doa agar mendapatkan pasangan sesuai yang diharapakan.
Upaya Pencegahan Perceraian Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Halimatus Sa'adah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.17 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor perceraian bagi anggota TNI AD dan untuk menganalisis upaya bintaldam V/Brawijaya dalam pencegahan perceraian TNI AD dilingkungan Kodim 0833 Kota Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui wawancara serta dengan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan data laporan yang tersedia. Serta metode pengelolaan data berupa editing, verifikasi, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian: Pertama, Faktor terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang, yaitu Faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak keluarga, adanya kekerasan rumah tanga dan tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Faktor ekonomi, suami tidak memberi jatah istri sesuai perjanjian. Adanya campur tangan keluarga dan sudah mengesahkan perceraian di Pengadilan Agama. Kedua, upaya pencegahannya yaitu: Upaya Pencegahan, memberikan pembinaan mental bagi prajurut TNI dan memberikan arahan bagi prajurit yang ingin bercerai di lingkungan kodim kota malang. Upaya penyelesaian, membantu memecahkan permasalahan, dengan memberikan dukungan pendampingan bagi anggota TNI dan mediasi kedua belah pihak. Upaya Pengembangan, membantu anggota memelihara kondisi agar lebih baik, dengan melakukan pengawasan bagi anggota TNI yang melanggar aturan akan diberikan surat penekanan dan diberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian.
The Concept of Adequate Sustenance for The People with Social Welfare Problems (PMKS) (Study at Sukoharjo Urban Village Klojen Sub-District Malang City) Mienchah Al Chasna
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.561 KB)

Abstract

Every person has the right to carry out a marriage. The consequence of marriage is the emergence of rights and obligations between each other, one of which is the obligation to provide a sustenance. The obligation to provide a sustenance sometimes can be carried out by some people but it can also be an obstacle for those who have limited financial needs for instance the spouse with social welfare problems (PMKS). A lasting marriage with low economic conditions becomes interesting to study about how PMKS attempts to provide for family sustenance and how the concept of adequacy in the view of PMKS. This thesis uses a type of empirical research and a case study approach that focuses on a particular case to be observed and analyzed appropriately. The results of the study indicate that the efforts of People with Social Welfare Problems (PMKS) in fulfilling family sustenance are by working according to their respective abilities. Very few amounts of income is managed and intended for primary needs only, that is to afford daily food. While for clothing, residence, and conjugal sustenance, each PMKS has different ways to fulfilling it. The PMKS interpret adequacy is not feeling shortcome for anything. In low economic conditions, the majority of them are always grateful, so that they can feel enough even though they live in conditions of shortage.
Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzarī’ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda) Ahmad Syahid Syah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.81 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dan menganalisis menggunakan teori Sadd Al-Dzari’ah. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa hasil wawancara, data sekunder berupa buku-buku dan putusan. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda, dapat dikatakan hampir secara keseluruhan terlaksana, hanya beberapa kasus saja tidak melaksanakan perihal tersebut. 2) Berdasarkan Sadd Al- Dzarī’ahpelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak adalah sebuah pencegahan untuk menghindari kemudharatan yang mana dahulu pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak dibayarkan setelah ikrar. Dengan adanya rumusan baru ini hak istri setelah di talak maka haknya akan lebih terjamin di banding sebelumnya.
Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri) Nelly Layaliyal Fitri
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.876 KB)

Abstract

Hadhonah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudlarat kepadanya. Tujuan penelitian ini menjelaskan, dasar hukum eksekusi hak asuh anak pada Putusan no.1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri di wilayah yuridiksi PA Kabupaten Kediri dan PA Kota Malang, dan eksekusi hak asuh anak pada Putusan no.1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.kediri menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Dan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah pasal 105 KHI,156 KHI, Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dan Putusan nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya , dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Eksekusi hak asuh anak pada putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/ P.A.Kab.Kediri sudah sesuai Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 6 dan 9 ayat (1), (1a),(2).
Status Hukum Tanah Wakaf: Penjualan Tanah Wakaf Masjid Baiturrohman untuk Pembiayaan Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Kasus di Dusun Kalirejo, Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung Yeni Rohmatul Mufidah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 1 (2019): Family Issues
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.977 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penjualan tanah wakaf masjid Baiturrohman untuk pembiayaan pembangunan masjid Al-Ikhlas dan menganalisis status hukum penjualan tanah wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa dokumen kemudian data sekunder berupa wawancara. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1). Proses penjualan tanah wakaf dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik yang terjadi, dimulai dari perselisihan antar individu hingga pembatalan perluasan masjid Baiturrohman, sehingga tanah wakaf masjid Baiturrohman dijual 2). Status hukum penjualan tanah wakaf masjid Baiturrohman untuk pembiayaan pembangunan masjid Al-Ikhlas tidak sejalan dengan Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena tanah wakaf masjid Baiturrohman telah dijual dan hasil penjualannya diberikan untuk pembangunan masjid Al-Ikhlas, selain itu nilai tukar dan manfaat tidak sama seperti semula. Pada Pasal 41 ayat terakhir diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 secara khusus membahas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan kasus yang terjadi tidak sejalan karena seharusnya tanah wakaf yang diubah statusnya harus mendapatkan tanah wakaf pengganti terlebih dahulu kemudian membangun bangunan diatas tanah wakaf pengganti.
Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Pada Suku Iban Muslim di Malaysia Nurul Sakina binti Bolhasan
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.4 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan tentang harta kewarisan suku Iban Muslim yang tidak menggunakan aturan seperti yang telah ditetapkan di dalam Al Quran dan As Sunnah. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah empiris dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah serta lokasi tertentu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penulis memilih lokasi yang bertempat di Kuching, Sarawak. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Seluruh hasil informasi tersebut dianalisa dengan menyimpulkan data-data yang telah diklasifikasi menggunakan teori dan dalil hingga diperoleh kesimpulannya. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta kewarisan suku Iban Muslim tidak menggunakan aturan seperti yang telah ditetapkan di dalam Al Quran. Suku Iban Muslim merupakan suku yang sangat mementingkan sistem kekeluargaan di dalam pembagian harta warisan terhadap anak. Harta kewarisan suku Iban Muslim terhadap anak menurut Imam Syafi’i adalah tidak sah dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Al Quran. Menurut Imam Syafi’i hak kewarisan bagi ahli waris lain tiada halangan selagi mereka mempunyai tiga ciri hubungan nasab yaitu, keturunan, pernikahan dan hubungan tuan dan hamba. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi harta warisan daripada pewaris yang belum beragama Islam melainkan ia memeluk agama yang sama dengan orang yang meninggal dunia, merdeka, dan terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. Jika ia terlepas dari tiga hal maka ia berhak mendapatkan warisan.
Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak Alfiyahwati Alfiyahwati
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.265 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak dan menganalisis upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di PA Lamongan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di PA Lamongan kemudian data sekunder berupa dokumentasi, buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pasal 6 huruf (b) hakim melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak, melakukan penafsiran secara sosiologis dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum lingkungan, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 6 huruf (c) hakim dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan social justice, asas kepatutan dan kemampuan suami. 2) Upaya yang dilakukan oleh hakim adalah (a) hakim membimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya dan memberitahu untuk mengajukan gugatan rekonvensi, (b) menekankan kepada mantan suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, (c) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan.
Hakim sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang dalam Tinjauan Maslahah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar) Intan Nisfu Laili
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.241 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dan menganalisisnya menggunakan teori Maslahah Mursalah. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data utama adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literature ushul fiqh. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Meskipun penyuluhan ini bukan merupakan tugas pokok dan kewajiban hakim namun dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menekankan bahwa hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penyuluhan ini tetap dilakukan oleh hakim. Selain itu, penyuluhan ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2) Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang ditinjau dari maslahah mursalah perspektif At-Thufi sesuai dengan teorinya yang mengedepankan akal dalam menentukan kemaslahatan. Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang telah mendatangkan manfaat untuk membangun keluarga yang sakinah apabila penyuluhan tersebut diberikan kepada pihak yang berperkara sekaligus orang tuanya. Selain itu, hal tersebut tidak menentang tujuan syara’ dalam al-Daruriyya Al-Khams.

Page 8 of 44 | Total Record : 432

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 3 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 2 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 1 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 4 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 3 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 1 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 4 (2021) Vol 5 No 3 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 4 (2020) Vol 4 No 3 (2020): Family Issue Vol 4 No 2 (2020): Family Issue Vol 4 No 1 (2020): Family Issue Vol 3 No 4 (2019): Family Issue Vol 3 No 3 (2019): Family Issue Vol 3 No 2 (2019): Family Issue Vol 3 No 1 (2019): Family Issues Vol 2 No 4 (2018): Family Issue Vol 2 No 3 (2018): Family Issue Vol 2 No 2 (2018): Family Issues Vol 2 No 1 (2018): Family Issues Vol 1 No 2 (2017): Family Issues Vol 1 No 1 (2017): Family Issue More Issue