Articles
432 Documents
<![CDATA[Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Nurfiana Nurfiana]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.222 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengangkatan anak yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009, dan menganalisis tentang pengangkatan anak menggunakan analisis Mashlahah Mursalah. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa penerapan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009, akan tetapi masih banyak proses adopsi yang tidak dilaksanakan secara resmi di Dinas Sosial Kabupaten Malang disebabkan karena prosedur yang ada terlalu sulit. Lalu analisis Mashlahah Mursalah menunjukkan bahwa penerapan pengangkatan anak yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah memenuhi 3 syarat mashlahah mursalah, yaitu tidak mengada-ngada, umum dan menyuluruh, dan sesuai hukum yang dituju syara’. Akan tetapi dalam penerapannya tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur mashlahah, dikarenakan prosedur yang ada terbilang cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.]]>
<![CDATA[Tradisi Nasi Temuan pada Upacara Pernikahan Perspektif Al-Urf (Studi Kasus di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak, Malaysia) ]]>
<![CDATA[Norfazian Atika binti Safudin]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.076 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang tradisi nasi temuan yang sering dilakukan oleh masyarakat melayu di Sarawak Malaysia dan untuk menganalisis kedudukan tradisi ini di dalam perspektif Al-Urf. Selain itu, penelian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat yang mengamalkan tradisi ini dan juga para tokoh masyarakat yang lebih berpengalaman dalam melaksananya tradisi Nasi Temuan ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjalankan tradisi ini di upacara pernikahan mereka digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Lokasi penelitian di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak, Malaysia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi nasi temuan ini merupakan serangkaian dari pesta perkawinan kedua mempelai. Pelaksanaan tradisi ini diketuai oleh tokoh adat pada hari persandingan. Adapun tinjauan hukum islam terhadap tradisi nasi temuan perspektif urf termasuk dalam kategori urf shahih karena dampak tradisi ini tidaklah sehingga memudaratkan pasangan mempelai dan tradisi ini juga tidak tergolong dalam urf fasid karena pandangan dan kepercayaan masyarakat akan tradisi ini tidak sehingga menghalalkan yang haram tetapi hanyalah sebatas kebiasaan masyarakat saja.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung) ]]>
<![CDATA[Retrin Roria]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.326 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data melalui tahap-tahap yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang telah dipenuhi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa hak pendampingan terhadap korban, hak perlindungan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak identitas, dan hak restitusi]]>
<![CDATA[Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Laki-Laki sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso) ]]>
<![CDATA[Wahid Nugroho]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 3 (2018): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (601.672 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pandangan masyarakat desa ngijo terhadap urgensi kepemilikan harta benda calon menantu sebagai kesiapan pernikahan selain itu penelitian ini juga menganalisa berdasarkan pandangan maslahah mursalah terhadap kepemilikan harta benda calon menantu sebagai kesiapan pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber dalam penelitian ini terdri dari sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dilakukaan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukan bahwa di dalam masyarakat Desa Ngijo terdapat 3 pandangan urgensi kepemilikan harta calon menantu dalam pernikahan yaitu 1) Kepemilikan harta sangatlah penting. 2) Kepemilikan harta dianggap tidak penting. 3) Kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Analisis kepemilikan harta calon menantu menurut maslahah mursalah yaitu, Maslahah Dharuriyah (Dar’ul-Mafasid) dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat akan melakukan pernikahan yaitu dana atau kesiapan finansial. Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih), dalam hal ini, yang menjadi maslahah hajiyah adalah jika kepemilikan harta seseorang tidak menjadi faktor utama dalam perkawinan. Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat), dalam hal ini, kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan.]]>
<![CDATA[Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. ]]>
<![CDATA[Mochamad Rifqi Azizi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 3 (2018): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (675.34 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan makna tentang tradisi Ngidak Endog dalam Pernikahan adat Jawa di Kelurahan Karangbesuki dan menjelaskan Tinjauan Al-‘Urf tentang Tradisi ngidek endog di Kelurahan Karangbesuki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dan analisis ‘Urf. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumensi. Metode pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, classifying, analyzing dan concluding. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi Ngidek Endog adalah tradisi pernikahan adat Jawa yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan. Suami menginjak telur kemudian isteri membasuhi kaki suaminya. Tindakan tersebut mempunyai arti bahwa isteri itu harus mengabdi pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Dari segi obyeknya, Ngidek endog ini masuk pada Al-Urf Al-Amali (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dari segi keabsahan nya, Tradisi ini termasuk pada ‘urf shahih (tradisi yang baik).]]>
<![CDATA[Validitas Penulisan Berita Persidangan dengan Media Audio To Text Recording (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Luky Andrian]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 3 (2018): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.158 KB)
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 1) tingkat kevalidan Audio To Text Recording (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2) pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem Audio To Text Recording (ATR) di pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif. Skripsi ini memperoleh data dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis, proses analisis didukung oleh kevalidan. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan di persidangan, berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi Audio To Text Recording (ATR) bisa merekam dengan jelas. Namun, dalam pelaksanaanya di lapangan sering kali didapati pihak-pihak yang berperkara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak terekam oleh aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dan para pihak sering menggunakan bahasa Jawa. Dari hal-hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di lapangan masih kurang valid sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di persidangan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Engginer ]]>
<![CDATA[Ibnu Syamsu Hidayat]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 4 (2018): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.862 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam tinjauan konsep perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum bagi perempuan korban perceraian di Pengadilan Agama serta untuk mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bagi korban perceraian di Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dianalisa menggunakan konsep-konsep dari para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah Perma ini merupakan bagian dari peraturan Perundang-undangan, hal ini berdasarkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan dan telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. akan tetapi Perma tersebut hanya mengikat internal. Sehingga hal ini penurut penulis Perma tersebut tidak maksimal dalam memberikan keadilan bagi perempuan korban perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi secara substansi Perma ini sangat bermanfaat. Yakni sangat sesuai dengan pemikiran Asghar Ali Engginer tentang kesetaraan gender.]]>
<![CDATA[Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Penolakan Isbath Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016 PA.Kab.Kdr) ]]>
<![CDATA[Hajrah Rizky Maulina]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.299 KB)
<![CDATA[Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akibat poligami terselubung terhadap penolakan itsbat nikah dan implikasi hukum Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri”. Adapun Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri dan implikasi penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum Empiris dengan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian Empiris diperoleh dari study di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dengan wawancara dan data skundernya yaitu buku-buku/literature dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penolakan itsbat nikah menurut pandangan hakim dilatarbelakangi perkawinan antara termohon satu dan (istri kedua) tidak dicatatkan, bukti pemalsuan akta nikah dan adanya poligami terselubung antara termohon satu dengan (istri kedua) Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan anak hasil perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua ikut nasab dari jalur ibu. Dan tidak mendapatkan warisan.]]>
<![CDATA[PERAN PEREMPUAN BURUH MACUL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Joni Khurniawan]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (600.483 KB)
<![CDATA[Perempuan buruh macul adalah perempuan yang bekerja dalam sektor pertanian untuk mencangkul tanah dengan mengunakan alat cangkul. Umumnya posisi perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi di desa Wiyurejo sebagaian perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh mencangkul. Tujuan penelitian ini adalah 1) menjelaskan latar belakang perempuan bekerja sebagai buruh macul 2). Menjelaskan peran perempuan buruh macul dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga perspektif gender di desa Wiyurejo. Jenis penelitian yang digunakan adalah field reseach ( penelitian lapangan) dengan mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengambarkan data yang diperoleh dari lapangan baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang meliputi lima komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan Hasil Penelitian menunjukan: 1) latar belakang perempuan buruh macul adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 2). Peran perempuan dalam penelitian ini adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga dalam keluarga perempuan buruh macul didesa Wiyurejo ini terjadi ketidakadilan gender pada seorang istri dimana peran seorang istri lebih banyak dibanding dengan peran seorang suami.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2 PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Wazirotus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 2 No 2 (2018): Family Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.801 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implementasi asas kesetaraan gender pada pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap perceraian. Membahas hakim mengadili perkara perceraian dalam menerapkan asas kesetaraan gender dan petimbangan hakim dalam mengadili perkara agar adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yakni penelitian yang turun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Menganalisis pandangan hakim dalam mengadili perkara perempuan pada perceraian. Pendekatan Penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama wawancara dari tiga hakim, dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mengadili telah menerapkan Asas Kesetaraan Gender dan memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada dan melihat bukti-bukti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih kepada penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri. Dengan demikian kesetaraan telah di terapkan dalam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan asas kesetaraan gender pada pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017.]]>
