Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) is a place for publishing research results with the scope of taxation (central and local government taxes), finance (economy, accounting, business, management, and valuation), and state finance (public policy, public sector accounting, public sector management, and public sector audit).
Articles
134 Documents
<![CDATA[The Use Of Accounting Information To Achieve Millennial Generation Business Success ]]>
<![CDATA[Novrida Qudsi Lutfillah]]>;
<![CDATA[Ertin Mega Endina]]>;
<![CDATA[Bakhrudin Bakhrudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1634
<![CDATA[This study aims to determine the usefulness of accounting information in decision making in order to achieve business success for the millennial generationas a MSMEs owner. JeThis type of research is a qualitative research with an interpretive approach. In-depth interviews were conducted with three millennial generation informants who own food and beauty services businesses. The results showed that the usefulness of accounting information derived from the financial statements version of Diva, Ninda and Andist had different needs. for Diva, the owner of the getuk business, it helps to minimize mistakes in making decisions in the future. For Ninda, the siomay business owner believes in the benefits of accounting to evaluate performance in a period, Other factors that need to be considered are situational factors, conditions and ways of doing marketing.]]>
<![CDATA[Keinformatifan Laba Pada Perusahaan Sektor Farmasi: Pertumbuhan Aset, Leverage, Dan Penghindaran Pajak ]]>
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>;
<![CDATA[Prima Falaqia Windara]]>;
<![CDATA[Yulina Wilujeng Nugrahani]]>;
<![CDATA[Sigit Lutvian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1658
<![CDATA[Keinformatifan laba terkait dengan kemampuan laba dalam menjelaskan informasi kondisi perusahaan di pasar modal seperti harga saham dan return saham yang biasa dinyatakan dalam koefisien respon laba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan aset, leverage, penghindaran pajak terhadap tingkat keinformatifan laba. Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data triwulanan perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode triwulan 1 tahun 2018 sampai dengan triwulan 3 tahun 2021. Data penelitian diperoleh dari www.idnfinancials.com dan www.finance.yahoo.com. Total sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 109 observasi berdasarkan purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk data cross-section. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap keinformatifan laba. Sementara itu, leverage tidak berpengaruh terhadap keinformatifan laba. Penelitian ini juga menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap keinformatifan laba. Penelitian ini memberikan kontribusi atas literatur koefisien respon laba dengan menggunakan data triwulanan yang masih jarang diulas dalam penelitian sebelumnya. ]]>
<![CDATA[Peran Kebijakan Utang Dalam Respon Investor Atas Aset Pertambangan, Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan ]]>
<![CDATA[Hafiz Putra Amanta]]>;
<![CDATA[Ratih Nur Wahyuni]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1659
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji aset pertambangan, aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan utang sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor batubara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Data bersumber dari www.idnfinancials.com dan situs resmi perusahaan. Analisis regresi linear berganda dengan data panel digunakan untuk pengujian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pertambangan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaaan. Sementara itu, aset tetap dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun kebijakan utang tidak memperlemah pengaruh negatif aset pertambangan, aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penggunaan karakteristik perusahaan tertentu sebagai indikator-indikator kinerja pasar dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.]]>
<![CDATA[Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean ]]>
<![CDATA[Marsono Marsono]]>;
<![CDATA[Hanik Susilawati Muamarah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1683
<![CDATA[Transaksi pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean merupakan transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Transaksi ini berbeda dengan transaksi pemungutan PPN dengan mekanisme umum karena pelunasannya dengan penyetoran sendiri, bukan melalui pemungutan pihak lain, sehingga pencatatannya seharusnya juga berbeda. Sayangnya, sangat sedikit referensi yang membahas secara detail mengenai pencatatan transaksi ini. Agar tujuan akuntansi perpajakan terpenuhi, salah satunya untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, harus dipilih metode pencatatan yang paling tepat. Tulisan ini menyajikan sekaligus merekomendasikan metode pencatatan yang bisa meminimalkan terjadinya kesalahan informasi dan risiko pengenaan sanksi. Pemilihan ini berdasarkan telaah atas literatur akuntansi perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil telaah, penulis berkesimpulan bahwa transaksi pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean akan lebih tepat jika dicatat dengan metode yang berbeda dengan transaksi objek PPN dengan mekanisme umum. Pencatatan yang direkomendasikan ialah dengan akun PPN Masukan Belum Dibayar di sisi debit dan akun Utang PPN-Pemanfaatan BKPTB/JKP dari Luar Daerah Pabean di sisi kredit. Metode ini meminimalkan risiko kesalahan penafsiran dari catatan akuntansi dibanding metode pencatatan yang lain. ]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan atas Perubahan Rezim Perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM ]]>
<![CDATA[Nurul Fina Farhana]]>;
<![CDATA[Arief Budi Wardana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1687
<![CDATA[Beberapa metode perlakuan khusus dalam perhitungan pajak yang terutang pada Wajib Pajak Badan UMKM merupakan implikasi dari adanya reformasi perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak, dan hambatan Wajib Pajak Badan UMKM dalam melakukan administrasi perpajakannya. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian kualitatif dengan paradigma naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan UMKM sudah dapat teratasi, sedangkan kepatuhan material Wajib Pajak Badan adalah sebaliknya. Tingkat efektivitas terendah pada objek penelitian berada di tahun 2018, sedangkan tingkat efektivitas tertinggi berada di tahun 2020. Hambatan yang sering ditemukan pada Wajib Pajak Badan UMKM adalah tidak ditemukannya informasi mengenai perubahan rezim perpajakan serta kurang fasihnya Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya. Atas hambatan tersebut, Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasinya baik secara preventif maupun represif.]]>
<![CDATA[Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Imam Rusdiyantoro]]>;
<![CDATA[Robert A Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1706
<![CDATA[Indonesia's fiscal sustainability faces major challenges in efforts to reduce the negative impact of the Covid-19 crisis on the Indonesian economy. Using the fiscal reaction function, this study attempts to measure Indonesia's fiscal sustainability in the face of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Empirically, based on data from 1980-2021 and using OLS (Newey-West HAC) indicate that Indonesia's fiscal sustainability is maintained. The Government has strong and positive reaction to maintained fiscal sustainability which is reflected in the primary balance during the period of study. Countercyclical policies through expansionary fiscal policies during the Covid-19 crisis are indicated to have a negative effect on Indonesia's fiscal. For that, a strong and consistent primary balance surplus response is needed in the next few years to create fiscal space. This is important for Indonesia's fiscal policy to deal with shocks that may occur due to the ongoing global economic uncertainty. Kesinambungan fiskal Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi dampak negatif krisis Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Studi ini dilakukan untuk mengukur kesinambungan fiskal Indonesia pada masa krisis Covid-19 menggunakan model fiscal reaction function. Berdasarkan data periode tahun 1980 sampai 2021, hasil estimasi yang dilakukan secara empiris dengan menggunakan OLS (Newey-West HAC) mengindikasikan bahwa fiskal Indonesia tetap terjaga kesinambungannya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan reaksi fiskal yang positif dan kuat yang dilakukan oleh Pemerintah selama periode penelitian. Kebijakan countercyclical melalui kebijakan fiskal yang ekspansif pada masa krisis Covid-19 diindikasikan memberikan efek negatif pada fiskal Indonesia. Untuk itu, diperlukan respon surplus primary balance yang kuat dan konsisten dalam beberapa tahun ke depan untuk menciptakan ruang fiskal. Hal tersebut penting dilakukan dalam menghadapi shock yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global yang masih berjalan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak ]]>
<![CDATA[Thalia Renata Octavia]]>;
<![CDATA[Dian Purnama Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1717
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, leverage serta fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan masuk bursa yang memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2019 serta 2020. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini disaring terlebih dahulu menggunakan teknik purposive sampling dan mendapati hasil bahwa 190 perusahaan dapat diamati dalam penelitian ini. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analiss data regresi linear berganda. Data diolah menggunakan software SPSS versi 20. Hasil dari analisis ditemukan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, leverage yang dihitung menggunakan rasio utang banding modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta fasilitas tarif penurunan pajak penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan badan memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Leverage dinilai tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak karena penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan tidak semata-mata digunakan hanya untuk meminimalisir pajak yang akan dibayarkan saja tapi lebih kepada kebutuhan suatu perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya.]]>
<![CDATA[Discourses And Institutions In Tax Policy And Fiscal Sustainability: Evidence From Indonesia ]]>
<![CDATA[Nur Arif Nugraha]]>;
<![CDATA[Agung Darono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1722
<![CDATA[This research contends fiscal policy and the achievement of fiscal sustainability as institutions coming from texts and discourses that account for it. Applying an interpretive policy analysis approach, we reveal how various discourses of tax policy and the achievement of fiscal sustainability dialectics. This study highlights some series of text-discourse-institution that explains the interplay between fiscal policy and the achievement of fiscal sustainability so that they become as main part of Indonesian public finance management. This paper finds that tax policy as an institution associates with the realization of fiscal sustainability is to increase the tax ratio while keep maintaining a self-assessment system. That is, the achievement of fiscal sustainability requires that tax policy can support (especially) to finance government expenditures. The study revealed that the contemporary tax policy as an institution, exists influenced by following discourses: (1) tax compliance strategy and taxing the hard-to-tax; (2) efforts to facilitate the strengthening of tax administration; (3) the establishment of information database as a tool to examine the compliance of taxpayers; (4) the division of taxing authority between central and local governments.]]>
<![CDATA[Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Ichlasul Amal]]>;
<![CDATA[Puji Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1723
<![CDATA[The emergence of the Covid-19 pandemic is a challenge for local governments to manage and report financially in an accountable manner. Financial analysis is the use of financial statement data to analyze financial status and performance, as well as to assess future financial performance. The impact of the Covid-19 pandemic is also expected to be felt by the DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the comparison of the financial performance of DKI Jakarta Province during the 2019 - 2020 fiscal year. This study uses descriptive quantitative methods by observing a number of financial ratios, including the independence ratio, effectiveness and efficiency ratio, activity ratio, growth ratio, and Debt Service Coverage Ratio. (DSCR). The results showed that DKI Jakarta Province in general was able to maintain the main financial ratios such as the ratio of independence, effectiveness and DSCR. The ratio of activity and growth tends to experience a decline in performance during the Covid-19 pandemic period. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara akuntabel. Analisis keuangan merupakan penggunaan data laporan keuangan untuk menganalisis status dan kinerja keuangan, serta untuk menilai kinerja keuangan di masa mendatang. Dampak pandemi Covid-19 diperkirakan juga dirasakan oleh Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2019 – 2020. Studi ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan mengamati sejumlah rasio keuangan antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran ]]>
<![CDATA[Renny Sukmono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1724
<![CDATA[Belanja yang dilakukan pemerintah seyogyanya diiringi dengan pola penyerapan anggaran yang ideal yang mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun tidak diharapkan karena berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kualitas pelaksanaan anggaran tercermin dari pola penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Dengan menggunakan sampel satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta diketahui bahwa satuan kerja tidak melakukan penumpukan perncairan anggaran pada akhir tahun. Faktor tingkat eselonisasi dan besaran anggaran mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran. Semakin tinggi tingkat eselonisasi, maka persentase penyerapan anggaran semakin rendah. Kinerja penganggaran merupakan salah satu komponen yang sangat membutuhkan komitmen, perhatian dan pengawasan atasan. Semakin jauh rentang kendali ini maka pengawasan akan semakin lemah. Satuan kerja dengan besaran anggaran kategori besar memiliki tingkat penyerapan paling tinggi. Kewaspadaan terhadap potensi dana yang tidak terealisasi mendorong satuan kerja dengan anggaran besar sebisa mungkin merealisasikan anggaran sesegera mungkin. Expenditures made by the government should be accompanied by an ideal budget absorption pattern that is able to provide a stimulus to the economy. Absorption of the accumulated budget at the end of the year is not expected because it has the potential to cause state losses. The quality of budget execution is reflected in the pattern of budget absorption carried out by work units. By using a sample of work units within the Ministry of Finance within the scope of the KPPN ABC payment area in Jakarta, it is known that the work units do not accumulate budget disbursements at the end of the year. The echelonization level factor and the budget amount affect the quality of budget execution. The higher the echelonization level, the lower the percentage of budget absorption. Budgeting performance is one component that really needs commitment, attention and supervision from superiors. The farther this span of control is, the weaker the supervision will be. Work units with large categories of budget have the highest absorption rates. Awareness of potential unrealized funds encourages work units with large budgets to realize their budgets as soon as possible. ]]>
