Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) is a place for publishing research results with the scope of taxation (central and local government taxes), finance (economy, accounting, business, management, and valuation), and state finance (public policy, public sector accounting, public sector management, and public sector audit).
Articles
134 Documents
<![CDATA[TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN PRAKTIK TRANSFER PRICING DI INDONESIA : TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN PRAKTIK TRANSFER PRICING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Raymondo Sitanggang]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT This study aims to review transactions conducted by multinational companies operating in Indonesia related to transfer pricing activities. This study uses qualitative methods using two approaches, content analysis, and interviews. The content analysis aims to obtain related party disclosure information in the financial statements as stipulated in PSAK No. 7 (2015). The data used in the financial statements of manufacturing companies in the consumer goods industry sector are included in multinational companies and listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014-2017. Meanwhile, interviews were conducted to confirm the data obtained through content analysis. The informant in the interview is one of the Polytechnic of State Finance STAN lecturer, who has academic expertise in international tax accounting and transfer pricing. This study concludes that, in general, multinational companies operating in Indonesia have disclosed related party information in their financial statements. Furthermore, the assessment of the fairness of transactions with related parties related to transfer pricing is based on the arm's length principle. The results of this study indicate the need for broader disclosure of financial accounting standards in Indonesia and the harmonization of taxation regulations in Indonesia with tax regulations in other countries related to transfer pricing practices. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengulas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terkait dengan aktivitas transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu content analysis dan wawancara. Content analysis bertujuan untuk mendapatkan informasi pengungkapan pihak-pihak yang berelasi dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 7 (2015). Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang termasuk dalam kategori perusahaan multinasional dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh melalui content analysis. Informan dalam wawancara adalah salah satu dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang memiliki keahlian akademis dalam akuntansi perpajakan internasional dan transfer pricing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia telah mengungkapkan informasi pihak-pihak berelasi dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan transfer pricing berdasarkan arm’s length principle. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pengungkapan yang lebih luas dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia dan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dengan peraturan perpajakan di negara lain-lain terkait dengan praktek transfer pricing.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU: ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU ]]>
<![CDATA[Herdiyana, Deni]]>;
<![CDATA[Muhammad Luqman Rokhim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is conducted to analyze the the fixed asset accounting policies at KPPBC Type Madya Pabean C Pasar Baru Post Office for financial reports for the 2017-2018 fiscal year. The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection methods were carried out consisting of literature studies, field studies and interviews. The results of the study can be concluded that the application of fixed asset accounting at KPPBC TMP C Pasar Baru Post Office as a whole is in accordance with the fixed asset accounting policy, however there is a presentation and disclosure of fixed assets in the balance sheet and notes on financial statements that are still not in accordance with government accounting standards and statutory regulations. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru untuk laporan keuangan periode tahun anggaran 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi literatur, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ACCUMULATED / DISTRIBUTION LINE UNTUK PENENTUAN KELOMPOK SAHAM-SAHAM EFISIEN ]]>
<![CDATA[Arly Turlinda]]>;
<![CDATA[Hasnawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to see which groups of stocks are included in the efficient stock group using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Accumulation and Distribution Line method. The population in this study was 697 shares of companies listed on the Indonesian stock exchange during the period 2016 to 2019. The sampling method used was purposive sampling so that 109 observational data that met the criteria were obtained. To assess the efficiency of shares is done by comparing the stock actual return (Ri) with the expected return of stock E (Ri). Efficient stocks have a value of Ri greater than E (Ri) or [Ri> E (Ri)], while inefficient stocks are stocks that have a value of Ri less than E (Ri) or [Ri <E (Ri)]. This study found that there are 54 company stocks that are included in the efficient stock category and 55 stocks which are included in the inefficient category. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kelompok saham yang termasuk kelompok saham efisien dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) serta Accumulation and Distribution Line. Populasi dalam penelitian ini adalah 697 saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling technique sehingga didapatkan 109 data observasi yang memenuhi kriteria. Untuk menilai efisiensi saham dilakukan dengan membandingkan actual return saham (Ri) dengan expected return saham E(Ri). Saham efisien memiliki nilai Ri lebih besar daripada E(Ri) atau [Ri > E(Ri)], sedangkan saham tidak efiesien adalah saham yang memiliki nilai Ri lebih kecil daripada E(Ri) atau [Ri< E(Ri)]. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 54 saham perusahaan yang termasuk dalam kategori saham efisien dan 55 saham termasuk kategori tidak efisien.]]>
<![CDATA[Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday ]]>
<![CDATA[Aribowo, Irwan]]>;
<![CDATA[Deny Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research contains about how tax holiday as one of the tax incentives used by the Indonesian government to attract investment Ease of Doing Business index (EoDB) released by the World Bank. Tax holiday is expected to be able to provide a positive signal to investors that Indonesia is the right country to invest in. In this paper it was found that tax holidays are not capable of attracting investment alone, but other factors are needed in order for tax holidays to be successful in attracting investment. Penelitian ini berisi tentang bagaimana tax holiday sebagai salah satu insentif pajak yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investasi Karena pajak merupakan salah satu yang menjadi perhitungan dalam indeks kemudahan bisnis yang dirilis oleh Bank Dunia. Tax holiday diharapkan mampu memberikan sinyal positif kepada para investor bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Dalam penelitian ini dtemukan bahwa tax holiday tak mampu sendirian menarik investasi, akan tetapi dibutuhkan faktor-faktor lain agar tax holiday berhasil menarik investasi,]]>
<![CDATA[PENERAPAN REFORMASI KEHUMASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN SECARA E-FILING ]]>
<![CDATA[Lufti Puji Setiadi]]>;
<![CDATA[Bandiyono, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Taxation education is one of the duties of the Directorate General of Taxes as the tax administrator in Indonesia. The General Elucidation of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as amended several times, most recently by UU Number 16 of 2009 states that tax administration duties include guidance, research, supervision and application of administrative sanctions. This study uses a descriptive type of research that compares the efiling of the annual tax return of personal taxpayers and the realization of tax education in 2018-2019. This research uses qualitative methods. The data used are interviews, document analysis, and literature study. Based on the results of the study, it was found that the contribution of the realization of tax education was directly proportional to the annual tax return of individual taxpayers for that year. To increase the annual tax return, the Bengkulu and Lampung Regional Tax Office made a new breakthrough and adjusted direct and indirect tax education. This is expected to help taxpayers understand the importance of taxation for the nation's development and increase taxpayer compliance. Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak selaku administratur perpajakan di Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan meliputi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang membandingkan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara efiling dan realisasi penyuluhan perpajakan tahun 2018-2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu wawancara, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa kontribusi realisasi penyuluhan perpajakan berbanding lurus dengan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung melakukan terobosan baru dan menyesuaikan penyuluhan perpajakan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak memahami pentingnya perpajakan bagi perkembangan bangsa dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[UPAYA MELAWAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA, STUDI KASUS FASILITAS KEPABEANAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Marsanto Adi Nurcahyo]]>;
<![CDATA[Ario Seno Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The covid-19 pandemic has caused a global economic slowdown. Trade institutions and customs institutions provide facilities that are expected to encourage the economy not to fall into a sharp decline. The World Trade Organization (WTO) and the World Customs Organization (WCO) as world organizations that regulate the movement of goods between countries have also issued instructions for their member countries to deal with this pandemic situation. This study aims to determine how the implementation of customs facilities and international trade during this pandemic. The research method used is a qualitative research method with descriptive techniques. The data used in this study are secondary data such as reports, research, and guidelines. The results of the study show that Indonesia has implemented customs facilities and international trade during this pandemic. This is following the guidelines published by the WTO and WCO, which are world organizations related to international trade. Programs carried out by Indonesia are also carried out by other countries which are good practices in international trade activities. The implication of this research is to recommend the customs institution to continue to increase cooperation with other border agencies in the form of coordinated border management.. Pandemi covid-19 telah membuat perlambatan ekonomi secara global. Institusi perdagangan dan institusi kepabeanan memberikan fasilitas yang tujuannya diharapkan dapat mendorong perekonomian tidak jatuh dalam penurunan yang tajam. World Trade Organization (WTO) dan World Customs Oganization (WCO) selaku organisasi dunia yang mengatur pergerakan barang antar negara juga telah mengeluarkan petunjuk bagi negara anggotanya untuk menghadapi situasi pandemi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dalam masa pandemi ini. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti laporan, penelitian, dan buku petunjuk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional selama masa pandemi ini. Hal tersebut sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh WTO dan WCO yang merupakan badan dunia terkait dengan perdagangan internasional. Program yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh negara lain yang merupakan good practices pada kegiatan perdagangan internasional. Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan kepada institusi kepabeanan agar terus meningkatkan Kerjasama dengan badan perbatasan lainnya dalam bentuk coordinated border management.]]>
<![CDATA[THE INCOME TAX FROM EXCESS OF VAT ON THE SALE OF USED MOTOR VEHICLES ]]>
<![CDATA[Waidatin Nur Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sales of used motor vehicles in Indonesia are subject to Value Added Tax (VAT) of 10% of the selling price and are charged to consumers. Value-Added Taxes collected when delivering to consumers are called output taxes. According to PMK Number 79 of 2010, Taxable Entrepreneurs (PKP) who sell retail used motor vehicles credit and input tax of 90% of the output tax. Therefore, PKP remits the payable VAT to the state treasury at 1% of the selling price. As a result, there is a more difference of 9% of the selling price paid by consumers and not deposited in the national treasury. According to research, this 9% excess is income for entrepreneurs and may be subject to income tax. However, no regulations are governing further regarding the taxation of this excess. The purpose of this study is to determine the potential income tax on the excess of VAT on the sale of motorcycles and used car retail. The research method used is descriptive qualitative using primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from data sources, namely in-depth interviews with practitioners and academics in taxation at the Fiscal Policy Agency and the Directorate General of Taxation. The results of this study are that there is considerable potential regarding aspects of income tax on the excess of VAT on retail sales of used motorcycles and cars]]>
<![CDATA[Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris pada Wilayah KPP Pratama Klaten ]]>
<![CDATA[Sigit Tri Utomo]]>;
<![CDATA[Nurhidayati Nurhidayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1311
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, pelayanan, kompensasi, komitmen, dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak bendahara desa. Penelitian dilakukan dengan mensurvei bendahara desa di wilayah kerja KPP Klaten, karena kepatuhan bendahara desa di wilayah Klaten relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah kerja KPP sekitarnya. Kuesioner disebarkan sepanjang Januari sampai dengan Maret 2020. Dari kuesioner yang disebar ke 200 bendahara desa, sebanyak 130 responden dinyatakan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, pelayanan, kompensasi, komitmen, dan moral pajak ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendahara desa. implikasi dari hasil penelitian ini antara lain Ditjen Pajak harus mencari strategi baru yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan moral pajak karena metode sosialisasi sudah sering dilakukan. Fiskus juga didorong lebih baik dalam pelayanan kepada wajib pajak, terutama kepada bendahara desa.]]>
<![CDATA[Makna Membayar Pajak Berdasarkan Kitab Injil Markus ]]>
<![CDATA[Christian Todinglabi Palilu]]>;
<![CDATA[Chalarce Totanan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1417
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menemukan makna kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan Kitab Injil Markus. Penelitian ini dilakukan di Kota Palu dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara purposive. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki 3 tingkat makna kesadaran yaitu (1) Kesadaran Fisik: “Keterpaksaan” membayar pajak karena sebuah aturan, hal ini dikarenakan adanya sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; (2) Kesadaran Mental: Empati sebagai “motor” pendorong pembayaran pajak, dimaknai sebagai bentuk mulia dari fungsi pajak untuk menyetarakan kehidupan bermasyarakat; (3) Kesadaran Spiritual: Manifestasi ketaatan religius sebagai dorongan membayar pajak, memberikan gambaran Tuhan sejak dari dahulu menugaskan kita untuk tunduk kepada pemerintah di mana kita berdiam, salah satunya lewat pembayaran pajak. Sebab pemerintah adalah perpanjangan tangan untuk kemuliaan Tuhan.]]>
<![CDATA[Pemain Sepakbola Sebagai Jiwa Klub Dalam Mengarungi Kompetisi: Akankah Diperlakukan Sesuai Dengan Standar Akuntansi? Studi Pada Klub Sepakbola PSMS Medan ]]>
<![CDATA[Mila Indriastuti]]>;
<![CDATA[Alif Firza Rayhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpkn.v4i1.1623
<![CDATA[This study explores the method of football player recognition and presentation in the club’s financial report. The research method uses a narrative paradigm with in-depth interviews; observation and literature study at PSMS Medan. This study explores and examines data observation and PSMS Medan's financial statements using human resource theory and PSAK 19. The results show that the management of PSMS Medan does not apply human resource asset accounting policies for its players. Moreover, the policies implemented by management regarding the recognition and measurement of player contracts are still not following PSAK 19 (2009) paragraphs 18 and 27. Besides that, the measurement of player contracts is closer to the cost model rather than comply with PSAK 19 (2009) paragraph 88 related to the player's useful life. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akuntansi memandang para pemain sepakbola dalam sebuah entitas perusahaan dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan naratif sehingga sesuai dengan fokus penelitian kami yang ingin menggali pengalaman manajemen PSMS dalam mengelola serta menyusun laporan keuangan klub. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemain sepakbola pada klub PSMS Medan seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap tak berwujud karena memenuhi tiga karakteristik sesuai PSAK 19 (2018) paragraf 10. Selain itu, pengesampingan PSAK 19 (2018) yang mencatat nilai kontrak pemain sebagai biaya dapat menimbulkan undervalued pada net income. Biaya-biaya yang seharusnya dapat dikapitalisasi dan menjadi nilai aset bagi PSMS medan adalah sebesar biaya nilai kontrak pemain dan bea materai. Hal ini sesuai dengan PSAK 19 (2018) paragraf 24-27 yang menyatakan bahwa aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. ]]>
