cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
sprnwijaya@pknstan.ac.id
Phone
+627361654-58
Journal Mail Official
pkn.jurnal@pknstan.ac.id
Editorial Address
Ged. K Lt.3, Jl Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang Selatan, Banten
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 27152553     DOI : https://doi.org/10.31092/
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) is a place for publishing research results with the scope of taxation (central and local government taxes), finance (economy, accounting, business, management, and valuation), and state finance (public policy, public sector accounting, public sector management, and public sector audit).
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 134 Documents
 6   7   8   9   10 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Banjarbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 Tiara Wijayanti; Primandita Fitriandi
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1888

Abstract

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 telah memberi dampak terhadap menurunnya penerimaan pajak. Hal ini disebabkan salah satunya karena tindakan penagihan pajak berjalan kurang maksimal, khususnya karena penyampaian surat paksa yang mengharuskan adanya pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, target dan realisasi penyampaian surat paksa, serta hambatan dan upaya petugas pajak dalam mengatasi hambatan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif, yang bersumber dari data penagihan pajak serta wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Banjarbaru selama Pandemi COVID-19 tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya, sebab adanya pembatasan sosial yang cenderung membatasi jurusita saat ingin menyampaikan surat paksa, baik di kantor maupun di tempat wajib pajak yang bersangkutan. Target dan realisasi penyampaian surat paksa juga turut menurun drastis selama adanya Pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas banyaknya hambatan yang muncul diakibatkan Pandemi. Namun, meskipun demikian, KPP Pratama Banjarbaru tetap berhasil mencapai target penyampaian surat paksa.
Pengaruh PDRB, Kesehatan, Dan Kriminalitas Terhadap Pajak Penghasilan Di Provinsi Jawa Tengah 2015-2019 Amin Isnanto; Istiqomah Istiqomah; Suharno Suharno
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1899

Abstract

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, perolehan pajak yang terkumpul dikelola dalam belanja negara untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, kriminalitas, dan kesehatan terhadap pajak penghasilan 2015-2019. Objek penelitian adalah 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dianalisis menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PDRB sektor primer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. PDRB sektor sekunder dan PDRB sektor tersier berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. Kriminalitas dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan. PDRB memberikan pengaruh terhadap pajak penghasilan karena perilaku ekonomi (produksi, konsumsi, menabung, dan investasi) menghasilkan penghasilan yang terutang pajak.
Optimalisasi Peran Sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara Agus Sudarmadi; Tagara Primadista; Dartono Dartono
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1906

Abstract

Kemajuan perkembangan teknologi berhasil membuat kinerja industri dan perdagangan terus meningkat. Di sisi lain kinerja penerimaan harus tetap optimal di tengah ketidakpastian global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Kepabeanan Indonesia yang dibangun oleh DJBC sudah berjalan di arah yang benar dan bagaimana ke depannya pengembangan Sistem Kepabeanan Indonesia yang sebaiknya dilakukan oleh DJBC. Selain itu, peneliti berusaha menunjukkan apakah perkembangan sistem kepabeanan mampu mendukung keuangan negara dengan menyediakan open platform dan open API dalam melakukan kerja sama dengan partner & digital ecosystem sehingga mempermudah dan mempercepat pengembangan solusi/layanan baru, inovasi dan model bisnis oleh masyarakat secara langsung. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan paradigma post-positivisme dan metode penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran utama dari fenomena atau masalah sistem kepabeanan di Indonesia. Dengan membandingkan penelitian dan best practice di negara lainnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Kepabeanan Indonesia telah berjalan selaras dengan perkembangan internasional. Dengan terus mengutamakan kepentingan stakeholder, Sistem Kepabeanan Indonesia mampu memperkuat keuangan negara.
Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris Galih Ardin
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1908

Abstract

One of the important points regulated in the Law on Harmonization of Tax Regulations is the use of the National Identity Number (NIN) as the Taxpayer Identification Number (TIN). Logically, this policy will multiply the number of taxpayers and tax revenues. However, the uncertainty of macro-economic conditions as a result of global economic shocks and the recovery process from the COVID-19 pandemic makes the impact resulting from the integration of NIN and TIN difficult to predict. By employing the Okun's Law and the Phillips Curve approach, this study attempts to estimate the fiscal impact of this policy. This study found that the use of NIN as a TIN will increase the number of registered taxpayers by 1.3 million to 12.74 million taxpayers during the first to five year after the implementation of the policy. In addition, this study also found that this policy will enlarge the fiscal capacity especially from the Income Tax Article 21 by 52.35% to 123.06% annum. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara logis, penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak secara berkali lipat. Namun demikian, ketidakpastian kondisi makro-ekonomi sebagai akibat guncangan ekonomi global dan proses pemulihan dari pandemi covid-19 membuat dampak yang dihasilkan dari penggunaan NIK sebagai NPWP menjadi sulit untuk diprediksi. Dengan menggunakan pendekatan Hukum Okun dan Kurva Phillips, penelitian ini berusaha mengestimasikan dampak fiskal kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak sebesar 1,3 juta sampai dengan 12,74 juta Wajib Pajak pada tahun pertama hingga tahun kelima setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi NIK dengan NPWP akan meningkatkan kapasitas fiskal dari sisi setoran PPh Pasal 21 sebesar 52,35% sampai dengan 123,06% per tahun. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan data dan metode yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi penggunaan NIK sebagai NPWP.
Covid-19 Dan Respon Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM Di Lima Negara Kawasan Asia Tengggara Alfin Yudistira; Dioni Andilaw Jesasta
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1909

Abstract

Various policies have been taken by leaders in various parts of the world as a response to the shaking of the economy as a result of the outbreak of the COVID-19 outbreak. Problems that arise in the economy have an impact on various business actors, especially MSMEs. With a total of approximately 71 million, MSMEs are the backbone of the economy in Southeast Asia. Using qualitative research methods through content analysis techniques and literature studies, this study aims to find out the policy responses most widely taken by governments in five Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam. The results of the study show that the policies most frequently adopted by these countries include wage subsidy schemes, deferral tax payments, providing direct loans to MSMEs, and training and redeployment. As an entity that has liquidity vulnerabilities and limited access to funding, MSMEs need intensive support from the government as an effort to recover the economy. Berbagai kebijakan diambil oleh para pemimpin di berbagai belahan dunia sebagai respon atas terguncangnya perekonomian sebagai akibat dari merebaknya wabah COVID-19. Permasalahan yang timbul dalam perekonomian berdampak pada berbagai pelaku usaha terutama UMKM. Dengan jumlah kurang lebih 71 juta, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Asia Tenggara. Dengan metode penelitian kualitatif melalui teknik analisis isi dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon kebijakan yang paling banyak diambil oleh pemerintah di lima negara kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang paling banyak diambil oleh negara-negara tersebut meliputi skema subsidi upah, penundaan pembayaran perpajakan, pemberian pinjaman langsung kepada UMKM, dan training dan redeployment. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan pemerintah Vietnam. Sebagai entitas yang memiliki kerentanan likuiditas dan keterbatasan pada akses pendanaan, UMKM perlu dukungan secara intensif oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan perekonomian. 
Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Belanja Daerah? Studi Kasus Bidang Pendidikan Adi Saputra; Khoirunurrofik Khoirunurrofik
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara besaran belanja pegawai dan belanja modal terhadap tingkat efisiensi belanja khususnya di level pemerintah daerah di bidang pendidikan. Hubungan ini penting untuk menilai bagaimana belanja daerah khususnya belanja daerah di bidang pendidikan meningkat dari tahun ke tahun sedangkan kualitas pendidikan seperti Programme for International Student Assessment (PISA) skor yang diikuti Indonesia setiap periodenya mengalami penurunan. Di satu sisi, belanja daerah bidang pendidikan masih di dominasi oleh belanja pegawai dan hanya sebagian kecil belanja modal. Kami menganalisis belanja pegawai bidang pendidikan dan belanja modal bidang pendidikan terhadap tingkat efisiensi belanja daerah bidang pendidikan dengan menggunakan model Data Envelopment Analysis Bootstrapping oleh Simar dan Wilson (2007). Hasil menunjukkan bahwa belanja pendidikan berkorelasi negatif dengan tingkat efisiensi belanja daerah bidang pendidikan sedangkan belanja modal berkorelasi positif terhadap tingkat efisiensi belanja daerah bidang pendidikan. Oleh karena itu penting untuk memberikan batasan minimal belanja modal fungsi pendidikan dan batasan maksimal belanja pegawai fungsi pendidikan. 
SCL Sebagai Sarana Memanen Kreativitas Siswa Di Bidang Akuntansi Agung Dinarjito
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah student center learning (SCL) dalam bentuk project based learning (PBL) dan case study learning (CSA) apakah tepat digunakan untuk pembelajaran bidang akuntansi dan dapat memberikan manfaat bagi siswa di bidang akuntansi. Penelitian dilakukan sehubungan dengan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang cenderung mengarah pada SCL. Penelitian ini menggunakan metode scoping review dengan melihat literatur-literatur terkini dimulai tahun 2011 sampai dengan 2022. Hasil scoping review menemukan bahwa SCL, PBL dan CSA merupakan pendekatan pembelajaran yang tepat digunakan karena memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa baik dari sisi ketrampilan dan kompetensi teknis maupun kompetensi sosial untuk menjadi seorang profesional di bidang akuntansi. Bentuk SCL yang tepat adalah apabila mampu mengintegrasikan dengan praktik nyata di perusahaan. SCL dapat terwujud apabila terdapat koordinasi dan perencanaan yang baik dari seluruh stakeholder yang terkait, baik dari sisi sekolah, pendidik, mahasiswa maupun perusahaan dan organisasi profesi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah dan pendidik untuk dapat menggunakan pendekatan yang berfokus pada siswa.
Dampak Krisis Global Pada Industri Hasil Tembakau Di Indonesia: Sebuah Analisis Runtun Waktu Akbar Harfianto; Rizky Mukhlas; Rizka wahyukomala
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1918

Abstract

Despite facing various crises since 1998 until now, the level of production of tobacco products in Indonesia has not been significantly affected. By approaching a time series analysis with the ARIMAX model and using data on tobacco production from 1992 to 2021, this research illustrates that the tobacco industry in Indonesia has a fairly good level of resistance to the crisis conditions that have occurred. Under these circumstances, there is still opportunity for the government to optimize state revenues while at the same time carrying out the function of controlling the consumption of tobacco products. Meskipun menghadapi berbagai krisis sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, tingkat produksi hasil tembakau di Indonesia tidak terkena dampak secara signifikan. Dengan pendekatan analisis runtun waktu dengan model ARIMAX dan menggunakan data produksi tembakau dari tahun 1992 hingga 2021, penelitian ini memberikan gambaran bahwa industri hasil tembakau di Indonesia memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik terhadap kondisi krisis yang terjadi. Dalam kondisi tersebut, masih terdapat peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menjalankan fungsi pengendalian konsumsi hasil tembakau.
Urgensi Buah-Buahan Sebagai Barang Kena Pajak : Pro Dan Kontra Fadlol Muhammad Fajar; Zain Yudha Prawira; Rafika Surya Manullang; Suparna Wijaya
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1978

Abstract

Perubahan buah-buahan sebagai kebutuhan pokok menjadi barang kena pajak dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan banyak topik pembahasan yang dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Kajian ini bertujuan untuk melihat urgensi buah sebagai barang kena pajak dari 2 (dua) perspektif, yaitu pro dan kontra yang didukung oleh penerapan buah sebagai barang kena pajak di negara lain. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan buah-buahan menjadi barang kena pajak dinilai menguntungkan dari segi ekonomi dan akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk PPN. Perubahan ini juga dinilai merugikan jika dilihat dari segi konsumsi maupun keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi kenaikan harga buah akibat peraturan ini mengakibatkan buah hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan tinggi padahal buah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dinilai memperbaiki kebijakan ini, salah satunya dengan membandingkan penerapannya di negara-negara yang buahnya termasuk barang kena pajak.
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan Faiza Aina Nurrizqi; Mohamad Nor Rizal; Teguh Syuhada; Suparna Wijaya
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpkn.v4i1S.1981

Abstract

Meat is one of the basic ingredients that many people need in everyday life. Because it is a staple ingredient, meat is included in the group of goods that are exempt from the imposition of Value Added Tax. Since the issuance of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), this exemption was removed but the VAT exemption facility was granted. However, there are plans for further arrangements regarding the imposition of VAT specifically for certain types of meat and VAT exemption facilities for other types that are more commonly consumed by the public. It's just that at the time this research was conducted, regulations regarding this matter had not yet been issued. This research was made with the aim of discussing how VAT was imposed on meat before and after the UU HPP was enacted, as well as discussing the impact or implications of regulating the imposition of VAT exemption facilities on meat. The method of writing this research was carried out using a descriptive qualitative approach with data collection techniques through documentation studies. From the results of this study, it was concluded that there were differences in the treatment of meat as a staple item before and after the issuance of the UU HPP, and there was a potential loss in terms of state revenue from increasing meat imports if further regulations were not issued. Daging merupakan salah satu bahan pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena merupakan bahan pokok, daging termasuk ke dalam kelompok barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengecualian tersebut dihapus namun diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Akan tetapi terdapat rencana pengaturan lebih lanjut terkait pengenaan PPN secara khusus untuk daging jenis tertentu dan fasilitas PPN dibebaskan untuk jenis lain yang lebih umum dikonsumsi masyarakat. Hanya saja pada saat penelitian ini dilakukan, peraturan pelaksanaan terkait hal tersebut belum juga diterbitkan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membahas bagaimana pengaturan pengenaan PPN atas daging sebelum dan sesudah adanya UU HPP, serta membahas mengenai dampak atau implikasi dari pengaturan pengenaan fasilitas PPN dibebaskan atas daging. Metode penulisan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap daging sebagai barang kebutuhan pokok sebelum dan sesudah diterbitkannya UU HPP, serta terdapat potential loss dari segi penerimaan negara atas importasi daging yang kian meningkat apabila peraturan lanjutan tidak kunjung diterbitkan.

Page 8 of 14 | Total Record : 134

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara | September 2025 Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara: Maret 2025 Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara : September 2024 Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara : Maret 2024 Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara : September 2023 Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara : Maret 2023 Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi Vol. 1 No. 2 (2020): MENUJU KEUANGAN NEGARA YANG SUSTAINABLE Vol. 1 No. 1 (2019): PARADIGMA BARU KEUANGAN NEGARA More Issue