Jurnal Justiciabelen
Journal Justiciabelen is published by the law Departement, University of Muhammadiyah Gresik, twice a year in February and September. The purpose of this journal is to facilitate research about Law. The article essentially contains topics on Criminal Law, Civil Law, Consultation Law, Government Law, Business Law, and Islamic Law
Articles
87 Documents
<![CDATA[HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Muhammad Roqib]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 1 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2283
<![CDATA[Constitutional Court has issued Verdict No. 137/PUU-XIII/2015 about withdrawing the Governor’s authority in cancelling regency/city regulation. The Constitutional Court has tested Article No. 251 (2), (3), (4), and (8) on the Constitution No. 23 of 2014 about Local Government. By this verdict, the only way to issue the cancellation of the regency/city regulation is through judicial review mechanism of Supreme Court (MA). Only after the Governor’s authority in cancelling the regency/city regulation has been revoked, a problem appears in how to ensure the harmonization between the regency/city regulation and another regulation. This research uses statute approach, examining all of the constitutions with examined law issues and conceptual approach which starts from points of view and developing doctrines in science of law. Based on this research result, it is discovered that during the implementation of the Verdict of the Constutional Court No. 137/PUU-XIII/2015 did not deprive the control of central government towards local government, including the establishment of regency/city regulation. Governor as representative of central government in the region was given an authority to supervise preventively towards the establishment of regency/city regulation. By maximum preventive supervision, it would harmonize between regency/city regulation and another constitutional regulation.]]>
<![CDATA[TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KEADILAN DALAM PEMBERIAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENEGAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ADANYA KEBAKARAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1639
<![CDATA[.Upaya penegakan hukum lingkungan yang tegas merupakan salah satu cara untuk mencegah kelestarian lingkungan. instrumen hukum lingkungan dibuat dan ditegakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. namun, pada pelaksanaannya penegakan hukum lingkungan tidak senada dengan konsep pembangunan berkelanjutan. penegakan hukum lingkungan seolah hanya tajam kebawah namun tumpul keatas. dalam tulisan ini, akan dibahas penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan akibat terjadinya kebakaran hutan.dan kerusakan ekosistem didalamnya. pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, karena pengelolaan hutan alam, hutan tanaman dan sumber daya alam yang ekstensif bersifat ekstratif telah menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan demikian cepat. secara umum para pengelolaannya melakukan kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada. kondisi itu dapat dilihat dengan adamya lokasi tambang yang tidak direklamasi, ileggal fishing illegal logging, pencemaran lingkungan, over loggin, kebakaran hutan yang membuat kualitas tanah semakin buruk yang dikarenakan adanya pengelolaan bersifat ekstratif tersebut, perbedaan sebab-akibat dalam kasus yang berbeda juga harus ditangani secara lebih complex lagi, karena adanya asas ultimatum remedium sebagai salah satu upaya terakhir dalam penegakan hukum. dan sebagai langkah upaya hukum terakhir untuk menindak pelaku kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sendiri tidak hanya sertamerta hanya melibatkan individu yang melakukannya, tetapi melibatkan juga Banyaknya perusahan selaku korporasi yang bertanggungjawab dalam halnya terjadinya kebakaran hutan. Tulisan ini akan mencoba menganalisis alasan pentingnya tindakan afirmatif bagi penegakan hukum lingkungan terutama hukum pidana.dalam hal pemberian sanksi ultimum Remedium sebagai upaya terakhir untuk menindak pelaku khususnya Korporasi sebagai pelaku utama kebakaran hutan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 2 AYAT 3 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 1997 TERHADAP PENURUNAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK UNTUK DIUBAH MENJADI TANAH HAK GUNA BANGUNAN MELALUI PROSES LELANG ]]>
<![CDATA[David Novan Setyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 2 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i2.2447
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian, maka Penyelesaiannya adalah sebagai berikut: yang Pertama, Penerapan Terhadap Penurunan Hak Milik Untuk Diubah Menjadi Guna Bangunan Melalui Dengan Didasarkan Pada Pasal 2 Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997, yakni: didalam pelaksanaannya, dikarenakan pada saat status kepemilikan hak atas tanah yang dalam hal ini hak milik, kemudian diubah menjadi hak guna bangunan oleh perseorangan kepada suatu badan-badan yang dalam hal ini badan hukum itu membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, dan dengan waktu yang tidak sebentar, maka itu dapat menciptakan suatu masalah atau kendala baru yang harus segera dapat diberikan solusinya. Kedua, yakni: Kendala dalam Terhadap Status Kepemilikan Tanah Hak Milik Menjadi Tanah Hak Melalui Proses Lelang Dengan Didasarkan Pada Keputusan Menteri / Kepala Badan Pertanahan Nasional, adalah sebagai berikut:Kurangnya transparasi dalam dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah; Pensertifikatan tanah tidak dapat berjalan dengan cepat; Terbatasnya tenaga berkeahlian; Tuntutan ketelitian teknis yuridis dokumen yang menjadi dasar hak atas tanah memang mesti relatif akurat; Kurang lengkapnya Standar sampai saat ini; Hingga saat ini belum ada kesatuan definisi tanah adat dan tanah negara.]]>
<![CDATA[Akad Kafalah Dalam Syariah Card ]]>
<![CDATA[hardian iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 2 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2244
<![CDATA[Di Negara Indonesia terdapat dua system bank antara lain Bank konvensional dan Bank Syariah. Dari berbagai macam produk salah satunya adalah kartu kredit. Dalam bank syariah dikenal dengan syariah card yang Fungsinya tidak berbeda dengan kartu kredit konvensional, Yang membedakannya adalah pada kartu kredit konvensional menggunakan sistem bunga sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil dan Sedangkan syariah card berdasarkan pada prinsip kafalah, qardh, dan ijarah. Sebagaimana diatur dalam fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.]]>
<![CDATA[Lembaga Penerapan Sanksi Hukum Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usada Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Osgar sahim matompo]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i1.2769
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan salah satu indikator penerapan sanksi bagi pelaku usaha besar ketika melakukan beberapa perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perbuatan yang terkait dengan pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Aturan hukum praktik monopoli dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli dan ketetapan sanksinya. Tidak semua produk hukum legislatif mencerminkan suara atau harapan warganya. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang menilai masih rendahnya penegakan hukum Kendala utama, pengaturan struktur pasar dan perilaku pasar secara utuh. perlunya rekonstruksi terhadap Pasal-Pasal yang terkait langsung dengan struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar.]]>
<![CDATA[MEKANISME DIVERSI TERHADAP ANAK PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Misbahul Ramadhany]]>;
<![CDATA[Ifadah Hapsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 2 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i2.2443
<![CDATA[This research is entitled The Application of Diversion to Children of Narcotics Addicts in terms of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Furthermore, the formulation of the problems raised in this thesis are first, how to handle and procedure for giving diversion to children of Narcotics crime perpetrators in Gresik Regency. Second, whether the implementation of Diversion is in accordance with Law Number 11 of 2012 in Gresik Regency. Then the result of the research shows that the diversion mechanism for child offenders of narcotics offenses can be taken on several levels. The first level is the level of investigation in the form of deliberations among them: investigator deliberation, family deliberation and community deliberation. Furthermore, diversion must be carried out at every level of examination, both investigation, prosecution and trial, if the Diversion process is successful before the trial stage, the Investigator and Public Prosecutor will submit the results of the Diversion to the Head of the District Court to make an Determination and based on this Determination the Investigator and Public Prosecutor can issue SP3 (Letter of Order to Stop Investigation) and Decree of Termination of Prosecution. If the Diversion process succeeds in the trial stage, the Minutes and results of the Diversion shall be submitted to the Head of the District Court to make a decision on the termination of the case as for the legal action taken against the child who is a drug addict who fails to diversify, namely in the form of guidance]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERMASALAHAN PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Murti Ayu Hapsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.2200
<![CDATA[Tax collections is part of a state’s authority. Tax’s contribution is crucial to finances and develops state’s well-being and its people’s wealth. The core or the essence of tax collection is that it cannot cause excessive burden to the taxpayer—so that the taxpayer can afford to their needs first. In this case, globalization has rapidly blur the boundaries between one state and another, so that increases the problems that follows, including in economics and taxations sectors. One of those problems is what we call with ‘international double taxation’ that potentially burden taxpayer more. From this study we aim to find solution to this problem]]>
<![CDATA[Kebijakan Poros Maritim Dan Strategi Ekonom Serta Keamanan Laut ]]>
<![CDATA[Bambang S. Irianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i1.2771
<![CDATA[Poros Maritim Dunia bagi Indonesia adalah buah pemikiran yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014, . Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing Toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut telah berlomba di kawasan Indo-Pasifik. Penulisan ini mendudukan global maritime nexus, Indo-Pacific, geostrategy sebagai geopolitik Indonesia guna memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan strategis untuk kepentingan nasional Indonesia]]>
<![CDATA[Hakekat Penjatuhan Pidana Pengawasan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum guna mewujudkan Keadilan ]]>
<![CDATA[Ifahda Pratama Hapsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 1 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2245
<![CDATA[Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem Hukum suatu negara. Dalam konsep Negara hukum termasuk pula konsep Rechtstaat, maupun the rule of law serta nomokrasi islam. kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga suatu negara hukum bekerja. dalam negara hukum kekuasaan kehakiman dituntut dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun terpisah dari kekuasaan legislatif dan yudikatif. Pada dasarnya, pidana pengawasan yang diterapkan hakim kepada anak yang berhadapan dengan Hukum harus mencerminkan keadilan. kata pidana pada umumnya tidak lazim diberikan kepada anak. maka diharapkan pemberian sanksi pidana atau hukuman diganti dengan pemaknaan yang lebih baik yaitu dengan melakukan pengawasan, yang jauh lebih efektif diterapkan agar tidak menimbulkan stigmatisasi terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PEMAIN SEPAKBOLA DI DALAM KOMPETISI REGIONAL PSSI DITINJAU DARI KUHP ]]>
<![CDATA[Bambang Sugeng Irianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1631
<![CDATA[Sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia. Sepakbola tidak bisa dipandang hanya sebatas permainan olahraga yang mengandalkan fisik saja, tapi di dalam permainan sepakbola muncul emosi, adrenalin, gairah, kebanggan, dan dedikasi ada di dalamnya. Karena hal itu, di dalam pertandingan sepakbola tidak bisa dihindarkan dari kontak fisik mulai dari kontak fisik ringan, sedang hingga berat. Sehingga pemain sepakbola mempunyai tendensi untuk melakukan kekerasan terhadap tubuh, dimana hal itu dilarang dalam hukum nasional yang terdapat pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun sepakbola memiliki hukum tersendiri yakni sistem hukum FIFA yang bersifat transnasional. Dalam sistem hukum FIFA dibagi menjadi dua yaitu Lex Sportiva & Lex Ludica. FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional melarang segala bentuk intervensi di ranah sepakbola. Negara dalam menegakkan hukum negara tentunya harus berhati - hati agar tidak di interpretasikan sebagai bentuk intervensi oleh negara dan melanggar sistem hukum FIFA.]]>
