Padjadjaran Journal of International Relations
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2021)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Dukungan Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019 terhadap Diplomasi Korporasi Indomie di Nigeria ]]>
<![CDATA[Harold Yehezkiel Prasetyo Parningotan]]>;
<![CDATA[Viani Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33397
<![CDATA[Indomie sebagai salah satu produk Indonesia merupakan produk dari PT. Indofood Sukses Makmur TBK. Kepopuleran Indomie terlihat hingga di berbagai negara, salah satunya adalah Nigeria. Indomie di Nigeria sangat popular berkat usaha salah satu pihak relasi Indofood, Dufil melalui Diplomasi Korporasi, yang bertujuan untuk mendukung potensi pasar Indomie di Nigeria hingga benua Afrika. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dukungan pemerintah Indonesia melalui Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019 terhadap Diplomasi Korporasi Indomie di Nigeria pada tahun 2018 – 2020 yang dapat mengembangkan pasar Indomie di Nigeria hingga benua Afrika. Penelitian ini dilihat melalui pendekatan neoliberalisme dan teori diplomasi korporasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dapat menjelaskan fenomena tersbeut yang didukung oleh berbagai data baik studi literatur dan hasil wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap brand Indomie sebagai usaha dan brand ternama serta perusahaan Indofood dan Salim sebagai pemiliki brand sangat berdampak dan menunjukan hubungan yang interdepedensi.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur ]]>
<![CDATA[Muhammad Ammar Al Ghifari]]>;
<![CDATA[Satriya Wibawa]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33698
<![CDATA[Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan kasus kejahatan perdagangan manusia terbesar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui pemenuhan dimensi keamanan manusia. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi dimensi-dimensi keamanan manusia dalam rangka menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga bisa mencegah masyarakat untuk masuk kedalam kondisi yang menjadi faktor-faktor perdagangan manusia.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan ASEAN Single Aviation Market dalam Industri Penerbangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aldy Akbar Maulana]]>;
<![CDATA[Hasan Sidik]]>;
<![CDATA[Deasy Silvya Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.34352
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ASAM dalam industri penerbangan di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis secara mendalam terkait fenomena yang terjadi. Sumber data berasal dari document-based research berupa dokumen resmi, wawancara dengan narasumber, dan internet-based research berupa buku, jurnal, berita, maupun sumber rujukan lain dari internet. Periset menggunakan teori rezim internasional untuk melihat karakteristik rezim di dalam ASAM dan memasukannya ke dalam skema pendekatan conventional structuralism untuk melihat perkembangan implementasi rezim di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa ASAM telah memenuhi karakteristik rezim internasional di ASEAN, terlihat dari prinsip, norma, dan aturan prosedur yang membentuk rezim. ASAM menjadi sebuah komitmen jangka panjang untuk melalukan integrasi kawasan melalui liberalisasi penerbangan. Namun, pembentukan hingga pengaplikasian ASAM masih didasarkan pada kepentingan negara. Kebijakan ASAM di Indonesia masih terdapat proteksionisme terhadap pelaksanaannya. Pelaksanaan ASAM di Indonesia hanya diterapkan pada penerbangan internasional. Sedangkan penerbangan domestik masih mempertahankan prinsip cabotage.]]>
<![CDATA[Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) ]]>
<![CDATA[Alvira Rizki Wulandari]]>;
<![CDATA[Dadan Suryadipura]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33521
<![CDATA[Diplomasi Ekonomi yang menjadi salah satu fokus dari Pemerintahan Joko Widodo telah mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas seluruh diplomatnya agar dapat menjadi sales person negara. Selain itu, negosiasi perjanjian perdagangan pun menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo. Indonesia pun didorong untuk meningkatkan hubungan ekonominya baik di pasar tradisional maupun non tradisionalnya. Hubungan dengan salah satu negara pasar tradisional Indonesia, yaitu Australia yang juga merupakan salah satu negara tetangga Indonesia memiliki pengaruh cukup besar terhadap kemungkinan keuntungan yang dapat didapatkan oleh Indonesia melalui perjanjian perdagangan. Ambisi ini tertuang dalam perjanjian IA-CEPA yang proses negosiasinya telah dilakukan selama 12 putaran dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan fokus Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan praktik diplomasi ekonominya, beserta adanya peranan kelompok bisnis yang tergabung dalam IA-BPG. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peranan kelompok bisnis dalam membantu pemerintah Indonesia menyukseskan negosiasi IA-CEPA yang akan dilihat dalam perspektif diplomasi komersial menurut kerangka konversi Reuvers dan Ruel.]]>
<![CDATA[Mengatasi Tantangan Logistik dalam Humanitarianisme: Pembelajaran Strategi dari Pemerintah Tiongkok ]]>
<![CDATA[Yeremia Nicolaus Widjanarko]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.31635
<![CDATA[Aspek logistik merupakan bagian paling krusial dalam aksi kemanusiaan, terutama di dalam hubungannya dengan penyaluran bantuan bagi para korban. Meski negara-negara mengakui krusialitas dari aspek logistik dalam humanitarianisme, hanya ada beberapa negara saja yang benar-benar menyikapi hal tersebut dengan serius, yang mana Tiongkok adalah salah satunya. Tiongkok sebagai salah satu emerging economies yang dinyatakan layak untuk menjadi role model bagi negara-negara lain memiliki strategi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tan-tangan yang ada sehingga hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah Tiongkok dalam menghadapi tantangan-tantangan logistik saat operasionalisasi aksi-aksi kemanusiaan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan humanitarianisme logistik yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah strategis pemerintah Tiongkok dilakukan berdasarkan empat unsur utama dalam operasionaliasi logistik: kelengkapan peralatan, ketersediaan infrastruktur, teknologi informasi, serta keselarasan prosedur dan kebijakan. Temuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pelajaran strategi yang bisa digunakan sebagai dasar bertindak bagi negara-negara lain ketika mengoperasikan logistik dalam humanitarianisme. ]]>
<![CDATA[Diplomasi Komersial: Promosi Perdagangan dan Investasi Indonesia terhadap Kenya Pasca KTT Indian Ocean Rim Association (IORA) di Era Presiden Joko Widodo (2015-2019) ]]>
<![CDATA[Ajeng Sekar Arum]]>;
<![CDATA[Dadan Suryadipira]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33517
<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk menjelaskan promosi perdagangan dan investasi yang dilakukan Indonesia terhadap Kenya pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2015-2019) pasca KTT IORA 2017. Konsep yang digunakan adalah diplomasi komersial menurut Okano-Heijmans Riset ini menggunakan metode riset kualitatif melalui pengumpulan data dari literatur dan wawancara, serta triangulasi sebagai cara untuk memverivikasi data. Hasil dari riset ini adalah pasca KTT IORA 2017, Indonesia melakukan diplomasi komersial terhadap Kenya berupa promosi perdagangan melalui Forum Bisnis Indonesia-Kenya dan Trade Expo Indonesia dan promosi investasi melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui perdagangan dan outbond investment dengan Kenya dan pasar yang kebih luas yakni East African Community. Berdasarkan capaian diplomasi komersial Indonesia, Indonesia masih perlu melakukan pendekatan langsung dan membangun trust building dengan pemerintah Kenya agar mencapai hasil yang konkrit.]]>
<![CDATA[Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta ]]>
<![CDATA[Jihan Salsabila Denura]]>;
<![CDATA[Viani Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33468
<![CDATA[Diplomasi ekonomi ialah prioritas kebijakan luar negeri Indonesia periode 2014-2019. Diplomasi ekonomi ini difokuskan untuk pasar nontradisional Indonesia yaitu kawasan Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan. Riset ini menyoroti diplomasi ekonomi Indonesia di Bangladesh dalam studi kasus ekspor gerbong kereta. Pada tahun 2017, PT INKA memenangkan tender pengadaan 250 gerbong kereta di Bangladesh mengalahkan Tiongkok dan India. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia berperan dalam keberhasilan ekspor di pasar nontradisional yaitu Bangladesh. Riset ini menggunakan pendekatan diplomasi dan diplomasi ekonomi sebagai pisau analisis dan mengaplikasikan konsep diplomasi ekonomi Okano-Heijmans. Metode riset yang digunakan ialah metode riset kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan wawancara. Temuan riset ini ialah diplomasi ekonomi Indonesia utamanya berperan dalam proses penawaran tender yang diikuti PT INKA dengan cara memberikan fasilitas kemudahan pajak dan pembiayaan Eximbank agar PT INKA dapat bersaing secara kompetitif dengan kompetitor lainnya di pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Diplomasi ekonomi ini juga melibatkan berbagai aktor negara dan non-negara yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, PT INKA, Biswas Construction dan Eximbank Indonesia. Diplomasi ekonomi Indonesia ke Bangladesh menghasilkan sebuah kesepakatan yang memenuhi balance of interest. ]]>
<![CDATA[Pembentukan Opini Publik Indonesia oleh Cable News Network (CNN) Indonesia Berkenaan dengan Isu Sampah Plastik ]]>
<![CDATA[Nadila Satrivi]]>;
<![CDATA[Chandra Purnama]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33515
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan upaya pembentukan opini publik yang dilakukan oleh CNN Indonesia berkenaan dengan isu sampah plastik melalui teori agenda-setting, framing, dan priming dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi berbasis literatur dan internet. Hasil penelitian menunjukkan CNN Indonesia melakukan pembentukan opini publik dari sisi agenda setting, yaitu mencari tahu dan melihat langsung ke lapangan, lalu diidentifikasikan muncul fenomena sampah plastik di Indonesia. Hasilnya adalah respon publik atas pemberitaan sampah plastik masih sedikit dibandingkan dengan isu lainnya. Dari sisi framing, CNN Indonesia menyadari permasalahan sampah plastik perlu diperhatikan oleh publik, sehingga mengemas berita sampah plastik di Indonesia sebagai ancaman lingkungan global. Dari 829 berita yag dipublikasikan CNN, ada 100 berita terkait sampah plastik. Efek framing adalah muncul gerakan sosial non straw movement. Dari sisi priming, CNN melakukan penekanan isu ancaman sampah plastik bagi dunia dan penanggulangan sampah plastik.]]>
<![CDATA[Advokasi dan Negosiasi: Diplomasi Hak Asasi Manusia Republik Korea pada Masa Park Geun-hye Mengenai Comfort Women ]]>
<![CDATA[Muhammad Pratama Putra Ibrahim]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.32774
<![CDATA[Usaha diplomasi yang dilaksanakan pemerintahan Park Geun-hye untuk menangani persoalan comfort women merupakan penerapan dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea tahun 2011 mengenai comfort women. Artikel ini berupaya mendeskripsikan bagaimana diplomasi ini dijalankan melalui konsep diplomasi hak asasi manusia yang terdiri atas dua proses, yakni negosiasi dan advokasi. Pemerintah Republik Korea melalui usaha negosiasinya dengan Jepang mengadakan pertemuan tingkat direktur jenderal dan pembicaraan tingkat tinggi. Dalam hal ini, ditemukan bahwa keseluruhan empat elemen negosiasi klasik diplomasi hak asasi manusia menurut Archer berhasil dipenuhi. Dengan catatan bahwa elemen keempat tidak menghasilkan suatu luaran yang terbuka, melainkan suatu kesepakatan yang spesifik. Dalam usaha advokasinya, pemerintah Republik Korea menggunakan taktik naming and shaming dan fokus tematik dalam mengangkat empat tema besar Jepang sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap comfort women: pertama, kejahatan kemanusiaan; kedua, perbudakan seksual militer; ketiga, Pernyataan Kono; keempat, reputasi internasional Jepang. Kedua proses ini dilaksanakan sejak dilantiknya Park Geun-hye pada Februari 2013 hingga akhir Desember 2015 dan dilakukan secara bersamaan.]]>
<![CDATA[ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN ]]>
<![CDATA[Almaas Rahmawati Putri]]>;
<![CDATA[Viani Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33497
<![CDATA[ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers merupakan rezim perlindungan pekerja migran di ASEAN. Berfokus pada Indonesia dan Malaysia sebagai representatif negara pengirim dan penerima, periset berusaha melihat posisi dan respon negara terhadap konsensus, dimulai dari pembentukan hingga perkembangan pasca penandatanganannya untuk melihat dampak konsensus terhadap permasalahan perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah, khususnya melalui analisis negara. Periset menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Riset ini menggunakan studi literatur dan wawancara dalam menunjang data yang diperlukan. Periset menggunakan teori rezim internasional dari Stephen D Krasner. Hasil riset menunjukan bahwa ASEAN Consensus memenuhi karakteristik dari rezim di ASEAN. Namun, signifikansi dari konsensus belum dapat terlihat mengingat sifatnya yang mengikat secara moral dan situasi terbatas dari kepentingan dan kebijakan negara terkait yang mengakibatkan dampak terhadap pekerja migran berketerampilan rendah secara langsung tidak tercapai secara maksimal. Meskipun tidak mengikat secara hukum, konsensus tetap menjadi pedoman nilai yang menjadi dasar komitmen negara-negara ASEAN dan kemajuan bagi isu perlindungan pekerja migran yang berjangka panjang di Kawasan.]]>
