cover
Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim
Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com
Phone
+6281322312268
Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
ISSN : 26558823     EISSN : 26561786     DOI : https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik yakni memuat hasil-hasil penelitian lapangan dan dan atau kajian pustaka mengenai isu-isu konflik dan resolusi konflik di tingkat nasional, regional dan internasional.
Articles 129 Documents
KONFLIK GENDER DAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU 2019 Yon Daryono; Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.676 KB) | DOI: 10.24198/jkrk.v2i1.27047

Abstract

ABSTRAK Isu terkait dengan partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang rendah. Konflik gender, motivasi dan sistem patrhiarkhi dianggap sebagai penghalang partisipasi perempuan menjadi pengawas pemilu. Sebagian kalangan masih memiliki sikap tidak mempercayai ruang-ruang pekerjaan yang berisiko pada keselamatan, intimidasi, diserahkan kepada perempuan dalam pengawasan pemilu.
KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER AIR BERSIH ANTARA PT. SUKAPUTRA GRAHACEMERLANG (SGC) SEBAGAI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN WARGA PERUMAHAN SENTUL CITY Mahda Diva Dwinata; Maulana Irfan
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v1i2.23240

Abstract

Air adalah sumber kehidupan dan merupakan hak bagi setiap manusia, bahkan Bangsa Indonesia sudah mengatur dan menetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 Hak yang dimaksud adalah melalui kebijakan selaku pemegang kendali dalam pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. PT. Sukaputra Grahacemerlang (SGC) (Anak Perusahaan PT. Sentul City) sebagai pihak pengembang perumahan Sentul City telah melakukan konflik dalam pengelolaan sumber air bersih terhadap warga Sentul City. Situasi tersebut dapat berdampak konflik berkepanjangan terutama pada konflik sosial di masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Melihat kondisi warga yang menjadi korban karena sulitnya mendapatkan pasokan air bersih, sudah saatnya para pemangku kepentingan turun tangan untuk segera mengatasi masalah ini.  Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen berita, jurnal serta dokumen lain yang mendukungnya.
PERKEMBANGAN ALUTSISTA SATUAN INFANTERI PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) Helmi Tachejadi Soerjono; Muhamad Nur Affandi; Soni Akhmad Nulhaqim
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v1i1.20889

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi kebutuhan alutsista di Satuan Infanteri pada Prioritas pembangunan Minimum Essential Force (MEF). Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah alutsista mempunyai peranan penting untuk menjaga pertahanan Negara, maka diperlukan upaya yang dapat mendukung prioritas pembangunan minimum essential force (MEF). Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan industri pertahanan dalam negeri dan melakukan transfer teknologi. Transfer teknologi dapat diwujudkan seiring dengan terjalinnya berbagai kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan beberapa negara maju yang memiliki teknologi pertahanan yang canggih. Perkembangan teknologi pertahanan dalam tingkat global dapat dijadikan motivasi bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kemandirian dalam produksi alutsista melalui berbagai perusahaan strategis yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG Rifky Taufiq Fardian; Meilanny Budiarti Santoso
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.564 KB) | DOI: 10.24198/jkrk.v2i1.27043

Abstract

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, sehinggatumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik, dan bahkan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari keluarga dan orang tuanya saja melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara, mengingat Indonesia adalah negara kesejahteraan yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warna negaranya dengan baik. Dalam hal ini, termasuk hak yang dimiliki oleh anak-anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang harus dilindungi pemenuhan hak-haknya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literaturdan dokumen, berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh LPKA. Walaupun masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak.
REINTEGRASI KRIMINAL REMAJA MENGGUNAKAN COGNITIVE RESTRUCTURING FORM Tiara Salsabilla; Eva Nuriyah Hidayat; Meilanny Budiarti Santoso
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v3i2.35148

Abstract

ABSTRAKSetiap remaja memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, serta terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali narapidana remaja. Setelah melalui berbagai proses hukum dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana remaja diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan berbaur, serta mengembangkan dirinya. Namun untuk mantan narapidana mampu melalui proses reintegrasi dengan baik dan tidak menjadi residivis, yaitu terdapat peran penting tentang bagaimana Lembaga Pemasyarakatan dan profesi-profesi di latar koreksional dapat mempersiapkan mantan narapidana remaja dengan baik. Salah satu tool pekerja sosial yang dapat digunakan untuk mempersiapkan narapidana remaja untuk melakukan reintegrasi sosial yaitu Cognitive Restructuring Form (CRF). Melalui metode tersebut, para narapidana remaja akan dilatih untuk dapat mengidentifikasi realita yang dihadapi, emosi yang dirasakan, pikiran-pikiran yang terlibat, serta mengevaluasi dan merespons. Pada artikel ini, melalui metode literature review atau kajian pustaka, penulis berutujuan untuk mengintegrasikan penerapan CRF untuk mempersiapkan narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat.
ANALISIS KONFLIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DAN STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DI KOTA BANDUNG Khofiyya Fathimah A.F; Soni Akhmad Nulhaqim
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v3i1.31974

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sangat memepngaruhi perekonomian masyarakat, terutama semenjak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown di beberapa negara.Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal, serta adanya PHK oleh sejumlah perusahaan kepada karyawannya, maysarakat yang tergolong ke dalam kelas menengah ke bawah banyak mengalami kehilangan penghasilan mereka. Karena hal tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan pangan yang mereka selama dalam masa kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah.Pemerintah memastikan bahwa setiap warganya tetap mendapatkan hak untuk hidup sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Distribusi bantuan sosial Covid-19 ternyata menimbulkan konflik ditengah masyarakat karena distribusi yang tidak tepat sasaran. Dalam memahami konflik tersebut, artikel ini mengkaji konflik distribusi bantuan sosial dengan menggunakan alat bantu pohon konflik dan strategi dalam mengelola konflik tersebut dengan memetakan jalan terbuka.
PENGEMBANGAN USAHA BARU BAGI WARGA TERDAMPAK KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 YANG MEMILIKI MOTIVASI WIRAUSAHA DI RW 05 DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah; Eva Nuriyah Hidayat; Wandi Adiansah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.29125

Abstract

Pandemi COVID-19 membawa dampak pada berbagai aspek kemasyarakatan salah satunya aspek ekonomi. Adanya hambatan dalam aspek ekonomi pada kehidupan masyarakat, dikhawatirkan dapat melahirkan lingkungan yang tidak harmoni di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang terdampak yaitu warga RW 05 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ditengah kesulitan akibat pandemi, terdapat anggota masyarakat yang memiliki motivasi untuk melakukan wirausaha. Namun, sebagian besar dari mereka belum memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup dalam membuka usaha baru. Merespon kondisi tersebut, melalui kegiatan PPM yang terintegrasi dengan KKN Virtual, tim PPM melakukan kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Baru Bagi Warga Terdampak Kebijakan Penanganan COVID-19 yang Memiliki Motivasi Wirausaha di RW 05 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Tujuan dari kegiatan PPM ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan ketarampilan dalam membuka usaha baru, memberikan motivasi untuk membuka usaha baru, serta pendampingan usaha baru dalam masa pandemi COVID-19 bagi warga RW 05 Desa Cinunuk yang memiliki motivasi wirausaha. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap assessment, tahap plan of treatment, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap pendampingan. Hasil dari kegiatan ini yaitu didapatnya data mengenai potensi dan masalah dalam memulai usaha, meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi warga dalam memulai usaha, serta munculnya usaha baru di lingkungan RW 05 Desa Cinunuk
ANALISIS STRATEGI KEMITRAAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM Maulana Irfan; Binahayati Rusyidi; Zulham Hamidan Lubis
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v3i2.35153

Abstract

ABSTRAKDi era saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan perubahan di segala aspek, tidak terkecuali lembaga pelayanan sosial. Revolusi ini mengharuskan organisasi pelayanan sosial untuk mengikuti dan mengambil peran agar tidak tertinggal mengenai tren yang terjadi. Agar tidak tertinggal, salah satu cara untuk menghadapi fenomena ini, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan organisasi lain baik pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Data diambil melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pihak staff ACT Jabar, sementara studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri website atau situs dan jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penulisan. Hasilnya, ACT dalam melaksanakan strategi kemitraannya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas program, serta publikasi melalui media online dan media cetak.
ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Chika Riyanti; Santoso Tri Raharjo
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v3i1.32144

Abstract

ABSTRAKKini mulai disadari oleh perusahaan-perusahaan yang mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bahwa partisipasi masyarakat dalam proses program CSR adalah sangat penting. Tujuan kemandirian dan kesinambungan dari program CSR merupakan salah satu indikator penting keberhasilan. Perspektif kekuatan (strenght perspective) merupakan cara pandang bahwa sesungguhnya kelompok sasaran dan masyarakatnya memiliki berbagai sumber dan potensi (asset) yang dapat dimanfaatkan dalam program CSR. Sejak tahap perencanaan program hingga pelaksanaan program, perusahaan bersama dengan masyarakat, terlibat bersama dalam menentukan dan memetakan (mapping) berbagai potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan CSR. Pendekatan asset based community development (ABCD) merupakan salah satu penerapan dari perspektif kekuatan dengan sasaran atau subyek kegiatan adalah masyarakat. Melalui metode penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan, artikel ini mencoba untuk menggambarkan pendekatan asset based community development dalam program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK PERUSAHAAN TRANSPORTASI DARAT BUMN DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PT KERETA API INDONESIA DALAM PENERAPAN PSBB JILID II Auliarani Putri Audy; Maulana Irfan
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v3i1.31970

Abstract

Pembatasan sosial kembali dilakukan ketika laju pertumbuhan virus Corona atau Covid-19 dari hari-hari tidak menunjukkan perlambatan bahkan malah menunjukan percepatan. Dampak dari kurang efektifnya penangan tersebut memunculkan pandemi berkepanjangan yang berdampak luas pada kondisi ekonomi serta kondisi sosialmasyarakat di Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua ini berdampak pula bagi perusahaan transportasi yang kini harus siap menghadapi potensi penurunan jumlah penumpang secara drastis akibat pembatasan mobilisasi masyarakat. Salah satu yang terkena dampak kebijakan tersebut diantaranya adalahperusahaan transportasi, dalam kasus ini PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI) penerapan bebas Covid-19 dengan mengharuskan melakukan Rapid Test Antigen bagi para calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api, menjadi kebijakan yang harus dilakukan oleh PT. KAI. Peluang konflik dapat terjadi ketika masyarakat merasa berkeberatan jika persyaratan tersebut memberatkannya. Dengan menggunakan studi literature artikel ini bertujuan untuk melihat pengelolaan konflik yang dibahas melalui analisis konflik, yang diharapkan dapat memberikan strategi pengelolaan konfliknya. Hasilnya menunjukkan berbagai persoalan dihadapi oleh PT.KAI,beriku juga dengan berbagai alternatif solusi tergambarkan yang menjadi modal dalam menghindari konflik yang akan terjadi.

Page 3 of 13 | Total Record : 129