Articles
129 Documents
<![CDATA[ANALISIS KONFLIK SENGKETA LAHAN DI KAWASAN KELURAHAN TAMANSARI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN POHON KONFLIK ]]>
<![CDATA[Tella Fahira]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v3i1.31978
<![CDATA[Dalam proses penertiban wilayah kumuh di Indonesia selalu saja berujung pada konflik sosial. konflik ini dilatarbelakangi adanya sengketa lahan antara masyarakat yang tinggal di wilayah kumuh dengan pemerintah.Salah satu wilayah yang mengalami konflik dalam proses penertiban wilayah kumuh adalah wilayah Tamansari di Kota Bandung. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara masyarakat dan pemerintah dalam rencana pembangunan program rumah deret dan proses pelaksanaannya. Metode penulisan kajian iniadalah dengan menggunakan metode studi literature. Dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai analisis konflik yang terjadi di Tamansari dengan menggunakan alat bantu pohon konflik guna mencari pokok permasalahan konflik, penyebab, dan akibat dari konflik yang terjadi serta upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan alat bantu roda.]]>
<![CDATA[PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) KABUPATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Karyono Karyono]]>;
<![CDATA[Rohadin Rohadin]]>;
<![CDATA[Devia Indriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.29127
<![CDATA[(SDGs) “Subtainable Development Goals” atau (PTB) “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” merupakan Resolusi yang di canangkan oleh PBB, dan di tanda tangani oleh pemimpin negara - negara maju dan berkembang pada tanggal 21 Oktober 2015, yang berambisi mempunyai tujuan untuk pembangunan bersama hingga tahun 2030 dengan 169 capaian yang terukur sebagai agenda dunia pembangunan Internasioanal, dan tujuanya meliputi pengentasan kemiskinan kelaparan, perbaikan kesehatan, pendidikan, dan mengatasi perubahan iklim serta melindungi hutan dan laut. Terkait dengan pembahasan (SDGs) tentang merebaknya penomena wabah pandemi Virus Corona di tanah air, tentunya cukup menarik untuk kita bahas pembahasan tentang pandemi dan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi dan menangani wabah Virus Corona desiase (Covid - 19) ini.]]>
<![CDATA[INOVASI SOSIAL STRATEGI FUNDRAISING SEKOLAH RELAWAN ]]>
<![CDATA[Farah Tri Apriliani]]>;
<![CDATA[Hery Wibowo]]>;
<![CDATA[Nandang Mulyana]]>;
<![CDATA[Wandi Adiansah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v3i2.35166
<![CDATA[ABSTRAKDalam menjalankan sebuah organisasi atau lembaga pelayanan sosial sudah pasti tidak luput dari manajemen pelayanan sosial dari lembaga pelayanan sosial tersebut. Permasalahan yang sering dialami oleh oganisasi pelayanan sosial adalah masalah pendanaan dan biasanya hal ini akan mempengaruhi kegiatan dari organisasi pelayanan sosial itu sendiri. Sebab adanya ketergantungan pada donatur yang selalu terlambat disadari. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa didalam organisasi pelayanan sosial tidak dapat bekerja tanpa uang, sehingga organisasi pelayanan sosial melakukannya dengan penggalangan dana atau kegiatan fundraising. Dalam melakukan kegiatan fundraising, organisasi pelayanan sosial perlu menggunakan strategi fundraising dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di organisasi pelayanan sosial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa inovasi sosial yang digunakan oleh Sekolah Relawan dalam strategi fundraising. Dapat diketahui bahwa, strategi yang digunakan sangat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan donatur dalam menerima informasi dan juga berdonasi. Penelitian ini menggunakan metode dengan studi literatur dengan menggunakan database jurnal ilmu sosial yang relevan.]]>
<![CDATA[IDENTITAS DALAM KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT (SEBUAH PEMETAAN KONFLIK) ]]>
<![CDATA[Faraz Sumaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.28149
<![CDATA[Konflik yang terjadi di Kalimantan Barat cukup banyak terutama konflik yang berbasis identitas etnis. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan pemetaan potensi konflik yang terjadi di Kalimantan Barat dengan menggunakan Segitiga SPK (Sikap, Perilaku, Konteks). Pemetaan dengan Segitiga SPK dianggap bisa menggambarkan potensi konflik yang bernuansa etnis dengan cara mengidentifikasi prasangka-prasangka yang berkembang antar etnis yang berkonflik. Segitiga SPK ini bisa menjadi alternatif pemetaan konflik yang telah terjadi, ataupun sebagai prakiraan potensi konflik yang akan terjadi dimasa yang akan datang.]]>
<![CDATA[PERAN YAYASAN SEJIWA SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MELALUI KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK (KKA) ID-COP (INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION) ]]>
<![CDATA[Kania Ramadhani]]>;
<![CDATA[Maulana Irfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v3i2.35146
<![CDATA[ABSTRAKLembaga pelayanan sosial atau yang biasa dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu hal yang lahir akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Dikarenakan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19 meluas hingga ke ranah daring, maka muncullah kesenjangan yang sebelumnya tidak ada atau tidak terdeteksi. Artikel ini bermaksud untuk mengungkapkan suatu kesenjangan yang sangat dirasakan pada masa pandemi yaitu mengenai minimnya kebijakan maupun payung hukum yang melindungi anak dan hak-hak yang dimilikinya dalam ranah daring. Sebagai upaya dalam menjalankan perannya selaku lembaga pelayanan sosial, Yayasan SEJIWA bersama lembaga aliansi ID-COP (Indonesia Child Online Protection) menginisiasikan pembuatan kebijakan yang berusaha untuk melindungi anak serta memenuhi hak-hak mereka khususnya dalam ranah daring bernama Kebijakan Keselamatan Anak (KKA). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus di lapangan berupa observasi, wawancara, dan juga studi kepustakaan melalui magang di Yayasan SEJIWA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan SEJIWA berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga pelayanan sosial dalam mengisi kesenjangan yang ada dengan mempengaruhi kebijakan melalui penginisiasian dan penyusunan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA).]]>
<![CDATA[EDUKASI KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN PEMASARAN PELAKU USAHA OPAK DI DESA CIBODAS SOLOKAN JERUK ]]>
<![CDATA[Hery Wibowo]]>;
<![CDATA[Syahrul Hidayat]]>;
<![CDATA[Hanifah Arroyana]]>;
<![CDATA[Adrianti Nur Fitria Sofandi]]>;
<![CDATA[Adit Djati Permana]]>;
<![CDATA[Naura Salsabila]]>;
<![CDATA[Wandi Adiansah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v3i1.31972
<![CDATA[Revolusi Industri 4.0 telah mengubah wajah industry. Perdangangan berbasis daring/internet semakin masif dilakukan oleh para pengusaha baik skala besar maupun kecil. Isu ini, disatu sisi dapat mendorong perkembangan usaha di kota-kota besar. Namun demikian, hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan yang belum mendapatkan edukasi terkait pemasaran digital. Aksi pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu para pengusaha Opak di Desa Solokan Jeruk, agar mampu meningkatkan bentuk dan varian jalur pemasarannya. Kegiatan dimulai dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, untuk kemudian dirumuskan bentuk dan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.]]>
<![CDATA[MODEL KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT PADA KEHIDUPAN NORMAL BARU ]]>
<![CDATA[Farah Tri Apriliani]]>;
<![CDATA[Hery Wibowo]]>;
<![CDATA[Sahadi Humaedi]]>;
<![CDATA[Maulana Irfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.29123
<![CDATA[Virus corona yang mewabah diseluruh dunia tentunya sangat membuat masyarakat panik dan hati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Virus mulai terjadi pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 yang terdapat lima pasien dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) dan kemudian penyebaran virus ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di Indonesia sendiri viru corona mulai terdapat kasus sejak tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Sampai pada tanggal 31 Maret 2020, penyakit ini sudah tembus di angka 1.528 orang yang terjangkit COVID-19 dan 136 kasus kematian. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kebijakan yang akan diterapkan oleh indonesia salah satunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dampak dari kebijakan ini tentunya bermacam-macam sehingga memunculkan sebuah tatanan baru yang mana masyarakat perlu berdamai dengan virus ini. Kehidupan normal baru ditempuh dengan adanya kemajuan teknologi diera society 5.0. Maka, tujuan dari penulisan ini adalah memetakan model keberfungsian sosial yang mungkin akan dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kehidupan normal baru atau new normal, selain itu juga akan memberikan gambaran perilaku masyarakat sebelum dan sesudah adanya pandemi ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, berita, dan dokumen-dokumen lainnya.]]>
<![CDATA[ANALISA KONFLIK AHMADIYAH DI SUKABUMI DALAM PEBERITAAN MEDIA MASSA RENTANG TAHUN 2008-2020 ]]>
<![CDATA[Tesa Amyata Putri]]>;
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v3i2.35151
<![CDATA[ABSTRAKKonflik dan kekerasan terkait isu agama merupakan salah satu konflik yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2008 terjadi pembakaran masjid Al-Furqon oleh masyarakat setempat yang merupakan tempat peribadatan kelompok islam JAI. Hal ini dipicu isu SARA serta turunnya fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri terkait keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hingga saat ini, pada tahun 2020 konflik antara masyarakat dengan JAI masih terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi konflik yang terjadi pada JAI dengan melakukan analisa pemberitaan media massa dan kajian literature lainnya.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ]]>
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Sahadi Humaedi]]>;
<![CDATA[Wandi Adiansah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v3i1.32142
<![CDATA[ABSTRAKArtikel ini merupakan hasil penelitian mengenai program kampung keluarga berencana di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dusun Jenawi merupakan tempat dimana pertama kali program Kampung KB digulirkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2016. Tujuan program Kampung KB ini sendiri adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di dusun Jenawi setelah 4 tahun program ini berjalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pada tingkat Kesehatan dan kesejahteraan keluarga, namun perubahannya sangat lambat dan kurang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana kampung. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya peningkatan kapasitas kader agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat terwujudkan dan terjadi peningakatn kesejahteraan pada masyarakat dusun Jenawi]]>
<![CDATA[PERILAKU DISKRIMINATIF PADA PEREMPUAN AKIBAT KUATNYA BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONFLIK ]]>
<![CDATA[Sarah Apriliandra]]>;
<![CDATA[Hetty Krisnani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v3i1.31968
<![CDATA[Ketidaksetaraan gender sudah menjadi isu yang lama tidak terpecahkan. Di seluruh penjuru dunia, baik di negara maju maupun berkembang masih mengalami permasalahan ketimpangan gender yang bermuara pada meningkatnya perilaku bersifat diskriminasi kepada kaum yang menjadi termarjinalkan akibat ketimpangan tersebut, yaitu khususnya pada kaum perempuan. Indonesia sendiri merupakan negara yang mendapatkan warisan budaya patriarki dari bangsa penjajah. Budaya ini masih meresap cukup kuat pada sebagian masyarakat Indonesia, di mana mereka mempercayai kendali tunggal laki-laki atas segala hal. Sehingga, tidak jarang kaum perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masyarakat dalam berbagai bentuk. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan studi pustaka. Melalui perspektif konflik dari pendekatan multidimensional yang digunakan untuk meninjau isu ini, dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki menjadi salah satu faktor besar dari banyaknya perlakuan diskriminatif kepada perempuan sampai saat ini dikarenakan susunan kekuasaan pada berbagai aspek nyatanya didominasi oleh kaum laki-laki.]]>
