Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

NEGARA DAN KEADILAN

negkea
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 23027010 EISSN : 27219801 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 113 Documents

1 2 3 4 5

PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA Ahmad Nur Faizin
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dalam putusan mengenai pelaksanaan nafkah iddah, mut’ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.Kata kunci: nafkah, perceraian, perkawinan, putusan pengadilan In the decision regarding the implementation of the iddah, mut'ah and maintenance for the child, the real execution is either voluntary, or by the court through the court's arbitrator upon application if either party is not willing to execute the decision voluntarily. The court will not execute the execution if there is no application for the execution of the damages. Therefore, if the execution of the application is made then the ex-husband will be reprimanded for fulfilling his duty on the court's decision relating to the provision of maintenance. Keywords: alimony, divorce, marriage, court decision

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 hasbullah hasbullah
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Hasil analisa penulis terhadap agama dan kepercayaan melalui berbagai perspektif (sosiologi/agama, antrapologi/agama, hukum dan politik) terhadap Putusan MK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 atas dikabulkannya Judicial review Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama halnya dengan membiarkan “perselingkuhan” manusia dengan Tuhan Tidak lagi Esa” Dengan demikian secara tidak langsung mengaburkan makna negara Indonesia sebagai negara berketuhanan sehingga bertentangan dengan landasa Idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancsila.Kata kunci: Agama, Aliran Kepercayaan Abstract The result of religion and traditional believing by all prespective over come (Sosiology/religion, anthropolgy/religion, law and politic) abaout MK’ verdict with numer of lawsuit 97/PUU- XIV/2006 about receiving judicial review of constitution 23 of 2006 abaout citizen administration that was changed with constitution 24 0f 2013 about changing the constitution 23 of 2006 abaout citizen admniostration. So, writer took an conclussion that MK’s verdict bribng a menaning that MK let “infiedelity” of mankind to god, “god is not one”. Thus , can make the hazy meaning of indonesia as a devout state. So, it was contradiction with based principle of Indonesia,taht is, Idiil. Pancasila.Keywords: religion, traditional believing

PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Supriyadi Supriyadi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Perlindungan hukum terhadap whistleblower secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi whistleblower akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan memunculkan ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan whistleblower yang terkait.Kata kunci: whistleblower, korupsi, penanggulangan Comprehensive legal protection against whistleblowers should apply to all stages of the judiciary (starting from the reporting, investigation, investigation, prosecution, and examination phases) and after the judicial process is complete. This is because sometimes in certain conditions for a particular crime, the threat and terror of the whistleblower will continue to follow after the criminal justice process is complete. The emergence of revenge from the defendant or convicted person who has been reported as a criminal act, is relatively possible to cause discomfort and create a danger to the life of the related whistleblower. Keywords: whistleblower, corruption, countermeasures

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 191/PDT.P/2017/PA.PAS TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH Alfian Mustaghfiri Hamsyi
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Anak yang dibuahi di luar perkawinan (kawin hamil) dan anak yang dilahirkan akibat pernikahan siri (nikah di bawah tangan) memiliki dampak hukum terhadap statusnya. Baik dari statusnya secara agama maupun negara, sehingga akan berdampak kepada hak-haknya. Dalam fiqih, status anak yang dibuahi di luar perkawinan terdapat 2 (dua) pendapat, yakni pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi’i, anak yang dibuahi di luar perkawinan hanya akan bernasab kepada Ibunya jika anak tersebut dirawat kurang dari 6 (enam) bulan di dalam rahim ibunya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat, bahwa anak yang dibuahi diluar perkawinan tetap bernasab kepada Ayahnya. Di sisi lain, anak yang dilahirkan di dalam pernikahan siri (nikah dibawah tangan) secara fiqih tetap dianggap sebagai anak sah, hanya saja tidak mempunyai payung hukum. Agar anak tersebut memiliki payung hukum, kedua orang tuanya bisa mengajukan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak tersebut, apabila bukti-bukti yang diajukan di persidangan sudah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari kedua orang tuanya yang mengajukan Permohonan Asal Usul Anak.Kata kunci: anak, status, nasab, hukum, Pengadilan Agama Abstract A child who has inseminated in a marriage out side and a child who has inseminated in a siri marriage have a law impact to their statuses. Both from their religion statuses and country statuses, so it will have an impact to their rights. In fiqh, a child status which has inseminated in a marriage out side has 2 (two) opinions, those are Imam Syafi’i opinon and Imam Hanafi opnion. According to Imam Syafi’i, A child who has inseminated in a marriage out side will just have a descendant to his mother if he has been treated less than 6 (six) monts in his mother’s uterus. While Imam Hanafi argues that a child who has inseminated in a marriage out side still have a descendent to his father. In other hand, a child who has inseminated in a siri marriage on a fiqh he is still assumed as a legitimate child, it is just he doesn’t have a legal protection. So that child has a legal protection, his parents can propose an application for the origin of child in religious courts. Religious courts can fulfill that an application for the origin of child if proofs which are proposed in a meeting it has considered enough to prove that child is an biological child truly from his parents who propose an application for the origin of child. Keywords: child, status, descendant, law, religious courts

PRO KONTRA KOMPARASI HUKUMAN MATI UNTUK PENGEDAR NARKOTIKA Candra Tri Mardhani
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

AbstrakPro kontra soal hukuman mati bagi pengedar narkotika adalah logis. elaksanaan hukuman mati terhadap pengedar narkoba atau tindak pidana pengedaran narkotika di sejumlah Negara juga mempunyai kesamaan dan perbedaan. Persamaannya, bahwa tidak setiap pengedar bisa dijatuhi hukuman mati. Hanya pengedar dengan jumlah tertentu yang bisa dijatuhi dengan sanksi hukuman mati. Mereka (masing-masing Negara) tetap dalam suatu kesepakatan untuk menjadikan pengedar narkoba sebagai ancaman serius bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam merusak dan menghancurkan generasi mudaKata kunci: narkotika, hukuman mati, pengedar AbstractThe pros and cons of the death penalty for narcotics dealers are logical. the implementation of the death penalty for drug dealers or criminal acts of drug trafficking in a number of countries also have similarities and differences. Similarly, not every dealer can be sentenced to death. Only dealers with a certain amount can be sentenced to death penalty. They (each country) remain in an agreement to make drug dealers a serious threat to the survival of society and the state, especially in destroying and destroying the younger generation Keywords: narcotics, death penalty, dealer

PERBANDINGAN KEWENANGAN BADAN LEGISLATIF DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Jaka Prima
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat. Ketentuan mengenai badan legislatif Indonesia dan Amerika Serikat diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Konstitusi Amerika Serikat, dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral, badan perwakilan rakyatnya adalah Congress yang memiliki dua kamar yaitu Senate dan House of Representative. Kewenangan DPR RI sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penganti undang-undang, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.Kata Kunci: perbandingan, kewenangan, badan legislatif. AbstractThis study aims to describe the Authority of the Legislative System in Indonesia and the United States. Provisions regarding the legislative system of Indonesia and the United States are regulated in legislation and the United States Constitution, in the Parliamentary system, the legislative is the highest body and appoints executives. In a Presidential System, the legislative is the same branch of government and free from the executive. Whereas in the United States which adheres to the bicameral system, the representative system of its people is the Congress which has two rooms namely the Senate and the House of Representatives. The authority of the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative system is to form laws discussed with the president for mutual agreement, discuss and give approval to government regulations to change the law, pay attention to the DPD's consideration of the draft state budget for revenue and expenditure, set the State Budget together with the president by taking into consideration the DPD.Keywords: comparison, authority, legislative.

ASPEK YURIDIS DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA mundorin mundorin
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Untuk menjamin terlaksanannya akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banyuwangi, maka dilakukan sebuah kontrak/perjanjian antara bank dan nasabah. Kontrak tersebut dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan akad yang memberikan gambaran suatu komitmen pihak, masing-masing wajib mentaati apa yang telah dituangkan dalam kontrak (akad) Perjanjian pembiayaan Musyarakah ini berdasar atas peraturan perundang-undangan perbankan syari’ah, terutama Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari’ah, sehingga dapat disimpulkan lebih detail lagi bahwa pelaksanaan pembiayaan Musyarakah pada bank Muamalat Indonesia cabang Banyuwangi dilaksanakan bersarkan Hukum Islam dan Hukum Fositif.Kata Kunci: bank, perjanjian, yuridis, Islam To guarantee the implementation of the Musyarakah Financing contract at Bank Muamalat Indonesia Banyuwangi Branch, a contract / agreement is held between the bank and the customer. The contract is used as a legal umbrella in the implementation of the contract that gives a description of a party's commitment, each must obey what has been stated in the contract (contract). in 2008 concerning Syari'ah banking, so that it can be concluded in more detail that the implementation of Musyarakah financing at the Muamalat Indonesia bank in the Banyuwangi branch was carried out based on Islamic Law and Phositive Law.Keywords: bank, agreement, juridical, Islam

ASAS MONOGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA Dedi Ismiranto
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Perbandingan asas monogami di Indonesia dan Tunisa adalah di Indonesia asas monogami relatif sedang di Tunisia asas monogami mutlak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.Meskipun menganut asas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.Kata kunci: perkawinan, asas, suami, istri, poligami AbstractComparison of basic monogamy in Indonesia and Tunisa is in Indonesia relative to monogamy relative to Tunisian absolute monogamy. Article 2 of Law No. 1 of 1974 states that (1) marriage is lawful, provided it is in accordance with the laws of each religion and its beliefs. (2). Every marriage is recorded in accordance with applicable laws. This can be seen in Article 3 paragraph (1) which states that a man can only legally marry a wife. A woman can only have one husband. Despite monogamy's marital principles, but polygamy is not prohibited, while enforcing the terms and conditions of polygamy set forth in Article 3 paragraph (2), that the court may authorize a husband to marry more than one person when required by the parties concerned. Keywords: marriage, foundation, husband, wife, polygamy

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG SENGKETA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Suyatno Suyatno
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam membuat pertimbangan hukum, kurang memperhatian aspek teknis dalam proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu sehingga pertimbangan hukum yang disusun kurang cermat dalam memahami UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD. Kata Kunci: kewenangan, prosedur, substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. The Jakarta State Administrative Court's Judges, in making legal considerations, paid little attention to the technical aspects of the Election Registration, Verification, and Determination of Political Parties so that legal considerations were arranged inaccurately in understanding Law No. 7 of 2017 concerning PKPU Elections and No 6 years 2018 concerning Registration, Verification, and Determination of Political Parties participating in the Election of Members of the DPR, DPRD. Keywords: authority, procedure, substance and general principles of good governance.

PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU. NO. 8 TAHUN 2010 samsul hadi
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap timdak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Jika dalam sistem peradilan pidana pencucian uang bisa diwujudkan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara.Kata kunci: tindak pidana, mney laundering, jaksa, peran Abstract The role of prosecutors in law enforcement against money laundering criminal acts is shown in the series as an officer who is obliged or authorized to deal with any matter related to the effort to account for the crime of money laundering. If in the criminal justice system money laundering can be realized with its capabilities or earnestly trying to investigate and prosecute in accordance with the juridical norms, such as based on Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering, what this prosecutor has done can categorized as an effort in the form of countering money laundering crime.Keywords: criminal act, mney laundering, prosecutor, role

Page 2 of 12 | Total Record : 113

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moh. Muhibbin

Contact Email mih.pps@unisma.ac.id

Phone +6282198932510

Journal Mail Official riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA