cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Zaini, Agus
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.6929

Abstract

 Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kata Kunci: Kejaksaan, korupsi, penanggulangan, hukum The Prosecutors' Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) have a strategic role in tackling corruption. Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both from the number of cases that occur and the amount of state financial losses. The quality of corruption committed is also more systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. This condition is one of the main factors hampering success in realizing a just and prosperous Indonesian society as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutors, corruption, countermeasures, law
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA Diana Kartika Suci
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.10862

Abstract

 Dalam arus globalisasi tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perbankan menjadi salah satu dari sekian penggerak ekonomi suatu bangsa tak terkecuali Indonesia yang hampir sebagian besar dalam proses transaksinya melibatkan dunia perbankan. Namun demikian ditengah arus globasi juga banyak terjadi modus-modus baru dalam dunia kriminal, baik kejahatan secara umum, kejahatan dalam dunia maya atau Cyber Crime dan terakhir adalah kejahatan yang dilakukan pada dunia perbankan  yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik mengingat jumlah kasus serupa terus berkembang dari tahun ke tahun dengan modus yang berbeda-beda yang salah satunya adalah modus Operandi. Sehingga untuk mencegah terjadinya kasus ini secara terus menerus perlu dilakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif. Dalam hasil penelitian ini penulis menawarkan empat hal guna menanggulangi tindak pidana perbankan. pertama, Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan, kedua, peningkatan sistem pengawasan dari pihak bank yang lebih efektif dan ini bisa dilakukan jika proses rekruitmen pegawai lebih menekankan moralitas, ketiga, Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank semata dan yang terakhir perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankanKata kunci: Modus Operandi, Tindak Pidana Perbankan,  Indonesia In the flow of globalization, it is undeniable that the banking world is one of the many economic drivers of a nation, including Indonesia, which almost all of its transactions involve the banking world. However, there are also many new modes of global crime, crime in cyberspace or cybercrime and most recently crimes committed in the banking world, which have recently caught the attention of the public considering the number of similar cases continues to grow. from year to year with different modes, one of which is the Operandi mode. So that the prevention of this case continuously requires preventive prevention measures. In the results of this study the authors offer four things in order to tackle banking crime. first, the need to increase the capacity of investigators in the field of accounting and finance, second, to improve the supervision system from the bank which is more effective and this can be done if the employee recruitment process emphasizes morality, third, the need for the authority of investigators to carry out their duties, not just the bank itself and the last is the regulatory reform in the banking sector.Keywords: Operandi, Banking Crime,  Indonesia
KEDUDUKAN DAN URGENSI HUKUMAN MATI TERHADAP PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SEJUMLAH NEGARA DI DUNIA Zainul Arifin
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7392

Abstract

Kedudukan hukuman mati terhadap pengedaran narkotika di Indonesia  sebagai strategi penanggulangan terhadap pengedaran narkotika  masih menimbulkan pihak yang menyetujui dan menolaknya. Pihak yang  menolak hukuman mati dikenakan pada pengedar nakotika dengan alasan hak asasi manusia atau hak keberlanjutan hidup terpidana, sedangkan ada kelompok yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati yang juga dengan alasan demi kepentingan hak asasi manusia. Pihak yang menyetujui hukuman untuk pengedar ini menilai, bahwa sanksi yang dikenakan berupa hukuman mati dapat membuat jera atau takut calon-calon pelaku yang bermaksud mengedarkan narkotika atau hak hidup banyak generasi muda ikut diselamatkan menjadi korban kecanduan narkotika akibat ketakutan di kalangan calon-calon penjahat. hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam kajian hukum positip sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Kata kunci: narkotika, hukuman, akibat, kedudukan, urgensi The death penalty for narcotics distribution in Indonesia as a counter strategy against narcotics distribution still raises those who approve and reject it. Parties that reject the death penalty are imposed on narcotics distributors on the grounds of human rights or the right to a life sentence, while there are groups that approve the execution of the death sentence as well as for the sake of human rights. The party who approved the sentence for the distributor ruled that sanctions imposed on the death penalty could scare or intimidate potential perpetrators who intend to distribute narcotics or livelihoods for many young people to be rescued as victims of narcotics addiction due to fear among potential criminals. the death penalty for narcotics traffickers in a positive legal study is set out in the Law of Numbers. 35 of 2009 on Narcotics. Keywords: narcotics, punishment, consequences, position, urgency
TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS Abdul Rokhim
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.9092

Abstract

 Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki dua kewenangan, yakni melakukan tindakan pengurusan  perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan (ultra vires) tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan. Akibatnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat perseroan dan hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan pihak ketiga.Kata kunci: Tindakan Ultra Vires; Direksi; Perseroan Terbatas Directors according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company have two authorities, namely taking care of the company and representing the company both inside and outside the court. The actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the company as a legal entity if they are carried out in accordance with the authority and objectives of the company as stated in the company's articles of association (company statute). The directors' actions that are carried out outside the authority or exceed the authority (ultra vires) cannot be qualified as a company action. As a result, these legal actions do not bind the company and only bind the Directors privately with third parties.Keywords: Ultra Vires Actions; the Directors; Limited Liability Company
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA Abu Hasin
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7387

Abstract

Perspektif yuridis terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia sudah banyak norma yuridis yang dibuat negara yang secara fundamental mengaturnya, bahwa tindak pidana atau kejahatan memperdagangkan anak sudah jelas-jelas sebagai perbuatan yang berbentuk melanggar norma hukum pidana.  Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah berkaitan dengan masalah hak-hak anak, baik yang diatur dalam instrumen HAM internasional seperti UDHR, Kovenan Hak Anak, hingga produk yuridis Indonesia.Kata kunci: anak, hak asasi manusia, hukum, korban Juridical perspective on children who are victims of human trafficking crimes has many juridical norms made by the state that fundamentally regulate them, that criminal acts or the crime of trafficking in children are clearly acts that violate criminal law norms. In the perspective of human rights (HAM) against children who are victims of human trafficking crimes is related to the issue of children's rights, both regulated in international human rights instruments such as the UDHR, the Covenant on Childrens Rights, to Indonesian juridical products.Keywords: children, human rights, law,
HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Ramdani Ramdani
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7626

Abstract

Penelitian ini membahas tentang “Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui, menganalisis dan membahasn konsep serta bentuk dari hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normativ dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah, meneliti dan mengkaji perundang-undangan yang membahas tentang hak anak baik secara konsep maupun bentuk. Hasil dari penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak dalam dalam perkara pidana mendapat jaminan perlindungan hukum dalam berbagai bentuk seperti jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang didapat tidak hanya dari Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak namun juga dari Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparatur penyelenggara memperhatikan implementasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.Kata kunci: Sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, hak anakThis research discusses "Children's Rights in the Child Criminal Justice System in Indonesia". This study aims to identify, analyze and discuss the concepts and forms of children's rights in the juvenile justice system in Indonesia. This research is a normative study using a literature study approach by examining, researching and examining laws that discuss children's rights both in concept and form. The results of this study can be broadly concluded that children in criminal cases receive legal protection guarantees in various forms such as safety guarantees both physically, mentally and socially and have access to information regarding case developments. Children must get their rights based on the best interests of the child and respect for the child. The guarantee of protection is obtained not only from Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system but also from Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. The state in this case the government and the apparatus organizers pay attention to effective implementation with consideration of the best interests of children.Keywords: Child criminal justice system, child protection, children's rights
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA Wigit Adi Sasminto
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.10863

Abstract

Salah satu kekayaan alam dari bangsa indonesia adalah sumber daya alam dari bumi laut indonesia mulai dari indahnya terumbu karang hingga jutaan bahkan milyaran ikan yang bersemayam dalam bumi laut indonesia. Namun demikian kekayaan yang berlimpah dari sumber daya alam tersebut tidak lantas menjadikan masyarakat indonesia secara umum berada dalam kondisi sejahtera dan dapat menikmati kekayaan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa hal salah satu di antaranya adalah maraknya praktek tindak pidana pencurian ikan atau yang dikenal dengan istilah illegal fhising. Sebagai wujud dan komitmen Negara dalam melindungi ekosistm laut (Ikan), pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan tujuan lahirnya Undang-undang ini dapat meminimalisir dan sekaligus mencegah terjadinya illegal fishing dan para pelaku dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: Hukum Pidana, Kriminologi, Penangkapan Ikan One of the natural resources of the Indonesian nation is the natural resources of the Indonesian sea, ranging from the beauty of coral reefs to millions and even billions of fish that reside in the Indonesian sea. However, the general recognition of these natural resources does not necessarily mean that the Indonesian people are in a prosperous condition and can enjoy this wealth. This happens because of several things, one of which is the practice of the criminal act of robbery of fish or what is known as illegal. As a manifestation and commitment of the State in protecting marine ecosystems (fish), the government has revised Law Number 31 of 2004 into Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries with the aim of this Law being able to minimize and simultaneously prevent the implementation of illegal fishing and fisheries. perpetrator Can be charged with a crime in accordance with the provisions of the proper statutory.Keywords: Criminal Law, Criminology, Illegal Fishing,
FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP RUMUSAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA Ihda Shofiyatun Nisa’
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7488

Abstract

 Penelitian tentang formulasi hukum pidana terhadap rumusan tindak pidana perzinaan dalam pembaharuan hukum di Indonesia bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam merumuskan delik perzinaan dimasa sekarang dan yang akan datang terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pada dasarnya saat ini sudah terdapat kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan rumusan perzinaan. Yaitu, KUHP Pasal 284 tentang perzinaan, Yurisprudensi MA Nomor 93/K/Kr/1976 yang menyatakan bahwa “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingan dengan KUHP”. Keputusan MA No 349/K/Kr/1980 tanggal 26 Desember 1980 mengenai perkara Pasal 284 (1) Ia KUHP. Namun beberapa kebijakan ini belum berlaku secara maksimal, karena masih mengandung beberapa kekurangan antara lain dalam perumusan delik Pada Pasal 284 yang mengkategorikan zina sebagai delik aduan absolut. Kemudian dalam sistem perumusan sanksi yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana penjara serta denda masih relatif kecil. Kedua, adanya kelemahan dalam kebijakan saat ini maka perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya perumusan delik perzinaan. Kebijakan hukum yang akan datang berkaitan dengan perumusan delik perzinaan adalah konsep RUU KUHP Versi September 2019. Didalam telah merumuskan perzinaan dalam segala bentuknya, baik adultary (muhson) ataupun fornication (ghairu muhson). Selain itu, juga terdapat rumusan mengenai kumpul kebo serta incest.Kata kunci: formulasi, hukum pidana, perzinaan.Research on the formulation of criminal law on the formulation of criminal acts of adultery in legal reform in Indonesia aims to find out and analyze the policy on the formulation of criminal law in formulating offenses for adultery in the present and future of legal reform in Indonesia. The results of research and data analysis in this study states that: first, basically there is now a criminal law policy relating to the formulation of adultery. Namely, KUHP Article 284 regarding adultery, MA Jurisprudence Number 93 / K / Kr / 1976 which states that "the district court has the authority to examine and decide upon acts which according to customary law are considered as criminal offenses which have a comparison with the Criminal Code". MA Decree No. 349 / K / Kr / 1980 dated December 26, 1980 regarding the case of Article 284 (1) He is the Criminal Code. However, some of these policies have not yet been implemented to the fullest, because they still contain some shortcomings, including in the formulation of offense Article 284 which categorizes adultery as an offense of absolute complaint. Then in the formulation system of improper sanctions and the number of sanctions imprisonment and fines are still relatively small. Second, there are weaknesses in the current policy so it is necessary to formulate a criminal law policy in the formulation of an offense for adultery. The next legal policy relating to the formulation of the offense for adultery is the concept of the Criminal Code Bill for the September 2019 version. It has formulated adultery in all its forms, both adultary (muhson) or fornication (ghairu muhson). In addition, there are also formulations regarding cohabiting and incest gatherings.Keywords: formulation, criminal law, adultery
PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR Mohammad Muhibbin; Umar Said Sugiharto; Budi Parmono
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.9284

Abstract

AbstrakPeristiwa banjir yang terjadi di wilayah di kota Malang Jawa Timur mengakibatkan di beberapa  ruas jalan protocol dan rumah warga  di kota Malang terendam air. Peristiwa banjir seperti ini akan terus terjadi setiap tahun, apabila penyebab utamanya tidak segera dibenahi secara terencana.  Karena itu, identifikasi penyebab banjir perlu dicari dan dirumuskan solusinya secara riil. Secara umum, penyebab utama banjir yang terjadi di  kota Malang, selain curah hujan yang tinggi, maraknya perumahan baru (real estat), pusat perbelanjaan modern dan rumah toko (Rukoh) di Kota Malang, dangkalnya saluran pembuangan air (drainase) juga akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah ke kawasan hilir yang lebih rendah, serta banyaknya lokasi yang seharusnya manjadi ruang terbuka hijau sebagai tempat resapan air  justru ditempati bangunan permanen. Terkait dengan hal itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan yang sudah ada yang dapat mengatasi masalah banjir di kota Malang dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara terorganisasi untuk dapat mengambil tindakan awal dalam penanggulangan banjir..Kata kunci: Banjir, bangunan permanen dan partisipasi masyarakatAbstractFloods that occurred in the city of Malang, East Java, resulted in several protocol roads and residents' houses in the city of Malang being flooded. Floods like this will continue to occur every year, if the main cause is not addressed in a planned manner. Therefore, it is necessary to identify the causes of flooding and formulate a solution in real terms. In general, the main causes of flooding that occur in the city of Malang, apart from high rainfall, the rise of new housing (real estate), modern shopping centers and shop houses (Rukoh) in Malang City, shallow drains are also due to forest destruction. - forests in the upstream areas which then carry flood waters to lower downstream areas, and many locations that should be green open spaces as water infiltration areas are occupied by permanent buildings. Related to this, it is necessary to re-examine existing policies that can overcome the flood problem in Malang and optimize community participation in an organized manner to be able to take initial actions in flood prevention.Keywords: Flood, permanent building and community participation
TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Fathol Bari
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7388

Abstract

Di Indonesia ini, ada banyak norma hukum yang sudah mengatur tindak pidana pembunuhan, termasuk mutilasi. Tindak pidana mutilasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Perspektif kriminologi menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Perspektif viktimologi menekankan pada aspek korban, yakni ketika seseorang menjadi korban tindak pidana mutilasi, mengapa sampai seseorang bisa menjadi korban mutilasi. Karena tindak pidana ini termasuk jarang terjadi atau hanya pada pelaku tertentu, sehingga kajiannya tidak mudah, apalagi yang berkaitan dengan  posisi korban.Kata kunci: korban, mutilasi, HAM, hukum, viktimologiIn Indonesia, there are many legal norms that already regulate murder, including mutilation. The crime of mutilation has been regulated in various laws and regulations in Indonesia. Criminology perspective mentions or outlines in the discussion of the problems of the factors causing the occurrence of criminal acts of mutilation and modus operandi of crimes or criminal acts of mutilation, especially those that occur in Indonesia. The victimology perspective emphasizes the aspect of the victim, that is, when a person becomes a victim of a criminal act of mutilation, why can someone become a victim of mutilation. Because these crimes are rare or only occur in certain perpetrators, so the study is not easy, especially related to the position of the victim. Keywords: victim, mutilation, human rights, law, victimization

Page 5 of 12 | Total Record : 113

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue