Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

NEGARA DAN KEADILAN

negkea
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 23027010 EISSN : 27219801 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 113 Documents

1 2 3 4 5

KONSTRUKSI KONSEP MENJANJIKAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UU NO. 20 TAHUN 2001 Daky Dzul Qornain
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dipidana diawali bahwa perbuatan itu melawan hukum, yang sudah melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Istilah menjanjikan yang terdapat dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak sama pengertiannya dengan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbuatan “menjanjikan” dalam UU No. 20 Tahun 2001 dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau yang memiliki tujuan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara.Kata kunci: korupsi, konsep menjanjikan, kerugian

PELAKSANAA DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ghufron ghufron
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Diversi ini sendiri sangat erat kaitannya dengan tujuan konsep restoratife justice, konsep restorative justice ini sendiri menekankan kepada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula dan bukanlah sebuah pembalasan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan konsep diversi yang dimana konsep diversi ini yang berusaha mengalihkan segala proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak ke luar pengadilan formal, sebagai upaya pengalihan kembali bagi seorang anak pelaku tindak pidana terhadap korban dan masyarakat dan bukan dengan sebuah pembalasan.Kata kunci: anak, penyelesaian perkara, diversi, tindak pidana Abstract Diversion itself is very closely related to the goal of the concept of restorative justice, the concept of restorative justice itself emphasizes the recovery as in the original state and is not a retaliation. This is very much related to the diversion concept in which this diversion concept tries to divert all the settlement of criminal cases committed by the child out of the formal court, as an attempt to transfer back to a child the perpetrator of a crime against the victim and the community and not a retaliation.Keywords: child, case settlement, diversion, criminal act

GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA Muhammad Khotibul Umam
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

AbstrakDalam perdagangan tanpa warkat pengiriman janji saham dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu saham hipotek dengan menarik saham dari penyimpanan kolektif dan menjaminkan saham tanpa melakukan penarikan dari penyimpanan kolektif. Pengajuan janji saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat memenuhi syarat untuk hipotek, karena saham yang digadaikan telah ditransfer ke akun yang terpisah dan saham yang digadaikan diblokir oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia selama belum dicabut. Bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh sistem perdagangan tanpa warkat untuk pegadaian, termasuk keamanan, karena stok disimpan dalam sistem pencatatan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, mencatat dan mengumumkan peletakan janji pada saham melalui C-BEST (Entri Kustodian Sentral - Entri Buku) Penyelesaian), serta memblokir akun di mana saham digadaikan, saham tidak dapat ditransaksikan pada saat yang sama ada beberapa peraturan yang cukup melindungi pemegang saham, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 53 ayat 4 dan Pasal 1159 KUH Perdata.Kata kunci: gadai, saham, perdagangan tanpa warkat, sistem, perlindungan Abstract In scripless trading the delivery of pledges of shares can be done in two ways, namely mortgage shares by withdrawing shares from collective safekeeping and pledging shares without making withdrawals from collective safekeeping. Submission of pledges of shares in a scripless trading system is eligible for a mortgage, because the mortgaged shares have been transferred into separate accounts and the mortgaged shares are blocked by PT. Indonesian Central Securities Depository as long as it has not been revoked. Forms of legal protection provided by scripless trading systems for pawnbrokers, including security, because stocks are stored in a recording system in the Indonesian Central Securities Depository, recording and announcing the laying of pledges on a stock through C-BEST (Central Depository- Book Entry Settlement), as well as blocking the account where the shares are pawned, the shares cannot be transacted at the same time there are several regulations that adequately protect the shareholders, namely the Law on Limited Liability Companies (UUPT) Article 53 paragraph 4 and Article 1159 of the Civil Code. Keywords: pawn, stock, scripless trading, system, protection

ANALISIS YURIDIS FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) yiyin umi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Penggunaan Ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Untuk Mengabulkan Cerai Gugat. Dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975. Namun demikian dalam praktik jika pada dalil gugatan diuraikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut majelis hakim tidak mengaitkannya dengan dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975.Kata kunci: kekerasan, hokum, suami, istri Use of the provisions of Article 6 of the Law No. 23 of 2004 As A Basis Of Judgment Of Religious Court Judges To Grant Divorce. The arguments for domestic violence as stipulated in Article 6 of the Law No. 23 of 2004 was accepted by a jury in a divorce suit. Which of these proposals may strengthen the arguments for divorce as set out in Article 19 letter (d) and / or Article 19 letter (f) of PP RI No. 9 of 1975. However, it is practicable that in the prosecution's case it is stated that domestic violence is as stated in Article 6 of the Law No. 23 In 2004 the jury did not associate it with the grounds of divorce as set out in Article 19 letter (d) of PP No. 9, 1975. Keywords: violence, hockey, husband, wife

WEWENANG TIM PENILAI (APPRAISAL) DALAM MENENTUKAN NILAI LIMIT LELANG HAK TANGGUNGAN Mohamad Fuad Fatoni
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

AbstrakWewenang tim penilai (appraisal) dalam menentukan nilai limit lelang hak tanggungan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan penilaian dari penilai (appraisal), dan penetapan nilai limit tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau pejabat lelang kelas II. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga dijelaskan bahwa lelang eksesuksi hak tanggungan yang nilai limitnya paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari penilai (appraisal) secara tertulis. Namun tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penjual harus menggunakan penilaian dari penilai (appraisal) yang terdaftar pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia, dalam Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 18 hanya menyebutkan bahwa penjual harus harus menggunakan penilaian dari penilai yang sudah terdaftar pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam hal bank kreditur akan ikut menjadi peserta lelang pada lelang eksekusi hak tanggungan. Kata kunci: wewenang, penilai (appraisal), nilai limit, lelang, hak tanggungan Abstract The authority of the appraisal team in determining the limit value for auctioning mortgage rights is contained in the Minister of Finance Regulation Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning Article 44 Implementation Guidelines. In the article it is stated that the seller in determining the limit value must be based on the appraisal ), and determination of limit values is not the responsibility of KPKNL or class II auction officials. In the Regulation of the Minister of Finance Number 27 / PMK.06 / 2016 Concerning the Auction Implementation Guidelines, it is also explained that auction for mortgage rights with a limit value of at least Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) of the seller in determining the limit value must be based on the assessment report of the appraisal in writing. However, there are no regulations governing the seller must use the appraisal rating registered with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, in the Director General of State Wealth Regulation Number PER-03 / KN / 2010 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Article 18 only states that the seller must must use the judgment of the appraiser who has registered with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the event that the creditor bank will participate as an auction participant in the auction for the execution of mortgage rights. Keywords: authority, appraisal, limit value, auction, mortgage rights

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KECELAKAAN PENERBANGAN DALAM MEMPEROLEH GANTI RUGI M.Usman Syahrul A
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan penerbangan akan memiliki risiko munculnya kerugian akibat cacat produk. Penumpang sebagai Konsumen yang menderita kerugian dalam kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak yang dianggap bertanggungjawab. Penyelesaian ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, luka-luka atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara tersebut sebagai salah satu tanggungjawab hukum dalam penyelenggara penerbangan. Namun persoalan penyelesaian ganti kerugian yang berkaitan dengan tanggungjawab produk (Product Liability) dalam penyelenggaraan penerbangan ini pada praktek seringkali belum sepenuhnya dapat diselesaikan, karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mengaturnya, baik hukum nasional maupun aturan hukum internasional.Kata Kunci: kecelakaan penerbangan, prinsip-prinsip tanggungjawab, korban, perlindungan, hukum dan ganti rugi.In each flight management activity, there is a risk of loss due to product defects. Passengers as Consumers who suffer losses in airplane accidents due to product defects can claim compensation for those who are considered responsible. Completion of compensation for passengers who have died, injuries or defects caused by aircraft accidents is one of the legal responsibilities in the flight operator. However, the problem of settlement of compensation related to product liability in the administration of this flight in practice is often not completely resolved, because the existing laws and regulations still do not regulate it, both national law and international law. Keywords: aviation accidents, principles of responsibility, victims, protection, law and compensation.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN KINERJA EKSEKUTIF muchlas muchlas
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Secara teoritis, fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo merupakan salah satu fungsi yang sudah digariskan oleh peraturan perundag-undangan, yang memang harus dilaksanakan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada pemerintah daerah, dalam hal ini pada bupati/walikota dan jajarannya merupakan fungsi strategis yang bisa menjadikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa.Kata kunci: pengawasan, pemerintahan daerah, fungsi strategis Abstract Theoretically, the supervisory function is one of the management functions to ensure the implementation of activities in accordance with established policies and plans and to ensure that the objectives can be achieved effectively and efficiently. Supervision by the Probolinggo City DPRD is one of the functions outlined by the legislative regulations, which indeed must be carried out by the DPRD. Supervision carried out by the DPRD to local governments, in this case the regents / mayors and their ranks is a strategic function that can make the realization of good and authoritative government.Keywords: supervision, regional government, strategic functions

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014 Harun Al Rosyid
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Dalam rangka sebagai upaya untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, tentunya sangat diperlukan pembinaan dan pengawasan, untuk itu maka telah dituangkan ke dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.Kata kunci: efektifitas, pengelolaan jaringan, pemerintahan daerah Abstract In order as an effort to realize the effectiveness of the management of legal documentation and information networks, of course coaching and supervision is needed, for this reason it has been stated in Article 12 of the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2014 concerning Management of the Ministry of Home Affairs Legal Documentation and Information Network and Regional Government.Keywords: effectiveness, network management, regional government

OTORITAS WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DAN PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA ahmad sa'rani
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Perkawinan dan pencatatan nikah dengan wali hakim terhadap warga Negara asing (WNA) yang dalam hal ini berkewarganegaraan Malaysia di Kantor kementerian agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur Secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain adalah Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kedua, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Ketiga,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain; dan Keempat, surat edaran Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 Perihal Fatwa perkawinan Warga Negara asing (WNA) di Indonesia.Kata kunci: perkawinan, warga negara asing, hukum Indonesia Abstract Marriage and marriage registration with a guardian of judges against foreign nationals (WNA) who in this case are Malaysian citizens in the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (RI Ministry of Religion) Blimbing District District Malang City East Java Legally valid and accountable. This is based on legislation, among others, First, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage; Second, Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration; Third, the Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2010 concerning Guidelines for Marriage Registration and Reporting of Deeds Published by Other Countries; and Fourth, Circular of the Supreme Court Number: 05 / KMA / 1/2010 Regarding the Fatwa of marriages of foreign nationals (WNA) in Indonesia.Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Muti’atulilah Muti’atulilah
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

AbstrakTerjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim di Pengadialn Agama Malang dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975. Namun demikian dalam praktik jika pada dalil gugatan diuraikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut majelis hakim tidak mengaitkannya dengan dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 yakni alasan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”, melainkannya terjadinya kekerasan tersebut dijadikan pemicu dari terjadinya pertengkaran terus-menerusKata Kunci: perceraian, kekerasan kekejaman, suami, perempuan AbstractOccurrence of domestic violence as stipulated in Article 6 of Republic of Indonesia Law No. 23 of 2004 can be accepted by the panel of judges in the Malang Religious Court in deciding on a divorce case. Which of these arguments can reinforce the arguments for divorce reasons as stipulated in Article 19 letter (d) and / or Article 19 letter (f) of Republic of Indonesia PP No. 9 of 1975. However, in practice, if the claim is elaborated on the existence of domestic violence as formulated in Article 6 of RI Law No. 23 of 2004 the panel of judges did not associate it with the arguments for the reasons for divorce as stipulated in Article 19 letter (d) of Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975, namely the reason "one of the parties committed atrocities or severe mistreatment which endangers the other party", but the occurrence of such violence is the trigger of the ongoing fight Keywords: divorce, cruelty violence, husband, woman

Page 3 of 12 | Total Record : 113

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moh. Muhibbin

Contact Email mih.pps@unisma.ac.id

Phone +6282198932510

Journal Mail Official riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA