cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN PILKADA SUSULAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016 m.rosyid ridho
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.484 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i2.4646

Abstract

 Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, pada hari Rabu, 27 Januari 2016 diduga telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan penyelenggara negara terkait lainnya. Jika KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565)Kata kunci:  demokrasi, pemilihan, pelaksanaan  Voting for the Election of Governors and Deputy Governors of Central Kalimantan, on Wednesday, January 27, 2016 was alleged to have ignored the provisions of the law and legislation in force by the KPU RI, Central Kalimantan Provincial Election Commission and other relevant state organizers. If the KPU RI, Central Kalimantan Provincial Election Commission and other state organizers are involved in the Election of the Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan, consistent with the juridical term "Election of Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan", should apply the provisions of Article 121 Paragraph (2) jo Article 5 Paragraph (1) and Paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 jo. Article 4, 5 and 6 RI KPU Regulation Number: 2 of 2015 concerning Stages, Programs and Schedule of Implementation of Election of Governors and Deputy Governors / Regents and Deputy Regents / Mayors and Deputy Mayors (promulgated April 16 2015 in Republic of Indonesia State Gazette Year 2015 Number 565 )Keywords: democracy, election, implementation
ANALISIS YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA (STAATSFUNDAMENTALNORM) Yusron Pahlevi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.973 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4479

Abstract

Abstrak Untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya dan meletakan kekuasaan di bawah kekuasaannya dan membangunkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dasar pertimbangan diletakannya Pancasila di dalam kedudukan tertinggi tidak saja karena sumber dari segala sumber hukum, tetapi substansi dari Pancasila mengandung nilai filosofis, memiliki muatan sebagai identitas hukum nasional dan tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi lebih kepada asas-asas fundamental. Artinya, Pancasila itu menjadi berlaku karena merujuk pada prinsip sebagai sebuah kebenaran umum atau dasar realitas yang ada di Indonesia. Sebagai dasarnya, maka Pancasila tidaklah mungkin dapat terjadi produk-produk hukum atau perundang-undangan yang dihasilkannya berkhianat dengan kebenaran dan keagungan Pancasila itu sendiri.Kata Kunci : Pancasila, norma, norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) Abstract To regulate and be able to formulate legislation, national legal politics must refer to moral and religious-based Pancasila, respect and protect human rights without discrimination and racism, uniting all elements of the nation with all its primordial ties and putting power under his authority and build social justice for all the people of Indonesia. The basis of consideration is the placement of Pancasila in the highest position not only because of the source of all sources of law, but the substance of Pancasila contains philosophical values, has a charge as national legal identity and does not regulate orders, prohibitions and sanctions, but rather on fundamental principles. That is, the Pancasila becomes valid because it refers to the principle as a general truth or the basis of reality in Indonesia. As a basis, the Pancasila is impossible for legal or legislative products to occur which result in betraying the truth and majesty of the Pancasila itself.Keywords: Pancasila, Norms, State Fundamental Norms (Staatsfundamentalnorm)
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS yuliadi yuliadi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.257 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i2.4641

Abstract

 Sinkronisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara umum telah mencapai taraf yang baik, namun masih terdapat muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, seperti penunjukan PPID pada pengadilan tingkat pertama dan banding serta  satuan kerja eseolan I Mahkamah Agung tidak memenuhi kualifikasi sebagai pejabat yang membidangi informasi publik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kata kunci: informasi publik, yuridis, keterbukaan The synchronization of the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 1-144 / KMA / SK / I / 2011 with Law Number 14 of 2008 in general has reached a good level, but there are still contents that are not in accordance with the provisions of the Act, such as the appointment PPID in the first instance court and appeals as well as the Supreme Court work unit I did not meet the qualifications as officials in charge of public information and had competence in the field of information and documentation management. Keywords: public information, juridical, openness
URGENSI MENJAGA KONSTRUKSI KONSTITUSIONALITAS NEGARA HUKUM INDONESIA hairus hairus
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.07 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v7i1.1619

Abstract

Abstrak Konstruksi hegara hukum Indonesia sudah diatur dalam konstitusi.  Secara konstiusionalitas, di negara hukum menuntut konsekuensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Sayangnya dalam kenyatan, seringkali banyak ditemukan praktik penyelenggaraan kekuasaan atau berpemerintahan yang tidak menjadikan norma hukum atau konstitusi sebagai pijakannya. Temuan-temuan sebagai fakta keprihatinan inilah yang kemudian menjadi tuntutan supaya setiap pihak, khususnya kalangan penyelenggara negara untuk memperbaiki perilaku-perilakunya supaya menjadi subyek hukum yang menguatkan bangunan negara hukum.Kata kunci: konstitusi, negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan Abstract Construction of Indonesian law has been regulated in the constitution. In constitutionality, in the state of law demands the consequences, that the administration of government must be based on law. Unfortunately in reality, it is often found that there are practices of power or government administration that do not make legal norms or constitutions the basis. These findings are facts of concern which later became a demand that each party, especially the state administrators, to improve their behavior in order to become legal subjects that strengthen the building of the rule of law.Keywords: constitution, state of law, implementation of power
KEDUDUKAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA achmad syamsul askandar
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.973 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4624

Abstract

AbstrakDelik perzinahan yang tercantum dalam sistem hukum pidana zina sangat miskin terhadap apresiasi norma kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat. Baik norma yang bersumber dari adat maupun agama, sehinggasepantasnya perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perzinahan dilakukan oleh negara melalui pembuatan hukum positip.Kata kunci: perzinahan, norma hukum, kedudukan
EKSISTENSI BATAS USIA MINIMAL 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN Dewi Khusna
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.6927

Abstract

 Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Hal ini disebabkan daya nalar mereka yang belum kearah itu, karena salah satu faktor penyebab timbulnya persoalan-persoalan itu adalah kepribadian yang belum matang. Dengan kepribadian yang belum matang itu maka mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab baik sebagai suami maupun istri, belum siap menghadapi permasalahan keluarga, baik permasalahan berhubungan suami istri maupun permasalahan ekonomi keluarga yang mana akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.Kata kunci: usia, perkawinan, dampak, urgensi, hokum  Underage marriages however will face various problems in them. Problems like that may not have been realized beforehand. This is due to the reasoning power of those who have not headed that way, because one of the factors causing these problems is the immature personality. With their immature personalities, they are not ready to accept responsibility either as husband or wife, not ready to face family problems, both problems related to husband and wife and family economic problems which will affect the development of their children. Keywords: age, marriage, impact, urgency, law
WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS YANG MODAL DASARNYA KURANG DARI LIMA PULUH JUTA RUPIAH hasan basri
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.5045

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta PT yang kurang dari  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas bahwa modal dasar pendirian PT diserahkan kepada kesepakatan para pendiri.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data primer. Perolehan data dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu akademisi yang menguasai hukum Perseroan Terbatas dan kepada Notaris Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH. yang menjadi objek penelitian.Besaran modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) PP 29 2016 ini modal dasar pendirian Perseroan Terbatas menjadi diserahkan pada kesepakatan para pihak/pendiri. Pada prakteknya di Kantor Notaris Hj.Khusnul Hitaminah, SH.,MH. apabila ada Klien yang akan membuat PT dengan modal dasar dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Notaris akan menjelaskan dan mengkonstatir bagaimana keberlangsungan PT tersebut, maka Klien akan lebih memilih wadah usahanya dalm bentuk CV,  karena para pendiri hawatir tidak mampu untuk membiayayai operasional PT. Klien yang membuat PT di Kantor Notaris Hj.Khusnul Hitaminah, SH.,MH. modal dasarnya minimal Rp.100.000.000,00 (seratur juta rupiah). Kata Kunci :    Wewenang Notaris, Perseroan Terbatas, Modal Dasar
PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA Mohammad Mahmudi
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.5046

Abstract

Political parties in Indonesia are growing and growing rapidly, therefore, there needs to be a new idea in the effort to develop and dissolve the bankrupt political party in order to create a system Indonesian parting is a simple multiparty system. The results of this study show that the establishment of a significant political party and efforts to simplify the political party by going through an unusual stage is by means of The application of the bankruptcy political party to the Constitutional Court of its purpose is to efficiencies the country-issued budget for political parties as well as making the system of Indonesia's parting systems a multi-party system that is simple but in terms Do the idea of having to pay attention to several important factors including: democratic, rational, and Non-discriminatory principles.Keywords: Political parties, political party disbandment, simple Multi Party system.
PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA Mahmudi, Mohammad
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.5046

Abstract

Political parties in Indonesia are growing and growing rapidly, therefore, there needs to be a new idea in the effort to develop and dissolve the bankrupt political party in order to create a system Indonesian parting is a simple multiparty system. The results of this study show that the establishment of a significant political party and efforts to simplify the political party by going through an unusual stage is by means of The application of the bankruptcy political party to the Constitutional Court of its purpose is to efficiencies the country-issued budget for political parties as well as making the system of Indonesia's parting systems a multi-party system that is simple but in terms Do the idea of having to pay attention to several important factors including: democratic, rational, and Non-discriminatory principles.Keywords: Political parties, political party disbandment, simple Multi Party system.
PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Agus Zaini
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.6929

Abstract

 Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kata Kunci: Kejaksaan, korupsi, penanggulangan, hukum The Prosecutors' Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) have a strategic role in tackling corruption. Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both from the number of cases that occur and the amount of state financial losses. The quality of corruption committed is also more systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. This condition is one of the main factors hampering success in realizing a just and prosperous Indonesian society as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutors, corruption, countermeasures, law

Page 4 of 12 | Total Record : 113

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue