cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 8   9   10   11   12 
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM INTERNASIONAL Mohammad Imamin Naim
Negara dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v14i1.21729

Abstract

Hukum merupakan suatu moralitas bangsa yang tercermin di dalam peraturan perudang-undangan, keterkaitan hukum dengan orang sangatlah erat keitannya, hukum dijadikan sebagai pelidung atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hukum dijadikan sebagai pelindung dan tameng bagi semua orang yang hendak bertindak, tidak terkecuali seseorang yang menjadi pekerja di Negara lain. Pekerja Migran Indonesia banyak sekali tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, dengan kata lain mereka melakukan perpindahan tempat tingga dari yang semula berada di Indonesia bertempat tinggal di Negara lain dengan tujuan untuk bekerja guna memperbaiki perekonomian keluarga. Berpindahnya seseorang pekerja ke Negara lain tidak serta merta bisa di lakukan dengan cara yang gampang dan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh hukum. Akan tetapi banyak pekerja yang melakukan perjalanan lintas batas Negara dengan cara yang tidak di atur dalam perundang-undangan
INOVASI HUKUM OLEH HAKIM TERKAIT PEMBATALAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DI WAKTU MASA TUNGGU (IDDAH) DALAM PUTUSAN No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA. akbar, Novan Aidilla
Negara dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v14i1.21833

Abstract

Perkawinan dalam masa iddah tidak dapat sah sampai berakhirnya masa iddah. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Tulungagung Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA tentang pembatalan surat penolakan menikah pada masa Iddah.Penelitian terhadap putusan ini dilakukan melalui kajian literatur (studi kepustakaan) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum dan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dasar hukum yang digumakan majelis hakim yaitu Pasal 153 ayat (2) Huruh b Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an. At. Thalaq ayat 4, serta 53 Kompilasi Hukum Islam, yang diketahui dengan menggunakan metode penemuan hukum (rechtvinding), di antaranya pertama metode interpretasi sistematis dan metode istimbath yang digunakan untuk mengetahui bahwa masa iddah X (Pemohon) bukan iddah hamil akan tetapi iddah qori, kedua metode argumen terhadap Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui siapa yang telah menghamili X (Pemohon) sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA setempat dan ketiga silogisme terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui bahwa X (Pemohon) dengan A (bakalsuami Pemohon) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT Uni Apriani
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.22847

Abstract

Kejaksaan merupakan aparatur pemerintah yang bertindak dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 16 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antar Bank BPR (BUMD BIMA ) ) Dengan Nasabah Yang Menggunakan Jasa Pengacara Negara (Studi Pada Bank Pesisir Kota Bima ) riset metode penggunaan sosiologis hukum di dalam itu membentuk dari wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam tugas dan kewenangannya Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, namun berkenaan dengan ketentuan diatas yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, jika yang dibahas adalah Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi, maka peraturan ini belum mampu mengakomodir secara komprehensif terkait upaya mediasi yang dilakukan oleh JPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, diperlukan peraturan tambahan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Negara.

Page 12 of 12 | Total Record : 113

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2018): Agustus Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus More Issue