cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019)" : 7 Documents clear
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.b/2013/PN. Lwk) MUSTATING DAENG MAROA
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.401 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana serta penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pengedar narkotika menurut Putusan Pengadilan Negeri Luwuk. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar narkotika menurut putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/ Pid.B/2013/PN. LWK adalah  dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni dipersalahkan melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun  penerapan ketentuan hukum pidana materil dengan menempatkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagai dasar untuk menghukum terdakwa adalah sangat tidak tepat karena berdasarkan fakta hukum persidangan yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primer melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
EKSISTENSI DAN KEBIJAKAN REGULASI PERIZINAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN HARI SUTRA DISEMADI; RADEN ANI EKO WAHYUNI
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.079 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.384

Abstract

Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai bagian dari lembaga keuangan non bank adalah upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat berpenghasilan ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi LKM di Indonesia serta regulasi perizinannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan keberadaan LKM di Indonesia banyak ditemukan dalam bentuk badan hukum Koperasi maupun Perseroan Terbatas. Keberadaan LKM tidak lepas dari kemudahkan proses perizinan LKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengaturan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA ASHARI ABD.ASIS BETHAM; NASRUN HIPAN; FIRMANSYAH FALITY
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.222 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.398

Abstract

Artikel ini untuk mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PRINSIP TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RIDWAN LABATJO
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.037 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.390

Abstract

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  yang merupakan peraturan perundangan – undang tertulis / hukum positif yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengangkutan dengan kendaraan bermotor yang  merupakan subsistem tata hukum nasional, dimana peraturan ini tidak secara tegas menyebutkan  prinsip tanggung jawab  ( fault of liability ) yang dianut di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) adalah metode penelitian kepustakaan  untuk memperoleh data-data melalui studi kepustakan, data yang diperoleh berdasarkan sumber hukum primer yaitu perundang – undangan dan sumber hukum sekunder yaitu konsep – konsep, teori – teori dan informasi – informasi lain yang bersifat umum, buku  buku, indeks, ensiklopedia dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh data bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 2009 adalah prinsip tanggung jawab karena kesalahan  ( fault of liability) yaitu setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 188, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut) DRI SUCIPTO
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.54 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.399

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode  empiris dimana sumber data diambil dari penelitian lapangan dan study kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa  peran Relawan Demokrasi di Kabupaten Banggai Laut  dapat dikatakan berhasil karena tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut mencapai sebanyak 84,74 %. Dalam pelaksanaan pemilihan umum salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian serius adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka kualitas pemilu akan semakin baik dan sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hasil pemilu bisa dikatakan kurang mendapatkan ligitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu dibentuknya Relawan Demokrasi oleh Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) RAHMAT SETIAWAN; RISNO MINA
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.403 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.388

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dan bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.  Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis adalah deskriptif kualitatif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak pemegang saham minoritas yaitu hak perseorangan dan hak derivatif. Sedangkan Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dimana pemegang saham minoritas dapat memintah Pengadilan untuk menetapkan diadakanya RUPS dan meminta dilakukannya Pemeriksaan atas Perseroan apabila merugikan pemegang saham
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 AYAT 1 KE 1 PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN Lwk) H.M. IKHWAN RAYS
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.63 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 pada tindak pidana penganiayaan anak pada  Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk. Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Penerapan Psl 55 ayat 1 ke 1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak berdasarkan Putusan PN Luwuk Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Lwk sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue