cover
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Articles 351 Documents
PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEMENUHI STANDAR NON-TARIFF MEASURES (NTMS) PRODUK UMKM O’O SUWARU Muhammad Ilham; Muhammad Qobidl ‘Ainul Arif
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam memfasilitasi sertifikasi HACCP pada produk O’O Suwaru milik CV Mardika Askara Raya yang berorientasi ekspor ke Malaysia dan Singapura. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan utama Ery Surya Buana selaku Pengolah Data Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berperan sebagai fasilitator melalui pendampingan teknis HACCP, perbaikan tata letak produksi, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), serta menjembatani UMKM dengan lembaga sertifikasi pihak ketiga, yaitu Sucofindo. Sebelum pendampingan, proses produksi O’O Suwaru belum memenuhi standar HACCP karena belum memiliki SOP, dokumentasi produksi, dan sistem kerja yang terstandarisasi. Setelah program fasilitasi dilakukan, UMKM mengalami peningkatan kesiapan produksi, pembagian kerja yang lebih sistematis, serta meningkatnya kepercayaan buyer luar negeri terhadap kualitas dan keamanan produk. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membantu UMKM memenuhi standar keamanan pangan internasional sebagai bagian dari Non-Tariff Measures (NTMs) dalam perdagangan internasional.
KETEPATAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DAERAH: PERAN KAPASITAS ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK Adfin Rochmad Baidhowah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i1.2037

Abstract

Ketepatan sasaran merupakan salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial, terutama ketika kondisi sosial-ekonomi masyarakat berubah secara dinamis. Penelitian ini menganalisis ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan peran kapasitas administratif pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, data administratif, laporan program, dan wawancara dengan aktor yang terlibat dalam pengelolaan perlindungan sosial di tingkat daerah. Analisis dilakukan melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan basis data, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola, memverifikasi, dan memperbarui informasi penerima manfaat. Kapasitas administratif berperan melalui lima aspek utama, yaitu pendataan, verifikasi dan validasi, koordinasi antarlembaga, pelayanan dan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi. Keberadaan DTKS, GERTAK, pemerintah desa, dan pengembangan Regsosek menyediakan mekanisme untuk memperkuat proses targeting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan organisasi mengintegrasikan informasi dan merespons perubahan kondisi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas administratif perlu menjadi bagian integral dari pengelolaan perlindungan sosial untuk mengurangi kesalahan penargetan dan meningkatkan responsivitas pelayanan sosial.
KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA Adfin Rochmad Baidhowah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i2.2038

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapasitas pemerintah daerah dan kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka selama periode 2019–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kementerian Keuangan, serta dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Kapasitas pemerintah daerah dianalisis melalui indikator kapasitas fiskal, realisasi pendapatan dan belanja daerah, belanja yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan pembangunan, serta kapasitas administratif. Sementara itu, kinerja penanggulangan kemiskinan dianalisis melalui persentase dan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Majalengka meningkat selama periode pandemi dan kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga 2024. Persentase penduduk miskin turun dari 12,33 persen pada 2021 menjadi 10,82 persen pada 2024. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan sumber daya fiskal dan administratif diterjemahkan menjadi kinerja pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan sumber daya fiskal, tetapi juga pada perencanaan berbasis data, koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan anggaran berorientasi hasil, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
DESENTRALISASI, BELANJA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUDUS Adfin Rochmad Baidhowah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i3.2039

Abstract

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, peningkatan kapasitas fiskal dan belanja pemerintah daerah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan secara proporsional. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara desentralisasi, belanja pemerintah daerah, dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus selama periode 2019–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan realisasi APBD, dan dokumen pemerintah daerah. Analisis mencakup perkembangan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah, transfer, total belanja, komposisi belanja operasi dan belanja modal, serta indikator kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat dari 6,68 persen pada 2019 menjadi 7,60 persen pada 2021, kemudian menurun secara bertahap menjadi 7,23 persen pada 2024. Pada periode yang sama, realisasi belanja daerah kembali meningkat setelah mengalami penurunan selama pandemi. Namun, peningkatan belanja berlangsung bersamaan dengan pemulihan ekonomi, sehingga tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal bergantung tidak hanya pada besaran sumber daya, tetapi juga pada komposisi, kualitas implementasi, dan orientasi hasil belanja pemerintah daerah.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG: PERAN KOORDINASI ANTAR-ORGANISASI PEMERINTAH Adfin Rochmad Baidhowah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.2040

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi pemerintah dalam proses penanggulangannya. Fragmentasi kewenangan dan perbedaan kapasitas antarorganisasi dapat memengaruhi efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dengan menekankan peran koordinasi antarorganisasi pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan aktor pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan serta analisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan data statistik sampai tahun 2024. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi mencakup penyelarasan perencanaan, pembagian peran, pertukaran informasi, sinkronisasi sasaran, serta pemantauan program. Namun, efektivitas koordinasi menghadapi tantangan berupa fragmentasi organisasi, perbedaan orientasi sektoral, dan kebutuhan integrasi data kelompok sasaran. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program dan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan tindakan berbagai organisasi secara berkelanjutan.
EVALUASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PKB DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022–2025 Chrisantia Marcella Leidelmeyer; Lintje Kalangi; Sintje N. Rondonuwu
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1950

Abstract

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kebijakan insentif PKB untuk mengoptimalkan penerimaannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif PKB terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022–2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan di Badan Pendapatan Daerah, sedangkan data sekunder berupa target dan realisasi PKB, dokumen kebijakan insentif, serta penerimaan PKB bulanan. Data dianalisis menggunakan rasio efektivitas dan diklasifikasikan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan PKB sebesar 101,22% pada 2022 (sangat efektif), serta 93,78%, 96,89%, dan 90,43% pada 2023, 2024, dan 2025 (efektif), dengan rata-rata 95,58%. Rata-rata penerimaan PKB bulanan pada periode insentif lebih tinggi daripada periode biasa pada setiap tahun pengamatan. Namun, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan opsen PKB dan kebijakan equivalent pada 2025.
TINGKAT KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN TERHADAP DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ADINDA MEDICAL CENTRE KECAMATAN PANCA RIJANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Iftitah Nur Izza S.; Andi Uceng
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1975

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap digitalisasi pelayanan kesehatan serta faktor-faktor yang memenangaruhinya di Rumah Sakit Adinda Medical Centre Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan pada bulan November hingga Desember 2025 yang berjumlah 1.941 orang, dengan penarikan sampel menggunakan rumus Slovin sebanyak 95 responden. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Kepuasan pasien diukur berdasarkan indikator tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, sedangkan digitalisasi pelayanan kesehatan meliputi pendaftaran online, rekam medis elektronik, penunjang digital, dan pengelolaan obat.
HUBUNGAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DESA BELAWAE KECAMATAN PITU RIASE Putri Ramadani; Andi Uceng
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1987

Abstract

Pelayanan publik di tingkat desa berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Kantor Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan waktu tunggu, pedoman prosedur, dan pengaturan antrean menjadi salah satu perhatian, karena dapat memengaruhi kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kecepatan pelayanan administrasi dan tingkat kepuasan masyarakat serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan administrasi memperoleh skor 82,11% (kategori baik), sedangkan kepuasan masyarakat mencapai 82,63% (kategori sangat baik). Analisis regresi menunjukkan koefisien positif sebesar 0,234, tetapi hasil uji t sebesar 1,442 dengan signifikansi 0,153 (>0,05) menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, tingginya penilaian terhadap kedua variabel tidak membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara kecepatan pelayanan administrasi dan kepuasan masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN TANGGUH BENCANA (KELTANA) DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA DI KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING Mutiara Rezika; Zikri Alhadi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.2030

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) dalam upaya mitigasi bencana di Kelurahan Batang Kabung Ganting serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive dari BPBD Kota Padang, pemerintah kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kelompok Siaga Bencana (KSB), dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi; keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik; analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KELTANA telah dilaksanakan melalui sosialisasi kebencanaan, simulasi evakuasi, penguatan KSB, penyusunan dokumen kebencanaan, dan koordinasi dengan BPBD. Namun, implementasinya belum optimal karena partisipasi masyarakat belum merata, pemahaman terhadap dokumen kebencanaan masih terbatas, sarana mitigasi dan pendanaan belum memadai, serta koordinasi belum sepenuhnya terintegrasi. Faktor pendukung utama ialah komitmen pemerintah daerah, peran aktif relawan KSB, dan keterlibatan sebagian masyarakat. Penguatan komunikasi partisipatif, fasilitas mitigasi, koordinasi lintas aktor, dan keberlanjutan kegiatan diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR: ANTARA KOMITMEN KEBIJAKAN DAN KETERBATASAN SUMBER DAYA Maria Fridolina Nassa; Muhammad Sawir; Faizal Madya
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.2052

Abstract

Stunting merupakan persoalan pembangunan multidimensional yang memerlukan implementasi kebijakan secara konvergen melalui keterlibatan lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pimpinan daerah, perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, pemerintah desa, kader, mitra pembangunan, dan kelompok sasaran. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi didukung oleh komitmen pimpinan daerah, keterlibatan lintas sektor, dasar hukum, struktur TPPS, forum koordinasi, dan dukungan pembiayaan. Namun, implementasi belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, kualitas dan ketepatan waktu data, serta insentif kader. Komunikasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi dan TPPS belum memiliki SOP khusus. Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara komitmen kebijakan dan kapasitas implementasi.

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue