cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 331 Documents
 30   31   32   33   34 
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PESONA BUAYA DI DPMPTSP KOTA SURABAYA Siti Farida; Gading Gamaputra; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1969

Abstract

Reformasi birokrasi mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang berorientasi pada masyarakat. DPMPTSP Kota Surabaya menginisiasi Program Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya) sebagai pendekatan jemput bola dalam membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai dalam pelaksanaan Program Pesona Buaya di DPMPTSP Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Narasumber dipilih secara purposive, terdiri atas koordinator Program Pesona Buaya, pegawai pelaksana, dan pelaku usaha peserta program. Kinerja pegawai dianalisis berdasarkan teori Mangkunegara yang meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan, dan sikap kerja. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pegawai telah berjalan dengan baik meskipun jumlah peserta dan beban pelayanan terus meningkat. Kualitas pelayanan tetap terjaga melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta penerapan sistem saling membantu antarpegawai. Faktor pendukung meliputi kemampuan, motivasi, dan dukungan lintas instansi, sedangkan penghambat meliputi belum adanya pelatihan formal seluruh fitur OSS RBA, gangguan sistem, dan beragamnya literasi digital pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan formal yang terstruktur serta evaluasi kebutuhan jumlah pegawai untuk mendukung keberlanjutan Program Pesona Buaya.
ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) PADA PELAKU UMKM PESERTA SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN DI KOTA SURABAYA Raihana Tsabita Ulfah; Advin Mariyono; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1992

Abstract

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas usaha yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah telah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, seperti program PESONA BUAYA yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Surabaya, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepemilikan NIB pada pelaku UMKM peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM peserta sosialisasi dan pendampingan, kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan NIB, sedangkan faktor eksternal belum berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap model kepemilikan NIB. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan NIB lebih banyak dipengaruhi oleh kesiapan internal pelaku UMKM, sehingga pelayanan publik melalui sosialisasi dan pendampingan perlu disertai dengan kapasitas dan kesiapan internal pelaku UMKM. Dengan demikian, sinergi antara kesiapan internal pelaku UMKM dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan untuk mendukung peningkatan kepemilikan NIB.
STRATEGI BRANDING DPMPTSP MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA Raffi Revano Lestyawan; Advin Mariyono; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1993

Abstract

Perkembangan media sosial mendorong instansi pemerintah memanfaatkannya sebagai sarana komunikasi publik sekaligus membangun citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi branding Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya melalui media sosial dalam membangun citra institusi dan mendukung pelayanan publik menggunakan kerangka Branding, Advertising, dan Selling (BAS). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Matthew B. Miles et al. (2014) serta diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa branding diwujudkan melalui konsistensi identitas visual, pesan edukatif, dan publikasi inovasi pelayanan yang membentuk citra DPMPTSP sebagai institusi profesional dan responsif. Advertising dilakukan melalui perencanaan konten, penyajian informasi dalam bentuk infografis dan video, serta pemanfaatan berbagai platform digital. Selling mendorong masyarakat memahami prosedur pelayanan dan memanfaatkan layanan digital seperti SSW Alfa, OSS, dan Takon Sobat sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat sebelum mengakses layanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan BAS relevan diterapkan pada sektor publik karena mengintegrasikan branding, komunikasi publik, dan perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.
AKUNTABILITAS PELAYANAN PERIZINAN DIGITAL PADA SISTEM OSS RBA DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DI DPMPTSP KOTA SURABAYA Nana Trihamna; Advin Mariyono; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1994

Abstract

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pelayanan perizinan digital pada sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam meningkatkan kepercayaan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan dari unsur penyelenggara dan pengguna layanan, didukung observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui tiga dimensi akuntabilitas Koppell (2005) yaitu transparency, responsibility, dan responsiviness. Hasil penelitian menunjukkan DPMPTSP Kota Surabaya telah mewujudkan ketiga dimensi tersebut melalui keterbukaan informasi, pendampingan aparatur yang proaktif, mekanisme pengendalian sesuai kewenangan, serta respons cepat terhadap pengaduan masyarakat. Namun, DPMPTSP tidak memiliki kewenangan penuh atas sistem yang dikelola terpusat oleh BKPM, sehingga muncul pola split accountability yang membatasi efektivitas pelayanan saat terjadi gangguan teknis. Temuan utama menunjukkan bahwa kepercayaan publik lebih banyak dibangun melalui interaksi personal antara aparatur dan pelaku usaha dibandingkan keandalan sistem itu sendiri, sehingga keberhasilan pelayanan perizinan digital tidak dapat dilepaskan dari sinergi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SINGLE IDENTITY NUMBER BERBASIS E-KTP DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI INDONESIA Agus Hidayat; Ismaniah; Hariatia; Kaspudin Nor
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1998

Abstract

Transformasi digital pemerintahan mendorong penerapan Single Identity Number (SIN) berbasis e-KTP sebagai identitas tunggal dalam mendukung integrasi pelayanan publik digital di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan SIN berbasis e-KTP, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasinya, serta merumuskan kerangka model implementasi kebijakan yang mendukung pelayanan publik digital terintegrasi. Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen dan studi kepustakaan. Sumber data dikumpulkan melalui kajian terhadap regulasi, dokumen kebijakan pemerintah, laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan implementasi identitas digital. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan kerangka analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIN berbasis e-KTP telah mendukung transformasi pelayanan publik digital melalui pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal. Namun, implementasinya masih mengalami sejumlah kendala, seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, integrasi data antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merumuskan kerangka model implementasi SIN berbasis e-KTP yang menekankan penguatan regulasi, tata kelola data, interoperabilitas sistem, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan.
COLLABORATIVE LEADHERSHIP DALAM PENANGANAN PROGRAM PENGENTASAN STUNTING DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Serly Wulandari; Selvia Junita Praja
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i3.1999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan collaborative leadership dalam penanganan program pengentasan stunting di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD), kemudian dianalisis menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative leadership dalam penanganan stunting telah berjalan dengan baik, tetapi belum optimal. Berdasarkan konsep collaborative governance Ansell dan Gash (2008), kolaborasi tercermin dalam lima dimensi, yaitu face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Implementasinya diwujudkan melalui pertemuan dan sosialisasi lintas sektor, program Kampung Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pembentukan Kelompok Peduli Gizi (KPG), GO TUNTAS JS, Gerebek Stunting, rembuk stunting, serta kerja sama melalui MoU lintas sektor. Meskipun berbagai program telah menunjukkan hasil positif, masih ditemukan kendala berupa rendahnya keterbukaan dan partisipasi sebagian orang tua dalam Posyandu serta belum optimalnya koordinasi antaraktor. Kolaborasi telah berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting sebesar 1,18%, namun diperlukan penguatan kepemimpinan kolaboratif, partisipasi masyarakat, kepercayaan antaraktor, dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penanganan stunting secara berkelanjutan.
DIGITAL INTERPERSONAL COMMUNICATION AND EMOJIS AS NONVERBAL CUES Hindina Maulida; Vina Dartina
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i2.2001

Abstract

The evolution of digital technology has shifted interpersonal communication patterns from multisensory physical spaces to computer-mediated communication characterized by rigid text. The absence of immediate nonverbal cues in digital text creates a high risk of ambiguity and misunderstanding among users. This study aims to analyze emojis as nonverbal cues in interpersonal communication within digital spaces and to understand how users interpret emoji meanings based on the interaction context. A qualitative approach with a descriptive method was employed, relying entirely on secondary data. The results suggest that emojis serve as visual cues (digital paralanguage) that are effective at conveying immediate feelings, adjusting message intensity via symbol repetition, and managing conflict by using them as linguistic neutralizers. The interpretative meaning of emojis proves to be highly fluid, open to multiple interpretations, and context-dependent. The validity of emoji interpretation is significantly influenced by the relational dynamics between communicators, the syntactic relationship between text and emoji (e.g., sarcasm), and digital cultural fragmentation resulting from generational and geographical differences. The study concludes that the effectiveness of digital interpersonal communication lies not in the literal visual form of the emoji, but rather in the shared social codes and contextual sensitivity between each of communication actors.
ONLINE SELF-PRESENTATION IN SHAPING INTERPERSONAL COMMUNICATION ANXIETY Hindina Maulida
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.2002

Abstract

This study aims to explore the contribution of online self-presentation in social media in shaping interpersonal communication anxiety. In the digital era, individuals often rigorously curate their identities to construct positive impressions, inadvertently creating psychological pressure. This study employed a descriptive qualitative design to explore the perspectives of participants regarding the online self-presentation that shape interpersonal communication anxiety. Primary data were collected through semi-structured interviews, online observation, and documentation, and were analyzed using Miles and Huberman procedure. The results indicate that extreme impression management on the digital front stage creates a wide gap with the "back stage" or the informants' real-life reality. The increasingly blurred boundaries between these stages on social media trigger a constant mental burden that transforms into interpersonal communication anxiety during face-to-face interactions. Informants experienced a decline in communication self-efficacy due to a loss of control over their messages, leading to social withdrawal and interpersonal alienation. The study concludes that the less authentic an individual's online self-presentation, the more fragile their social competence and the higher the level of communication anxiety they face in everyday social reality.
PEMANGKASAN BIROKRASI MELALUI SISTEM OSS-RBA DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN NIB DI DPMPTSP KOTA SURABAYA Nur Fadhilatus Sholiha; Dewi Fitrotus Sa’diyah; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.2004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemangkasan birokrasi melalui implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam efektivitas pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di DPMPTSP Kota Surabaya menggunakan tiga dimensi efektivitas organisasi Duncan, yaitu goal attainment, integration, dan adaptation. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan sepuluh informan yang terdiri atas penyelenggara layanan dan pelaku usaha melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan birokrasi paling efektif pada aspek yang berada dalam kendali pemerintah daerah, seperti integrasi dokumen dan diferensiasi jalur pelayanan, sedangkan hambatan utamanya berasal dari ketidakstabilan sistem OSS-RBA dan dinamika kebijakan nasional. Temuan juga menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi mengurangi ketergantungan pada proses manual, tetapi menciptakan ketergantungan baru pada sistem dan pendampingan petugas. Efektivitas pelayanan tidak semata-mata ditentukan oleh sistem OSS-RBA, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan daerah dalam menerjemahkan kebijakan pemangkasan birokrasi ke dalam praktik pelayanan.
IMPLEMENTASI RUANG LAKTASI SEBAGAI LAYANAN PUBLIK RAMAH PEREMPUAN DI UNISA YOGYAKARTA Anang Subariyanto; Nur Fitri Mutmainah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ruang laktasi sebagai layanan publik ramah perempuan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi unsur pimpinan, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Aset dan Umum, pengelola fasilitas, dosen, tenaga kependidikan, serta pengguna ruang laktasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ruang laktasi telah berjalan cukup baik dan didukung oleh komitmen organisasi, pembagian peran antarunit, komunikasi yang relatif efektif, disposisi pelaksana yang positif, serta lingkungan organisasi yang kondusif. Namun demikian, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada kelengkapan fasilitas, standar operasional prosedur, sosialisasi, serta alokasi sumber daya. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ruang laktasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga oleh keterpaduan standar kebijakan, kapasitas organisasi, koordinasi, dan budaya organisasi yang responsif gender sebagai satu kesatuan sistem implementasi kebijakan.

Page 33 of 34 | Total Record : 331

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue